Bupati Karanganyar, Rina Iriani, akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, terkait persoalan sosialisasi proyek pembangunan jalan layang Palur kepada warga yang terkena dampak proyek tersebut.
Menurut Rina, saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat kepada orang nomor satu di Jawa Tengah itu. Isi surat tersebut berupa permohonan terkait apa yang harus dilakukan untuk sosialisasi kepada warga.
“Setelah kami mendapatkan surat pemberitahuan akan dilakukannya pengerjaan pertama proyek jalan layang tersebut, saya langsung instruksikan ke Sekretariat Daerah (Setda),” jelas Rina, Senin (30/7).
Rina berjanji Pemkab akan memfasilitasi sosialisasi tersebut. Pihaknya juga masih menunggu arahan dari Gubernur Jawa Tengah. “Kalau sudah ada arahan pasti kita laksanakan sosialisasinya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Priharyanto, menjelaskan bahwa kewenangan terkait pembangunan jalan layang Palur tersebut berada di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sedangkan Pemkab Karanganyar sendiri hanya ketempatan lokasi proyeknya saja. “Sehingga kita tidak bisa hanya asal bertindak saja,” ungkapnya.
Priharyanto menjelaskan, proyek jalan layang tersebut merupakan fasilitas untuk  masyarakat umum. Diharapkan, ke depan tidak ada lagi kemacetan karena kepadatan lalu lintas di pertigaan Palur karena sudah ada jalan layang.
Selain itu, jika ruas jalan alternatif Tawangmangu-Sarangan selesai dibangun, maka jalan dari Palur hingga Sarangan bisa menjadi jalan utama penghubung Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Saat ditanya seputar ganti rugi lahan, Priharyanto, menyatakan bahwa itu adalah kewenangan dari Kementerian PU. Tapi pihaknya siap memfasilitasi jika memang dibutuhkan. “Semua kewenangan terkait proyek ini ada di pusat,” tegasnya.

Para perantau atau kaum boro yang mudik ke kampung halaman bisa melakukan perekaman data elektronik KTP (e-KTP) saat Lebaran. Saat ini capaian perekaman data e-KTP di wilayah Karanganyar hingga akhir Juni sebesar 70 persen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Karanganyar, Sucahyo, mengatakan mayoritas kaum boro dipastikan akan memanfaatkan moment Lebaran untuk melakukan perekaman data e-KTP. “Tergantung situasi, apabila animo masyarakat tinggi maka perekaman data saat Lebaran tetap dilayani, namun jika hanya sedikit maka diminta setelah Lebaran,” ujarnya.

Setiap camat diberi kewenangan untuk mengatur jadwal perekaman data menjelang Lebaran. Sebab, mereka yang mengetahui karakteristik masyarakat di wilayahnya. Selain itu, pihaknya juga mengebut perbaikan database wajib e-KTP yang kurang akurat. Misalnya, warga yang telah meninggal namun masih tercatat atau alamat dan nama lengkap yang kurang tepat.

Pihaknya optimistis proses perekaman data seluruh wajib e-KTP di Karanganyar rampung pada akhir Oktober mendatang. Jumlah wajib e-KTP di Karanganyar sebanyak 759.496 penduduk. Apabila tidak selesai maka perekaman data akan diperpanjang hingga Desember 2012. “Sekarang pemutakhiran database kependudukan masih dikebut agar mendapatkan data yang benar-benar akurat dan rinci,” jelasnya.

Sementara Camat Jaten, Bachtiar, mengungkapkan apabila animo masyarakat termasuk para perantau tinggi untuk melakukan perekaman data e-KTP maka pihaknya akan melayani saat Lebaran. Menurutnya, kaum boro dipastikan akan melakukan perekaman data saat berada di kampung halaman.

Kendalanya, lanjut Bachtiar, mesin perekaman data terbatas. Pihaknya mendapatkan bantuan alat perekamand dari dari Kecamatan Matesih sebanyak satu buah. “Kecamatan yang telah selesai proses perekaman datanya maka alatnya dipinjamkan ke kecamatan lainnya. Ada tiga kecamatan yang mendapatkan pinjaman alat perekaman data yakni Jaten, Karanganyar dan Gondangrejo,” ujarnya. Perekaman data di wilayah Jaten mencapai sekitar 49.000 penduduk atau 85 persen dari wajib e-KTP sebanyak 55.000 penduduk. Saat ini, pihaknya juga sedang melakukan pemutakhiran data penduduk untuk menentukan database riil wajib e-KTP.

Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 4 Juli 2012 telah menghadiri kegiatan puncak Indonesia Open Source Award (IOSA) 2012 merupakan suatu ajang pemberian penghargaan kepada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang telah memulai pelaksanaan proses migrasi dan implementasi open source software di instansinya masing-masing.
Penghargaan ini diberikan melalui serangkaian penilaian dan pengamatan di berbagai instansi pemerintah mengenai sejauh mana tingkat pemanfaatan dan pengimplementasian open source software dalam aktivitas organisasi mereka.

Penyelenggaraan IOSA 2012 ini merupakan suatu kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), serta Komunitas-komunitas Open Source.

Berikut adalah daftar pemenang IOSA (Indonesia Open Source Award) 2010:

1. Untuk kategori lembaga pemerintah pusat:
1. Juara 1. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemilihan penggunaan OSS bukan hanya karena faktor biaya saja, tetapi berdasarkan keamanan dan kehandalan. Serta mampu mewajibkan pihak ketiga (kontraktor) untuk Menkalinan OSS
2. Juara 2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Konsistensi pimpinan dalam menggunakan OSS dan serta memiliki pertimbangan yang kuat untuk Green ICT. Pertimbangan ini memicu pembangunan private cloud di lingkungan Bapeten
3. Juara 3. Lembaga Pertahanan Nasional. Mengalokasikan penandanaan yang besar sekitar 7 juta EU untuk pengembangan berbagai aplikasi Open Source.

Penghargaan khusus:

1. Penghargaan Khusus terhadap HAKI, Kementerian Agama
2. Penghargaan Khusus, Sektor Keamanan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
3. Penghargaan Solusi berbasis Pelayanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Penghargaan Dokumen Panduan, Kemeterian Pemuda dan Olah raga
5. Penghargaan Semangat pengadopsian OSS, Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Penghargaan GIS berbasis OSS, Kementerian Kehutanan

1. Penghargaan Interoperabilitas berbasis OSS, Kementerian Perhubungan
2. Pemerintah Kota

1. Juara 1. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan OSS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan memberikan alternatif aplikasi pemerintah yang masih mewajibkan format proprietary. Konsisten penggunaan OSS
2. Juara 2. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Memiliki kecepatan pengadopsian yang sangat istimewa dengan road map dan master plan serta telah dipilih sebagai proyek percontohan dalam pemanfaatan dan pengadopsian Open Source.
3. Juara 3. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan keistimewaan karena melakukan pengadopsian Open Source dengan strategi menjemput bola dengan melakukan kegiatan “door to door” dalam implementasinya.

Penghargaan

1. Penghargaan khusus untuk percepatan implementasi OSS. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur.
2. Penghargaan khusus untuk kemandirian pengembangan aplikasi OSS, Pemerintah kota Yogyakarta, DIY
3. Penghargaan khusus untuk efisiensi anggaran TI dengan OSS, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
4. Penghargaan khusus untuk penerapan OSS di institusi pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan. Jawa Timur
5. Penghargaan khusus untuk pembangunan komunitas OSS, Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
6. Penghargaan khusus untuk penerapan OSS di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
7. Penghargaan khusus untuk semangat pengadopsian OSS, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi

3. Sekolah
1. Juara 1. SMA IT Ummul Quro Bogor, Jawa Barat
2. Juara 2. SMA Muhammadiyah Waleri, Jawa Tengah
3. Juara 3. SMKIT Smart Informatika Surakarta, Jawa Tengah

Penghargaan khusus SMK 1 Cibinong Bogor, Jawa Barat. Penghargaan khusus untuk pengadopsi OSS paling awal di tingkat sekolah menengah.

