Ketua KPUD Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, menyerahkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jawa Tengah 2013 kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilu, Dwi Joko Mulyono, di Kantor Panwaslu, Sabtu, (16/02).

Karanganyar, Sabtu (16/02/2013).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Karanganyar menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 sebanyak 691.616. Jumlah tersebut terdiri dari 341.576 calon pemilih laki-laki dan 350.040 perempuan.

Data tersebut diolah dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan telah melalui proses pencocokan dan penelitian (Coklit). Ketua KPUD Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho menyampaikan, DPS tersebut berasal dari pendataan di 17 kecamatan di Bumi Intanpari. Pendataan itu dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tersebar di masing kelurahan. “Berdasarkan hasil pendataan dan coklit, maka DPS Pilgub 2013 di Kabupaten Karanganyar mencapai 691.616, yakni 341.576 calon pemilih laki-laki dan 350.040 perempuan,” kata dia, Sabtu (16/2).

Kendati demikian, Handoko menyebutkan, data itu kemungkinan masih bisa berubah. Oleh karena itu, pihaknya berharap calon pemilih bisa aktif melihat dan mengecek apakah namanya sudah masuk dalam DPS. Mereka bisa melihatnya di papan pengumuman kelurahan setempat atau tempat-tempat strategis di lingkungan mereka. Pertimbanganya, per Sabtu (9/2), Pantia Pemungutan Suara (PPS) mulai menempelkan DPS. “Kami harap calon pemilih yang namanya belum masuk ke DPS bisa menghubungi PPS untuk didata. Oleh karena itu, kami meminta peran aktif masyarakat untuk menyukseskan Pilgub Jateng 26 Mei mendatang,” ujar dia.

Terkait perbaikan DPS, dirinya menyebutkan bisa dilakukan hingga Jumat (1/3) mendatang. Sementara itu, disinggung mengenai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), Handoko menyebutkan jika Karanganyar terdapat 1.604 TPS. Angka itu menyesuaikan jumlah calon pemilih di masing-masing daerah, dalam hal ini kelurahan atau kecamatan. Jika calon pemilihnya banyak, lanjut dia, maka jumlah TPS juga banyak. “TPS paling banyak berada di Kecamatan Karanganyar, yakni 136 unit. Ya karena jumlah calon pemilihnya juga paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya, yakni mencapai angka 60.518 orang,” kata dia lagi.

.pd

Wakil Bupati (wabub) Karanganyar, Paryono, berpesan agar rakyat tidak memilih pemimpin karena faktor uang semata. Dikhawatirkan jika pemilihan semacam itu yang dilakukan akan menuai kekecewaan di kemudian hari.

“Kalau memilih pemimpin hanya karena duit Rp5.000, nanti kalau pemimipin itu sesuka hati dalam melayani masyarakat, jangan protes menyalahkan dia. Karena Anda sudah dibeli dengan uang tersebut,” kata dia ketika meresmikan gedung serba guna RW 007, di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Minggu (10/2/2013).

Menurut dia jika pada pemilihan kepala desa (pilkades) dalam waktu dekat melakukan money politics, hendaknya harus diwaspadai. Sebab mereka dinilai hanya akan megelabuhi warga, karena kepala desa (kades) itu nantinya hanya akan memangku jabatan selama kurang lebih enam tahun. Sementara itu dana yang dikeluarkan pada pilkades, sering kali mencapai ratusan juta rupiah.

“Saya sering heran kalau ada kades yang yang memenangkan pemilihan mengeluarkan dana sampai Rp300 juta. Kalau cara dia bekerja lurus-lurus saja, dari mana mereka bisa mengembalikan dana yang digunakan pilkades tersebut?”

Pada bagian lain dia berharap warga memahami esensi pilkades. Karena itu jika di antara warga se-desa beda pilihan hendaknya mereka tetap harus saling menghormati. Dia mengimbau mereka yang berhasil memenangkan pertarungan pada pilkades, tidak jemawa dan tetap menghormati jago yang kalah. Sedangkan, kata dia, mereka yang kalah hendaknya legawa.

Sementara itu Camat Colomadu, Joko Budi Utomo menambahkan pada pilkades tahap II di wilayahnya yang rencananya digelar 21 Februari akan diikuti enam desa. Desa-desa itu adalah Tohudan, Gedongan, Bolon, Baturan, Ngasem dan Paulan.

