Guna memasyarakatkan internet ke seluruh lapisan masyarakat, PT Telkom Divre Jateng – DIY bekerja sama dengan Pemkab Karanganyar meluncurkan program RT/RW On Line di Ruang Podang, Gedung Sekretariat Daerah, Kamis (26/1)
Kepala PT Telkom Divre Jateng-DIY, Rosyidul Umam Aly mengatakan peluncuran program tersebut merupakan bagian dari program Corporate Sosial Responcibility yang dikenal dengan istilah CSR untuk memasyarakatkan teknologi informasi terutama untuk akses internet. “Program ini nantinya akan diupayakan menjadi sebuah proyek percontohan nasional,” ujarnya setelah melakukan penandatanganan dengan Bupati Karanganyar.
Dia menambahkan RT/RW On Line merupakan sebuah website yang bisa diwujudkan menjadi sebuah media sosial bagi masyarakat dan Pemkab terutama dalam program pembangunan, sehingga jarak antara pejabat dengan masyarakat bisa diperpendek. “Jadi nantinya setiap aktivitas pejabat akan termonitor dalam website dan masyarakat bisa mengaksesnya dengan terlebih dahulu mendaftar atau bergabung di media sosial seperti facebook,” jelasnya.
Ia mengatakan program tersebut masih membutuhkan pelatihan internet terutama untuk pengurus RT dan RW di Karanganyar. Karena ujung tombak website tersebut ada di tangan mereka. “Total komputer ada 15 yang kita sediakan di Gedung Setda. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh PNS dan masyarakat yang ingin belajar,” tegas dia.

Pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dijadwalkan akan dimulai pada awal Bulan Februari 2012 terancam molor. Pasalnya hingga Minggu (15/1) perlengkapan penunjang yang dijanjikan Pemerintah Pusat belum juga datang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Karanganyar, Sucahyo membenarkan hal tersebut. Dari informasi awal yang diterimanya, seluruh peralatan e-KTP itu seharusnya sudah sampai dan bisa langsung didistribusikan ke 17 kecamatan di Karanganyar pada bulan Januari ini. Namun saat mencoba menghubungi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ternyata dari 34 perangkat yang dibutuhkan di 17 Kecamatan di Karanganyar tersebut baru akan diterimakan pada akhir Januari atau awal Februari.

Jika memang alat e-KTP baru datang pada awal Bulan Februari maka pelaksanaan e-KTP di Karanganyar bakalan molor dari jadwal yang telah direncanakan oleh Pemkab. “Kalau alatnya belum datang, otomatis e-KTP juga belum bisa dilayani, berarti kan molor,” tegas dia. Sucahyo menambahkan kemungkinan keterlambatan peralatan tersebut terjadi karena molornya pelaksanaan pelayanan e-KTP di sejumlah Kabupaten/Kota pada tahap I. Pasalnya kemungkinan peralatan e-KTP yang akan dipergunakan oleh Kabupaten/Kota pada tahap II masih dipakai oleh sejumlah daerah Kabupaten/Kota tahap I yang masih kekurangan peralatan.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar mencatat ada sekitar 44 kursi jabatan struktural eselon III, IV dan V di Lingkungan Pemkab Karanganyar yang kosong sejak tiga bulan yang lalu. Kekosongan tersebut disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan mutasi jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno menyatakan kursi jabatan yang kosong di antaranya Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sejumlah kursi di tingkat Kepala Seksi dan sejumlah dinas atau instansi. Kekosongan juga terjadi pada posisi Kepala Sekolah Negeri, yang mana sejumlah Kepala Sekolah telah memasuki masa pensiun ataupun dipindah.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo meminta agar kursi jabatan yang kosong tersebut agar segera diisi, pasalnya jika dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu kinerja terutama dalam melayani masyarakat. Dirinya pun berharap agar pengisian sejumlah jabatan struktural yang kosong tersebut tidak berdasarkan kepada masalah kedekatan atau faktor non teknis lainnya, tetapi lebih mengacu kepada kompetensi PNS yang memang dipunyai.
“Saya berpesan kepada siapa pun dalam penempatan PNS agar mengesampingkan masalah kedekatan atau faktor non teknis yang ada. Sesuaikan saja dengan kemampuannya,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (11/1). Ia mengatakan Karanganyar sudah menerbitkan Perda tentang Pengangkatan PNS khususnya dalam jabatan struktural, di mana di dalamnya tercantum untuk pengangkatan pejabat eselon III diwajibkan untuk melalui uji kompetensi. “Karena sudah dianggarkan oleh dewan, semestinya uji kompetensi itu harus dilakukan untuk pejabat eselon III,” tandas dia.

