Guna mencegah tindak pidana korupsi (Tipikor), Pemkab Karanganyar menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Jateng, Mochtar Husein dengan Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, di Ruang Anturium Rumah Dinas Bupati).

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Jateng, Imam Bastari mengatakan, tujuan dari penandatanganan MoU itu yakni untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Pemkab Karanganyar. “Kami memberikan asistensi agar jangan sampai terjadi KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu juga agar aset daerah bisa diinventarisisasi,” ujar Imam.

Asistensi tersebut antara lain meliputi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi keuangan daerah, akuntabilitas kinerja Pemda, peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal, sistem pengendalian internal, manajemen aset daerah pengembangan produk hukum daerah, pengembangan Fraud Control Plan (FCP) untuk mencegah KKN dan peningkatan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebelumnya, imbuh Imam, antara Pemkab Karanganyar-BPKP Jateng sudah tiga tahun menjalin kerjasama dalam asistensi ini. “Hasilnya cukup signifikan, meski laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini kepada Pemkab Karanganyar wajar dengan pengecualian (WDP),” ungkap Imam. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam kerjasama ini, kedudukan Pemkab-BPKP Jateng, setara, karena hanya mendampingi. Sedangkan pelaksanaannya oleh Pemkab.
“Membantu memperbaiki hal-hal yang ditemukan oleh BPK. Jangan sampai ada aset daerah yang dicatat, tapi fisiknya tidak ada, atau sebaliknya ada fisik aset daerah tapi ternyata tidak dicatat,” jelas Imam. Selain itu juga untuk melakukan upaya preventif KKN, misal pendampingan pengadaan barang sudah benar atau tidak.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Karanganyar, Tatag Prabawanto mengatakan, sebanyak Rp 813 miliar aset yang dimiliki Pemkab Karanganyar, tak jelas status kepemilikannya. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya kejelasan status hukum aset tersebut. Dikhawatirkan jika hal itu dibiarkan terus, maka di kemudian hari bisa timbul masalah. Hal itu pula yang menurut Tatag, menyebabkan Kabupaten Karanganyar masih dicap wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kendati belum diurus status hukumnya, namun sejumlah aset itu sudah diinventarisasi di SKPD masing-masing.

Pemkab Karanganyar berencana tetap akan membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2012 mendatang. Alasannya, saat ini Pemkab Karanganyar masih kekurangan PNS, ditambah setiap tahunnya ada ratusan PNS yang pensiun.

“Tahun depan kami tetap mengajukan untuk penerimaan CPNS baru,” tutur Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar Suwarno, Kamis (14/7). Menurutnya, saat ini Karanganyar masih kekurangan pegawai. Bahkan jumlahnya mencapai ribuan orang. Ditambah lagi, untuk setiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 300 hingga 350 PNS yang pensiun.

“Hingga Juni 2011 kemarin jumlah PNS yang pensiun mencapai 325 PNS. Kalau kurangnya mencapai ribuan, nanti di APBD perubahan 2011 kami ajukan lagi, masalah disetujui atau tidak itu nanti, tetapi kami tetap mengajukan penerimaan CPNS lagi,” kekehnya. Seperti tahun lalu, rencananya  CPNS tahun depan akan ditempatkan di tiga sektor yakni tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga administrasi dinas lainnya.

Mengenai permintaan kalangan dewan kepada BKD untuk dilakukan penataan PNS, Suwarno mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah itu. Tetapi, tetap tidak dapat menutupi kebutuhan tenaga di lingkup Pemkab Karanganyar.“ Nanti kami adakan rapat koordinasi lagi, dan saat ini kami sudah melakukan penataan PNS,” ujarnya. Disinggung mengenai minimnya dana APBD yang 70 persen lebih untuk belanja pegawai, Suwarno pun tidak membantahnya.

