Sebanyak 40 peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) bendahara keuangan daerah Pemprov DIY mengadakan observasi lapangan (OL) di Kabupaten Karanganyar, Senin (28/11/2011).

Rombongan dari Badan Diklat DIY dipimpin Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional, Herwanto Hartono dan diterima Asisten Administrasi Sudjadi di dampingi kepala Badan Kepegawaian Daera (BKD) Suwarno.

Dalam sambutannya Bupati Karanganyar, Rina Iriani yang dibacakan Sudjadi mengatakan Pemkab Karanganyar membuat ide inovatif yang efisien, efektif terus menerus.

Karanganyar juga memiliki program unggulan berupa pelayanan masyarakat seperti Layanan Masyarakat untuk Sertifikat Tanah (Larasita), Layanan untuk pembuatan KTP, KK, Akta kelahiran dengan proses lima menit jadi (Ratna), Layanan Air Bersih (Parsih), Layanan Pajak Bumi dan Bangunan (Paryati).

Herwanto Hartono mengatakan tujuan kunjungan ke Karanganyar adalah untuk memperluas pengetahuan peserta Diklat keuangan daerah dan mengetahui kompetensi peserta yang efektif dan efisien.

Selasa (15/11) pagi tadi, ada suasana berbeda di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kartini Karanganyar. Sejumlah dokter dan perawat yang berjaga di sana, mengenakan pakaian khas jawa. Bagi tenaga medis pria mengenakan beskap, sementara yang perempuan memakai kebaya.

Di ruang perawatan IGD sebelah barat, Kepala Ruang IGD, Sukismadi, 49, sibuk memasang selang oksigen dan infus bagi pasien nenek-nenek yang tergeletak di tempat tidur. Pagi itu ia mengenakan beskap landung dengan bawahan celana panjang.

“Susah bergerak kalau memakai jarik,” katanya singkat. Tak lama kemudian, seorang pasien pria yang kakinya terluka karena kejatuhan balok kayu, masuk ke ruang IGD. Seorang perawat berkebaya biru menghampirinya dengan membawa kursi roda.

Belum ada 15 menit, seorang pria yang kulit betisnya terkelupas karena kecelakaan kerja, terhuyung masuk ke ruang tindakan IGD sambil dipapah kedua rekannya. Ia merintih kesakitan. Sukismadi dan tiga rekannya yang mengenakan pakaian jawa pula, turut membantu membersihkan luka si pasien. Setelah dibersihkan dengan alkohol, ia pun segra menjahit luka si pasien. Karena harus ke sana ke mari, tampak seorang perawat pria harus menyincing selendang batik yang ia kenakan. Seorang perawat juga beberapa kali harus membetulkan kebayanya karena memakai pakaian dobel.

“Sebenarnya ini tidak begitu ribet, karena belum mengenakan beskap lengkap dengan keris,” ujar Sukismadi sembari membetulkan letak blangkonnya.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mewajibkan setiap PNS untuk mengenakan pakaian khas jawa saat bekerja, mulai Selasa-Jumat (15-18/11). Kegiatan itu digelar untuk memperingati HUT ke-94 Kabupaten Karanganyar.

Menurut Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, dengan memakai beskap dan kebaya, setidaknya ikut nguri-uri budaya jawa. “Kalau yang tidak memakai beskap dan kebaya, itu tidak ikut melestarikan budaya jawa,” katanya.

Setelah Boyolali, Klaten, dan Sragen kini giliran puluhan kepala desa beserta perangkat desa di Karanganyar yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa.

Desakan tersebut diwujudkan dengan mengirim surat berkop resmi Parade Nusantara Karanganyar. Mereka mengancam, jika tidak disahkan tahun 2011 ini, akan memboikot pelaksanaan program elektronik KTP 2012 dan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara menyeluruh di Kabupaten Karanganyar.

