Ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Angkatan 2009-2010 yang selama ini nasibnya masih terkatung-katung akhirnya dapat bernapas lega. Pasalnya, April mendatang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan menggelar Prajabatan (Prajab) untuk CPNS angkatan 2009-2010. Sementara untuk Prajab 2011 masih menunggu anggaran.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Suwarno menjelaskan, untuk pelaksanaan Prajab Pemkab Karanganyar akan mengadakan lelang terlebih dahulu. ”Nanti kami lelangkan dulu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),”jelas Suwarno akhir pekan kemarin.

Lelang tersebut untuk penyediaan konsumsi selama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Prajab. Mulai dari penyediaan makanan, minuman dan keperluan lainnya. Suwarno pun berharap proses lelang dapat segera dilaksanakan sehingga April Prajab dapat dilaksanakan.

Suwarno memastikan biaya pelaksanaan Prajab sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Karanganyar. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 serta Surat Edaran Mendagri Nomor 18 Tahun 2010. Dalam dua peraturan tersebut ditegaskan bahwa seluruh biaya pelaksanaan Prajabatan CPNS menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Pemkab.

Untuk jumlah CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajab sebanyak 700 orang. Jumlah tersebut terdiri dari14 angkatan yang mengikuti rekrutmen CPNS pada 2009 dan 2010. Disinggung mengenai nasib ratusan CPNS yang belum mendapatkan giliran Prajabatan, Suwarno belum dapat memastikan kapan pelaksanaannya. Minimnya anggaran yang dimiliki Pemkab menjadi kendala utama molornya pelaksanaan Prajab.

Dalam hasil survei internal yang dilakukan, Partai Demokrat telah mengantongi enam nama calon bupati dan calon wakil bupati yang menjadi bidikan mereka untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013. Rinto Subekti Ketua DPC Partai Demokrat mengatakan enam nama tersebut bukan hanya dari intern partai, namun ada juga yang berasal dari luar partai.

Ketujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Karanganyar yang seharusnya bisa ditetapkan pada tahun 2011 hingga kini belum juga ditetapkan. Namun karena masih menunggu penetapan salah satu dari Raperda tersebut, yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membuat enam Raperda yang lain justru terbengkalai.

“Enam Raperda lainnya sebenarnya sudah selesai namun karena harus menunggu penetapan Raperda RTRW akhirnya semuanya malah jadi terkatung-katung,” ujar Romdloni, Anggota Pansus I DPRD Karanganyar, kemarin (17/2). Akibat lambannya penetapan Raperda tersebut, berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belum ditetapkan Raperda Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satu dari Raperda yang belum di tetapkan membuat Pemkab belum bisa menggunakan Raperda tersebut. “Ini kan jelas berdampak pada penerimaan daerah, karena belum ditetapkan maka penarikan PBB mengacu dari aturan pusat yang jauh lebih rendah dari hitungan daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Karanganyar, Leo Edi Kusumo mengaku sebenarnya pembahasan ketujuh Raperda tersebut sudah selesai, namun saat ini prosesnya baru di tahapan Pimpinan Dewan dan menunggu digedok. “Kalau masalah pembahasan jelas itu sudah selesai, bukannya lamban tapi prosesnya memang seperti itu, kilahnya.

Setelah selesai dievaluasi oleh Pimpinan Dewan, Pansus nantinya tinggal melanjutkan dalam proses paripurna agar bisa dilakukan penetapan.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo mengakui ada sebuah Raperda yang masih digodok terkait pembahasan zona wilayah industri dalam Raperda RTRW. Daerah mana saja yang diperuntukkan pabrik dan daerah mana yang tidak diperbolehkan untuk pabrik. “Sebenarnya dalam Raperda RTRW itu ada wilayah khusus industri yakni di Jaten dan Kebakkramat. Saat ini yang kita bahas bagaimana dengan daerah-daerah lain di luar kedua kecamatan itu,” jelasnya.