4. Mahasiswa

1. Juara 1. Adityo Baharmoko,. Animasi Iklan Layanan Masyarakat menggunakan aplikasi Open Source . Universitas Negeri Semarang
2. Juara 2. Fauzan Helmi Sudaryanto, Aulia Vivansyah Afif, Fajar Iman, Rasmunandar Rustam, Riza Herzego Nida Fathan, Suci Fadhilah. Kamus Nusantara . Universitas Indonesia
3. Juara 3. Andre Pratama, Alfie Syahri, Cindy Putri P. Alat Prediksi Banjir Berbasis Mikrokontroler . Universitas Gunadarma

Penghargaan khusus:

1. Evans Winanda Warga, Mara Nugraha, Merli Indriati, Mobile Mail Information.
2. Hadyan Taris Akbar, Lukman Hasyim, Arby Rusman. Otomatisasi Seleksi Komentar Positif/Negatif .
3. Achmad Rouzni Noor II, DETIKINET
4. Liliek Dharmawan, Media Indonesia
5. Reza Wahyudi, TEKNO KOMPAS
6. Trisno Heriyanto, DETIKINET
   1. Mohammad Basyir Ahmad, memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan OSS di lingkungan pemerintahan dengan dobrakan-dobrakan baik di bidang regulasi yang memungkinkan pengadopsian OSS secara menyeluruh di badan pemerintah.

5. Wartawan (dipilih berdasarkan peran aktif menyumbangkan pemberitaan dan pembahas tentang Open Source di media massa)

6. Tokoh
1. Edy Mulyanto, mendorong penggunaan Open Source di pendidikan melalui materi ajar dan mendorong mahasiswa menggunakan Open Source.
2. Hizkia Subiyantoro (Hizaro), secara aktif mendorong industri digital kreatif yang menggunakan aplikasi Open Source.

 7.  Komunitas

1. Blender Indonesia, memiliki karya digital kreatif berbasis Open Source.
2. Forum Ubuntu Indonesia, aktif memiliki forum diskusi online dan darat.
3. Pengguna Blankon Malang, akfit menyediakan dukungan teknis pada proses migrasi Open Source di lingkungannya.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar menargetkan akan mencapai 100 persen jumlah pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala DPPKAD Karanganyar, Tatag Prabawanto, kepada wartawan, Rabu (4/7). Tatag menjelaskan bahwa untuk mencapai penerimaan dari PBB sebanyak 100 persen, pihaknya akan membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar. “Kami akan membantu KPP Pratama melakukan penyisiran kepada wajib-wajib pajak yang belum membayar pajak. Terkait rincian tunggakan pajak, itu lebih rinci adai KPP Pratama,” jelas Tatag , Rabu (4/7).
Sementara itu, Tatag menjelaskan bahwa pada tahun 2011 capaian penerimaan dari PBB telah melebihi dari yang ditargetkan. Pada tahun tersebut, capaian dari PBB berjumlah sekitar Rp 16,5 miliar. Jumlah tersebut mencapai 116 persen dari yang telah ditargetkan.
Untuk tahun 2012 sendiri, Tatag menyatakan, DPPKAD menargetkan akan mendapatkan pendapatan dari PBB sebesar Rp 18,5 miliar. Hingga saat ini, ia menjelaskan jumlah total yang telah dibayarkan wajib pajak sebesar Rp 6 miliar. “Sisa yang harus kami tagih kepada wajib pajak untuk tahun 2012 ini sebesar Rp 12,5 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menagih PBB kepada wajib pajak. “Kendala yang kami alami itu biasanya ada wajib pajak yang tak tercantum namanya. Selain itu, juga ada wajib pajak yang tak berdomisili di lokasi objek pajak tersebut,” papar Tatag.
Tatag berharap agar setiap terjadi transaksi perubahan hak atas tanah, agar segera dilanjuti oleh notaris. Ia menyampaikan perlu adanya kerja sama yang baik antara Badan Pembuat Akta Tanah (BPAT) dan KPP Pratama untuk pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) dari PBB di  Karanganyar.
Pada tahun 2013 mendatang, pendapatan daerah yang berasal dari PBB akan penuh didapat oleh Pemkab Karanganyar. Tidak lagi dibagi dengan pemerintah pusat, seperti tahun-tahun sebelumnya.

Direksi baru PDAM Karanganyar dilantik Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (3/7/2012). Direksi baru PDAM Karanganyar terdiri dari Suroso (Dirut), Suparno (Dirum) dan Suparno ST (Dirtek).

Sebelum dilantik, ketiga direksi baru PDAM Karanganyar melaksanakan pengambilan sumpah jabatan. Mereka disumpah sesuai agama masing-masing. Pelantikan tersebut dihadiri seluruh karyawan PDAM Karanganyar dan unsur Muspida Karanganyar.