“Kita belum turun ke jalan, karena saat ini masih menghormati Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, dan semua sepakat akan memboikot e-KTP 2012 dan PBB,” ujar Wuryanto Ketua Parade Nusantara Karanganyar saat melakukan jumpa pers di sebuah warung makan di Karanganyar, Sabtu (12/11).
Selain desakan pengesahan RUU Desa, mereka juga menuntut alokasi dana bantuan desa atau block grant ditingkatkan menjadi 10 persen, umur kepala desa diperpanjang menjadi 65 tahun, serta periode kepala desa yang tidak terbatas terserah kepada rakyat yang memilih. “Kenapa harus dibatasi dua periode, semua itu yang memilih rakyat, kalau memang kepala desanya masih muda dan mumpuni kenapa tidak.

Pemilihan boikot e-KTP tersebut, sambung Wuryanto, didasari atas pertimbangan program tersebut merupakan program pemerintah pusat yang membutuhkan dana besar sekitar Rp 8-9 triliun.

“Anda mendengar sendiri, jika KTP elektronik tidak selesai 2012, Mendagri akan mundur. Itu poin kita,” tegas Wuryanto selaku Kepala Desa Dagen Kecamatan Jaten.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Parade Nusantara sekaligus Kepala Desa Sringin, Jumantono, Heru Langgeng P menegaskan desakan tersebut merupakan penagihan janji yang telah diucapkan SBY saat Konggres II Parade Nusantara di Surakarta 6 hingga 8 Juli 2009 tahun lalu. Beliau (SBY-red) dalam kongres tersebut berjanji akan mengesahkan UU Desa tersebut tahun 2011 ini. “Kita semua punya rekamannya, dan sekarang kita tagih janjinya,” tegas dia.

Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar menggelar jalan sehat yang diikuti sekitar 1.000 peserta, Sabtu (12/11/2011) pagi. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan HUT ke-47 Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Kepala DKK Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo mengatakan, peringatan HUT ke-47 HKN ini bisa dijadikan momentum untuk menyehatkan masyarakat dan memasyarakatkan kesehatan.

“Bila kita terbiasa hidup sehat, maka dengan sendirinya kita nanti akan terdorong untuk selalu hidup sehat,” ujar Cucuk saat membuka jalan sehat di DKK Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani menganggap sikap penolakan sejumlah pihak untuk mengenakan beskap pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar sebagai perilaku yang tak nasionalis.

Apa nanti kata leluhur kita jika mereka masih hidup. Memakai Beskap saja susah. Ati-ati lho, nek alam jowone lesu,” ujarnya di sela-sela pementasan Lomba Mode Show di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (10/11). Dirinya berkeyakinan, sejumlah orang atau profesi yang menentang dengan kebijakan tersebut hanyalah segelintir saja. Pasalnya masyarakat Karanganyar selaku masyarakat asli Jawa pasti merasa bangga memakai pakaian tradisi mereka. Sebelumnya, Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar, Sarilan M Ali menganggap kebijakan pengenaan beskap terlalu memberatkan para pendidik di Bumi Intanpari.

Seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mengikuti pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang atau jasa di Aula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD).

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama tiga hari hingga Kamis (10/11/2011) mendatang.

Bupati Karanganyar Rina Iriani dalam sambutannya mengatakan seluruh pejabat pengguna anggaran wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Hal ini berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2008.

“Belum lolos sertifikasi kok sudah digelontori dana. Nanti kalau tidak sesuai dengan aturan, saya juga yang salah. Jadi jangan main-main dengan uang rakyat makanya harus benar-benar lolos sesuai prosedur,” pinta Bupati.

Bupati juga mengatakan akan memberikan sanksi tegas jika terjadi penyimpangan. Oleh karena itu diperlukan pelatihan pengadaan barang dan jasa sehingga dalam pengelolaan uang rakyat dapat sesuai dengan prinsip Unit Pengadaan Barang dan Jasa (ULP).