Bupati Karanganyar dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar menandatangani persetujuan bersama penetapan lima raperda di Gedung Paripurna, Rabu (06/02).

Karanganyar, Kamis (07/02/2013)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna, Rabu (06/02) kemarin. Lima Raperda yang disahkan itu antara lain Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Karanganyar, Retribusi Jasa Konstruksi, Penanaman Modal Daerah, Pelindungan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  dan Sastra Jawa, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raperda tersebut sangat penting dibuat sebagai payung hukum terkait dengan kondisi yang ada. Anggota dewan juga setuju agar segera di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Suparmi, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) mengatakan, pelestarian budaya Jawa saat ini sangat di perlukan agar bisa menanamkan jati diri sebagai orang jawa selain itu juga mendayagunakan bahasa jawa.

“Dalam enam hari kerja, pada hari Rabu diterapkan penggunaan bahasa Jawa seperti pemakaian papan nama yang bertuliskan Jawa di pakaian dinas,” ucap Suparmi.

Penggunaan bahasa Jawa di Kabupaten Karanganyar wajib digunakan oleh instansi Pemerintah telah diterapkan sejak 2005. Selain itu, untuk pelestarian budaya Jawa, juga ada sanggar-sanggar di Kecamatan Matesih.

Sementara itu, pembentukan Lembaga Publik Penyiaran Lokal (LPPL) untuk radio milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yakni Swiba FM perlu segera dibentuk. Media tersebut merupakan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat. “Hal itu merupakan implementasi amanat UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” kata dia.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani merasa senang telah disahkan ke lima raperda tersebut karena melengkapi produk hukum untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta selalu mengutamakan pelayanan masyarakat.

“Kawula tansah mbudidaya ngudi sampurnaning sedaya peraturan daerah jumbuh kaliyan terbit ipun peraturan perundang-undangan saking Pamarentah lan ngupaya kangge sae lan murakabi anggenipun ngadani Pamarentahan tuwin pelayanan dhumateng masyarakat,” ucap Rina Iriani dalam bahasa jawa.

.pd

Karanganyar, Senin (04/02/2013).

Penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh Bakal calon kepala desa di saksikan oleh Bupati Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (04/02)

209 bakal calon kepala desa (Balon Kades) yang akan maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 21 Februari 2013 di 91 desa menandatangani Pakta Integritas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (04/02) pagi.

Balon kades harus bertanggungjawab menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, mengarahkan masa pendukung dan kader untuk tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. ” Penandatanganan ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama mewujudkan kondisi wilayah yang tentram, aman, dan nyaman,” ujar Any Indri Hastuti, Asisten Pemerintahan.

Adapun isi Pakta Integritas ini yaitu bertanggung jawab menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif baik sebelum, pada saat pemilihan maupun sesudah pelaksanaan pilkades. Bersikap tulus dan ikhlas (legowo) untuk menerima hasil pilkades.

Berdasarkan catatan yang dimiliki, balon Kepala Desa terdiri dari incumbent sebanyak 60, balon kades tunggal 27, kemudian untuk laki-laki sebanyak 185. Sedangkan perempuan yakni 24 orang.

Setelah penandatanganan kesepakatan bersama, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengatakan jika menjadi pelayan masyarakat harus bersikap satria, perwira, tidak boleh marah jika kalah dalam pilkades. “Sebenarnya tujuan saudara-saudara sangat mulia, karena ingin melayani masyarakat. Saya juga bangga kepada perempuan yang berani maju mencalonkan pilkades,” ucap Rina Iriani.

.pd

Bupati Karanganyar Rina Iriani melantik 165 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (01/02/2013) sore.

Karanganyar, Sabtu (02/02/2013).

Sebanyak 165 pejabat eselon II, III, IV dan V  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (01/02) sore. Ke 165 pejabat itu terdiri dari Eselon II sebanyak 10 orang, III sejumlah 36 orang, dan 119 eselon IV dan V.

Pelantikan itu juga sekaligus mengisi jabatan Eselon II yang kosong karena pejabat telah pensiun. Tercatat ada empat Kepala SKPD yang telah purna tugas. Yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Adapun 165 orang pejabat yang dilantik antara lain, Larmanto yang sebelumnya menjabat Kepala BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) kini menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Nur Halimah menjadi Kepala BPPT, Didik Joko Bakdono menjadi Kepala DKP, Tarsa menjadi Kepala Bakesbangpol, dan Sundoro menjabat Kepala Disparbud.

