Sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yg baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat (http://kbbi.web.id/sanitasi). Sedangkan dalam  https://id.wikipedia.org/wiki Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Secara singkat sanitasi dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan  kondisi lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Sanitasi yang memadai (sesuai dengan persyaratan kesahatan) dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan dan derajat perekonomian masyarakat. Namun sanitasi yang tidak memadai dapat mengundang munculnya berbagai penyakit dan menghabiskan dana untuk mengatasinya. Untuk mencegah meluasnya dampak tersebut, masyarakat dan pemerintah perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya sanitasi. Urusan sanitasi meliputi pengolahan tinja dengan penyediaan jamban pada tiap keluarga, pengelolaan pembuangan akhir sampah, dan drainase di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018, Persentase cakupan layanan sanitasi dikaranganyar Tahun 2013 sebesar 57% dan ditargetkan pada tahun 2018 mencapai 67,5%. Sementara itu data dari http://stbm-indonesia.org (25/8/15 jam 10.02 AM) bahwa akses yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait dengan  akses sanitasi (jamban) mencapai 93.31%, dengan jumlah KK yang masih BABS sebanyak 16.013 KK dari 257.041 KK.

Informasi dari Dinas Kesehatan, bahwa pemerintah kabupaten Karanganyar bertekad untuk dapat menyelesaikan persoalan akses sanitasi (jamban) sekaligus menjadikan karanganyar sebagai Kabupaten yang bebas BABS pada tahun 2017.

Dalam upaya mendukung target tersebut, bahwa pembenahan sanitasi (jamban) tidak mungkin hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten saja, tetapi perlu kolaborasi penanganan sanitasi oleh berbagai pihak baik itu masyarakat, pemerintah desa, stakeholder/perusahaan dan  lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, saya selaku Koordinator Kota P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) mengusulkan ide Kolaborasi pencapaian 100% akses sanitasi (dalam hal ini jamban) melalui beberapa kegiatan atau Gerakan.

1. Gerakan Serbu Sanitasi (Gerakan Seribu Sanitasi)

2. Gerakan BerceSan (Berbagi Cemban Sanitasi)

3. Gerakan Berambisi Sanitasi  (BERANI AMBIL SANITASI)

4. Gerakan Desa Bebas BABS

5. GEMESI (Gerakan Menangani Sanitasi)

6. Gerakan Arisan Jamban

7. Gerakan  Somasi (Sosialisasi Masalah Sanitasi)

Gerakan Kolaborasi

Mengapa pencapaian 100% akses sanitasi di Kabupaten Karanganyar harus dilaksanakan melalui gerakan kolaborasi ?

Pertama: Persoalan sanitasi sudah sangat kompleks dan kronis (tidak sekedar keterbatasan sarana prasarana, pendanaan, tetapi juga terkait dengan perilaku), sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengklaim memahami persoalan yang dihadapi.  Keberhasilan tidak sekedar diakui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, tetapi merupakan kolaborasi dengan stakeholder/SKPD/Masyarakat.

Kedua: Pergeseran posisi pelaku utama dari pemerintah dan swasta ( sebagai pemasok) ke masyarakat. Masyarakat menjadi bagian utama dalam penyelesaian masalah sanitasi, sehingga masyarakat bisa merencanakan, melaksanakan dan memonitoring kegiatan.

Ketiga: Keterbatasan sumberdaya di semua pihak baik pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan maupun di pihak pelaku pembangunan lainnya; swasta maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga dalam kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang dapat mendorong pencapaian 100% sanitasi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki

Keberhasilan gerakan kolaborasi 100% akses sanitasi bisa berjalan apabila ada komitmen dan kepedulian yang kuat dari seluruh pelaku dan penggerak kegiatan, disertai dengan perubahan sikap dan perilaku warga yang tidak memiliki akses jamban.

Pengirim:
Dade Saripudin
Koordinator Kota P2KKP Kab. Karanganyar

Karanganyar, Selasa (06/10/2015)
Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, diwajibkan untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), kecuali penyelenggara negara yang membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN).

Acara tersebut dihadiri Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Sekolah dan Kepala UPT Disdikpora di Kecamatan se Kabupaten Karanganyar.