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Karanganyar, Aris Wuryanto menyatakan siap maju menjadi bupati Karanganyar dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013 – 2018. Bahkan dirinya siap maju kendati harus menggunakan jalur independen dan tidak melewati penjaringan atau diusung oleh Partai Politik (Parpol).
“InsyaAllah nanti 2013 saya siap maju. Kalau tidak ada yang mengusung jalur independen pun saya siap. Doakan saja demi kemajuan Karanganyar,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri pelantikan PD Bank Daerah, Selasa (10/1) pagi.
Kepada sejumlah wartawan dengan entengnya orang nomor satu PDAM ini mengaku telah menyiapkan diri untuk mengikuti Pilkada sebagai Bupati Karanganyar sejak lama. Saat ini pihaknya hanya mengaku menunggu dukungan dan reaksi dari sejumlah partai politik yang sekiranya ingin menggandengnya untuk maju menjadi orang nomor satu di Karanganyar.
Namun hingga detik ini, Aris mengaku belum melakukan komunikasi politik dengan partai manapun atau sebaliknya. Kegiatannya selama ini hanya difokuskan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan hal ini menurutnya merupakan hal yang utama dan modal utama guna maju dalam pencalonan Bupati di periode 2013 nanti.
Baginya jangka waktu Pilkada yang  tinggal setahun sudah cukup untuk melakukan sosialisasi dan mendapatkan dukungan dari warga di Bumi Intanpari. Masalah sejumlah nama besar yang digadang-gadang bakalan meramaikan Pilkada 2013 nanti, dirinya mengaku tidak gentar sedikitpun. “Kalau partai memang belum ada yang menawarkan. Tapi saya sudah siapkan semuanya. Kita lihat saja nanti,” ucap dia.

Sumber : http://www.harianjoglosemar.com/berita/direktur-pdam-resmi-maju-bupati-64814.html

Kendati jumlah pegawai di Karanganyar mencapai 12.000 orang, namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar mengklaim masih kekurangan sekitar 300 hingga 400 pegawai setiap tahunnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno mengatakan, dari sekitar 12. 000 orang tersebut, terbanyak diserap oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), yakni  sekitar 8. 000 orang.
“Kemarin baru kita hitung, jumlah pegawai mencapai 12.000 pegawai, sedangkan analisis jabatannya mungkin baru rampung Juni 2012,” ujarnya,  Sabtu (7/1).
Kekurangan jumlah pegawai di Karanganyar, menurutnya, didominasi oleh tenaga pengajar, terutama untuk guru SD, guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan) untuk SMP dan SMK, serta guru Teknologi Informasi (TI) di SMK. Selain itu juga masih dibutuhkan tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
Meski ada kebijakan moratorium CPNS hingga tahun 2012, Suwarno menegaskan, pihaknya tetap mengajukan kekurangan jumlah pegawai ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait, seperti Depdagri.
“Boleh atau tidak, yang penting kita tetap ajukan ke pemerintah pusat. Itu semua urusan di atas,” ujarnya.
Ditanya jumlah riil formasi pegawai yang telah disodorkan ke pemerintah pusat, dia enggan merinci. Tetapi digambarkan, pada  akhir tahun 2011 lalu, dirinya sempat mengajukan tambahan jumlah pegawai baru sebanyak 425 formasi, meski tidak ada rekrutmen CPNS.
“Setiap tahun di Karanganyar ada 300 sampai 400 PNS yang pensiun. Sehingga mau tidak mau kita harus mengajukan pengganti,” jelas dia.
Suwarno menegaskan, usulan penambahan jumlah CPNS tersebut lebih terkait dengan kepentingan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BKD sebagai instansi yang berwenang mengelola pegawai di lingkup Karanganyar.

