Sebanyak 155 tenaga honorer yang terdaftar pada tahun 2007 hingga 2009 dan 46 tenaga honorer kategori 1 (K-1) resmi diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka diangkat setelah melalui proses seleksi ketat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, saat memberi pembekalan kepada ratusan CPNS tersebut, Jumat (11/1), mengatakan agar para CPNS tidak meladeni pihak-pihak yang meminta uang dengan alasan syukuran atau tanda terima kasih. “Hati-hati nanti setelah menerima SK CPNS ada yang meminta ucapan terima kasih, jangan dikasih,” ujar Rina di Pendapa Rumah Dinas Bupati. Rina juga menerangkan bahwa untuk pengurusan SK CPNS juga tidak dipungut biaya. Diakui, dirinya sempat mendengar adanya pihak tertentu yang merasa berjasa menguruskan SK CPNS kemudian meminta imbalan. “Jangan sampai tertipu. Laporkan kalau ada yang terbukti meminta imbalan,” imbaunya.

“Saya harap Pak Sekda, BKD, dan Inspektorat juga memantau. Jika ada CPNS yang mengeluarkan uang laporkan ke saya. Saya yang akan tindak secara hukum,” tambah Rina. Ia pun meminta agar CPNS yang sudah diangkat bekerja semaksimal mungkin, mengabdikan diri secara baik kepada masyarakat dan negara. Selain itu, mereka harus bersedia ditempatkan di manapun dan dalam posisi apapun. “Sumpahnya CPNS kan bersedia ditempatkan di mana saja. Yang mengesahkan juga saya. Jika menolak saya bisa cabut SK-nya,” jelas Rina.

Sementara itu, Kepala BKD Karanganyar, Nur Halimah, menambahkan terdapat sekitar 400-an tenaga honorer yang masuk kategori K-2 dan belum akan diangkat menjadi CPNS. “Sampai tahun 2013 ini belum ada instruksi untuk tenaga honorer K-2,” katanya.

Karanganyar, Sabtu (29/12/2012)

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karanganyar dilantik, Jumat (28/12) siang. Pelantikan yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar itu langsung dipimpin oleh Ketua Korpri Jawa Tengah, Hadi Prabowo. Kegiatan itu  juga dihadiri oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani.

Dalam sambutannya, Hadi memberikan apresiasi kepada pengurus lama atas kinerjanya selama ini. Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) itu berharap, pengurus baru bisa meneruskan program kerja kepengurusan sebelumnya. Dirinya juga berpesan agar Korpri Karanganyar baik jajaran pengurus ataupun anggota bisa menjaga netralitas sebagai abdi negara.

“Korpri harus netral dalam semua agenda demokrasi. Sebagai abdi masyarakat, negara, dan pemerintahan, Korpri harus mengedepankan tugas dan jangan sampai memaksakan hak pilih pada Pemilu dan lain-lain,” kata Hadi.

Sebelumnya, melalui jalur aklamasi dalam Musyawarah Kabupaten (Muskab), Kamis (20/12) lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi terpilih sebagai Ketua Korpri Karanganyar periode 2012-2017. Samsi menggantikan Kastono DS yang masa baktinya sudah habis pada tahun ini. Sementara itu, dalam agenda yang sama memutuskan jabatan Sekretaris Korpri Karanganyar dijabat oleh Timotius Suryadi.

Ke depan, Korpri Karanganyar akan mengembangkan kerjasama dengan organisasi sejenis di tingkat regional, mengupayakan Kartu Tanda Anggota (KTA) menjadi kartu multiguna (sebagai ATM, polis asuransi), bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan perusahaan perbankan asuransi. Tidak hanya itu, kemungkinan besar juga akan ada sistem pemberian penghargaan terhadap personil anggota maupun institusi (Korpri Award).

.pd

Karanganyar, Sabtu (22/12/2012)

Sebagai bukti warga negara yang baik, Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR ikut memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Kelurahan Jaten, Sabtu (22/12). Tepat pukul 09.45 pagi, dengan ditemani sejumlah kepala dinas, dirinya memasuki area Pilkades dan langsung disambut oleh sejumlah warga yang tengah mengantre melakukan pencontrengan kepada calon pimpinan Desa Jaten.

Seperti ribuan warga lainnya, Rina memperoleh hak untuk memilih satu dari empat calon kades di sana. Selama berdemokrasi di sana, tak sedikit pula warga yang meminta foto dan mengabadikannya melalui kamera ponselnya. Memasuki balai desa, Rina langsung menuju meja panitia Pilkades. Dengan senyum sumringahnya, dirinya puas dengan jalannyaproses demokrasi yang juga digelar di 54 desa lainnya di Karanganyar.