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo saat Sosialisasi Gratifikasi dan LHKASN di Pendopor Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (06/10) pagi, menekankan agar mematuhi kewajiban tersebut.

“Kita ingin menciptakan dan memiliki Aparatur Sipil Negara yang bersih. Untuk mendukung hal itu, nanti dibentuk Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat,” kata Rohadi Widodo.

Pembicara Budi Martono dari Inspektorat Provinisi Jawa Tengah saat memberikan pengertian tentang Gratifikasi dan LHKASN di hadapan para undangan

Ditempat yang sama Inspektur Kabupaten Karanganyar Sucahyo mengatakan, terdapat 218 pejabat penyelanggara negara yang harus mengisi LHKPN, diluar pejabat itu harus mengisi LHKASN.

“Saat ini baru sosialisasi, namun maksimal enam bulan kedepan penyelenggaraan LHKASN sudah mulai,” kata Sucahyo.

Sucahyo juga mengatakan setelah acara ini nantinya akan diterbitkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Pengawasan dan Pengendalian Gratifikasi, selanjutnya dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), ditargetkan pertengahan 2016.

“Ini diarahkan untuk tindak pencegahan dan merupakan kepanjangan tangan KPK. Jika ada PNS yang menerima gratifikasi, pelaporan cukup disitu,” katanya.

Ditempat yang sama, Kasubag Administrasi dan Umum Inpektorat Provinsi Jawa Tengah Budi Martono menuturkan upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

“Pencegahan penyalahgunaan wewenang, penguatan integritas aparatur, dan bentuk transparansi ASN juga termasuk,” katanya. pd

Untuk tahun 2015 ini, Desa merupakan agen perubahan. Di Era Presiden RI Joko Widodo, pusat pembangunan ada di Desa, karena berdasar Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Desa akan mendapat anggaran besar sehingga keberadaan arsip amatlah penting.

“ Program Presiden RI sesuai dengan apa yang menjadi misi Pemerintah Karanganyar salah satunya Desa sebagai Pusat Pertumbuhan. Jadi di Desa akan banyak anggaran dan harus dikelola dengan baik. Jangan jadi bumerang, maka administrasi dan arsip harus tercatat disana, karena dengan adanya arsip sangat membantu untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan,” terang Asisten Administrasi Setda Karanganyar Basuki Waluyo pada Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan Kearsipan Bagi Perangkat Desa, Selasa (06/10/2015) di Ruang Podang II Kantor Sekretariat Daerah Karanganyar.

Bacakan Sambutan Bupati : Asisten Adminitrasiasi Setda Karanganyar, Basuki Waluyo saat menyampaikan sambutan Bupati pada Bimtek Tata Kelola Surat dan Kearsipan, Selasa pagi (06/10/2015).

Undang- Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, diharapkan dapat membangun Desa sebagai pusat pertumbuhan. Fungsi arsip sangat penting dan startegis karena mencakup seluruh data dan wilayah yang diperlukan sewaktu-waktu serta mampu memberi peranan yang sangat penting untuk kemajun desa demi kesejahteraan masyarakatnya. Bagaimanapun juga tata kelola arsip sangat penting untuk evaluasi ataupun perencanaannya. Sehingga Bimtek ini sangat penting untuk dipahami dan diimplementasikan baik ditingkat RT, RW, Kalurahan, Desa sampai daerah/Kabupaten.

“ Saya percaya dengan banyaknya uang yang akan masuk ke Desa, pasti akan banyak sorotan, baik dari masyarakat maupun LSM, sehingga perlu adanya tertib administrasi dan tertib arsip sebagai pegangan kita, karena mewujudkan Desa sebagai pusat perkembangan di desa masing-masing merupakan tanggung jawab kita semua,” tambah Basuki Waluyo selaku yang mewakili Bupati Karanganyar saat membuka Bimtek dihadapan para peserta yang diikuti oleh Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Umum se Kabupaten Karanganyar.

Bimtek diikuti oleh Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar yakni Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Umum.

Kepala Perpus dan Arsip Karanganyar saat menyampaikan maksud dan tujuan terselenggaranya Bimtek.