Ia mengatakan saat ini ada beberapa pabrik yang berada di luar dua kecamatan tersebut. Itu yang menjadi persoalan, jika Raperda tersebut ditetapkan tentunya  pabrik-pabrik yang berada di luar zona tersebut harus dipindahkan. Kalau ini terjadi kemungkinan akan terjadi gejolak dengan ribuan karyawan yang telah lama bekerja di pabrik tersebut. “Ini yang membuat pembahasan Raperda RTRW menjadi agak rumit,” ungkapnya.  n Sari Hardiyanto

Perangkat desa dan pegawai negeri sipil (PNS) di Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar resah. Pasalnya mereka dihubungi sejumlah oknum tak dikenal mengaku-ngaku sebagai anggota Komisi III DPR dan anggota Polda Jateng.

Kapolsek Tasikmadu, AKP Joko Waluyono, mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, mengatakan oknum tersebut, Selasa (14/2), menghubungi perangkat desa untuk meminta alamat lengkap sejumlah tersangka perjudian yang ditangkap oleh aparat Polsek Tasikmadu, beberapa hari yang lalu.

“Untungnya kepala desa dan PNS di kecamatan itu menghubungi saya untuk meminta konfirmasi. Lalu saya bilang kepada mereka untuk tidak percaya dengan orang yang mengaku-ngaku tersebut,” ujar Kapolsek saat ditemui.

Menurutnya, oknum tersebut meminta alamat lengkap para tersangka itu untuk menipu keluarga tersangka. Orang tersebut biasanya akan menawarkan jasa ke keluarga tersangka, lalu mengaku bisa membebaskan anggota keluarganya yang masih mendekam di penjara, dengan syarat mengirimkan sejumlah uang sebagai imbalannya.

Sebenarnya, imbuh Joko, modus tersebut sudah sering dipakai oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Namun banyak dari masyarakat yang belum mengetahui modus itu dan ada pula yang percaya dengan oknum tersebut, tanpa berpikir panjang. Biasanya, jika warga yang tidak mengerti, mereka langsung mencari uang dan mentransfernya ke nomor rekening yang disebutkannya.

“Siapa yang tidak senang, ada orang yang mau membantu membebaskan anggota keluarga, keluar dari penjara. Tapi harus hati-hati karena itu sebenarnya adalah penipuan,” ungkapnya.

Saat Joko menghubungi ke nomor ponsel oknum tersebut, orang di ujung telepon mengaku sebagai anggota Komisi III DPR. Ada pula beberapa oknum yang mengaku sebagai anggota Polda Jateng. Oknum itu meminta alamat para tersangka judi. Namun Joko tidak memberinya.

“Saya minta dia bertemu langsung dengan saya, tapi saat itu juga sambungan teleponnya diputus,” papar Kapolsek. Joko hanya mengimbau, bila ada warga yang menemui kasus seperti ini, ia menegaskan untuk meminta konfirmasi ke pihak yang berwajib, agar tindak penipuan tersebut tidak berkembang.

Sejumlah peralatan untuk rekam data kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), hingga kini belum tiba. Padahal pihak konsorsium menjanjikan akan mendatangkan alat tersebut pada pertengahan Februari 2012 ini.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karanganyar, Sucahyo, mengatakan pihak konsorsium dahulu menjanjikan pada 13 Februari ini peralatan sudah tiba di Karanganyar. Namun faktanya alat tersebut belum juga tiba. Akibatnya, pelaksanaan rekam data terancam molor lagi dari jadwal yang sudah ditentukan. “Saya juga masih bingung kapan pelaksanaannya bisa dimulai kalau alatnya saja belum ada. Februari ini sebenarnya sudah mulai, namun kami positifkan bisa rekam data pada pada pertengahan Maret ini,” ujar Sucahyo saat ditemui , Rabu (15/2/2012).

Sejatinya, kata dia, pihak konsorsium juga akan menggelar bimbingan teknis (Bintek) bagi sejumlah operator peralatan yang tersebar di berbagai kecamatan. Namun Bintek tersebut sepertinya juga akan molor karena menunggu peralatan yang belum pasti tiba itu. “Bagaimana bisa Bintek kalau peralatan dari mereka saja belum datang?” kata Sucahyo.

Disdukcapil menargetkan pada akhir November nanti semua rekam data penduduk sekabupaten sudah selesai. Menurut Sucahyo, ada lima konsorsium yang menyediakan berbagai peralatan untuk mendukung E-KTP tersebut. Konsorsium itu antara lain menyediakan formulir pendaftaran, peralatan elektronik, serta yang menggelar Bintek sendiri.

