Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (BAZIS) Karanganyar berharap bisa membedah sekitar 30 unit rumah keluarga miskin Karanganyar di tahun 2012 ini. Iskandar, Pengurus BAZIS mengatakan sejak awal tahun ini pihaknya sudah membangun dua rumah.
“Sementara ini baru dua rumah yang sudah dibangun sebagai proyek percontohan, dan yang lainnya menyusul,” ucapnya di sela-sela peresmian Kelurahan Binaan BAZIS di Jantiharjo, Senin (30/4). Ia mengatakan dana bedah tersebut berasal dari dana BAZIS Karanganyar tahun 2011 kemarin.
Ia mengatakan pada tahun 2011 BAZIS Karanganyar mampu mengumpulkan dana sebesar Rp 2,3 miliar. Perolehan dana tersebut terbesar di Jateng mengalahkan Sragen, Semarang dan Demak. “Tahun kemarin BAZIS Sragen berhasil mengumpulkan Rp 1,7 miliar, Semarang Rp 1,4 miliar dan Kabupaten Demak 1,2 miliar,” jelasnya.
Selain bedah rumah, pihaknya juga meresmikan sebuah desa binaan di Kelurahan Jantiharjo. Desa Binaan tersebut akan mendapatkan dana dari BAZNAS (Badan amil Zakat Nasional) untuk diputarkan dan bermanfaat bagi warga miskin.
Pihaknya memilih Desa Jantiharjo sebagai Desa Binaan karena Desa tersebut termasuk kategori desa miskin.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Karanganyar, Rina Iriani dan Wakil Bupati Karanganyar, Paryono yang sempat melihat ke rumah warga yang akan dibedah mengaku prihatin dan berharap segera adanya direnovasi. “Kita berharap rumah itu segera direnovasi, selain hanya sempit dan terbuat dari gedhek, rumah tersebut juga hampir roboh,” ucapnya singkat.
Sementara Pemkab melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setiap tahunnya selalu mengajukan permohonan bantuan Rumah Tidak Layak Huni kepada Kemeterian Sosial, namun karena anggarannya terbatas dirinya berharap warga agar bersabar. “Tahun ini kita mendapatkan bantuan dana RTLH, tapi berapa jumlahnya belum bisa dipastikan,” ungkapnya.

Puluhan data ganda ditemukan selama proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kecamatan Jumapolo, Kamis (26/4). Camat Jumapolo, Agus Hartanto mengungkapkan banyak warganya yang mendapatkan lebih dari tiga undangan dengan identitas yang sama, baik dari segi nama, umur dan tanggal lahir.
Data ganda tersebut, sambungnya akan ditelusuri lebih jauh apakah kesalahan memang dari unsur perangkat, kesalahan dalam entry data atau hanya kesalahan pada undangan saja yang dobel. “Ini masih kita cari, munculnya data ganda itu dari mana. Apakah hanya undangan saja yang dobel atau faktor lainnya.
Guna menindak lanjuti temuan itu, pihaknya akan melakukan pencocokan data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Karanganyar dan kemudian baru bisa memproses data manakah yang benar. “Solusinya, warga yang mendapat undangan ganda hanya diproses e-KTP sekali saja sehingga data bisa langsung terkoreksi,” tandasnya.
Selain permasalahan data ganda, diungkapkan Agus, masih pula ditemukan sejumlah nama mantan pejabat yang masuk dalam database kecamatan padahal mereka sudah tidak lagi menjabat. Adanya nama mantan pejabat tersebut rata-rata pernah bertugas di Jumapolo yang tinggal beserta keluarga, namum belum dicoret atau dikoreksi sehingga masih masuk dalam database Kecamatan. Triyanto sudah menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol. Sumarno sudah menjadi Kadisnakertrans, dan lainnya juga sudah pindah karena rumahnya tidak di Jumapolo. Tetapi mereka masuk dalam daftar warga yang akan membuat E-KTP.
Agus menambahkan saat ini e-KTP di Kecamatan Jumapolo baru mencapai 5.000-an warga dari total wajib e-KTP sekitar 40.000 warga. Dalam artian baru 12 persen berjalan dan masih dibutuhkan rentang waktu yang lumayan panjang. “Kita berharap kepada para aparat desa agar lebih saksama dalam melakukan pendataan kepada warga,” katanya.