Selanjutnya pada kesempatan tersebut, Kepala Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar Susamti menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya perangkat desa guna mewujudkan Desa sebagai pusat pertumbuhan, menuju tertib arsip Desa dan administrasi Desa serta menata kembali tata kelola desa.

Pada Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat dan Kearsipan tersebut menghadirkan narasumber dari Badan Arsip dan Kepegawaian Umum Provinsi Jawa Tengah, Widhi Setyawan yang menekankan bahwa unsur-unsur pengertian arsip merupakan informasi terekam, memiliki bentuk media yang nyata (dapat dilihat, dibaca, diraba, didengar) dan arsip memiliki fungsi dan kegunaan.

Dimana fungsi utama arsip adalah memelihara akumulasi arsip dinamis, Arsip sangat unik dan tidak ada di tempat lain (karena keunikan ini tidak terdapat pada koleksi perpustakaan) serta arsip tercipta sebagai akibat aktivitas fungsional dari suatu organisasi oleh karena itu antar arsip seringkali memperlihatkan adanya keterkaitan informasi sebagai satu kesatuan unit informasi/kelompok berkas.

Narasumber : Drs. Widhi Setyawan, MM saat memberikan materi terkait tata kelola surat dan kearsipan.

Pentingnya Keberadaan Arsip.

Disampaikan pula tentang Penanganan Arsip virtual, Teori Penanganan Arsip Dinamis Aktif dan Teori Penanganan Arsip Dinamis Inaktif. ind

Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Kebijakan Dana Desa

Karanganyar, Selasa (06/10/2015)
Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan atau rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal.

Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo pada acara Sosialisasi Kebijakan Dana Desa, Senin (05/10) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar mengatakan hal tersebut.

“Pembangunan desa bisa berupa sarana dan prasarana desa, pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, dan pengembangan potensi ekonomi lokal,” kata Wakil Menteri Keuangan RI.

Hal tersebut diutamakan untuk dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

“Total Dana Desa nasional Rp 20,7 triliun atau rata-rata Rp 280 juta/desa. Sudah disalurkan dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota total Rp16,5 triliun atau 80 persen. Apabila dana tersebut dapat segera disalurkan semuanya ke Rekening Desa, maka rata setiap desa menerima Dana Desa sekitar Rp220 juta/desa,” kata Mardiasmo.

Wakil Menteri Keuangan juga mengungkapkan adanya problematika seperti salah satunnya kecenderungan pemekaran desa.

“Jumlah desa bertambah dari 74.093 pada saat penyusunan RAPBN 2015 menjadi 74.754 pada saat penyusunan RAPBN 2016 atau bertambah 661 desa baru,” katanya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan dana desa sejumlah Rp. 46.196.873.000,00 untuk 162 Desa se Kabupaten Karanganyar.

“Pencairan Dana Desa Tahap I untuk 162 desa sebesar 40 persen sejumlah Rp. 18.478.749.200,00 telah direalisasikan. Sedangkan tahap II sebesar 40 persen, sebanyak 115 Desa sudah diajukan permohohonan pencairan,” katanya.pd

Bupati Karanganyar saat memberikan sambutan di acara Sosialisasi Kebijakan Dana Desa

Dandim 0727 Karanganyar Letkol Inf Marthen Pasunda, S.Sos bertindak sebagai Irup Upacara HUT Ke-70 TNI, Makodim 0727 Karanganyar, Senin (05/10)

Pemberian Beasiswa Kepada Anak Prajurit TNI berprestasi Oleh Dandim 0727 Karanganyar

Bupati Karanganyar Juliyatmono, bersama Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dan Dandim 0727 Karanganyar Letkol Inf Marthen Pasunda, S.Sos memberikan bantuan kepada anak Prajurit TNI berprestasi

Forkompimda Kabupaten Karanganyar, dari kiri kekanan (Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua DPRD, Bupati, Dandim 0727, Wakil Bupati, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama)

Pemotongan Kue Memperingati HUT Ke-70 TNI oleh Dandim 0727 Karanganyar kemudian diserahkan kepada Bupati Karanganyar

5 Oktober sebagai hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI), dimana seluruh bangsa Indonesia memperingatinya terkhusus Kodim 0727 Karanganyar yang pada hari ini melaksanakan Upacara bertempat di Makodim 0727 Karanganyar. Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, bersama Forkompimda Kabupaten Karanganyar hadir dalam acara tersebut. Tampak pula pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Karanganyar.