Usai mendapatkan kartu yang berisi suara, dirinya  sibuk mencari bilik. Hanya saja, dari sekian bilik yang kosong, perhatiannya terpaku pada kertas putih bertuliskan nomor sembilan yang ditempelkan di bilik milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu.

Perempuan yang menjadi Bupati dua kali periode itu mengecek kertas suara dan langsung memberikan tanda contreng. Lagi-lagi, usai berburu angka sembilan di bilik suara, hal yang sama juga terjadi untuk kotak suara. angka sembilan-lah yang dipilih untuk menyimpan suara hasil contrengannya.

Pasca memasukkan kertas yang berisi lima foto calon Kades, dia mengisahkan jika nomor sembilan memiliki nilai tersendiri dalam hidupnya. “Angka sembilan itu unik. makanya saya masuk bilik dan kotak nomor sembilan. Nomor HP dan mobil saya juga ada unsur angka sembilannya. itu nomor kecintaan saya,” kata Rina.

Soal Pilkades, Bupati Rina menyampaikan jika pesta demokrasi tahap I ini berjalan dengan lancar. Hal ini didasarkan pada hasil pantauan dari sejumlah kelurahan di Karanganyar di antaranya Ngringo, Pulosari, dan Wonosari. Dikatakannya, semua tahapan sudah sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. “Ya, sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Orang nomor satu di jajaran Pemkab Karanganyar itu menegaskan, ada kebijakan baru yang diambilnya bagi  pimpinan di tingkat desa itu. “Kami sudah mengaloklasikan anggaran untuk motor dinas bagi Kades. Entah kades lama tau yang baru, semuanya akan mendapatkan fasilitas itu. Namun, kami berharap, pemilihan ini jangan karena motor, tapi semangat baru membangun desa masing-masing.

.pd

Sebanyak 205.273 warga di 55 desa di Kabupaten Karanganyar akan memilih pemimpin mereka melalui mekanisme pemilihan kepala desa (pilkades), Sabtu (22/12/2012).

Ajang pesta demokrasi tingkat desa tersebut dibayang-bayangi bakal membengkaknya jumlah warga yang tidak menggunakan hak pilih mereka alias golongan putih (golput). Pemicunya ketentuan Perda No 09/2009 Karanganyar yang mengizinkan pilkades dilangsungkan kendati jumlah pemilih yang menggunakan haknya tidak mencapai 2/3 dari DPT.

Perda tersebut baru dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pilkades tahun ini. Untuk pilkades sebelumnya, panitia penyelenggara masih berpedoman hanya kepada Perda No 24/2006. Perda itu masih mewajibkan penyelenggaraan pilkades diikuti setidaknya 2/3 pemilih dari DPT. Pandangan tersebut diakui Ketua Panitia Pilkades Ngringo, Jaten, Sri Joko Widodo, saat ditemui  di kantor desa setempat, Jumat (21/12/2012).

“Bagi saya bisa mencapai 50 persen DPT sudah bagus. Sekarang Pemkab Karanganyar membuat aturan bila tidak kuroum 2/3 DPT tidak apa-apa. Sebelumnya pakai ketentuan kuorum saja berat. Lha sekarang ini sama sekali tidak. Dampaknya (bagi calon pemilih) jadi setengah-setengah untuk berpartisipasi,” paparnya. Tapi dia mengklaim telah berusaha maksimal supaya sebagian besar calon pemilih menggunakan hak mereka.

Alasannya, Sri Joko menjelaskan, begitu sentral dan pentingnya figur kades di tengah masyarakat utamanya desa Ngringo yang mempunyai calon pemilih paling banyak di Karanganyar yakni mencapai 17.159 orang. Salah satu kelompok masyarakat yang sejauh ini kurang antusias terhadap agenda pilkades yakni golongan remaja atau anak muda.

“Bila kami undang dalam kegiatan selama ini yang aktif adalah generas orangtua. Mungkin anak muda masih sibuk kegiatan di kampus, sekolah dan seterusnya,” imbuhnya.