Sumber : http://www.harianjoglosemar.com/berita/surakarta/karanganyar.html

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedianya selesai sebelum tutup tahun 2011 dipastikan molor. Pasalnya, Panitia Khusus (pansus) DPRD Karanganyar belum dapat menemukan rumusan tepat guna penataan dan pengelolaan kawasan industri di Bumi Intanpari.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Karanganyar, Leo Edi Kusumo mengatakan sebenarnya keberadaan Perda RTRW tersebut mempunyai keterkaitan dengan sejumlah faktor penting di masyarakat. Namun dirinya mengaku melakukan penataan kawasan industri sangat berkaitan dengan masalah kompleks. “Karena itu, hingga saat ini belum selesai diparipurnakan di tahun 2011,” ujarnya, kemarin (18/12).

Paling cepat, lanjut dia, pembahasan Raperda RTRW bakal diagendakan awal tahun 2012. Kompleksnya permasalahan, membuat Pansus harus memperimbangkan banyak hal dalam menyusun Raperda RTRW.

Dia juga menambahkan, nantinya produk Perda akan berlaku untuk jangka panjang, sekitar 20 tahun. Karena itu dibutuhkan kecermatan dalam penyusunannya. Jika salah, selain berimbas kepada masyarakat, dampak investasinya tentunya juga akan berimbas di tahun mendatang. “Kalau tidak tepat, selama 20 tahun ke depan siapa yang akan berinvestasi jika salah sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, menjelaskan untuk penetapan Raperda RTRW memang tidak diharuskan bisa terselesaikan di akhir tahun 2011. Sebab, sejauh ini Penetapan APBD 2012 masih jadi prioritas pembahasan. “Kita sadar, dibutuhkan kecermatan dalam membuat sebuah Perda, Makanya RTRW bisa dilanjutkan di tahun mendatang jika memang belum selesai,” imbuh dia.

Guna antisipasi kekurangan dana dari Pemerintah Pusat untuk Pilkada 2013 mendatang, Pemkab Karanganyar mengajukan alokasi dana cadangan sebesar Rp 12, 1 Miliar kepada legislatif.
Dana cadangan tersebut dimasukkan dalam Draf Rancangan Anggaran Belanja Daerah (APBD) 2012 yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Karanganyar, Paryono di Gedung DPRD Karanganyar, Senin kemarin (5/12). Dalam pembacaan Nota Keuangan Rancangan APBD 2012 tersebut, Paryono menjelaskan pos pendapatan asli daerah Karanganyar pada tahun 2012 ditaksir mencapai Rp 1,126 Triliun, sementara untuk belanja daerah mencapai Rp 1,151 Triliun sehingga menjadi defisit Rp 25,637 Miliar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo menegaskan kendati telah mengajukan dana cadangan sebesar Rp 12 M untuk Pilkada 2013, kalangan dewan tidak langsung setuju terhadap gagasan tersebut.  “Sabar dulu, nanti akan kita kaji. Mana yang lebih penting,” ujar dia.
Terpisah, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Karanganyar Kustawa Esye menjelaskan hingga detik ini pihaknya memang belum memberikan gambaran umum Pilkada 2013 kepada pihak eksekutif. Namun dirinya pun berjanji dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memberikan gambaran umum yang mendetail kepada dewan sehingga bisa mencermati paparan tersebut.
Kustawa pun memberikan respon positif mengenai pengajuan dana cadangan Pilkada oleh Pemkab dalam Rencana APBD 2012. Pasalnya menurutnya Pilkada dalam dua putaran saja menghabiskan dana hingga Rp 17 Miliar lebih.