Bupati Karanganyar menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri

Karanganyar, Kamis(26/04/2012)

Kabar mengembirakan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan masyarakat Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar kembali masuk 10 besar Kabupaten Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik Hasil EKPPD  (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Tahun 2011. Sekedar mengingatkan pada tahun 2010, Karanganyar berada pada urutan nomor 9, kemudian untuk tahun 2011 peringkatnya naik tajam pada posisi ke empat.

Penghargaan disampaikan bertepatan pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XVI Tahun 2012, oleh Wakil Presiden RI, Boediono, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta, sekaligus menyerahkan Penghargaan untuk tiga Provinsi terbaik.

Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum menerima langsung penghargaan itu bersama dengan 10 Kota, dan 10 Kabupaten, Rabu  (25/04) pada Malam Apresiasi Pelaksanaan Kinerja Pemerintah yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras semua SKPD dalam menjalankan program yang menyentuh pada kepentingan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Sebelumnya penilaian oleh Tim EKPPD Kemendagri pada, Kamis (12/4). Tim penilai menerima paparan dari Bupati Rina Iriani.

Sedikitnya enam Kapolsek di Kabupaten Karanganyar di rotasi, Selasa (17/4) kemarin. Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo mengungkapkan rotasi tersebut dilakukan sebagai langkah penyegaran dalam organisasi dan utamanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekitar.

“Jika terlalu lama menjabat tentunya tidak baik, makanya kita rotasi untuk penyegaran,” ujarnya  seusai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Mapolres Karanganyar, Selasa (17/4). Menurutnya, rotasi tersebut bukanlah karena ada tindakan indisipliner atau kasus tertentu, tetapi rotasi rutin sebagai bentuk penyegaran dalam organisasi. Diharapkan dengan adanya rotasi tersebut pelayanan kepada masyarakat bisa meningkat.

“Total ada enam Kapolsek yang dirotasi. Ada yang menjadi Kasubag dan ada juga yang ditarik ke kantor,” jelasnya. Keenam Kapolsek yang dirotasi di antaranya Kapolsek Jumantono, AKP Sutiman digantikan oleh AKP Suparmin, Kapolsek Jaten yang sebelumnya dijabat oleh AKP Suparmin diganti AKP Suryanto. Sementara Kapolsek Jenawi AKP Suryanto diganti oleh AKP Sunaryo yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Humas Bagian Sumber Daya.

Ditambahkan Kapolres, untuk jabatan 11 Kapolsek lainnya masih tetap tidak ada perubahan. Terakhir dirinya berpesan kepada seluruh petugas yang dirotasi agar tidak menjadikan beban dalam bertugas di tempat yang baru.

Bupati Karanganyar memasukan SPT ke dalam drop box

Kegiatan pekan panutan penyampaian SPT (Surat Pajak Tahunan) Tahunan oleh Pimpinan atau Kepala Daerah dan jajarannya memegang peran yang penting dalam memberikan tauladan kepada masyarakat untuk memenuhi salah satu kewajiban perpajakan dengan tepat waktu. Tujuan dari kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memicu bagi wajib pajak khususnya di Kab. Karanganyar untuk dapat meningkatkan kepatuhan, khususnya penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Acara yang ditandai memasukan SPT ke dalam drop box oleh Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum, kemudian diikuti oleh Kapolres Karanganyar AKBP. Nazirwan Adji Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Purwani Utami, SH, Kepala Pengadilan Agama Drs. H. Ahmad Akhsin, SH.MH, dan Pejabat SKPD yang bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kab. Karanganyar, Selasa pagi (20/03).

SPT Tahunan pada tahun ini pengumpulannya paling lambat 31 Maret 2012. Dengan SPT Tahunan berarti melaporkan pajak-pajak yang telah dibayarkan ke kas negara. Berkat kerjasama yang baik antara Pemkab Karanganyar dengan KPP Pratama Karanganyar target penerimaan bisa terpenuhi. “Pada tahun kemarin target penerimaan sebesar 527 milyar dan bisa tercapai sebesar 537 milyar. Jadi kelebihan 10%. Pada tahun ini target kami naikkan menjadi 702 milyar, naik 35 %,”ucap Haryoto, Kepala KPP Pratama Karanganyar.

