Karanganyar

Pameran Publikasi Pendidikan Masyarakat yang akan berlangsung selama dua hari 7 sampai dengan 8 Desember di Palur Plasa.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar menggelar pameran produk pendidikan masyarakat di Palur Plasa, (7 s/d 8/12/2019).

Dalam kegiatan ini 24 stand dari lembaga kursus dan pelatihan dan lembaga pendidikan lainnnya ambil bagian menyemarakkan pameran.

Pameran produk pendidikan masyarakat ini diikuti 24 peserta baik dari lembaga kursus dan pelatihan dan lembaga pendidikan lainnya.
Ketua Panitia Penyelenggara, Sularno dalam laporannya mengatakan kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat akan produk produk pendidikan dari beberapa lembaga pendidikan maupun pusat kegiatan belajar masyarakat. Sehingga nantinya mampu memacu untuk setara dengan pendidikan formal.

“Ini menjadi kesempatan lembaga pendidikan non formal untuk mengenalkan produk keunggulannya,”katanya.

Selain itu, pameran produk pendidikan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik, pendidik dan satuan pendidikan terhadap hasil karyanya.

Sementara itu Wabup Karanganyar Rober Cristanto mengapresiasi kegiatan pameran produk pendidikan ini. Sebab pendidikan memerlukan ruang ekspresi dan bukan hanya membahas konsep-konsep teoritis saja. Menurutnya pendidikan membutuhkan aksi nyata yang berdampak langsung pada peserta didik dan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini diharapkan ada masukan atau evaluasi untuk pendidikan di Karanganyar. Sehingga nantinya mampu menciptakan SDM unggul dan berintegritas,”katanya.
Demikian Diskominfo (tgr/dn/ind)

Simbolis: Bupati serahkan SK IMB kepada perwakilan Takmir Masjid untuk sejumlah 144 Masjid di Kecamatan Gondangrejo, Jum’at 6/12.

Karanganyar

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada 144 Masjid di Kecamatan Gondangrejo, Jumat (6/12) siang. Bupati pun meminta tempat ibadah harus tertib secara hukum sebagai pencegah timbulnya masalah.

Penyerahan SK IMB pada tempat ibadah dilakukan Bupati Karanganyar Juliyatmono, usai mengikuti Jumat Keliling (Jumling) di Masjid Al Mustaqim Dusun Cinet Desa Bulurejo Kecamatan Gondangrejo. Penyerahan SK IMB ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga berpesan agar semua tempat ibadah memiliki badan hukum. Karena dengan memiliki kekuatan hukum atau mengantongi izin pendirian bangunan dapat mencegah terjadinya sengketa lahan.

“Tempat-tempat ibadah harus tertib secara hukum dan memenuhi ketentuan yang ada,”katanya.

Ditambahkannya tempat ibadah khususnya Masjid-Masjid besar harus telah berbadan hukum. Karena Masjid merupakan pusat kegiatan ibadah umat muslim di masing-masing.

“Bangunan atau tempat ibadah harus memiliki legalitas.Kita akan bantu mengurus untuk kepemilikan IMB,”pungkasnya.
Demikian Diskominfo (dn/ind/an)

Peserta sosialisasi terlihat antusias menerima materi…

Karanganyar-“Ada beberapa hal yang harus disikapi oleh kepala desa dalam rangka pembentukan BUMDes, salah satunya penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat usia produktif, untuk itu perlu diberikan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Hal tersebut diungkapkan oleh Utomo Sidi Hidayat, Kepala Dispermades saat memberikan materi pada sosialisasi pembentukan BUMDes yang dilaksanakan pada Kamis (5/12) di Hotel Alana, Colomadu.

Dijelaskan pula terkait pembentukan BUMDes harus melalui musyawarah desa yang dihadiri kepala desa, perangkat desa beserta BPD selaku pengawas. Hal yang perlu dibahas diantaranya kesepakatan pendirian BUMDes, cara mengelola BUMDes serta modal usaha yang dituangkan dalam ADART BUMDes, kemudian baru dibentuk peraturan desa.

Tidak hanya itu pembentukan BUMDes juga harus diikuti dengan penyertaan modal, untuk itu perlu diadakan pelatihan pengurus atau penguatan kelembagaan yang mana biayanya bisa diambilkan dari APBDes.

Pelatihan diperlukan agar mempunyai SDM yang handal dan berkualitas, salah satunya untuk pengerjaan keuangan sehingga tidak terjebak oleh kesalahan yang tidak disengaja oleh ketidaktahuan.

Pertanggungjawaban keuangan BUMDes oleh pelaksana operasional/ketua BUMDes kepada kepala desa selaku penasehat dilakukan setiap enam bulan sekali. Kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes keuangan kepada Bupati setiap tahun dengan mengikutsertakan BPD.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi direktorat jenderal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini diikuti oleh 162 kepala desa se Kabupaten Karanganyar.

Turut hadir Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto dalam sambutan arahannya berharap agar pelaksanaan sosialisasi ini dapat memotivasi tumbuh dan berkembangnya BUMDes di Karanganyar secara maksimal, mengingat jumlah BUMDes yang maju baru ada empat.

“Semakin banyak BUMDes maju yang tercipta di Kabupaten Karanganyar maka akan memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat, dengan didukung lingkungan Karanganyar yang mempunyai sumber daya alam yang luar biasa kaya sehingga memudahkan dalam mencapai keinginan tersebut ” jelasnya.