Menurut Sri Joko fenomena tersebut terjadi merata di seluruh desa di mana pun. Bukan hanya dalam kegiatan pilkades, tapi juga dalam ajang pemilihan kepala daerah dan pesta demokrasi apa pun. Pendapat senada disampaikan
Camat Jaten, Titi Umarni, saat berbincang dengan Espos di sela pemantauan penyampaian visi dan misi calon Kades Jaten. Dia mengakui tidak adanya ketentuan kuorum 2/3 dari DPT membuat penyelenggaraan pilkades jauh lebih mudah.
Selain itu juga berdampak positif terhadap penghematan waktu dan anggaran lantaran pilkades tidak harus diulang.
Hanya saja aturan tersebut membuat celah bagi calon pemilih untuk bersikap apatis atau tidak menyalurkan hak suara mereka semakin besar.

“Celah untuk ketidakhadiran calon pemilih semakin besar saat ini. Jadi memang idealnya, paling tidak 2/3 warga menggunakan hak suara mereka. Sehingga pemimpin yang dilahirkan adalah benar-benar yang dikehendaki masyarakat,” urainya.

Karanganyar, Jumat  (21/12/2012)

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Karanganyar mengadakan  Musyawarah Kabupaten (Muskab) Tahun 2012 untuk memilih pengurus baru di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (20/12). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta dari Unit SKPD dan juga Sub Unit di 17 Kecamatan.

Dalam Muskab yang berlangsung meriah itu, menghasilkan keputusan terpilihnya Drs. Samsi, MSi sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Karanganyar secara aklamasi, masa bakti 2012-2017, menggantikan Kastono, DS.  Selain itu juga terbentuk pengurus baru secara musyawarah.

Drs. Samsi, MSi yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar mengatakan dirinya siap mengemban amanat yang diberikan oleh para anggota Korpri Kabupaten Karanganyar.

“Saya mengucapkan terima kasih dan siap menjalankan program kerja yang dihasilkan. Selain itu sebagai anggota Korpri mendukung pembangunan di daerah,”ujar dia.

Muskab itu juga mencatat program kerja yang merupakan usulan agar menjadi pedoman bagi pengurus baru untuk kepentingan Korp Abdi Negara itu.  Usulan-usalan itu antara lain mengembangkan kerjasama dengan organisasi sejenis (publik servis) di tingkat regional, mengupayakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Korpri menjadi kartu multiguna (sebagai ATM, polis asuransi) bekerjasama dengan BKN, perusahaan perbankan asuransi. Selain itu juga mengusulkan mengembangkan sistem pemberian penghargaan terhadap personil anggota maupun institusi (Korpri Award).

Wakil Bupati Karanganyar, Paryono, SH, MH yang membuka Muskab yang diadakan pertama kali itu  mengharapkan pengurus yang terpilih benar-benar memiliki kapabilitas, kapasitas, dan akseptabilitas. Yang tak kalah penting pengurus nanti adalah pribadi yang benar-benar punya komitmen untuk memajukan organisasi dan mensejahterakan anggota.

”Berkaitan dengan penentuan program kerja, agar merumuskan program kerja yang inovatif, riil dan senantiasa mengakomodasi kepentingan anggota,” tegas dia.

Dalam acara yang sama, Kepala Bidang Disiplin Jiwa Korp dan Wawasan Kebangsaan Korpri Jawa Tengah, Drs. Rudy Apriantono, MSi membacakan sambutan Ketua Dewan Pimpinan Korpri Provinsi Jawa Tengah mengatakan, Korpri harus senantiasa meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kemudian, menegakkan netralitas PNS dalam menghadapi Pilkada, Pilpres, Pilleg, maupun pemilihan anggota DPD. Selain itu, memantapkan reformasi birokrasi.

”Anggota Korpri, merupakan salah satu pilar penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, senantiasa dituntut memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.

.pd

Karanganyar, Jumat (21/12/2012)

Sebanyak 55 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar, Sabtu (22/12) besok sekitar pukul 08.00-13.00 WIB menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak. Pilkades itu merupakan tahap I dari II tahap yang digelar Pemkab Karanganyar. Sementara itu, Pilkades tahap II direncanakan pada 21 Februari 2013.

Rangkaian Pilkades Tahap I telah melalui berbagai tahapan perencanaan yang dimulai pada awal bulan Oktober 2012 dan berakhir  pada pelantikan Kepala Desa, yakni 22 Januari 2013 mendatang.

Pada pelaksanaan Pilkades Tahap I meliputi 14 Kecamatan dan 55 desa. Yakni Kecamatan Jaten dua desa, Kebakkramat tujuh desa, Mojogedang tiga desa, Gondangrejo delapan desa, Colomadu dua desa, Jatiyoso empat desa, Jatipuro tiga desa, dan Jumapolo lima desa.