“Untuk rasio kepatuhan pada tahun kemarin target Kami sebesar 70 %, tercapai 71%, sedangkan sampai saat ini pada tahun ini baru tercapai 10%, diharapkan sampai bulan Desember nanti bisa melebihi 70%,”jelas Hariyoto.

Kemudian Haryoto menambahkan, KPP Pratama Karanganyar melakukan jemput bola ke desa-desa, dinas, kantor di Karanganyar dengan 111 ribu Wajib Pajak, dan 882 ribu SPT PBB. Dengan cara jemput bola seperti adanya mobil layanan Paryatti maka masyarakat bersatu membayar pajak dengan tepat bisa membangun bangsa.

“Saya berharap Masyarakat  Kab. Karanganyar  bersatu, tepat dan wajib membayar pajak dengan ikhlas agar hal tersebut  bisa membangun baik struktur maupun infrastruktur Kab. Karanganyar sehingga tidak harus ditagih oleh pihak pajak,” ujar Bupati Rina Iriani.

Demikian Dishubkominfo  Kab. Karanganyar (pd/ad/dy/ang)

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar bakal menghentikan rekrutmen penerimaan tenaga honorer di setiap SKPD. Pasalnya jumlah tenaga honorer daerah mencapai ribuan orang.

Kepala BKD Karanganyar Suwarno mengatakan pihaknya telah meminta setiap SKPD agar tidak melakukan rekrutmen penerimaan tenaga honorer daerah lagi. Apabila SKPD kekurangan pegawai maka diminta untuk memakai tenaga outsourcing dengan jangka waktu tertentu. Kami sudah memberikan surat edaran (SE) pada setiap SKPD agar tidak melakukan rekrutmen penerimaan tenaga honorer daerah.

Selama ini, SKPD tak pernah berkoordinasi dengan BKD Karanganyar terkait rekrutmen penerimaan tenaga honorer daerah. Sehingga jumlah tenaga honorer daerah semakin bertambah setiap tahunnya. Padahal anggaran yang digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer daerah itu berasal dari APBD.

Sebenarnya, sesuai peraturan pemerintah (PP) No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS menyebutkan larangan pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005. Biasanya, SKPD melakukan rekrutmen penerimaan tenaga honorer daerah karena kebutuhan yang mendesak. “Sudah ada larangan rekrutmen tenaga honorer dan surat edaran juga sudah diberikan pada setiap SKPD,” ujarnya.

Menurutnya, tenaga honorer yang mengabdi sejak tahun 2005 sudah diajukan pengangkatan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tenaga honorer itu berjumlah sekitar 1.000 orang yang diajukan sesuai database, kategori I dan II. Tenaga honorer sesuai database berjumlah sekitar 500 orang, kategori I sebanyak 192 orang dan kategori III sebanyak 350 orang.

Setelah diajukan, lanjutnya, data tersebut akan diproses oleh BKN. Tentunya, kewenangan pengangkatan tenaga honorer daerah itu tetap berada di BKN. Selain itu, pengangkatan tenaga honorer masih menunggu rancangan undang-undang tenaga honorer yang tengah digodok DPR. “Sudah kami ajukan ke BKN, sekarang hanya tinggal menunggu karena kewenangan di BKN,” paparnya

Podang I Gedung Setda Karanganyar

Bertempat di Podang 1 Gedung Sekda Kabupaten Karanganyar DPRD PURBALINGGA Komisi A dan D melakukan KUNKER dengan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, Selasa (13/3/2012).

Bupati Karangayar Dr.Hj.Rina Iriani Sri Ratnaningsih,M.Hum menyambut dengan baik atas kedatangan rombongan dari DPRD Kabupaten Purbalingga untuk melakukan KUNKER di Kabupaten Karanganyar, beberapa kali disampaikan Bupati Karanganyar kepada para peserta Kunker bahwa Karanganyar juga masih dalam proses belajar, saling tukar informasi dan kegiatan itulah hal yang lebih baik. Dalam sambutannya Ibu Rina menyampaikan beberapa program yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar antara lain 7 Hari Program Kerja Bupati yang meliputi Senin Sehat, Selasa Sadar Hukum, Rabu Belajar, Kamis Bertani, Jumat Ibadah, Sabtu Wisata, Minggu Bersih, begitu pula dengan Mobil Pelayanan Secara online yang dimiliki oleh Kabupaten yaitu Parsih (Pelayanan Air Bersih Sepenuh Hati), Larasita (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah), Ratna (Rakyat Terdaftar Negara Aman), Paryatti (Pajak Rakyat Terurusi Tenteram Indonesia), kemudian Bu Rina juga menambahkan jika kita melakukan pekerjaan dengan Iklhas dan senang hati pasti hasilna akan memuskan, dan didalam kita bekerja harus selalu Transparansi.