Rina Iriani SR meminta agar direksi baru PDAM Karanganyar dapat meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan. PDAM Karanganyar juga harus menambah jumlah pelanggan baru setiap tahun. Sehingga masyarakat yang berdomisili di pedesaan juga dapat menikmati pasokan air bersih. “Pelayanan harus ditingkatkan karena air bersih adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Tidak hanya masyarakat di perkotaan yang dapat menikmati pasokan air bersih namun juga masyarakat pedesaan,” ujarnya.

Sementara Direktur Utama (Dirut) PDAM Karanganyar, Suroso, mengungkapkan pihaknya akan menambah sekitar 1.200 pelanggan baru yang berdomisili di Jumantono dan Jumapolo pada tahun 2012. Pihaknya juga berjanji akan menambah pelanggan baru secara bertahap.

Pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Karanganyar masuk menjadi peringkat tiga tercepat di Jawa Tengah. Banjarnegara dan Temanggung menduduki peringkat satu dan dua dalam menyelesaikan pelayanan e-KTP tersebut.
Hingga akhir bulan Juni 2012 ini, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Karanganyar, Sucahyo, menjelaskan sekitar 447.756 wajib KTP melakukan rekam data. “Untuk pencapaian penyelesaian e-KTP, kami sudah mencapai sekitar 68,66 persen,” jelas Sucahyo, Jumat (29/6).
Menurutnya target perampungan pelayanan wajib KTP maju dari 31 Oktober 2012 menjadi pertengahan Oktober. “Kami optimistis selesai Oktober nanti. Sisa wajib KTP tersebut masih ada sekitar 204.335 dari 652.091 wajib KTP. Bupati bahkan berharap kami menyelesaikan pada Agustus nanti,” jelas Sucahyo.
Sucahyo juga berharap pihak kecamatan yang telah mencapai pelayanan sebesar 75 persen untuk membagi alat rekam data dengan kecamatan yang masih banyak belum melakukan rekam data.
“Ada sembilan kecamatan yang masih belum mencapai 75 persen hingga saat ini. Ada Karanganyar Kota, Jatiyoso, Jumapolo, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, dan Mojogedang,” tambah Sucahyo.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani mendapatkan penghargaan supremasi tertinggi bela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Minggu (24/6). Penghargaan tersebut diberikan pada oleh Rektor Universitas Pertahanan, Letjen Prof Dr Syamsudin di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Karanganyar, Rina, mendapatkan anugerah Best Of The Best Award 2012. Selain itu, Rina juga mendapatkan Citra Satyalencana Bakti. Rina menjelaskan bahwa ada banyak aspek yang dinilai dalam penghargaan tersebut. “Di antaranya penilaiannya itu terkait Pancasila,” jelas Rina, Senin (25/6).
Rina menjelaskan bahwa aspek penegakan Pancasila menjadi aspek utama dalam penilaian ini. Menurutnya, penilaian tersebut dilakukan selama dua tahun terakhir.
“Penilaian dilakukan dua tahun. Responden yang digunakan dari media cetak dan elektronik serta masyarakat umum,” tambah Rina. Rina menjelaskan bahwa urusan bela negara bukanlah hal main-main. Jika dahulu membela negara dengan berperang, maka saat ini membela negara dengan hal yang berbeda.
“Saat ini kita harus berpikir bagaimana menjaga NKRI ini jadi lebih kondusif dan aman,” tutur Rina.

Sumber : http://www.harianjoglosemar.com

Sebanyak empat calon direksi PDAM Karanganyar mengikuti  fit and proper testyang dilaksanakan tim penguji pada Senin (11/6/2012) malam. Seluruh calon direksi PDAM Karanganyar tersebut berasal dari kalangan internal.

Keempat calon direksi PDAM yakni Suroso (Dirum PDAM), Suwarno (Kabag Keuangan PDAM), Suparno (Kabag Teknik) dan Suparno (Dirtek PDAM). “Setiap kandidat diberi waktu selama 20 menit untuk memaparkan visi dan misinya mengelola PDAM Karanganyar,” kata Ketua tim penguji rekrutmen direksi PDAM Karanganyar yang juga Sekda Karanganyar.

Samsi, menuturkan terdapat tiga tahap proses rekrutmen direksi PDAM Karanganyar meliputi tes tertulis, tes kompetensi dan fit and proper test. Sesuai perda No13/2007 tentang PDAM Karanganyar, proses rekrutmen dilakukan tim penguji yang dibentuk Bupati Karanganyar.  Tim penguji terdiri dari lima anggota yakni Sekda Karanganyar, Asisten II Setda Karanganyar, Kepala Inspektorat Karanganyar, Kabag Hukum dan Perundang-undangan dan Kabag Perekonomian.