Selanjutnya, Nugroho menjabat Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut), Titis Tri Jarwoto menjadi Sekretaris Inspektorat.

Bupati Karanganyar Rina Iriani seusai melantik mengingatkan kepada jajarannya agar selalu profesional, menjaga amanah yang diberikan karena kepercayaan tidak hanya di pertanggungjawabkan kepada Bupati, masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.”Saya mengingatkan agar jadilah pelayan masyarakat yang baik, mempererat persatuan dan kesatuan, selain itu menjaga iklim kondusif di lingkungan sekitar,” ucap Rina Iriani.

Selain itu juga orang nomor satu di Karanganyar mengingatkan Pegawai Negeri Sipil untuk netral terhadap dinamika politik saat ini. Mengingat pada tanggal 21 Februari akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahap (Pilkades) II, kemudian juga akan ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada bulan Mei, selain itu juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada bulan Oktober.

“Pegawai Negeri Sipil harus netral, jangan coba-coba masuk ke ranah politik,” tegas Rina Iriani.

.pd    

Pemkab Karanganyar menggelontorkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp10,5 miliar pada 2013. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan setiap desa se-Karanganyar dengan besaran nilai bervariatif.

Kabag Pemerintahan desa dan Kelurahan Setda Karanganyar, Sunarno, mengatakan tidak ada kenaikan anggaran ADD pada tahun ini. Setiap desa bakal diberi anggaran ADD dengan besaran nilai bervariatif tergantung kriteria bobot desa.

“Tidak ada kenaikan, anggarannya sama dengan tahun lalu,” katanya saat ditemui Jumat (1/2/2013).

Kriteria bobot desa tersebut antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, pendapatan asli desa, pajak bumi dan bangunan (PBB) desa. Dia mencontohkan penerimaan ADD terbesar di Desa Ngringo, Jaten senilai Rp131.363.000 sementara ADD terkecil di Desa Dayu, Karangpandan senilai Rp51.932.000.

Menurutnya, dana ADD yang berasal dari APBD diberikan ke setiap desa untuk mengembangkan potensi desa. Sehingga tingkat perekonomian desa dapat meningkat dari tahun ke tahun.

“Dana ADD digunakan untuk pengembangan potensi setiap desa,” jelasnya.

Selain kucuran ADD, setiap desa juga menerima berbagai bantuan baik dari Pemprov Jateng maupun Pemkab Karanganyar. Bantuan tersebut seperti perbaikan infrastruktur dari Pemprov Jateng senilai Rp1 miliar, TMMD Sengkuyung, rehab balai desa dan penataan lingkungan de

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, melantik 55 Kepala Desa Terpilih hasil Pilkades Tahap I, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (22/01)

Karanganyar, Rabu (23/01/2013)

55 Kepala Desa (Kades) Terpilih hasil Pemilihan Tahap I, Sabtu (22/12/2012) lalu, diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (22/01).

Pelantikan itu merupakan tahap akhir dari beberapa tahapan dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).”Pelantikan ini menjadi titik awal dimulainya pemerintahan desa dan kiprah pertama Kepala Desa ini dalam masa jabatan 2013-2019,” jelas Sunarno, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, kemarin.

Menjadi Kades, imbuhnya, merupakan wujud kepercayaan masyarakat terhadap figur pemimpin yang diinginkan demi memajukan desa. “Kades harus mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan mitranya, yakni BPD, LPMD, perangkat desa, serta seluruh lapisan masyarakat desa,” kata Sunarno.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menghimbau kepada seluruh Kades untuk bersifat netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam tahun ini. “Tentunya ada sanksi tegas bagi oknum Kades yang menjadi tim sukses bagi salah satu calon,”  kata Bupati Rina Iriani.

Menurut Rina,  sanksi yang diberikan terhadap oknum Kades yang melanggar disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Mulai dari pembinaan, administratif, ataupun sanksi yang lebih berat dari itu.

Sekedar mengingatkan, Pilkades Tahap II akan di selenggarakan pada tanggal 21 Februari 2013 yang diikuti oleh 91 Desa di16 Kecamatan.

