Pendapat pimpinan DPRD Karanganyar terbelah terkait soal moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bumi Intanpari. Dua unsur pimpinan DPRD menyepakati dilakukannya moratorium tersebut. Sementara satu pimpinan tidak sepakat dan tetap menginginkan adanya rekrutmen penerimaan CPNS.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto kepada wartawan, Senin (12/9/2011) beralasan moratorium harus dilakukan lantaran kondisi keuangan APBD yang kian menipis hanya untuk membayar gaji pegawai. Sumanto mengatakan jumlah PNS di Karanganyar terlalu berlebihan bahkan overload.“Kami minta Pemkab kalau bisa moratorium sampai lima tahun. Kita ini kelebihan PNS dan itu yang harus ditata,” tegas Sumanto.

Selama ini, Sumanto mengatakan berulang kali meminta data ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun data yang disodorkan tidak pernah valid. Menurut Sumanto, yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan penataan di internal PNS.Para pegawai tersebut disesuaikan dengan jam kerja masing-masing. Tidak perlu melakukan penambahan PNS yang justru kian membebani anggaran.“PNS yang ada di ditata dulu lah. Beri reward and punishment. Tidak usah mikir ini itu (rekrutmen CPNS),” katanya.

Sumanto mengaku sangat mendukung diterbitkannya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri soal moratorium CPNS. Alasannya bisa menghemat anggaran belanja pegawai. Apalagi saat ini, kata Sumanto, yang dibutuhkan bukan jumlah PNS yang mesti ditambah, melainkan kualitas atau pelayanan yang perlu ditingkatkan.

Wakil Ketua DPRD , Rohadi Widodo sependapat dengan perlu dilakukannya moratorium CPNS. Rohadi menyebutkan dari APBD 2011, sekitar 78,1% sudah terkuras untuk biaya belanja tidak langsung (BTL), yakni membayar gaji dan untuk belanja PNS.

Sedangkan sisanya anggaran diperuntukan untuk biaya langsung (BL) atau untuk kepentingan rakyat. Terlebih anggaran BTL akan makin mubadjir manakala di beberapa instansi masih ada PNS yang tidak punya pekerjaan. Mereka, kata Rohadi, hanya bisa diam tanpa mempunyai  pekerjaan berarti.

”Di sini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi karena tidak semua PNS, produktif,” terang politisi PKS ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD lainnya Juliyatmono justru memiliki pendapat berbeda soal wacana yang tengah  menghangat ke publik itu. Juliyatmono menegaskan, penerapan moratorium CPNS di Karanganyar belum tepat.

Sebab, kata dia, Kabupaten Karanganyar masih membutuhkan CPNS karena  ketidakseimbangan jumlah penduduk dan pegawai, terlebih masih minimnya tenaga pendidik selain tenaga medis yang masih minim.

“Masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Dan ini yang harus dilihat jangan hanya melihat secara sepintas saja. Tapi bagaimana disesuaikan dengan jam mengajar mereka (guru-red). Jadi saya tidak setuju kalau moratorium itu diberlakukan penuh, harus dilihat kondisi daerahnya,” pintanya.

Menurutnya, tenaga pendidik tidak bisa seenaknya diisi oleh pegawai yang tidak memiliki keahlian sesuai bidangnya. Sehingga tidak mungkin dilakukan penataan dengan hanya sekedar memindah pegawai dari kantor tertentu menjadi seorang guru.

“Guru ini kan spesifik. Tidak bisa  hanya diisi pegawai si a atau b, tapi harus sesuai keahliannya. Termasuk juga tenaga kesehatan

Menanggapi moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Karanganyar diminta untuk membuat program yang lebih peduli kepada masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Juliyatmono menilai, selama ini program yang diajukan oleh Pemkab masih belum menyentuh kalangan akar rumput.

“Itu bisa dimulai dari semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang harus membuat program yang benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” jelas Juliyatmono kepada wartawan, Jumat (9/9/2011).