Selanjutnya, tim penguji akan melakukan rapat internal untuk menilai setiap kandidat mulai dari tes pertama hingga akhir. Hasilnya akan dilaporkan kepada dewan pengawas PDAM Karanganyar yang diteruskan kepada Bupati Karanganyar.

Anggota tim penguji, Ambang Wibowo, menambahkan dari empat calon direksi tersebut akan dipilih tiga orang untuk menduduki jabatan Dirut PDAM, Dirtek PDAM dan Dirum PDAM. Penunjukan para kandidat menempati posisi direksi PDAM merupakan kewenangan Bupati Karanganyar. “Kewenangannya tetap ada di Bupati Karanganyar, kami hanya melaporkan hasil rekrutmennya,” paparnya.

Pihaknya menjamin proses rekrutmen direksi PDAM Karanganyar profesional dan transparan.  “Masa jabatan direksi PDAM sekarang hingga Minggu (1/7/2012). Jadi sebelum masa jabatan itu habis proses rekrutmen harus kelar,” ungkapnya.

Para pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar memilih naik angkutan kota (angkuta) pergi dan pulang kantor. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penghematan energi di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Sekitar pukul 10.00 WIB, area parkir yang letaknya di halaman belakang kantor Setda Karanganyar tampak lengang. Tak nampak mobil dinas berpelat merah yang biasanya diparkir di area tersebut. Padahal, mobil pelat merah selalu memenuhi area parkir kantor Setda Karanganyar pada hari biasa. Mobil yang diparkir di kantor Setda Karanganyar berpelat hitam dan bisa dihitung dengan jari.

Sekda Karanganyar, Samsi, mengatakan sesuai himbauan Bupati Karanganyar seluruh pejabat agar naik angkutan kota (angkuta) atau sepeda. Imbauan menggunakan angkuta diterapkan selama dua hari dalam sepekan. Sementara penggunaan sepeda dilakukan setiap Hari Jumat. “Ini sesuai imbauan Bupati Karanganyar untuk menghemat energi dan anggaran pembelian BBM, semoga bisa dilaksanakan tidak hanya pejabat tapi seluruh PNS,” katanya saat ditemui wartawan.

Menurutnya, langkah penghematan energi itu telah dilaksanakan sejak dua pekan lalu. Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, mempelopori imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih naik angkuta pergi menuju kantor. Begitu pula pulangnya, Rina juga menaiki angkuta jurusan Bejen-Palur. “Sudah dilaksanakan selama dua pekan, para kepala SKPD juga naik angkuta pergi dan pulang kantor. Saya tadi naik sepeda motor dari rumah,” paparnya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto, mengungkapkan seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar naik angkuta menuju ke kantor setiap Hari Senin dan Kamis. Dia sendiri juga naik angkuta dari rumahnya di Kabupaten Sragen.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, kembali menyuarakan penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) . Minggu lalu Rina menggunakan angkutan umum saat hendak menuju kantornya untuk melakukan penghematan. Jumat (8/6), Rina menuju kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dengan menggunakan sepeda.
Didampingi oleh ajudan dan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan (Dispertanbunhut) Karanganyar, Siti Maesaroh, mereka melaju ke arah selatan Taman Pancasila menuju alun-alun hingga memasuki kantor Setda Karanganyar. Aktivitas Rina menggunakan sepeda tersebut mendapat perhatian dari para warga yang melihat Rina.
Dalam kesempatan tersebut Rina kembali mengimbau kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berhemat. “Berangkat ke kantor dengan angkutan umum saja atau naik sepeda onthel. Ini saya tidak hanya menghimbau, tapi juga memberikan contoh langsung. Bupati saja mau naik sepeda, dan angkot, masa yang lain tidak mau?,” jelas Rina.
Rina Iriani menyatakan penghematan tersebut dapat diwujudkan dengan mengubah kebiasaan sehari-hari dengan cara yang lebih hemat. “Jika dulu naik kendaraan pribadi atau kantor, sekarang naik angkutan umum saja. Kondisinya memang demikian. Anggaran Daerah memang masih bisa dipaksakan untuk menambah biaya operasional kendaraan,  tapi lebih baik jika dana tersebut dialokasikan untuk keperluan lainnya,” tambah Rina.  n Muhammad Ikhsan