Selain itu, di Kecamatan Jumantono yang juga menggelar pemilihan langsung itu tiga desa, Tawangmangu lima desa, Karangpandan enam desa, Ngargoyoso dua desa, serta ditambah Kecamatan Kerjo empat desa, dan Jenawi satu desa.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, mengharapkan agar pelaksanaan Pilkades bisa berjalan lancar, tertib dan tercipta keamanan yang kondusif.

“Calon Kepala Desa dan juga para pendukungnya serta semua elemen masyarakat yang ada di Karanganyar supaya menjaga kondusifitas lingkungan. Kemudian juga memegang teguh kesepakatan bersama yang telah dibuat yakni siap menang siap kalah,” tegas dia ketika dijumpai beberapa hari yang lalu.

.pd

Sebanyak 120 bakal calon (balon) kades dari 55 desa di Kabupaten Karanganyar akan mengikuti penetapan menjadi calon kades Jumat (21/12/2012) jam  09.00 WIB di balaidesa masing-masing.

Penetapan calon kades akan dilakukan serentak di 55 desa. Setelah penetapan calon kades, mereka dibolehkan menyosialisasikan diri mereka atau berkampanye hingga pukul 24.00 WIB.

Namun dalam pelaksanaan kampanye diharapkan semua calon kades menjunjung tinggi nilai nilai kebersamaan. Jangan sampai masa kamoanye yang 15 jam diisi dengan sikap tercela menjelek jelekkan lawan politik.

Camat Gondangrejo, Karanganyar, Suhardi, menyatakan akan memantau langsung kampanye calon kades. “Tidak boleh saling menjatuhkan dan menjelek jelekkan lawan. Kondusivitas harus selalu dijaga,” ajaknya.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, meminta agar para incumbent yang menjadi calon kepala desa (kades) saat penyelenggaraan Pilkades segera melunasi utang atau tunggakan pembayaran. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan Pilkades dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

Tunggakan yang dimaksud adalah uang bantuan atau biaya pelaksanaan program di desa. Apabila para kades masih berutang maka semestinya segera dikembalikan sebelum Pilkades. Sehingga tidak ada kesenjangan antara incumbent dan calon kades lainnya.

“Saya minta para incumbent segera menyelesaikan utang atau tanggungan uang yang belum dibayar. Pilkades harus dilaksanakan secara clean and clear,” kata Rina Iriani seusai pembinaan para calon kades di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, awal pekan kemarin.

Menurutnya, Pilkades Karanganyar merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara demokatis. Warga diminta memilih calon kades yang mempunyai kemampuan dan integritas tinggi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Animo masyarakat melaksanakan Pilkades tak kalah dengan event politik lainnya seperti Pilkada atau Pilgub.

Soal money politic, Rina menjelaskan dia telah mengumpulkan seluruh camat, lurah maupun panitia Pilkades untuk membahas larangan money politic saat penyelenggaraan Pilkades. Dia juga mewanti-wanti para calon kades agar tidak melakukan politik uang atau money politic. “Calon kades yang berani maju harus berani kalah, yang penting fairplay dan tidak ada kericuhan,” katanya.

Pilkades tahap I bakal dilaksanakan di 55 desa secara serentak pada Sabtu (22/12/2012). Pilkades tersebut bakal diikuti 120 calon kades. Sementara jumlah calon kades incumbent sebanyak 35 orang yang tersebar di sejumlah desa.

Kabupaten Karanganyar menyabet penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) sebagai kabupaten/kota sedang/kecil terbaik Sub Bidang Cipta Karya di Bidang Pekerjaan Umum.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto kepada Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, awal pekan kemarin.

Penghargaan tersebut dinilai dari beberapa aspek infrastruktur seperti saluran drainase, sanitasi dan sumber daya air. Salah satu keunggulan Kabupaten Karanganyar dibanding daerah lainnya karena memiliki sekitar 60 buah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang tersebar di seluruh wilayah Karanganyar.

“Jadi masyarakat yang mengelola air minum tersebut secara mandiri,” ujar Rina saat ditemui, Rabu (5/12/2012).

Pihaknya masih mengincar beberapa penghargaan lainnya seperti Indonesia Green Region Award (IGRA) di bidang lingkungan hidup dan Wahana Tata Nugraha (WTN) di bidang lalu lintas. Tentunya, seluruh aspek yang menjadi kriteria penilaian bakal dikelola secara maksimal.