Prioritas yang paling tinggi untuk memenuhi kebutuhan itu, yakni pembangunan inftrastruktur jalan raya. Sebab dengan memperbaiki jalan, maka bisa membuka keran perekonomian warga.

Agar berbagia kegiatan bisa berpihak pada rakyat, maka dibutuhkan uji kelayakan untuk menyaring mana program yang benar-benar untuk masyarakat dan mana yang bukan. Selain itu, imbuh politisi Partai Golkar ini, Pemkab juga harus berhemat anggaran.

Moratorium, kata dia, hanya salah satu langkah untuk menunda pengadaan pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu juga untuk memberikan kesempatan kepada Pemkab untuk menghitung ulang PNS. Tujuannya, kata Juli, agar PNS bisa dirahkan dan diprioritaskan kegiatan masing-masing.

Pimpinan DPRD Karanganyar mendesak Bupati, Rina Iriani untuk segera mengisi kekosongan jabatan Sekda Karanganyar dengan pejabat sementara (Plt-red). Belum adanya Plt, dikhawatirkan justru akan menimbulkan spekulasi negatif di lingkungan birokrasi.
“Sabtu pekan ini Plt Sekda harus ada, ini agar seluruh pelayanan administrasi dapat lancar,” desak Wakil Pimpinan DPRD Karanganyar, Juliyatmono. Politisi dari Golkar tersebut juga menyayangkan sikap Bupati yang terkesan lamban dalam menunjuk Plt Sekda. Karena, menurut Juliyatmono, penunjukkan Plt tidak perlu sampai ke Gubernur. Melainkan, dapat langsung dilakukan oleh Bupati.
“Penunjukan pejabat sebagai Plt itu merupakan kewenangan Bupati, jadi tidak perlu sampai minta izin ke Gubernur. Karena secara otonomi pemilihan ini bukanlah kewenangan dari Gubernur, karena Gubernur hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” terang Juli. Dan, sambungnya, persoalan yang menyangkut penataan birokrasi daerah adalah kewenangan Bupati.
Selain tidak perlu izin dari Gubernur, Juli menilai kalau Plt tidak sesulit seperti pejabat definitif. Karena Plt hanya penjabat yang menggantikan sementara tugas Sekda, agar seluruh pelayanan administrasi ada yang bertanggung jawab. Untuk menetapkan Plt  Bupati hanya tinggal menunjuk satu pejabat yang layaknya ada di lingkup Sekretariat.
Kondisi ini justru dinilai Juliyatmono menjadi belenggu Bupati dalam menunjuk Plt Sekda. Seperti munculnya keragu-raguan terhadap Plt yang bakal ditunjuk. Hingga munculnya daya dukung internal birokrasi , sekalipun hanya seorang Plt.