“Setiap Desa di Karanganyar harus mampu mengembangkan BUMDes, khususnya bagi kepala desa agar menggerakkan BUMDes di wilayah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki” pungkasnya. (An/ina)

Bupati Karanganyar H. Julyatmno saat memberikan pengarahan mengenai SAKIP dalam acara rapat koordinasi SAKIP di Hotel Lor In

KARANGANYAR – 28 November 2019

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengadakan rapat koordinasi peningkatan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. Peningkatan itu bertujuan untuk  Perbaikan sistem manajemen pemerintahan dalam reformasi birokrasi tatanan pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang  berorientasi pada hasil (outcome).

Bertempat di Hotel Lor in Solo, rakor sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah diimplementasikan secara self Asessment oleh masing – masing instansi pemerintah. Hal ini dapat di artikan instansi pemerintah tersebut melakukan tahap -tahap dalam sistem tersebut secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pemantauan dan pengendalian hingga menyampaikan pelaporan akuntabilitas kinerjanya kepada instansi yang lebih tinggi.

Upaya penguatan Akuntabilitas dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah, diarahkan agar setiap instansi pemerintah dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel dan lebih baik, melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil secara sistematis dan sungguh – sungguh.

Selain hal tersebut diatas, yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kawan – kawan Perangda  yaitu Sistem yang telah terintegrasi ke dalam GRMS agar segera dioptimalkan, sehingga bisa diakses oleh publik yang membutuhkan  dan melengkapi Sasaran Kinerja Pegawai dengan ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu yang terukur, mengacu pada perjanjian kinerja atasannya.

Dalam hal SAKIP, Dinas Kesahatan Kabupaten Karanganyar mendapat penghargaan pelaksana laporan SAKIP terbaik se Kabupaten. Pengahargaan langsung diterima oleh Kepala Dina Kesehatan dr. Cucu.(hr/ard)

Bupati Karanganyar memberikan pengarahan bagi peserta pembekalan Petugas Pengumpul Zakat, 18 November 2019 di BLK Karangpandan

Karanganyar, 18 November 2019

Bupati Karanganyar memberikan pengarahan kepada para peserta pembekalan Petugas Pengumpul Zakat pada tanggal 18 November di BLK Karangpandan, Kecamatan Karangpandan.

Menurut Bupati Karanganyar, para Petugas Pengumpul Zakat memiliki kedudukan yang mulia. Karena bertugas dalam mengingatkan dan memungut zakat yang mana zakat adalah kewajiban bagi umat Islam.

Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar menekankan pentingnya sedekah dan zakat. Yang mana, sedekah atau zakat ini nanti akan disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Contohnya adalah warga dalam kategori miskin. Kategori miskin menurut BPS adalah seseorang yang berpenghasilan dibawah 340.00 rupiah dalam sebulan.

Juliyatmono juga menyampaikan bahwa dana Baznas murni disalurkan kepada yang membutuhkan, tidak untuk biaya operasional pemerintahan. Dirinya menjamin bahwa operasional pemkab menggunakan APBD, bukan menggunakan dana Baznas.

Demikian Diskominfo (Ard/tgr)

Penyerahan bibit tanaman secara simbolis oleh Plt Kadin Lingkungan Hidup Bambang Harsono

Karanganyar – Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah X Jateng, Misbakhul Munir menyampaikan, di seluruh wilayah Jateng terdapat sekitar 600 ribu lahan kritis. Untuk di wilayah Karanganyar terdapat sekitar 12 ribu lahan kritis, baik itu milik Perum Perhutani maupun milik masyarakat.

Malalui Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) yang dilaksanakan di Desa Gerdu Kecamatan Karangpandan, Rabu (4/12). Seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk lebih peduli terhadap wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

Misbakhul mengatakan, sejumlah 16.900 bantuan bibit tanaman produktif atau buah-buahan seperti durian, kelengkeng, alpukat dibagikan kepada masyarakat sekitar dan para relawan yang berada di wilayah Karangpandan. Lanjutnya, bibit itu akan ditanam di sejumlah lahan milik masyarkat.

“Untuk pemulihan DAS dari hulu, ada bantuan bibit tanaman produktif sejumlah 16.900. Bantuan tanaman ini ditanam di lahan milik masyarakat. Sekarang yang tidak bisa diatur polanya yaitu penebangan di lahan warga. Perlu dukungan stake holder dan masyarakat untuk mempertahankan vegetasi tanaman. Harapannya ketika sudah ditanam dipelihara. Nanti buahnya bisa dimanfaatkan namun pohonnya tidak boleh ditebang,” katanya.

Kasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Solo, Sarmo menyampaikan, kerusakan DAS bisa dipengaruhi oleh lahan kritis, maka perlu adanya pemulihan DAS. “Kerusakan dilihat dari lahan kritis. Kerusakan lahan dan penebangan pohon besar-besaran seharusnya diimbangi dengan penanaman. Penanaman ini bagian dari pemulihan DAS,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karanganyar, Bambang Harsono mengungkapkan, dengan pemulihan DAS ini untuk menjaga supaya alam tetap lestari. “Pemkab Karanganyar sudah menjalankan program penanaman pohon berkelanjutan. Itu untuk menjaga ketersediaan air serta kelestarian alam,” ujarnya. (in/an)