Kemudian Ketua Rombongan sekaligus Ketua Komisi A yaitu Sunarko yang juga didampingi Ketua Komisi D Khodirin,SH,MM menyampaikan maksud dan tujuan DPRD  Purbalingga melakukan Kunker yaitu Mengkaji Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemeintahan dan Pengelolaan Limbah Perusahaan agar hasil kunjungan ini bisa diterapkan di Kabupaten purbalingga.

DemikianDishubkominfoKab.Karanganyar (Sy/Ad)

Ruang Garuda Setda Kab. Karanganyar

Audiensi Yayasan Bakti Umar Madani dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berlangsung di ruang Garuda Setda Karanganyar, rabu pagi (7/3/2012). Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum yang mewakilkan kepada Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Didik Joko Bakdono, M.Si menerima dengan baik kehadiran para pengurus dari Yayasan Bakti Umar Madani yang terdiri dari Ketua / pembina, Ketua Bidang Keorganisasian, sekretaris dan anggota. Dalam acara tersebut, hadir pula perwakilan Kemenag Kab. Karanganyar, Kabag Kesra Setda Karanganyar dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Karanganyar.

Ir. Didik Joko Bakdono menanggapi dengan baik dan memberikan apresiasi yang begitu luar biasa. “Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mendukung 100% bahkan 200%”, ujarnya.

Sementara itu Ketua Bidang Keorganisasian Dwi Sunaryo menyampaikan maksud dan tujuan atas kehadirannya bersama rombongan pengurus dari Yayasan  antara lain Sosisalisasi atas keberadaan Yayasan Bakti Umar Madani dan Forum Kerja sama Masjid ( FORKAMAS ), serta mohon dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar, juga beberapa Program Kerja Yayasan, antara lain bidang Pendidikan, Sosial, Ekonomi, dan Agama.

DemikianDishubkominfoKab.Karanganyar (Sy/Ad)

Podang I Gedung Setda Karanganyar

Rombongan peserta Diklat PIM IV Angkatan Ke-37 Pusdiklat Kementrian Pekerjaan Umum (PU) yang berjumlah sekitar 32 orang yang kesemuanya berasal dari lingkup Kementrian Pekerjaan Umum diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Drs. Samsi, M.Si di Ruang Podang I Gedung Setda Karanganyar tadi pagi (04/03/2012). Dipimpin Widyananto selaku Kepala Balai Diklat Pusdiklat Kementrian PU bertujuan untuk melakukan observasi secara langsung terhadap reformasi birokrasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum serta potensi-potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Rencana rombongan tersebut akan berada di Kabupaten Karanganyar Selama 3 Hari. Selain peserta diklat, hadir pula SKPD terkait sebagai nara sumber.

Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani SR., M.Hum dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Karanganyar mengatakan rasa terima kasih kepada panitia Diklat PIM atas dipilihnya Kabupaten Karanganyar sebagai destinasi untuk mereka berlatih, belajar sekaligus menggali segala potensi yang ada di Kab. Karanganyar baik dalam pelayanannya maupun sumber daya PNS nya. Dalam paparan singkatnya, Rina Iriani SR., menyampaikan segala potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar, seperti 7 Program Kerja (Senin Sehat, Selasa Sadar Hukum, Rabu Pendidikan, Kamis Bertani, Jumat Keliling, Sabtu Wisata dan Minggu Bersih), Program-progam unggulan (Paryatti = Pajak Rakyat Terurusi Tenteram Indonesia, Ratna Pandusima = Rakyat Terdaftar Negara Aman Layanan Terpadu Siang dan Malam, Parsih = Pembayaran Air Bersih, Larasita = Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, LPSE = Layanan Pengadaan Secara Elektronik, BPPT = Badan Pelayanan Perizinan Terpadu).

Demikian Dishubkominfo  Kab. Karanganyar ( So/Sy/Pr/Ad )