Peserta upacara sendiri terdiri dari perwira gabungan TNI dan POLRI, pasukan KODIM 0727 dan Polres Karanganyar, pasukan TNI AU, pasukan PNS, pasukan FKPPI Karanganyar, pasukan Senkom LDII Karanganyar, pasukan pramuka dan pelajar SMA. Bertindak sebagai irup upacara Letkol Inf Marthen Pasunda, S.Sos (Dandim 0727 Karanganyar) dan komandan upacara Kapten Kav Wardiyo (Pasimin Kodim 0727 Karanganyar).

HUT Ke-70 TNI kali ini mengambil tema “Bersama Rakyat  TNI Kuat, Hebat, Profesional Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”

Dalam sambutannya Letkol Inf Marthen Pasunda, S.Sos yang membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran personil TNI atas kerja nyata yang telah dilaksanakan selama ini. TNI sebagai pejuang tentunya harus memiliki daya juang dan semangat pantang menyerah untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Dengan semangat juang, TNI harus mampu menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“kita harus bangga memiliki Tentara Nasional. TNI harus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia”, tegas Presiden RI Jokowi

Diakhir sambutannya Presiden RI Ir. H. Joko Widodo berpesan kepada seluruh Prajurit TNI untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kesiap-siagaan dimanapun berada dan bertugas. Prajurit TNI juga harus bisa menjaga dan memelihara keutuhan dan kekompakan TNI, dengan memelihara dan menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat, TNI akan makin kuat. Serta memegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Ad-Ch

Pemberian obat tetes mata bagi penderita katarak sebelum menjalani operasi di Instalasi Bedah Sentral RSUD Karanganyar

Karanganyar, Minggu (04/10/2015)
Puluhan pasien penderita katarak di Kabupaten Karanganyar menjalani operasi mata secara gratis, di RSUD Karanganyar, Minggu (04/10).

Operasi yang berkerjasama dengan Djarum Foundation dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Yogyakarta berlangsung dari pagi hari hingga sore hari.

Sebelum menjalani operasi, pasien terlebih dahulu menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di laboratorium, kemudian tindakan pemberian obat tetes mata, kemudian menunggu giliran operasi.

Menurut Direktur RSUD Karanganyar dr. G Mariyadi  bahwa kegiatan kali ini mengoperasi 47 bola mata, tidak satu orang pasien, sebab seorang pasien bisa dua bola mata yang terkena katarak.

“Hari ini sebanyak 16 dokter mata dilibatkan untuk operasi katarak. Sedangkan lamanya tindakan bisa sampai 30 menit, tergantung anatominya,” kata Direktur RSUD.

Dia juga menjelaskan, masih banyak penderita katarak yang tersebar di Kabupaten Karanganyar.

“Penderita kebanyakan berumur 50 tahun keatas, bisa dikarenakan usia tua, paparan sinar matahari berlebih, mengalami trauma, dan sering operasi mata,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono berkesempatan menemui para penderita di ruang tunggu.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung acara ini. Dengan begitu, bisa mengurangi penderita di Kabupaten Karanganyar,” katanya.

Langkah antisipasi agar seseorang tidak terkena katarak, dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung beta carotene atau anti oksidan yang baik untuk mata. Menghindari paparan sinar matahari dengan menggunakan kaca mata anti sinar UV juga sangat disarankan untuk menghindari katarak. Perokok bisa menghentikan kebiasaanya tersebut karena merokok dapat meningkatkan resiko seseorang terkena katarak. pd

berurutan dari kiri Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo (Kemeja Putih), Sri Ratna Astuti (Ketua Pokja IV Prop Jateng) dan Siti Khomsiyah (Ketua TP PKK Karanganyar) Saat Penilaian PHBS Tk Prop Jateng di Balai Desa Jatiwarno, Jumat Siang (02/10)

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo Saat Memberikan Sambutannya Dihadapan Kader PKK Desa Jatiwarno Dalam Rangka Penilaian Lomba PHBS Tk Prop Jateng