Sebelumnya, Kalangan DPRD Karanganyar telah meminta Pemkab Karanganyar untuk tidak membuka CPNS. Alasannya, saat ini jumlah PNS yang ada sudah terlalu banyak. Bahkan, ada sejumlah Dinas yang disinyalir kelebihan PNS. Sehingga, penerimaan CPNS justru akan membuat anggaran tersedot.  “Dulu kami sudah minta, Pemkab tidak usah buka CPNS lagi, tapi tetap saja dilakukan,” terang Wakil DPRD Rohadi Widodo.

Dengan kondisi ini, Rohadi pun khawatir ke depannya anggaran akan habis untuk belanja pegawai dan tidak ada anggaran untuk pembangunan. “Terlebih dengan adanya gaji ke -13,” sambungnya. Saat ini jumlah PNS yang ada di Karanganyar mencapai lebih dari 14.000 orang, dan jumlah tersebut menurut Rohadi sudah mencukupi dan tidak perlu lagi ada penambahan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diperindagkop dan UMKM) Karanganyar akan menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Koperasi Tahun 2011 ini.

Kepala Disperindagkop dan UMKM Sundoro, Rabu 13 juli 2011 mengatakan sejumlah kegiatan yang digelar di antaranya pameran produk UMKM binaan koperasi se-Karanganyar yang akan dilaksanakan, Jumat 15  juli 2011 di Alun-alun Karanganyar.

Sesuai rencana kegiatan itu akan dibuka Bupati Rina Iriani. “Ada sebanyak 40 stan yang akan ikut. Kemudian hari Sabtu dilaksanakan gerak jalan diikuti seluruh pegawai Pemkab, perwakilan siswa sekolah dan unsur Muspida dan hari Minggu 17 juli 2011 ada senam aerobic

Pemkab Karanganyar menerima dan melepas 39 peserta studi lapangan Diklat Kepemimpinan (PIM) tingkat IV 346 Badan Diklat Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/7). Pelepasan dan penerimaan peserta Diklat dilaksanakan di ruang Podang Setda Karanganyar. Diklat sendiri dilaksanakan mulai Rabu-Jumat (6-8/7).

Dalam sambutannya Bupati Karanganyar Rina Iriani, yang dibacakan oleh asisten pemerintahan Any Indrihastuti berharap agar peserta studi lapangan bisa memperoleh informasi yang diinginkan. “Diharapkan nanti saat mengadakan orientasi lapangan, peserta dapat memperoleh informasi maupun pengetahuan mengenai fokus studi yang menjadi tujuan Diklat,” paparnya saat memberikan sambutan kemarin.

Selain itu, Rina juga berharap agar peserta dapat menambah wawasan tentang Kabupaten Karanganyar. Sehingga sepulangnya dari Karanganyar, peserta dapat memperkenalkan kepada daerahnya. Sementara itu Su’uddiyah selaku PLT BKD yang menjadi pemimpin rombongan dalam sambutannya menyampaikan maksud serta tujuan observasi. “Tujuannya adalah agar para peserta memiliki pengalaman empiris tentang pelayanan yang berada di Karanganyar,” paparnya.

Menanggapi adanya prediksi kebangkrutan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar, Bupati Rina Iriani mengaku akan semakin mengencangkan ikat pinggang. Ancaman kebangkrutan terlihat dari hasil perhitungan sisa lebih anggaran yang hanya menyisakan dana Rp 13,5 miliar.

“Kita akan mengantisipasi kondisi itu dan harus semakin mengencangkan ikat pinggang,” tandas Rina kepada wartawan, kemarin. Pihaknya juga berharap agar pemerintah pusat lebih jelas dalam membuat mapping terhadap seluruh wilayah Indonesia. Sehingga anggaran dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh daerah tersebut.

“Pemerintah harus melakukan Mapping yang jelas terhadap seluruh wilayah, sehingga tidak mengorot-orot anggaran,” tambahnya. Dengan mapping yang jelas nantinya pemerintah dapat mengetahui daerah mana saja yang membutuhkan dana. “Jangan yang diberi, kemudian diberi terus dan yang tidak diberi, tidak diberi,” tambahnya. Rina mengatakan ancaman kebangkrutan ini dikarenakan anggaran Pemkab habis tersedot untuk belanja pegawai.