Bupati mengatakan adanya pelatihan sekaligus ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang berarti bagi pengguna dan penguasa anggaran.

Jadi yang dikatakan efektif, efisien, tranparan, akuntabel itu terbukti dan tidak terjadi kekeliruan. Kalau ada penyimpangan tentu akan dikenakan sanksi,” tegas Bupati.

Kalangan DPRD Karanganyar menilai ada dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang pembahasannya membutuhkan perhatian lebih dibandingkan lima Raperda lain yang diajukan oleh pemerintah.

Kedua Raperda itu yakni Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, saat ditemui wartawan usai rapat paripurna di Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (1/11/2011), mengatakan Raperda PBB pembahasannya sangat pelik lantaran sebelumnya pengelolaan PBB dilakukan oleh KPP Pratama.

Sedangkan saat ini pengelolaannya langsung diserahkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan payung hukum yang jelas berupa Perda sebelum aturan itu benar-benar dilaksanakan.

“Harapannya dengan dikelolanya PBB oleh Pemkab, pendapatan asli daerah (PAD) bisa lebih meningkat,” Kata Sumanto.

Sedangkan Raperda RTRW, terang Sumanto, ada banyak materi yang akan dibahas. Salah satu poin yang disoroti yakni Kecamatan Gondangrejo yang bakal dijadikan zona setral peternakan babi.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR menilai, dua desa di Kecamatan Gondangrejo yang dijadikan kawasan peternakan babi itu merupakan hasil review terhadap RTRW selama ini.

Selanjutnya, kata dia, pembahasan tersebut akan dituangkan dalam rapat panitia khusus (Pansus) bersama anggota DPRD Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, memberikan dukungan kepada Wakil Bupati (Wabup) Karanganyar, Paryono, untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar 2013 mendatang.

Saat memberikan sambutan pada halalbihalal keluarga besar DPC PDI-P Karanganyar di gedung DPRD, Rabu (28/9/2011) malam, Rina memuji Paryono yang dinilai sangat berkompeten untuk memimpin Karanganyar ke depan. “Saya lihat Pak Wabup sekarang lebih percaya diri. Semoga nanti bisa menjadi bapaknya warga Karanganyar,” kata Rina di hadapan ratusan pengurus PDI-P Karanganyar, sembari diberi tepuk tangan.

Halalbihahal yang juga dihadiri Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Murdoko, Rina juga menegaskan bahwa ia juga telah siap memperjuangkan apa yang telah ditentukan oleh partai, sebab ia juga merupakan salah satu kader PDI-P. Yang terpenting, kata dia, yakni tetap komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat Karanganyar. Jika hal itu tetap dipegang, maka dengan sendirinya akan dicintai oleh warga Karanganyar.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Murdoko menilai, saat ini untuk memenangkan Pilkada, konsolidasi internal partai harus lebih ditingkatkan. Pasalnya, kunci keberhasilan untuk memenangkan Pilkada adalah dengan merapatkan barisan untuk konsolidasi partai dengan satu suara, dengan tujuan ikut mensejakterakan masyarakat. Di hadapan ratusan hadirin, Murdoko juga mengaku telah mendapat informasi secara langusng dari Bupati, bahwa sebaiknya yang memimpin Karanganyar ke depan dari kader PDI-P. Selain silatrurahmi, dalam halalbihalal itu Murdoko yang juga Ketua DPRD Jateng, berjanji akan memberikan bantuan senilai Rp 20 miliar untuk perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Karanganyar, melalui APBD Provinsi Jateng.

Sementara itu, Paryono yang juga Ketua DPC PDI-P Karanganyar meminta kepada seluruh pengurus PDI-P, baik yang berada di tingkat cabang, ranting maupun anak ranting, untuk tetap merapatkan barisan, demi keberhasilan Pilada Bupati maupun DPRD ke depan. Ia juga mewanti kepada para pengurus untuk selalu berkonsolidasi.