Sambil menunggu terpilihnya Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), kinerja Sekda diampu oleh tiga asisten di bawah Sekda. Menurut Bupati Karanganyar Rina Iriani, untuk sementara tidak ada kepentingan yang harus dilakukan langsung oleh Sekda Karanganyar.
“Sebelum adanya Plt, pekerjaan Sekda terkait surat-surat yang datang ke Pemkab Karanganyar ditangani langsung oleh asisten terkait. Kan di bawah Sekda ada tiga asisten, jadi untuk sementara tugas-tugas Sekda diampu langsung oleh mereka,” papar Rina kemarin. Kekosongan jabatan Sekda, sementara ini tidak banyak mempengaruhi laju pemerintahan Pemkab Karanganyar.
Hal ini karena, saat ini belum ada kegiatan yang membutuhkan tanda tangan atau persetujuan langsung oleh Sekda. Sehingga pekerjaan tersebut masih bisa diwakilkan, bahkan bisa diampu oleh Bupati sendiri. Meski demikian, Rina tetap berharap Plt Sekda dapat segera terpilih sehingga dapat membantu dirinya dalam mengatur pemerintahan.
“Untuk saat ini masih bisa dilakukan, tetapi saya berharap Minggu ini  Plt sudah ada,” tandasnya.
Beberapa waktu lalu Bupati sudah mengajukan tiga nama pejabat eselon II sebagai Plt Sekda ke Gubernur Jawa Tengah. Tetapi saat ditanya ketiga nama calon Plt tersebut, Rina memilih bungkam dan tetap merahasiakannya hingga terpilih nanti. “Ya pokoknya pejabat yang kami ajukan ini adalah eselon II semua, nanti lihat saja saat sudah terpilih,” kilah Rina.
Pengajuan ketiga nama ke Gubernur ini, ditujukan Rina untuk tetap menjaga kondusif dalam pemerintahannya. Rina tidak ingin, jika pemilihan Plt nantinya justru menimbulkan permasalahan di lingkup Pemkab Karanganyar. Untuk itu, dirinya pun mengkonsultasikan hal ini kepada Gubernur Jawa Tengah, dengan mangajukan tiga nama pejabat pilihannya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan membagi sebanyak 1.500 paket Sembako kepada tukang becak dan ojek di Bumi Intanpari, Rabu (24/8) besok.

Kegiatan tersebut digelar di empat kecamatan, yakni Karanganyar, Jaten, Ngargoyoso dan Tasikmadu.

Kabag Perekonomian Setda Karanganyar Ambang Wibowo kepada Espos, Selasa (23/8/2011) mengatakan 1.500 paket Sembako dibagikan dengan rincian, 450 paket dibagikan di Kecamatan karanganyar tepatnya di rumah dinas Bupati Karanganyar Rina Iriani, Tasikmadu sebanyak 300 paket, Kecamatan Jaten sebanyak 300 paket dan Kecamatan Ngargoyoso sebanyak 450 paket.

“Secara simbolis paket sembako di Rumdin, Tasikmadu dan Jaten akan diserahkan Bupati Rina Iriani. Sedangkan yang di Ngargoyoso akan diserahkan Wakil Bupati (Wabup) Paryono.

Ambang mengatakan paket Sembako yang diberikan berisi beras tiga kilogram, gula pasir 1 kilogram, satu bungkus minyak goreng, teh dua bungkus dan uang senilai Rp 20.000. Pembagian paket Sembako ini diharapkan mampu membantu tukang becak dan ojek dalam memenuhi kebutuhan Lebaran.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akan menggelar buka bersama
secara gratis sepanjang Jalan Lawu dari mulai depan Pegadaian hingga jembatan Siwaluh atau sekitar sepanjang 800 meter, Minggu (21/8/2011). Kegiatan tersebut akan diikuti sebanyak 150 stand.

Kabag Kesra Setda Karanganyar, Slamet Sanyoto selaku ketua panita kegiatan kepada wartawan, Jumat (19/8/2011) mengatakan kegiatan buka bersama diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerjasama Muspida dan
masyarakat sekitar. Berbagai menu makanan dan minuman takjil biasa dijual pedagang di Taman Pancasila akan disajikan dalam buka bersama tersebut.

“Meja akan ditata di tengah jalan hampir 800 meter dengan menu yang dibeli dari pedagang di sekitar Taman Pancasila,” ujarnya. Dia mengatakan kegiatan ini digelar selain dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan juga agenda buka bersama Pemkab dengan masyarakat. Sesuai rencana kegiatan ini dimulai sekitar pukul 17.00 WIB dengan target masyarakat mencapai 7.500 orang. “Semuanya gratis. Nanti jajaran Pemkab dan masyarakat akan buka bersama di situ,” tuturnya.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar, Siti Maesyaroch, kehilangan kata-kata saat memberikan ceramah agama dalam lomba ceramah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Jumat (19/8/2011).

