Bupati Karanganyar Rina Iriani Secara Simbolis Serahkan Kwitansi BLM

Guna mengurangi beban Kecamatan Kalurahan dalam Pembangunan Desa serta membantu swadaya masyarakat. Diserahkan dana bantuan Hibah pemberdayaan Masyarakat untuk pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Desa kalurahan APBD Kabupaten Karanganyar TA 2013 Tahap II yang berlangsung Sabtu (02/10) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

“Untuk tahap I telah disalurkan Dana Hibah sebesar Rp. 10. 365.555.000,- yang diperuntukkan 134 desa se-Kab. Karanganyar, sedang Jumlah keseluruhan Dana Hibah untuk tahap II ini sebesar Rp. 7 milyar 70 juta 500 ribu yang mana siap dikucurkan di 177  Desa se Kab. Karanganyar yang sudah lengkap Administrasinya. Sehingga total dana hibah Tahap I dan II sebesar 18 Milyar, ” hal tersebut dilaporkan oleh Asisten Pembangunan dan Kesra Setda Karanganyar Agus Cipto Waluyo.

Sementara itu Bupati dalam sambutanya menghimbau kepada camat sebagai pengawas untuk pembangunan desanya agar kedepannya tidak menimbulkan masalah berkepanjangan.Tujuannya untuk memperlancarkan akses pembangunan sehingga dapat meningkatkan perekonomian “keuangan uang rakyat itu harus dikelola hati-hari maka prosedur, aturan jangan ditinggalkan,” pesan Bupati dihadapan sejumlah camat, Lurah, Kades serta perangkat desa se Kabupaten Karanganyar. Tak lupa pula di akhir acara, Bupati menyampaikan harapan  bahwa kepemimpinan yang baru nanti akan membawa kab. Karanganyar lebih baik lagi serta tetap tingkatkan kerjasama  seluruh SKPD sampai tingkatan paling bawah (greesroot). ind+ad

Senam Pagi

Ikuti gerak

Karanganyar, Sabtu (02/11/2013)
Bupati Karanganyar Rina Iriani senam pagi dengan Muspida, Sekretaris Daerah dan pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar, di halaman Setda Karanganyar, Jumat (01/11). Kegiatan yang berlangsung selama satu jam itu sangat diapresiasi karena membuat tubuh menjadi sehat.

Kelanjutan proyek pembangunan jembatan layang (fly over) Palur hingga kini belum ada kejelasan. Saat ini baik warga, pemerintah Kecamatan Jaten, maupun Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar masih melakukan pembahasan terkait waktu pengerjaan dan pembebasan lahan milik warga yang terkena pembangunan.

Menurut Camat Jaten, Titik Umarni, proyek pembangunan fly over yang bakal menelan dana Rp 82 miliar ini hingga kini belum jelas kapan akan dilanjutkan kembali. “Untuk pastinya kapan belum final. Kita masih akan merundingkannya dengan warga dan pihak terkait lainnya,” ungkapnya, Jumat (1/11).

 Kendati informasi yang beredar pada Desember proyek fly over ini akan kembali dilanjutkan, Titik menegaskan masih harus menunggu kesepakatan bersama. Pasalnya, pembebasan lahan sendiri hingga kini juga belum selesai. “Yang jelas kita menunggu hasil perundingan dulu. Kalau soal pembebasan lahan Desa Dagen memang warga cenderung sudah menerima, tidak ada masalah,” terangnya.

 Ia menambahkan terkait pembebasan lahan Desa Ngringo sejauh ini belum dibicarakan. Pihaknya berencana melakukan pendataan terlebih dahulu kepada seluruh warga yang rumahnya terkena dampak pembangunan fly over ini. “Minggu depan kita akan adakan pertemuan dengan warga untuk membahas biaya pembebasan lahan. Khususnya untuk Desa Ngringo karena sejauh ini belum dibicarakan lagi setelah proyek ditunda,” tandasnya.