Sekda Karanganyar Samsi (kemeja putih polos) dan Tim Penilai PHBS Tk Prop Jateng serta SKPD terkait di Wilayah Pemkab Karanganyar

Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar berhasil masuk nominasi Kabupaten/Kota Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan pada hari ini Jumat siang (02/10) Tim Penilai PHBS tingkat Provinsi Jawa Tengah tiba di Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan penilaian langsung ke Desa Jatiwarno. Tim penilai yang beranggotakan diantaranya dari Dinas Kesehatan Prop Jateng, TP PKK Prop Jateng dan Biro Sosial Setda Prop Jateng diterima langsung oleh Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo didampingi Sekda Karanganyar Samsi beserta SKPD terkait di Balai Desa Jatiwarno Kecamatan Jatipuro ,

Rohadi Widodo saat menyampaikan arahannya mengapresiasi dan bangga Desa Jatiwarno maju lomba PHBS tingkat Jawa Tengah.

“Alhamdulillah, meskipun Desa Jatiwarno termasuk daerah yang kering tetapi mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakatnya. Dan ada yang menarik dari Desa Jatiwarno yaitu telah diterapkannya One Day No Smoking (Sehari Tanpa Merokok) tiap kamis di wilayah Kecamatan Jatipuro. Ini sangat menginspirasi saya untuk diterapkan di tingkat Kabupaten,” terang Rohadi disambut tepuk tangan para hadirin.

Ia juga menambahkan bahwa untuk bulan Desember 2015 ada lima Kecamatan yang sudah bebas BAB antara lain Jumapolo, Jatipuro, Jenawi, Matesih, Colomadu. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten ditargetkan tahun 2017, Kabupaten Karanganyar akan bebas BAB sembarangan.

“Dengan indikator tersebut tadi, semoga Desa Jatiwarno mampu menjadi juara pertama pada lomba PHBS Tk Prop Jateng dan berhak mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional,” harap Rohadi Widodo.

Sementara itu, Kasiyem Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiwarno, menyampaikan implementasi PHBS di Desa Jatiwarno diantaranya: 100% persalinan sudah ditolong oleh tenaga kesehatan dengan dua bidan sedang dukun bayi hanya membantu perawatan bayi pasca persalinan, 100% warga memeriksakan kehamilannya minimal empat kali agar bayi dan ibu sehat, Kegiatan senam hamil dan lansia, Pemberian ASI Eksklusif (IMD) Inisiasi Menyusu Dini, Penimbangan balita disepuluh Posyandu, Desa Jatiwarno tidak ada bayi gizi buruk, Pemenuhan kebutuhan gizi dengan tanah pekarangan ditanami sayur dan buah /polibek, untuk pemenuhan air bersih sudah ada tiga Pansimas (Dusun Klimpit, Dusun Wates, Dusun Brenggolo), Jamban sehat / masyarakat  Desa Jatiwarno sudah tidak BAB Sembarangan (ODF), Pengelolaan sampah sudah dibedakan dengan sampah organik (ditimbun jadi kompos) dan anorganik (dikumpulkan di bank sampah), Lantai rumah kedap air karena sudah ada stimulan desa untuk RTLH, setiap hari Kamis sudah dicanangkan kawasan bebas asap rokok baik dikantor-kantor, tempat ibadah maupun tempat publik lainnya.

“Sudah ada SK untuk setiap hari Kamis dilarang merokok dan ini telah berjalan dengan baik di kantor, masjid maupun ruang publik lainnya dan masyarakat mendukung serta telah menjadi kebiasaan”, terang Kasiyem

Selanjutnya Ketua Pokja IV Prov. Jawa Tengah sekaligus sebagai Tim Penilai Lomba PHBS Sri Ratna Astuti mengucapkan Selamat kepada Desa Jatiwarno sebagai perwakilan Karanganyar maju lomba PHBS tingkat Provinsi Jawa Tengah.