Ia berhenti sejenak beberapa detik. Matanya lirak-lirik sembari mencari kata yang tepat untuk diucapkan. Dalam kebingungan, beberapa kepala SKPD menertawai kegugupan Siti. Di mimbar lomba, Siti antara lain menyampaikan ceramah tentang ciri-ciri orang yang beriman.

Penampilan Siti beda jauh dengan Asisten II Setda Karanganyar, Achmad Sapari. Sambil mengenakan peci dan surban di leher, ia dengan percaya diri turun dari mimbar dan menyampaikan ceramah dengan jenaka. Sapari juga tak canggung menirukan gaya khas Ustad M Nur Maulana, sambil berkata “jamaaaah”, di depan mimbar.

Siang itu, Sapari antara lain menyampaikan tentang segala kebaikan yang harus diterima oleh pancaindera manusia. “Mata digunakan untuk melihat yang baik-baik. Telinga digunakan untuk mendengarkan hal yang baik juga. Begitu pula dengan indera yang lain, harus digunakan untuk melakukan hal yang baik,” ujarnya di depan hadirin peserta lomba dan dewan juri, sambil membawa secarik kertas contekan materi ceramah. Tak ayal, saking lucunya, para hadirin pun dibuat tertawa.

Berbagai tema disajikan oleh masing-masing peserta. Sekretaris DPRD Karanganyar, Samsi, misalnya, mengambil tema tentang kepemimpinan sebagiamana yang dicontohkan sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khatab.

Dewan juri dalam lomba tersebut antara lain Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR; Kepala Kementerian Agama, Juhdi Amin dan Kepala Pengadilan Agama, Ahmad Akhsin. Tujuan digelarnya lomba itu, kata Rina, adalah agar para pejabat komitmen dengan apa yang diucapkan dalam ceramah.

“Kalau sudah ceramah dan memberikan pengertian kepada orng lain, tentunya dia harus interospeksi diri dan bisa memperbaiki dirinya sendiri,” kata Rina.

Tiga nama calon pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Sekda) mulai digodok. Mereka akan menggantikan posisi Sekda Kastono DS yang berakhir masa jabatannya 1 September mendatang.

Bupati Karanganyar Rina Iriani kepada wartawan di Sekretariat Daerah (Setda), Kamis (18/8/2011), mengatakan hingga kini hasil tes Position Competencies Assesment Program (PCAP) pejabat eselon II yang memenuhi persyaratan baik kepangkatan maupun administrasi calon Sekda belum turun.

Pihaknya bahkan belum memeriksa informasi apa pun dari Pemprov soal PCAP tersebut. Padahal jabatan Sekda Kastono bakal berakhir 1 September.

“Kalau menunggu tes PCAP tidak mungkin. Itu saja belum final dan masih ada proses lagi. Jadi ya disiapkan Plt,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan Plt Sekda juga harus memenuhi aturan seperti kepangkatan dan persyaratan administrasi lainnya. Sehingga, pihaknya tidak bisa asal menunjuk Plt. Sedikitnya tiga calon akan diseleksi untuk menduduki Plt Sekda.

“Sampai sekarang belum ada siapa yang akan jadi Plt. Semua masih digodok,” ujar Bupati.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno, mengatakan pihaknya akan membahas Plt Sekda, Sabtu mendatang. Pembahasan dilakukan mengenai golongan dan kepangkatan calon Plt Sekda.

Sebanyak 10 pejabat eselon II diajukan mengikuti tes PCAP di Semarang. Mereka adalah Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Any Indrihastuti; Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Achmad Sapari; Sekretaris DPRD Samsi; anggota Staf Ahli bidang Ekonomi dan Pembangunan Utomosidi; Kepala Bappeda Sutarno; Asisten Sekda bidang Administrasi Sudjadi; anggota Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM Priharyanto; Kepala Dinas Kesehatan Cucuk Heru Kusumo; Kepala BPPT Larmanto dan Kepala DP2KAD Tatag Prabawanto.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar akhirnya bisa bernafas lega. Hal ini lantaran gaji bulan September dipastikan bakal dicairkan sebelum tanggal 26 Agustus mendatang.