 Sementara, salah seorang warga Palur yang rumahnya terkena proyek fly over mengatakan berdasarkan informasi yang didapatkannya dari DPU Karanganyar pembangunan akan dilanjutkan Desember atau Januari nanti. Namun ia juga masih belum mendapatkan kejelasan kapan tepatnya proyek ini akan kembali berjalan.

 Diyono menuturkan warga sekitar khususnya wilayah Dagen dan Palur tidak mempermasalahkan dengan pembebasan lahan. Karena sebelumnya warga dan pemerintah sudah melakukan pertemuan untuk membahas soal pembebasan lahan dan warga cenderung tidak mempermasalahkan. “Kalau soal pembebasan lahan warga sih tidak terlalu mempermasalahkan. Karena sudah dibicarakan secara baik-baik,” ujar pria yang berprofesi sebagai petugas parkir di sebuah rumah makan di Jalan Raya Palur ini.

 Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi mengatakan setelah proses pembebasan lahan selesai, proyek pembangunan fly over akan segera dimulai kembali. Ia menjelaskan proyek ini bila sesuai jadwal akan selesai pada pertengahan tahun 2015 mendatang.

Berdasarkan informasi, terdapat 81 bidang tanah dengan 61 pemilik di wilayah yang terkena proyek pembangunan fly over. Untuk rinciannya, sebanyak 21 bidang tanah dengan 16 pemilik di jalan Palur-Sragen dan di jalan Palur-Dagen sebanyak 25 bidang tanah dengan 21 pemilik.  Sedangkan 35 bidang tanah dengan 24 pemilik terdapat di jalan Palur-Mojolaban, Sragen.

Sumber : joglosemar.co/2013/11/kelanjutan-fly-tunggu-kesepakatan-bersama.html

Pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Juliyatmono-Rohadi Widodo setelah resmi dilantik akan tetap memakai fasilitas lama. Mereka tak akan mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk membeli berbagai fasilitas baru bagi kepala daerah.

Bupati terpilih, Juliyatmono, mengatakan dirinya tetap akan memakai fasilitas lama kepala daerah seperti rumah dinas maupun mobil dinas. Pihaknya juga tak akan mengalokasikan anggaran untuk membeli perabotan rumah tangga atau keperluan lainnya yang tak berguna. “Fasilitas yang ada kan sudah representatif. Harus diberdahayagunakan sebaik mungkin,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD Karanganyar, Rabu (30/10/2013).

 Menurutnya, pembelian perlengkapan rumah dinas hanya memboroskan anggaran daerah. Anggaran itu bisa dialihakan untuk membiayai program lain yang menyentuh langsung kalangan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

 Setelah resmi dilantik, Juliyatmono bakal memprioritaskan turun lapangan ke setiap pedesaan. Hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi maupun keluhan masyarakat di wilayah pedesaan. Sehingga bisa langsung dicari solusi alternatif untuk merampungkan persoalan tersebut. “75 persen saya akan di lapangan untuk menyerap keluhan masyarakat. Saya pribadi orang lapangan,” jelasnya.

 Soal rencana pembangunan jangka panjang, Yuli menjelaskan percepatan pembangunan akan difoskuskan di wilayah pedesaan terutama infrastruktur. Bila tak ada lagi keluhan warga pedesaan maka pembangunan baru dialihkan ke wilayah perkotaan.

 Selain itu, proyek pembangunan jangka panjang akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya akan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang belum rampung digarap semasa pemerintahan bupati sebelumnya. “Pembangunan itu tak boleh terputus bila belum tuntas maka akan diselesaikan secara bertahap. Misalnya proyek pembangunan jalan tembus Tawangmangu-Magetan akan dirampungkan tahun ini. Sementara pembangunan fly over akan dimulai lagi awal 2014 mendatang,” terang Yuli.

 Hal senada juga diungkapkan wakil bupati terpilih, Rohadi Widodo. Menurutnya, saat ini, fasilitas kepala daerah masih mendukung saat menjalankan tugas menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, tak perlu ada penambahan fasilitas mewah bagi kepala daerah karena tugas utamanya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

sumber : http://www.solopos.com/2013/10/31/bupati-wakil-bupati-karanganyar-terpilih-pakai-fasilitas-lama-461089

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bakal mengucurkan bantuan senilai Rp3 miliar untuk merevitalisasi Gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyatakan pihaknya telah memastikan keseriusan Pemprov Jateng untuk menggelontorkan dana APBD Provinsi. Dia optimistis proses pembangunan Gedung Arpusda dapat dimulai pada 2014 mendatang.

