Karanganyar dipastikan menyebet Adipura, setelah dua tahun absen mendapatkan piala kebersihan tersebut. Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengatakan sudah menerima pengumuman untuk menerima piala penghargaan itu di Jakarta, Selasa (5/6).

“Ini kado terindah dalam ulang tahun saya yang ke-50. Saya tidak meminta kado apa-apa, saya sudah senang mendapatkan itu,” ujar Rina di sela-sela launching car free day (CFD), Minggu (3/6/2012).

Perjuangan mendapatkan piala Adipura ini cukup sengit. Bersama pejabat lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Bupati melakukan peninjauan ke beberapa lokasi. Di antaranya Terminal Tegalgede, Pasar Bejen dan Pasar Jungke, dan rumah sakit serta Puskesmas dalam kota.

Fasilitas-fasilitas publik itu mendapatkan evaluasi langsung agar dilakukan pembenahan, sebelum penilaian dari tim Adipura. Saat itu, Karanganyar masih kekurangan nilai 2,94 poin dari nilai minimal 74. Ada sekitar 100-an item yang dinilai dalam piala Adipura tersebut.

Berbeda dengan hari-hari biasanya, pada Senin, (4/6), Bupati Karanganyar, Rina Iriani, tidak menggunakan mobil dinas saat berangkat menuju kantornya di Sekretariat Daerah Karanganyar. Rina lebih memilih menggunakan angkutan umum. Hal tersebut dilakukannya untuk penghematan energi bahan bakar minyak.
Mendapati atasannya memiliki keinginan tersebut, Ajudan Bupati Karanganyar, Arip Purwanto mengaku kewalahan “Ini membuat sedikit repot. Tapi ini juga membuat senang, karena bisa lebih berbaur dengan warga. Hal utama yang membuat repot itu, kalau tiap pagi pasti banyak anak sekolah dan orang kerja menggunakan angkutan umum”.
Sementara itu, Bupati Karanganyar, menyatakan tidak terlalu bermasalah untuk menggunakan angkutan umum saat pergi ke kantor dinas. “Naik angkutan umum bagi saya itu tidak jadi masalah. Kalau semua kendaraan dinas harus pakai Pertamax, itu baru jadi masalah. Di APBD juga belum dianggarkan. Kalau ada perubahan, pasti menjadi besar nanti. Kita harus cari solusi, seperti ini tidak apa-apa walau agak rekoso,” jelas Rina, Senin (4/6).
Menurut Rina, seharusnya kebijakan penggunaan Pertamax pada semua kendaraan dinas tidaklah tepat. Ia mengharapkan adanya penyesuaian antara tahun keluaran mobil dengan bahan bakar yang diwajibkan. “Di Karanganyar, masih banyak mobil dinas yang mobil-mobil lama. Tidak bisa kalau harus pakai Pertamax,” tambah Rina.
Terkait pembagian stiker pembatasan Premium, dirinya menyatakan belum berani membagikan stiker tersebut. Menurutnya, akan menjadi lebih buruk, jika masih ada kendaraan dinas yang menggunakan premium setelah dibagikan stiker tersebut. “Sekarang saya tidak akan memaksakan penggunaan Premium atau Pertamax. Saya beri contoh saja. Silakan bagi yang mau mengikuti,” jelas Rina.
Rencananya, Rina akan menggunakan angkot selama 2-3 hari dalam seminggu. Ia juga merencanakan untuk menggunakan sepeda motor dan sepeda onthel. Dirinya juga sudah memesan angkutan umum untuk dijadikan langganan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang diwakili Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa, Ahmad Muqowan dan didampingi oleh Bambang Sutrisno dari Fraksi Partai Golkar melakukan kunjungan ke Kabupaten Karanganyar, Rabu (30/5).

Menurut Ahmad Muqowan untuk mendapatkan masukan dari daerah terhadap keberadaan RUU Desa. Ia juga berharap dengan telah dijalankannya RUU Desa di Karanganyar, nantinya juga memberikan dampak dan berpengaruh ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Ahmad mengatakan bahwa keberadaan RUU Desa ini nantinya akan mendukung berjalannya otonomi daerah. Ia mengatakan bahwa saat ini setiap desa harus mulai bisa mandiri dengan otonomi desa. Kondisi sosial, politik, dan kebudayaan suatu daerah harus diperhitungkan untuk otonomi desa. “Otonomi di desa itu bukanlah pemberian yang diberikan pemerintah. Yang nantinya ada dari kesadaran masyarakat. Seperti Siskamling itu bukan disuruh polisi, tapi keinginan warga sendiri,” jelas Ahmad, Rabu (30/5).