Tetapi pihaknya berusaha, agar prediksi terkait kebangkrutan itu tidak akan terjadi. Menurutnya salah satu upaya untuk menghindari kebangkrutan tersebut adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

Sementara itu, dari Silpa APBD 2011 kemarin, Pemkab hanya memiliki sisa anggaran sebesar Rp 64,3 miliar. Tetapi dana tersebut sebagian sudah digunakan dalam penetapan APBD 2011 sebesar Rp 36 miliar. Dengan perhitungan tersebut Silpa Riilnya hanya sebesar Rp 13,5 miliar. “Dengan sisa dana tersebut hanya cukup untuk pembiayaan kegiatan wajib seperti untuk prajabatan para CPNS,” tutur wakil DPRD Karanganyar Juliyatmono.

Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dinilai masih gemuk. Akibatnya beban anggaran yang harus ditanggung APBD Kabupaten Karanganyar terlalu tinggi.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kastono DS, mestinya masih perlu dilakukan perampingan kembali pada SOTK yang ada. Di sisi lain Pemkab Karanganyar belum lama ini baru melakukan perombakan satu SOTK, yakni pemecahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang semula masuk dalam Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas).

“Belum ada wacana lagi untuk perombakan SOTK. Meski memang SOTK di Karanganyar masih sedikit gemuk,” tuturnya. Kastono mengatakan dengan SOTK yang masih terlalu gemuk ini secara tidak langsung berimbas pada beban operasional dan biaya tinggi. Mestinya, diperlukan perampingan kembali pada SOTK yang ada. Namun kebijakan perombakan baik perampingan maupun penggemukan SOTK ada di tangan Bupati Rina Iriani.
“Kalau menurut saya memang masih perlu perampingan agar lebih efisiensi anggaran. Tapi kebijakan tetap ada di bupati”

Sementara Wakil Ketua DPRD Juliyatmono menilai idealnya SOTK selalu dievaluasi secara rutin. Utamanya, Juliyatmono menambahkan evaluasi terhadap beban kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar lebih efektif. Apakah dengan beban kerja terlalu besar dan sedikit personil atau sebaliknya beban kerja terlalu sedikit tapi jumlah personil besar.

“Kalau saya bukan memfokuskan SOTK itu terlalu gemuk atau ramping, tapi yang penting efektivitas dan langkah-langkah supaya pelayanan maksimal,” ujarnya. Dia mengatakan persolan membagi beban kerja secara merata sangatlah penting. Sehingga bukan pada pendekatan beban anggaran namun pendekatan semua fungsi diakomidasi dan harus maksimal. “Jangan sampai ada SOTK yang tidak dimaksimalkan

Jabatan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  (PKK) empat kecamatan, yakni Karanganyar, Ngargoyoso, Matesih dan Gondangrejo diserahterimakan di Aula PKK Karanganyar, Selasa (21/6/2011).

(more…)

Sebanyak 284 calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Karanganyar yang terseleksi pada 2010 lalu, menerima surat keputusan (SK) pengangkatan pegawai di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Sabtu (18/6/2011). Secara simbolis, SK tersebut diserahkan oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Karanganyar, Suwarno, SK pengangkatan baru diberikan saat ini lantaran kemampuan APBD baru cukup menggaji para pegawai baru, mulai bulan mendatang.

“Tidak ada keterlambatan memberikan SK, tapi hanya menyesuaikan dengan waktu penggajian, sehingga bisa balance (seimbang) antara penggajian dengan waktu kerja. Kalau pun gajinya dirapel, nanti justru Pemda yang rekoso.

Sebenarnya, lanjut Suwarno, terhitung masa tugas (TMT) para pegawai baru itu dimulai pada 1 Januari 2011. Namun dengan pertimbangan anggaran yang cupet, maka penyerahan SK dari Pemda baru dilakukan saat ini. Menurutnya, hal itu tidak melanggar aturan karena masalah penggajian menyesuaikan kondisi keuangan Pemda setempat.

Calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi umum 2010 akhirnya bisa bernapas lega setelah ada kepastian turunnya surat keputusan (SK) pada 18 Juni mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno, kepada wartawan, Jumat (10/6/2011), memastikan SK pengangkatan CPNS untuk formasi 2010 mulai dibagikan pekan depan. “Tanggal 18 ini mereka akan menerima SK pengangkatan dari Bupati.

Suwarno mengatakan dalam waktu dekat segera mengirimkan undangan bagi CPNS. Para CPNS ini juga akan dihubungi melalui telepon. Selain itu, pihaknya akan mengumumkan surat undangan melalui website resmi BKD Karanganyar.

Suwarno menjelaskan setelah menerima SK, ratusan CPNS tersebut akan mendapat pembekalan dan pengenalan lingkungan kerja sesuai dengan penempatan. Dia menambahkan kendati SK pengangkatan baru dibagikan tanggal 18 Juni, masa kerja dihitung mulai 1 Januari 2011. Sedangkan surat perintah mulai kerja (SPMT) terhitung 1 Juli. “Memang terlambat dibanding daerah lain. Ini karena keterbatasan anggaran.

Salah satu CPNS, Willy Wardhana, mengaku senang dengan adanya kepastian terbitnya SK pengangkatan. “Kami sudah tunggu berbulan-bulan kepastian kapan SK itu turun. Jadi sekarang kami senang,” tuturnya. Pihaknya bersama CPNS lainnya berharap bisa segera bekerja dan mengabdikan diri sebagai aparatur pemerintah.

Karanganyar, Kamis 9 Juni 2011

Kinerja Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal pelayanan publik akan dinilai oleh Tim Penilai Pelayanan Prima dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Tim Penilai Pelayanan Prima Prop. Jateng yang berjumlah 4 orang dan diketuai Drs. Agung Priyanto datang pada Kamis, 09 Juni 2011 disambut langsung oleh Bupati Karanganyar DR. Rina Iriani SR, M.Hum beserta Sekretaris daerah Kab. Karanganyar di ruang Podang I lingkup Sekretariat Daerah Kab. Karanganyar. Ka SKPD, BUMN/BUMD, Kabag Setda dan Camat se Kab. Karanganyar juga turut hadir dalam acara tersebut.

Bupati Karanganyar dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Karanganyar pernah menerima Citra Abdi Negara (penghargaan nasional dibidang pelayanan publik), dengan adanya penilaian pelayanan prima ini semakin memotivasi segenap jajaran Pemkab Karanganyar untuk semakin maju dan semakin terpacu dalam mewujudkan pemerintahan yang berbasis good governance. Kegiatan penilaian kinerja pelayanan publik ini diharapkan mampu merubah pola pikir dan perilaku aparatur pemerintah dari pendekatan minta dilayani dan sebagai penguasa, menjadi pelayan masyarakat yang cepat, akurat dan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sambutannya sekaligus paparan yang disampaikan, Bupati Karanganyar mengedepankan pelayanan prima yang ada di Kab. Karanganyar seperti PARYATI, PARSIH, RATNA dan LARASITA. Selain itu Pemkab Karanganyar juga mengambil kebijakan dan strategi terkait pelayanan publik, antara lain : penyederhanaan mekanisme pelayanan publik, menetapkan RSUD sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), menetapkan standar pelayanan publik yang diatur melalui Peraturan Bupati maupun yang ditetapkan oleh kepala SKPD, kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dengan mengikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan sosialisasi penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat serta sosialisasi SOP.

Sementara itu Ketua Rombongan Tim Penilai Agung Priyanto menyebutkan unsur penilaian meliputi kelembagaan unit pelayanan publik, tatalaksana penyelenggaraan pelayanan publik, sumber daya manusia (SDM) aparatur pelayanan, sarana dan prasarana pendukung, layanan unggulan, pengelolaan manajemen pengaduan, dan ketersediaan sarana fisik pelayanan publik.