“Kondisi Gedung Arpusda memang kurang memadai. Kami terus berupaya agar gedung itu bisa diperbaiki, Alhamdulilah tahun ini pemprov mau membantu,” kata Rina saat dijumpai seusai acara Pengukuhan dan Rakor Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Karanganyar di Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (29/10/2013).

Ketua Pengurus Daerah IPI Daerah Karanganyar, Parwoto, mengaku senang mendengar kabar kucuran dana perbaikan Gedung Arpusda tersebut. Menurutnya, kondisi gedung itu memang tidak layak sehingga jumlah pengunjung perpustakaan terus merosot. “Ya syukurlah kalau Pemprov mau mengucurkan bantuan Rp3 miliar, saya sangat berharap Gedung Arpusda segera dirombak sehingga lebih layak,” tutur dia.

Sebenarnya, lanjut Parwoto, letak Gedung Arpusda cukup strategis karena berada di tengah Karanganyar Kota dan berdekatan dengan sejumlah sekolah. “Tapi posisi gedung tidak menghadap jalan, bahkan tertutup gedung lain, jadi orang tidak melihat, harusnya memang ditata ulang,” imbuh dia.

Parwoto menuturkan pihaknya baru dapat memaksimalkan pengelolaan perpustakaan setelah Gedung Arpusda usai dibangun. IPI akan merancang sejumlah strategi untuk menghidupkan lagi minat baca masyarakat, khususnya di perpustakaan. Selain menanti perealisasian pembangunan Gedung Arpusda, pihaknya juga telah merancang pembukaan perpustakaan desa di tiap daerah. Hingga saat ini, lebih kurang telah ada 12 perpustakaan desa yang mulai beroperasi di wilayah Karanganyar Kota, Jumapolo, Jumantono, Matesih, dan Jenawi. “Sebelum diberi bantuan buku, pengurus perpustakaan desa juga telah mengikuti diklat di Provinsi. Kami juga menggandeng ibu-ibu PKK untuk mengelola perpustakaan,” ungkap Parwoto.

Sementara itu, Kasi Layanan Arsip dan Dokumentasi Arpusda Karanganyar, Suwardi, mengungkapkan proposal berikut detail engineering design (ded)pembangunan Gedung Arpusda telah diajukan ke DPRD Karanganyar sejak 2011 silam. Namun, usulan itu belum mendapat tanggapan lantaran keterbatasan alokasi dana APBD Karanganyar untuk bidang arsip dan perpustakaan.

Sumber : http://www.solopos.com

Kepala BKD Karanganyar Larmanto saat tukar menukar cinderamata dengan Kepala Bidang Litbang dan Diklat Kabupaten Pasuruan

Rombongan peserta Diklat PIM IV Angkatan Ke-500 Kab. Pasuruan yang berjumlah sekitar 50 orang yang terdiri atas 40 orang peserta, 1 Widyaiswara Prop Jatim dan 9 Pendamping diterima oleh Kepala BKD Kabupaten Karanganyar Drs. Larmanto, M.Si di Ruang Podang I Gedung Setda Karanganyar tadi pagi (29/10/2013). Dipimpin oleh Dr. H. Muhammad Nasir, M.Pd selaku Kepala Badan Litbang dan Diklat Kabupaten Pasuruan bertujuan untuk melakukan observasi secara langsung terhadap pengoptimalan potensi – potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar yang terkenal akan Industri, Pertanian dan Pariwsata ( INTANPARI ) nya. Selain peserta diklat, hadir pula SKPD terkait sebagai nara sumber seperti BPPT, Dinas Kesehatan dan Dinas PU.

Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani SR., M.Hum dalam sambutannya yang dibacakan oleh Larmanto mengatakan rasa terima kasih kepada panitia Diklat PIM atas dipilihnya Kabupaten Karanganyar sebagai destinasi untuk mereka berlatih, belajar sekaligus menggali segala potensi yang ada di Kab. Karanganyar. Dalam paparan singkatnya, Larmanto menyampaikan segala potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar, seperti 7 Program Kerja (Senin Sehat, Selasa Sadar Hukum, Rabu Pendidikan, Kamis Bertani, Jumat Keliling, Sabtu Wisata dan Minggu Bersih), Program-progam unggulan (Paryatti = Pajak Rakyat Terurusi Tenteram Indonesia, Ratna Pandusima = Rakyat Terdaftar Negara Aman Layanan Terpadu Siang dan Malam, Parsih = Pembayaran Air Bersih, Larasita = Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, LPSE = Layanan Pengadaan Secara Elektronik, BPPT = Badan Pelayanan Perizinan Terpadu).

Muhammad Nasir selaku ketua rombongan menambahkan bahwa Kab. Pasuruan yang termasuk kawasan segitiga emas antara Surabaya-Malang-Bali ingin belajar sekaligus menggali informasi sebanyak-banyak dalam bidang perijinan, pengairan dan kesehatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, karena Kabupaten Karanganyar yang mempunyai potensi luar biasa dinilai mampu mengoptimalkannya. (ad)

Pedagang oprokan di depan Pasar Jungke, Karanganyar, segera ditertibkan menyusul rampungnya proyek revitalisasi 66 kios.

Pasalnya, keberadaan pedagang oprokan dinilai membuat kondisi pasar semakin semrawut. Pedagang oprokan biasa membuka lapak mereka di sepanjang emperan kios bagian depan Pasar Jungke. Tak jarang, mereka juga berjualan di sisi kanan dan kiri jalan menuju pasar. Akibatnya, jalan di depan pasar menjadi kian padat dan semrawut.

Salah seorang pedagang di Pasar Jungke, Sunardi, 37, menyatakan keberadaan pedagang oprokan yang kian menjamur cukup meresahkan pemilik kios. “Ya jelas, kondisi depan pasar menjadi semakin semrawut, apalagi kalau pagi-pagi. Selain itu, pedagang di dalam pasar jadi enggak laku,” tutur dia saat dijumpai di kiosnya, Minggu (27/10/2013).

Sunardi berharap keberadaan pedagang oprokan segera ditertibkan setelah proses perbaikan seluruh kios di bagian depan pasar rampung. Kios tempatnya berjualan juga telah selesai dipoles dan dapat digunakan kembali pada awal Oktober lalu.

Bongkar Taman

Terpisah, Kepala Pasar Jungke, Sumardi, membenarkan bahwa keberadaan pedagang oprokan membuat kondisi pasar semakin semrawut. “Mereka tidak terdaftar sebagai pedagang resmi di Pasar Jungke, hanya pedagang musiman dan membuat lapak sendiri-sendiri,” terang dia.

Dia menegaskan pedagang oprokan tidak akan lagi diizinkan berjualan di depan pasar setelah proses revitalisasi rampung. Pihaknya bakal mendata pedagang oprokan dan meminta mereka berjualan di dalam pasar. “Pokoknya bagian depan pasar harus steril dari pedagang oprokan, semua harus masuk ke dalam pasar,” tandas Sumardi.

Guna mencegah pedagang oprokan datang kembali, pihaknya juga akan membongkar taman di depan pasar. Sumardi juga telah meminta pihak kontraktor membongkar taman seusai merampungkan pembangunan kios kendati tidak termasuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Revitalisasi Pasar. Dia berharap jalan di depan pasar menjadi lebih lebar setelah taman tersebut dibongkar.

Sumardi memastikan proses revitalisasi kios di bagian depan Pasar Jungke bakal selesasi pada 25 November mendatang. Hingga saat ini, proses revitalisasi telah 85 persen rampung. Deretan kios di sisi utara pintu utama pasar telah selesai dipoles dan dapat dihuni kembali oleh pedagang. Sementara, pihak kontraktor masih harus merampungkan pembangunan deretan kios di sisi selatan pintu pasar.