Dengan otonomi daerah, diharapkan nantinya desa memiliki hak atas lokasi tanah. “Dengan otonomi segala persoalan yang ada haruslah diselesaikan di desa terlebih dahulu, jika tidak bisa baru ke polisi,” tambah Ahmad.

Ahmad berharap dengan kunjungannya di Karanganyar akan ada masukan terkait apa saja yang perlu ditambahkan dalam RUU Desa tersebut. Sementara itu, dalam kesempatan ini ketua Persatuan Perangkat Desa (Parade) Nusantara Karanganyar, Wuryanto, menyampaikan aspirasi terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun masa jabatan. “Kalau hanya 6 tahun ini terasa sangat tanggung. Jika ditambah 2 tahun sehingga menjadi 8 tahun, Pemkab Karanganyar nantinya akan menjadi untung karena tidak usah mengeluarkan anggaran untuk Pemilihan Kepala Desa tahun 2012 dan 2013 nanti,” jelas Wuryanto.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar kembali menggelar sidang paripurna, Rabu (30/5) dengan agenda Penetapan usul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).  Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Juliatmono, mengatakan dalam sidang paripurna kemarin, membahas tentang dua Raperda.
“Pertama kami membahas Raperda tata ruang hijau. Setelah itu kami juga membahas Raperda tentang pengelolaan limbah cair, drainase, dan pengaturan genangan,” jelas Juliatmono, Rabu (30/5). Menurutnya pemerintah harus mulai berpikir secepatnya tentang tempat yang akan dijadikan ruang hijau selama 10-20 tahun ke depan. Ia juga berharap bahwa nantinya ruang-ruang publik dan setiap rumah tinggal nantinya juga harus menyiapkan tanaman hijau.
Nantinya DPRD juga akan merumuskan tanaman apa yang dapat digunakan agar tidak merusak bangunan yang ada. “Kita desain Karangayar menjadi kabupaten yang nyaman dan tidak panas. Kalau kita lihat seperti kota Solo itu sudah terlalu panas. Jangan sampai semua ruang yang terbuka itu menjadi ruang yang panas,” tambah Juliatmono.
Terkait Raperda pengelolaan limbah, Juliatmono menjelaskan bahwa dalam Raperda tersebut pemerintah akan mengatur berbagai macam jenis limbah. “Apa pun jenis limbahnya akan diatur agar tidak mencemari lingkungan. Kalau limbah dialirkan ke sungai, jangan sampai ikannya mati dan tercemar airnya.  Jangan sampai limbah ini  menjadi persoalan sosial,” jelas Juliatmono.
Namun ia mengatakan bahwa sanksi terkait masalah tersebut belum dibahas secara teknis. “Kami masih harus berkomunikasi lagi dengan pemerintah. Kalau sudah satu pandangan, kami akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) bersama eksekutif,” tambah Juliatmono.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, melakukan kunjungan kerja ke kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar, Selasa (22/5). Kunjungan kerja DPRD Kendal ini dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Kendal, Sakdullah.

Menurut Sakdullah, kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Kabupaten Kendal ini untuk mempelajari pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. “Kami mau melihat pelayanan publik yang ada  di Karanganyar,” jelas Sakdullah. Dia menjelaskan bahwa pihak DPRD Kabupaten Kendal memilih Kabupaten Karanganyar dikarenakan pelayanan publik di Karanganyar sudah maju dan dinamis.

“Katanya di sini sudah lebih dinamis dan maju. Karena ini baru katanya, kami ingin membuktikan apakah benar seperti itu,” tambah Sakdullah. Sakdullah menjelaskan sebelum ke Karanganyar, pihaknya juga telah melakukan kunjungan ke Solo. Dalam kesempatan ini, Sakdullah dan rombongan DPRD Kabupaten Kendal melihat-lihat mobil-mobil pelayanan publik yang ada di Setda Karanganyar. Mobil pelayanan yang dilihat di antaranya adalah mobil pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pelayanan air sehat, dan pelayanan perlindungan tenaga kerja.