Meski sudah ada moratorium atau penghentian sementara mengenai perekrutan PNS yang ditandatangani oleh tiga menteri, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar pada 2011 tetap mengajukan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun tindakan BKD itu tidak mau dikatakan ngotot. Pengajuan penambahan PNS itu, menurut Kepala BKD Karanganyar, Suwarno, sudah diajukan ke BKN dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebulan yang lalu.

Pegawai yang diajukan sebanyak 425 orang, dengan kategori tenaga kesehatan, pendidikan dan tenaga pencatatan sipil.

“Saya tidak ngotot mengajukan penambahan pegawai, tapi memang itu sudah menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kami di BKD untuk merencanakan dan melaksanakan rekrutmen CPNS,” katanya, usai membuka Diklat prajabatan golongan I dan II di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (25/10/2011) siang.

Menurutnya, meskipun ada moratorium pengadaan CPNS yang berlaku hingga 2012 mendatang, pihaknya tetap mengajukannya. Pasalnya bila BKD tidak mengajukan, itu justru menyalahi aturan Tupoksi. Setiap tahun, kata dia, ada 300-350 pegawai di Karanganyar yang pensiun.

“Ada atau tidak ada moratorium, kami tetap mengajukan,” ujar Suwarno.

BKD Karanganyar, lanjutnya tidak mau disalahkan oleh Bupati, BKN maupun LAN, bila tidak mengajukan perekrutan CPNS. Entah pengajuan itu nantinya akan disetujui oleh BKN atau tidak, itu bukan lagi menjadi urusan BKD.

Saat ini, katanya, BKD masih melakukan penghitungan ulang tentang kebutuhan pegawai di Karanganyar. Total PNS di Karanganyar saat ini sekitar 12.700 orang.

Hasil penghitungan itu baru bisa dilaporkan pada akhir November atau awal Desember 2011.  Rekap ulang itu di antaranya untuk mengetahui apakah di Karanganyar pelu ada penambahan PNS atau tidak.

Sementara pengajuan sebanyak 425 lowongan CPNS ke BKN itu, klaim dia, hanya untuk memberikan gambaran kepada BKN tentang kondisi riil pegawai di Karanganyar.

Selain itu, ia juga meminta kepada para tenaga honorer dan kontrak untuk tidak seenaknya bicara tidak diurusi, tanpa ada bukti. Pasalnya, pihaknya tengah mengusahakan alokasi tenaga honorer dan kontrak, ke BKN.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto, saat dihubungi, Selasa (25/10) sore, mengatakan pihaknya berkali-kali menegaskan tidak akan menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah untuk pengadaan CPNS 2011 ini. DPRD menyarankan kepada Pemkab untuk mematuhi moratorium dari pemerintah pusat.

“Kalau tidak mau, silakan belajar APBD lagi,” kata Sumanto singkat.

Dengan alasan apapun, kata politisi dari PDI-P ini, termasuk untuk melaksanakan Tupoksi BKD, DPRD tetap tidak akan mengucurkan dana pengajuan CPNS. Jika memang membutuhkan pegawai, seharusnya terlebih dahulu Pemkab mengurusi ribuan tenaga honorer dan kontrak, yang hingga kini nasibnya masih belum jelas.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Tni Ir Mulhim Asyrof membuka TMMD ke 87 di Kabupaten Karanganyar yang dipusatkan di lapangan Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso.

Pangdam dalam kesempatan tersebut membacakan sambutan KSAD Letnan Jenderal Pramono Edhie Wibowo.

“Kegiatan ini menunjukan soliditas antara TNI dan Masyarakat. Untuk itu laksanakan kegiatan secara profesional guna menunjang kemanunggalan TNI dan rakyat,” tegas Pangdam.

Usai membuka kegiatan TMMD yang juga dihadiri Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Didiek Sutomo Triwidodo dan Wabup Karanganyar Paryono, Pangdam melakukan peninjauan lokasi kegiatan.