Guna antisipasi kekurangan dana dari Pemerintah Pusat untuk Pilkada 2013 mendatang, Pemkab Karanganyar mengajukan alokasi dana cadangan sebesar Rp 12, 1 Miliar kepada legislatif.

Dana cadangan tersebut dimasukkan dalam Draf Rancangan Anggaran Belanja Daerah (APBD) 2012 yang dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Karanganyar, Paryono di Gedung DPRD Karanganyar, Senin kemarin (5/12). Dalam pembacaan Nota Keuangan Rancangan APBD 2012 tersebut, Paryono menjelaskan pos pendapatan asli daerah Karanganyar pada tahun 2012 ditaksir mencapai Rp 1,126 Triliun, sementara untuk belanja daerah mencapai Rp 1,151 Triliun sehingga menjadi defisit Rp 25,637 Miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo menegaskan kendati telah mengajukan dana cadangan sebesar Rp 12 M untuk Pilkada 2013, kalangan dewan tidak langsung setuju terhadap gagasan tersebut.  “Sabar dulu, nanti akan kita kaji. Mana yang lebih penting,” ujar dia.

Terpisah, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Karanganyar Kustawa Esye menjelaskan hingga detik ini pihaknya memang belum memberikan gambaran umum Pilkada 2013 kepada pihak eksekutif. Namun dirinya pun berjanji dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memberikan gambaran umum yang mendetail kepada dewan sehingga bisa mencermati paparan tersebut.

Kustawa pun memberikan respon positif mengenai pengajuan dana cadangan Pilkada oleh Pemkab dalam Rencana APBD 2012. Pasalnya menurutnya Pilkada dalam dua putaran saja menghabiskan dana hingga Rp 17 Miliar lebih.

Kendati Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar masih di bawah Kehidupan Hidup Layak (KHL), Namun Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) berjanji siap menindak tegas perusahaan nakal yang tidak memberikan gaji karyawannya sesuai UMK yang telah ditetapkan.
“Kalau memang masih ada yang mbandel dan ngeyel tidak mau memberikan gaji karyawan di bawah UMK, nanti akan kita berikan sanksi tegas,” ujar Sumarno, Kepala Dinsonakertrans Karanganyar, Jumat (2/12). Menurutnya, UMK 2012 yang sudah ditetapkan tersebut kenyataannya sudah merupakan kesepakatan antara Apindo, serikat pekerja dan Dewan Pengupahan. Jadi siapa pun yang melanggar berarti patut diberi sanksi tegas.
“Karena itu, jika ada yang tidak mampu memberikan gaji kepada karyawan sesuai UMK, silahkan mengajukan penangguhan kepada Gubernur Jateng melalui kami.
Pengajuan permohonan tersebut, sambung Sumarno sudah harus diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan minimal 10 hari sebelum tutup tahun 2011 besok. Jika hingga akhir tahun 2011 tidak ada satu pun Perusahaan di Karanganyar yang mengajukan permohonan tersebut berarti semua Perusahaan yang berada di Kabupaten Karanganyar dianggap sudah mampu membayar gaji karyawan sesuai UMK yakni Rp 846.000 “Jika ada perusahaan yang bandel, teknisnya akan kita berikan peringatan hingga tiga kali, sesudah itu kita panggil dan kita berikan sanksi lanjutan. Mengenai bentuknya ini baru dibahas,” tambahnya.
Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi UMK 2012 yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo kepada 426 Perusahaan di Karanganyar Minggu (27/9). “Bagi yang berhalangan pun sudah kita beritahukan melalui surat edaran. Jadi tidak mungkin ada yang kelewatan,” ungkap Sumarno.
Sebelumnya, Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSPKEP) Karanganyar, Eko Supriyanto meminta agar nilai UMK sebanding dengan KHL. “Kalau begini caranya, terus UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut untuk apa, kalau terus dilanggar,” jelas dia.