“Penilaian dua periode ini mengalami perubahan dan dilakukan penilaian langsung pada lokasi. Dan Desa Jatiwarno Karanganyar yang terbaik untuk kategori Kabupaten/Kota masuk dalam nominasi dan semoga Desa Jatiwarno dapat mengantarkan Jawa Tengah di tingkat Nasional. Jadi jangan takut untuk dinilai, karena ini termasuk pembinaan,” terang Ratna Astuti

Pada kesempatan tersebut dibacakan sambutan Ketua TP PKK Tingkat Provinsi Aqiqoh Ganjar Pranowo yang menekankan bahwa kegiatan PKK ini yang terpenting dapat memberikan dampak positif  bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi keluarga. ad/ind

Bupati Karanganyar Juliyatmono Sampaikan Pengarahan didepan peserta Rakor Persiapan TMMD Sengkuyung II TA 2015 di Podang 1 Setda Karanganyar, Rabu (01/10)

Dandim 0727 Karanganyar Letkol Inf Marthen Pasunda saat paparan Rakor persiapan TMMD Sengkuyung II

Pemkab Karanganyar bersama Kodim 0727 Karanganyar terus berupaya memberikan yang terbaik untuk warga Karanganyar terkhusus warga Ngepungsari Kecamatan Jatipuro. Hal tersebut disampaikan Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memimpin Rakor Persiapan TMMD Sengkuyung II Tahun Anggaran 2015 di Podang 1 Kantor Setda Karanganyar hari Rabu Pagi (01/10). Hadir dalam kesempatan tersebut Dandim 0727 Karanganyar Letkol Inf. Marthen Pasunda, S.Sos, Ketua Pengadilan Agama Karanganyar H. UU Abd. Haris, Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, Kepala BPMD Karanganyar beserta SKPD terkait.

Bupati Karanganyar dalam sambutannya menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KODIM 0727 Karanganyar beserta warga Ngepungsari dan Jajaran di Pemkab Karanganyar atas terlaksananya TMMD Sengkuyung II yang rencana akan dimulai tanggal 8 – 28 Oktober 2015.

“TNI lahir dari rakyat, untuk itu kebanggaan warga terhadap TNI perlu dibangun dan diwujudkan dalam TMMD ini”, tambah Juliyatmono

Sementara itu Dandim 0727 Karanganyar Letkol Inf Marthen Pasunda dalam paparan singkatnya menjelaskan bahwa pemilihan Desa Ngepungsari Kecamatan Jatipuro sebagai lokasi TMMD dikarenakan desa tersebut tergolong tertinggal dibandingkan desa sekitar. Selain kegiatan fisik, TMMD kali ini juga mengfokuskan pada kegiatan non fisik.

Adapun sasaran fisik yang hendak dicapai dalam TMMD sengkuyung TA. 2015 ini adalah Betonisasi jalan Dsn. Sanan  (1000m), betonisasi jalan Dsn. Talang (200m), betonisasi jalan Dsn. Lasem (400m), rehab pembangunan Masjid Nasir bin Soleh, dsn. Talang, plester halaman & pembuatan saluran pembuangan air (spa) dan rehab rumah tidak layak huni 10 unit serta jambanisasi 10 unit.

Untuk sasaran non fisik seperti Pembinaan dan Pelatihan Tentang Bela Negara, Sosialisasi Kamtibmas, Sosialisasi Bahaya Narkoba, Sosialisasi Pensertifikatan Tanah, Ketrampilan dari PKK dan PERSIT KCK Cab. KODIM 0727/Karanganyar, Pemberdayaan Industri Kecil, Pelayanan KB DAN Kesehatan, Pembinaan Mental dan Rohani, Pasar murah, Olah raga bersama Dan Hiburan rakyat.
Kegiatan TMMD Sengkuyung II TA. 2015 kali ini menelan biaya sebanyak Rp. 564.000.000,- dimana pendanaannya bersumber dari APBD Propinsi Jateng utk Fisik (130.000.000), APBD Propinsi utk stimulan SST (35.000.000), APBD Propinsi untuk Giat Upacara pembukaan dan  penutupan (5.000.000), APBD Propinsi utk RTLH 10 Unit (70.000.000),    APBD Kabupaten Karanganyar untuk Giat Fisik/Non Fisik    (200.000.000) dan Swadaya Masyarakat (124.000.000).
Letkol Inf Marthen Pasunda saat paparan di Makorem 074 Warastratama beberapa waktu yang lalu mendapatkan apresiasi dari Danrem 074 Warastratama Kolonel Inf Bakti Agus Fadjari, S.IP., M.Si atas dukungan yang begitu luar biasa dari Pemerintah Kabupaten dan warga Ngepungsari. Hal tersebut dikarenakan untuk sektor pendanaan TMMD Sengkuyung II TA. 2015 di Kabupaten Karanganyar, Pemkab Karanganyar mengalokasikan dana tertinggi di wilayah Korem 074 Warastratama, demikian pun untuk warga Ngepungsari dimana swadaya masyarakatnya untuk pelaksanaan TMMD tertinggi diantara 7 kabupaten  / kota yang berada di bawah kendali Korem 074 Warastratama. ad