Sementara itu, Camat Jumapolo, Agus Hartanto, menargetkan 4,5 bulan bisa menyelesaikan rekam data kependudukan. Target tersebut bisa tercapai jika didukung dengan peralatan yang lengkap serta sumberdaya yang memadai. Saat ini, kata dia, penduduk di Kecamatan Jumapolo sekira 37.000. Jika memungkinkan, mulai Maret nanti pihaknya akan merekam setidaknya 300 orang wajib KTP per hari.

“Kami sudah komunikasikan hal ini ke kepala desa masing-masing. Bila target itu sesuai dengan rencana, maka 4,5 bulan sudah selesai,” ujar Agus usai menggelar sosialisasi E-KTP bagi sejumlah Muspika Jumapolo, kepala desa serta perangkat desa.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, akhirnya melantik sekretaris daerah (Sekda) Karanganyar, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (7/2/2012) sore. Jabatan Sekda akhirnya jatuh kepada Samsi, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Karanganyar.

Ia mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni staf ahli, Utomo Sidi dan Asisten Bidang Pemerintahan, Any Indriastuti. Samsi dilantik bersamaan dengan pelantikan sekitar 200 pejabat eselon II, III, IV dan V serta kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karaganyar. Sementara itu, jabatan Sekretaris DPRD yang ditinggalkan Samsi, kini dijabat oleh Achmad Sapari, yang sebelumnya sebagai Asisten Perekonomian.

Jabatan Asisten Perekonomian lalu dijabat oleh Didik Djoko Bakdono, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Sedangkan Kepala DPU dijabat oleh Priharyanto, yang sebelumnya sebagai staf ahli. Dengan telah dilantiknya Samsi sebagai Sekda Karanganyar, maka Plt Sekda, Sri Suranto, dikembalikan ke jabatan semula yakni Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Dalam kesempatan itu, Rina mengatakan bahwa orang yang telah mendapatkan jabatan tidak boleh sembrono. “Bukan hanya Sekda, tapi juga jabatan lain yang saat ini sudah dilantik,” ujar Rina saat ditemui wartawan usai pelantikan, Selasa sore. Ia berpesan agar dalam menjalankan jabatan harus berhati-hati. Kalau tidak sesuai dengan aturan yang telah tertulis, maka jutru akan menjerumuskannya sendiri.

Dalam rangka Rapat Koordinasi (RAKOR) Pertama Pelaksanaan Pembangunan Pengembangan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2012 di Hotel Pondok Sari II Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Jumat malam (03/2/2012). Dengan menghadirkan Bupati Karanganyar Dr.Hj.Rina Iriani Sri Ratnaningsih,M.Hum sebagai tuan rumah sekaligus Narasumber kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Karanganyar sangat mengapresiasi sekali atas kunjungan Bupati Purworejo, Dr.H.Mahsum Zain, M.Ag beserta seluruh Kepala SKPD di Kabupaten Karanganyar.

Berbagai program Pemerintah Kabupaten Karanganyar menjadi percontohan pembangunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2012.

Bupati Karanganyar menjelaskan Pemerintah Kabupaten Karanganyar mempunyai  program tujuh hari kerja Bupati diantaranya Senin Sehat, Selasa Masyarakat Sadar Hukum, Rabu Belajar, Kamis Bertani, Jum’at Beribadah, Sabtu Wisata, Minggu Bersih.

Selain itu juga mempunyai program untuk melayani masyarakat secara langsung dan bergerak dengan 4 mobil layanan masyarakat yaitu; (PARSIH : Pelayanan Air Bersih, LARASITA : Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, PARYATTI : Pajak Rakyat Terurus Tenteram Indonesia, RATNA : Rakyat Terdaftar Negara Aman).