.pd

Pengelolaan Gedung Olahraga (GOR) Karanganyar akan dipegang oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar. Hal itu mengingat pembangunan GOR yang terletak di Tegalsari, Bejen, Karanganyar Kota (belakang DPRD) tersebut masih akan berlangsung hingga beberapa tahap lagi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Disdikpora Karanganyar, Sri Suranto, Minggu (20/1). Menurutnya, selama pembangunan GOR masih berlangsung maka pengelolaan masih akan di bawah kendali pihaknya. “Ini kan baru selesai tahap pertama pengerjaan GOR. Nanti masih ada lanjutannya. Jadi belum selesai pembangunannya,” kata Suranto.

Proyek pembangunan GOR Karanganyar yang didanai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dikerjakan oleh PT Setya Dharma dari Solo. Saat ini pembangunan GOR baru selesai pembangunan tahap pertama senilai Rp 7,4 miliar. Sedangkan secara keseluruhan pembangunan GOR akan menelan dana sebesar Rp 32 miliar.

Ketua Komite Proyek Pembangunan GOR Karanganyar, Nur Halimah, mengutarakan bahwa meskipun baru selesai tahap pertama, GOR tersebut sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. “Saat ini juga sudah ada yang mulai menggunakan. Siapa saja yang mau mencoba dipersilakan,” terangnya

Karanganyar, Sabtu (19/01/2013).

Bupati Karanganyar, Rina Iriani menegaskan penggunaan pakaian dinas adat Jawa setiap Rabu pada Minggu pertama dan kedua, tetap jalan terus.

Penegasan ini disampaiakn Rina menindaklanjuti kritikan dari DPRD Karanganyar. Di mana, wakil rakyat menilai penggunaan busana daerah bisa menghambat pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPRD meminta Pemkab mengkaji ulang kebijakan pakaian dinas  itu.

Ditemui usai acara Jumatan Keliling (Jumling), Rina mengungkapkan, meski mendapat masukan dari DPRD, kebijakan itu tidak akan diubah. “Penggunaan pakaian jawa itu hanya sebulan dua kali saja. Jadi, menurut kami tidak menjadi masalah. Apalagi, laporan yang masuk ke saya menyebutkan pelayanan juga masih tetap lancar,” kata Rina, Jumat (18/01) siang.

Dia memaparkan, pengeluaran kebijakan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, dengan menggunakan busana tersebut, maka secara langsung ikut melestarikan budaya daerah. “Ini kan bagian dari budaya yang adi luhung. Wajar bila kita melestarikannya. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada semua PNS di wilayah Karanganyar untuk menggunakannya setiap hari Rabu pada Minggu pertama dan kedua di tiap bulannya,” ujarnya.

Terkait dengan kritikan dari kalangan legislatif, orang nomor satu di jajaran Pemkab Karangayar itu mengaku sah-sah saja. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan yang melekat pada 45 wakil rakyat di Bumi Intanpari itu.

.pd

Karanganyar, Selasa(15/01/2013)

Kantor Perpustakaan Daerah (Perpusda) Kabupaten Karanganyar resmi pindah, Selasa (08/01) pekan kemarin dari tempat yang lama depan Alun-alun Karanganyar yang nantinya akan dibuat kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ke tempat yang baru, yakni di bekas bangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) yang bersebelahan dengan Radio SWIBA.

Perpindahan itu membawa dampak menurunnya pengunjung yang sangat drastis ke Perpusda. Pasalnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lokasi yang baru, walaupun ada papan namanya.

“Ketika ditempat yang lama bisa antara 50-100 pengunjung. Namun, saat ini, setiap hari hanya lima hingga 10 pengunjung saja,” kata Pustakawan Perpusda, Parwoto, Senin (14/1).

Dia juga menambahkan bahwa lokasi Perpusda yang baru ini kurang strategis, karena tertutupi oleh dua bangunan kosong yang difungsikan untuk gudang yang berada di depan, sedangkan bangunan utama yakni tempat membaca berada di tengah. Sehingga yang terlihat dari jalan raya hanya dua gudang kosong itu.

“Dengan begitu, pengunjung harus berjalan agak ke dalam untuk mengetahui perpustakaan,” imbuh dia.

Perpindahan Perpusda ini telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 300 juta. Namun, anggaran ini hanya cukup untuk pembenahan dan penataan  gedung utama perpustakaan dan kantor staf.

Parwoto memaparkan, jika ada tambahan anggaran di tahun ini, bisa jadi dapat membenahi sedikit demi sedikit kondisi luar Perpustakaan, dan berencana menyediakan fasilitas Wifi untuk daya tarik pengunjung.

. pd