Sebanyak 71 Kepala Desa (Kades) se- Kabupaten Karanganyar menerima Alokasi Dana  Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (18/5). Alokasi dana tersebut merupakan alokasi tahap pertama dari dua tahapan yang akan diberikan.
Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Any Indrihastuti, selain penyerahan ADD, para kepala desa juga akan diberikan pengarahan terkait penggunaan dan pelaporan ADD. “Kami mengharapkan adanya peningkatan tertib administrasi dari penggunaan hingga pelaporan. Tahap pertama ini akan dicairkan 60 persen, sisanya akan dicairkan pada tahap kedua. Nanti akan digunakan sistem transfer antar rekening di Bank Jateng,” ujar Any, Jumat (18/5).
Ani menyatakan belum semua desa mendapatkan dana ADD tahap pertama ini. “Sampai saat ini baru ada 71 desa yang dapat menerima ADD. 91 desa masih menyusul, karena masih harus diverifikasi terkait persyaratan.,” jelas Any.
Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyampaikan agar setiap camat memfasilitasi Kades dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Ia juga menekankan kepada setiap Kades untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD). “Kades punya kewajiban membuat LPPD. Itu nanti akan diserahkan kepada camat. Nanti camat yang akan melaporkan kepada bupati,” jelas Rina, Jumat (18/5).
Terkait akan adanya 51 Kades yang akan berakhir masa jabatannya di bulan Desember nanti, Rina meminta agar keuangan pemerintah desa di audit. “Saya minta tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, para Kades di audit terlebih dahulu. Supaya nanti tidak memiliki hutang. Kalau maju lagi di Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) jadi lebih tenang,” jelas  Rina.

Pengurus Kecamatan (PK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) seKabupaten Karanganyar periode 2012-2015 secara resmi dilantik di Gedung DPRD Karanganyar, Senin (14/5/2012). Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Karanganyar, Suparmi dengan pembacaan surat keputusan (SK) dan pengucapan sumpah.

Ketua DPD KNPI Karanganyar, Suparmi mengatakan seluruh pengurus kecamatan yang telah dilantik bisa langsung bekerja sesuai anggaran dasar (AD)/anggaran rumah tangga (ART) KNPI Karanganyar. “Pemuda harus menjadi barisan terdepan dalam mewujudkan perubahan dan cita-cita bangsa Indonesia,” katanya.

Seluruh PK di 17 kecamatan harus dapat melakukan konsolidasi dengan elemen pemuda di kecamatannya masing-masing. Konsolidasi harus dilakukan secara berkala sehingga program kerja yang telah dirancang bisa dilaksanakan secara optimal.

Diharapkan, PK juga dapat menciptakan terobosan-terobosan yang mendorong berbagai kebijakan di tingkat kecamatan. Apalagi, saat ini, rata-rata para PK masih berusia sangat muda sehingga mempunyai semangat dan tenaga untuk mewujudkan kemajuan. “Para PK mempunyai motivasi yang cukup tinggi, ini modal yang berharga untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Arif Wahyu dari PK KNPI Kebakkramat, menjelaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu untuk membahas berbagai hal sebelum melaksanakan program kerja. Selanjutnya, PK akan mengumpulkan seluruh anggota KNPI di tingkat kecamatan dan membahas program kerja yang akan dilaksanakan satu per satu.

Menurutnya, pemuda berperan dalam pembangunan Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Sebab, pemuda memberikan sumbangsih berupa ide, gagasan dan bertani menciptakan inovasi yang bertujuan mewujudkan pembangunan Indonesia. “Kami konsolidasi internal dahulu baru melaksanakan seluruh program kerja bersama seluruh anggota KNPI tingkat kecamatan,” imbuh Arif.

Pelantikan itu dihadiri sekitar 370 orang dari seluruh PK seKabupaten Karanganyar dan tamu undangan. Selain itu, acara itu juga dihadiri unsur Muspida Karanganyar yakni Bupati Karanganyar, Rina Iriani; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwani Utami dan Wakapolres Karanganyar, Kompol Juang Andi Priyanto dan SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar akan memfasilitasi kegiatan Bakti Praja yang merupakan paguyuban  mantan anggota DPR, DPRD, dan MPR. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Sumanto, dalam sambutannya saat mengikuti rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Bakti Praja se- Surakarta di Hotel Taman Sari, Karanganyar, Sabtu (12/5).
Menurut Sumanto, DPRD akan menyediakan tempat untuk kegiatan-kegiatan Bakti Praja. Selain tempat, pihak DPRD juga akan menyediakan panganan juga saat acara-acara yang diadakan Bakti Praja jika bertempat di gedung DPRD nantinya. Sumanto berharap dewan bisa memberikan kontribusi bagi Bakti Praja. Dan sebaliknya Ia juga berharap agar Bakti Praja memberikan nasihat-nasihat kepada para anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Senada dengan Sumanto, Wakil Bupati Karanganyar, Paryono, juga menyatakan kesanggupannya untuk memfasilitasi kegiatan Bakti Praja jika diadakan di rumah dinas wakil bupati. Ia juga meminta saran dan masukan dari Bakti Praja terkait pemerintahan kabupaten.