“Jika ingin mengembangkan suatu daerah jangan abaikan potensi-potensi daerah yang ada pada Kabupaten tersebut, seharusnya kita rangkul dan berdayakan,”ujar Bupati Karanganyar. Bupati Rina Iriani menambahkan apabila bekerja dijalani secara ikhlas maka pekerjaan kita bisa bukanlah beban berat, tetapi bisa mudah mencapai tujuan dan terasa ringan. (pd/dt/sony/syafiq)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selama 2 (dua) hari 3 – 4 Februari 2012 menggelar Uji Kompetensi Jabatan (UKJ) bertempat di Kusuma Sahid Prince Hotel-Solo.
UKJ diikuti oleh 190 PNS yang terdiri dari 46 pejabat eselon III dan 144 pejabat yang telah menduduki eselon IV. Diselenggarakan atas kerjasama BKD Kabupaten Karanganyar dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Jateng.
Drs. Sri Suranto, M.Pd -Plt. Sekda Karanganyar yang dalam pembukaan UKJ menyampaikan Sambutan Bupati., bahwa kegiatan ini dimaksudkan mempersiapkan atau menjaring untuk mendapatkan calon pejabat struktural eselon ll dan lll.
Sementara itu Kepala LPMP Prov. Jateng Drs. Makawi, M.Pd menyatakan bahwa UKJ ini tidak ada nilai salah atau benar atupun lulus dan tidak lulus namun setidaknya ini untuk mempersiapkan suatu analisa profil kepribadioan dari calon-calon pejabat struktural.
Dalam UJK ini mata uji yang dites pada hari pertama (Jumat), antara lain Potensi Akademik, Stamina Kerja, Tes Kepribadian, Intelegensi Umum, Kepribadian, Minat, Kecerdasan Emosional maupun Pembikinan Makalah. sedangkan pada hari kedua (Sabtu) akan di ujikan, seperti Diskusi dan Wawancara dialogis. (Bgt)

Perwakilan buruh PT Sekar Lima yang berjumlah sekitar 6 orang diterima  Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum didampingi dengan Inspektur Daerah Agus Cipto Waluyo, SH, MT dan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. Sumarno, M.Si. di Gedung Garuda 1 Setda Karanganyar (01/02/2012), kedatangan tersebut berkaitan dengan belum diterimanya pesangon 30 karyawan PT. Sekar Lima sebesar antara 10 juta hingga 18 juta sesuai dengan hasil putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Bupati Karanganyanyar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum akan membantu memintakan hak-hak pegawai yang belum terbayarkan. Dalam waktu seminggu ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan melakukan mediasi dengan PT. Sekar Lima untuk mencari solusi. “Kita tunggu sampai senin depan, jika sampai hari itu belum ada penyelesaian juga nanti saya pribadi akan sowan ke PT. Sekar Lima”, Tegas Rina Iriani.

dalam kunjungan buruh PT. Sekar Lima kali ini didampingi pula Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) se-Karesidenan Surakarta Muhammad Budianto. (ad/sony/syafiq)

Sesuai program penanganan maslah sampah, Bupati Karanganyar DR. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum tak mai-main untuk mewujudkan “Sampah Menjadi Berkah”, dibuktikan Sabtu 28 Januari 2012 telah menanda tangani kesepahaman dengan PT. Energy Korea Green Indonesia yang ditanda tangani Direktur Utama Lee Su Keun di Jakarta dalam nota kesepakatan bersama No. 658.1/05/2012 tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk Pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah/Sampah dan Energi yang Terbaharukan (RDF). Pemkab Karanganyar yang mempunyai program menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat secara umum serta menuntaskan permasalahan limbah/sampah sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat, telah menemukan mitra yang memiliki metode penanggulangan sampah secara efektif dan efisien dan telah berpengalaman membangun pabrik pengolahan dari perencanaan, rancang bangun, konstruksi dan pembangunan pabrik. Sehingga mengurangi polusi (zero polution) serta mengelola sampai habis semua limbah/sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dan industri untuk menjadi energi terbaharukan (renewable) atau produk yang dapat dimanfaatkan dari proses daur ulang (recycle) sehingga sampah/limbah tersebut menjadi berkah karena akan mempunyai nilai ekonomis.

Pabrik yang akan dibangun di atas tanah 3 hektar terletak di Desa Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar akan di lengkapi dengan taman, resto maupun fasilitas publik.

Penyediaan pasokan limbah/sampah secara berkelanjutan minimal 100 tan/hari. Dari kapasitas kemampuan pabrik yang direncanakan terwujud akhir tahun 2012 tersebut wajar kalau Bupati Rina berkelakar “kalau ingin membuang sampah, silahkan ke karanganyar…” karena memang pabrik nantinya membutuhkan bahan baku yang tidak sedikit. Dishukominfo Kra (bgt)