Penuh Hikmat : Kabupaten Karanganyar memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Kamis (01/10/2015) di Halaman Kantor Setda Karanganyar.

Bertempat di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang mengusung tema ” Kerja keras dan Gotong Royong Melaksanakan Pancasila “ berlangsung hikmat, Kamis pagi (01/10/2015). Bertindak sebagai Inspektur Upacara , Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, MM dan Komandan Upacara dipercayakan kepada Inf. Sulardi dari Kodim 0727 Karanganyar.

Upacara diikuti oleh Wakil Bupati Karanganyar, Forkompimda beserta istri, Kepala SKPD lingkup Karanganyar dan Para Peserta yang meliputi Karyawan karyawati PNS, Bhayangkari, PKK, Dharma Wanita Persatuan, KNPI, Polri, Kodim 0727 Karanganyar, Satpol PP, Mahasiswa serta Para Pelajar tingkat SMA/SMK se Kabupaten Karanganyar. ind/ft

Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, MM bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Invanteri Sulardi dari Kodim 0727 Karanagnyar sebagai Komandan Upacara.

Ikuti Upacara : Wakil Bupati Karanganyar H. Rohadi Widodo, SP bersama Forkompinda Karanganyar beserta istri.

Jajaran Kepala SKPD Lingkup Karanganyar, Pimpinan BUMD ikuti Upacara Kesaktian Pancasila.

Petugas Upacara : Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945 yang dibacakan oleh Ananda Aji Iswanto dari SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar.

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dilaksanakan.

Pembaca Naskah Ikrar oleh Ketua DPRD Karanganyar H. Sumanto, SH dan Pembacaan Do’a oleh Kepala Kementerian Agama Karanganyar Musta’in Ahmad, SH, MH.

Karyawan/wati Dishubkominfo Karanganyar salah satu peserta Upacara Hari Kesaktian Pancasila.

Siap melaksanakan Upacara

Bupati Karanganyar Juliyatmono didampingi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Bambang Wahyudi (baju batik, kiri), menyerahkan secara simbolis KIB A, C dan D

Karanganyar, Kamis (01/10/2015)
Guna menertibkan administrasi kepemilikan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, diadakan sensus aset yang berada di 60 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu bulan, dari 1-31 Oktober 2015. Hal ini untuk memastikan kejelasan status kepemilikannya dalam pencatatan di laporan keuangan.

Seperti yang diutarakan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah Bambang Wahyudi.

“Sensus diperlukan untuk mencari kejelasan aset yang dimiliki dan digunakan Pemkab,” katanya, Rabu (30/09) disela-sela pengarahan kepada Kepala SKPD di Kabupaten Karanganyar, di Setda.

Bambang menjelaskan aset bisa saja dulunya baik, namun sekarang sudah rusak. Dulu ada catatannya, sekarang hilang. Bisa juga ada catatan, tetapi fisik aset tidak ada. Termasuk tanah-tanah yang asalnya dari wakaf, belum disertifikasikan.

“Dengan adanya kejelasan aset, maka Pemkab Karanganyar bisa mengambil tindakan terhadap pengelolannya,” katanya.

Aset bisa digolongkan menjadi beberapa kondisi, misalnya rusak parah, rusak sedang, dan rusak ringan kemudian bisa diambil tindakan atas aset tersebut.

Bupati Karanganyar Juliyatmono ditempat yang sama mengatakan, sensus ini untuk tertib administrasi.

“Setiap SKPD harus mendata aset kepemilikan dan yang digunakan. Supaya jelas,” kata Juliyatmono.pd