Bupati Karanganyar  Rina Iriani ketika dijumpai di rumah dinasnya, Senin (15/8/2011) mengatakan pembayaran gaji bulan September sebelum tanggal 26 Agustus mendatang dilakukan sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Selain itu tidak menimbulkan kerugian negara maupun daerah.

“Gaji di Agustus dibayarkan dua kali, bukan dobel tapi gaji bulan September yang diajukan di Agustus. Sebelum tanggal 26 lah (Agustus)  sudah diciarkan,” ujar Bupati.

Bupati mengatakan mekanisme pembayaran gaji bulan September dilakukan dengan menggunakan dana deposito yang ada. Hal ini jika dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat belum cair. Biasanya, Rina mengatakan DAU dicairkan sekitar tanggal 25-27 setiap bulannya.

“Jadi istilahnya talangi dulu pakai dana deposito. Tapi kalau DAU sudah cair ya tidak pinjam. Kan DAU biasanya cair tanggal 25-27an,” jelasnya.

Di singgung secara aturan, Rina mengatakan tidak ada permasalahan maupun melanggar aturan apapun. Pihaknya juga telah mengkonsultasikan kepada Bagia Hukum terkait aturan yang berlaku.

Menurutnya, pengajuan pencairan gaji bulan September sesuai dengan usulan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kantor Aset Daerah (DP2KAD). Langkah tersebut dilakukan agar gaji bulan September  bisa dicairkan sebelum Lebaran tiba. Hal ini dilakukan mengingat jatuhnya Hari  Raya Idul Fitri 2011 tepat pada akhir Agustus.

Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) diperbolehkan menggunakan mobil dinas (Mobdin) untuk mudik Lebaran.

Dengan catatan, mereka dilarang mengganti plat nomor merah dengan hitam. Demikian disampaikan Bupati Karanganyar Rina Iriani kepada Espos di Jaten belum lama ini. “Kalau tidak mau ditarik ya jangan ganti plat nomornya. Kalau saya tahu plat nomor diganti warna hitam hati-hati saja,” ancam Bupati.

Menurut Bupati, penggunaan mobil dinas diperbolehkan untuk acara mudik Lebaran asalkan digunakan sebagaimana mestinya. Kendaraan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan malah disewakan. Apalagi saat Lebaran biasanya pejabat membutuhkan kendaraan tersebut. “Kan sekalian tho sebagai bentuk pemeliharaan pejabat terhadap kendaraan dinas. Daripada tidak dipakai dan malah rusak,” tuturnya.

Rina meminta para pejabat untuk merawat kendaraan dinas tersebut seperti milik mereka. “Tapi duit bensin bukan dari pemerintah lho. Duit bensinya ya dari kantong pribadi pejabatnya,” tegas Rina.

Rina juga kembali mengingatkan kepada para pejabat Karanganyar untuk tidak mengganti plat merah dengan hitam. Apalagi menutup plat merah dengan kaca mika berwarna gelap sehingga terlihat bukan plat merah. Pihaknya sudah berulang kali mewanti-wanti kepada para pejabat untuk mematuhinya. Kalaupun terbukti ada pejabat yang mengganti plat kendaraan palsu dengan warga hitam akan meminta aparat penegak hukum untuk memrosesnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Nunung Susanto yang mendampingi Bupati Rina saat itu menyambut baik langkah bupati tidak melarang pejabat menggunakan mobil dinas untuk acara libur Lebaran. Apalagi para pejabat meski libur namun statusnya tetap bekerja. “Sewaktu-waktu ada panggilan kami langsung datang. Jadi meski statusnya libur, tapi namanya pejabat yo tidak pernah libur. Namun tetap bekerja,” ujarnya.