Bupati Karanganyar Rina Iriani mengiming-imingi hadiah kepada kecamatan yang berhasil menyelesaikan rekam data e-KTP pada 17 Agustus mendatang. Selain untuk mendorong antusiasme warga, pancingan hadiah ini juga untuk mendorong pihak kecamatan agar lebih mobilitas dalam menggerakkan warganya.
“Kecamatan yang bisa menyelesaikan rekam data e-KTP akan mendapatkan hadiah. Kalau bisa diselesaikan sebelum Oktober, mengapa tidak,” papar Rina saat launching rekam data e-KTP di kecamatan Karanganyar Kota, Selasa (8/5). Tetapi saat ditanyakan hadiah apa yang bakal diberikan kepada Kecamatan yang berhasil memenangkan lomba ini, Rina enggan merincinya. “Hadianya apa?ya tunggu saja nanti,” kilahnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Sucahyo menyambut baik adanya lomba e-KTP ini. Menurutnya pancingan hadiah bisa mendorong kecamatan untuk lebih giat, terutama menarik minat warga agar datang ke kecamatan untuk rekam data. Sucahyo juga mengakui, minimnya minat warga untuk rekam data dapat menghambat penyelesaian rekam data.
“Untuk mengantisipasi kemoloran, pelayanan rekam data akan dilakukan hingga larut malam yakni sekitar pukul 23.00 WIB,” kata Sucahyo. Meski tingkat kehadiran masih terbilang minim, Sucahyo mengungkapkan, selama ini rekam data e-KTP di Kabupaten Karanganyar sudah memenuhi target. Dengan pencapaian rata-rata mencapai 300 warga wajib e-KTP setiap harinya. Sucahyo merinci selama sebulan rekam data ini sudah menembus angka 22,53 persen dari jumlah warga wajib KTP sebanyak 652.091, atau sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Sementara, total wajib KTP di Kabupaten Karanganyar sebanyak 762.926 warga. Mengenai pembiayaannya, Sucahyo mengatakan, semua warga akan digratiskan. Meskipun pemerintah pusat hanya memberikan kuota 652.091.  “Nanti semuanya gratis, karena yang lain juga gratis. Untuk sisanya yang tidak masuk kuota akan dianggarkan di APBD Perubahan 2012 ini, yakni mencapai Rp 3 miliar untuk 94.000 warga,” tandasnya.

Kabupaten Karanganyar masih kekurangan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB). Saat ini Pemkab Karanganyar hanya memiliki 64 tenaga penyuluh KB. Jumlah ini tidak imbang dengan cakupan wilayah di Kabupaten Karanganyar yang memiliki 177 desa/kelurahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Rencananya Pemkab bakal memindahtugaskan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak produktif menjadi penyuluh KB.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bupati Karanganyar Rina Iriani saat sosialisasi Advance Family Planning (AFP) Indonesia. Rina mengatakan, dengan penambahan jumlah penyuluh KB diharapkan akan semakin menyukseskan program KB di Bumi Intanpari. “Saat ini memang jumlah penyuluh KB masih sangat kurang, karena kita hanya memiliki tenaga penyuluh sebanyak 64 orang, sementara jumlah desa sebanyak 177,” katanya, Selasa (8/5) kemarin.

Akibat minimnya jumlah tenaga penyuluh ini, satu penyuluh harus mengampu tiga desa. Padahal satu desa di Kabupaten Karanganyar sangat luas. Beruntung kendala ini sedikit terbantu dengan adanya kader-kader KK, bidan desa yang ikut membantu memberikan penyuluhan. Sementara menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwarno, pemindahan sejumlah PNS yang tidak produktif ini sangat memungkinkan dilakukan.

Terlebih saat ini sudah ada SKB 5 menteri. Sehingga pemindahan ini ada payung hukum yang kuat. PNS yang tidak produktif seperti dimaksud Suwarno yakni adanya jumlah PNS yang berlebihan di satu instansi. “Jika satu instansi terlalu banyak pegawainya, nanti malah ada PNS yang tidak mendapatkan tugas. Sehingga yang terjadi mereka bisa pulang lebih awal,” tandas Suwarno kemarin.

BKD pun akan melakukan pendataan instansi mana yang kelebihan pegawai. Setelah dilakukan pemilihan, para calon penyuluh KB akan mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Ditambahkan  Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3Adan KB) Agus Heri Bindarto menjelaskan, hingga saat ini ketercakupan KB di Karanganyar cukup bagus. Capaian ini bisa dilihat dari tercapainya target pada 2011 lalu.  “Tahun 2011 kami menargetkan peserta baru 25.915 orang, dan tercapai 26.886 orang. Sementara laju pertambahan penduduk mencapai 0,7 persen,” kata Agus.