Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi produk hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2018 dan koordinasi persiapan pilkades serentak gelombang II di Kabupaten Karanganyar tahun 2019 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Karanganyar, Kamis(04/10).

Karanganyar – 04 Oktober 2018

Bupati Karanganyar Juliyatmono didampingi Sekretari Daerah dan Asisten Pemerintahan juga Kabag Pemerintahan Desa hadiri Sosialisasi produk hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun 2018 dan koordinasi persiapan pilkades serentak gelombang II di Kabupaten Karanganyar tahun 2019 yang digelar di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Kamis(04/10).

Sekitar 510 Perangkat desa ikuti pembekalan untuk persiapan digelarnya pilkades serentak gelombang II tahun 2019.

Bupati Karanganyar inginkan sitem pilkades yang jujur dan benar-benar tentram agar siapa saja yang terpilih menjadi Kepala Desa bisa membaur dengan masyarakat karena memang pilihan hatinya masyarakat.

Demikian Diskominfo(Ard/Adt).

Aksi Tanda Tangan Deklarasi Pemilu Damai, Senin (1/10)

Karanganyar, Senin 1 Oktober 2018

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar menggelar Deklarasi Pemilu Damai di Omah Steak, Senin (1/10). Dalam kegiatan ini 16 Patai Politik (Parpol) mendukung terciptanya Pemilu Damai.

Dalam kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Karanganyar, KPU Karanganyar dan 16 Parpol peserta Pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Nuning Ridwanita, dalam sambutannya mengatakan deklarasi damai merupakan upaya untuk menguji Pemilu yang berkualitas. Karena  itu Bawaslu berharap para partai politik turut berpartisipasi dalam menciptakan pemilu damai.

“Mari kita ciptakan pemilu yang nyaman, damai. Hindari ujaran kebencian dan informasi hoax,”ujarnya.

Pihaknya juga menghimbau supaya Partai Politik dan Calon Legislatif bertarung dengan jujur dan tanpa politik uang.

“Pemilu merupakan sarana Pendidikan politik bagi warga. Untuk itu berikan Pendidikan yang tepat salah satunya yakni menggunakan hak pilih dalam Pemilu mendatang,”katanya.

Sementara itu Bupati Karanganyar, Juliyatmono, berharap Bawaslu dapat menjadi wasit dalam penyelenggaraan Pemilu. Pihaknya juga berharap para partai politik dan calon legislatif mentaati aturan yang berlaku.

“Taati aturan kampanye dan jangan jadikan tempat ibadah untuk berkampanye,”pesannya.

Dalam kegiatan tersebut dukungan partai politik untuk menciptakan Pemilu damai dengan aksi tanda tangan dan ikrar politik.

Demikian Diskominfo (ind/ina)

Penyerahan Program Karanganyar Makmur Bantuan Alat-alat Usaha kepada Baznas di Pendopo Rumah Dinas Kabupaten Karanganyar, Jum’at (28/09)

Karanganyar 28 September 2018

Baznas Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan Serasehan Baznas yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar,  Jum’at (28/09).

Acara ini diawali dengan Sambutan oleh Ketua Baznas Karanganyar Sugiyarso. Kemudian dilanjutkan dengan laporan perolehan zakat infaq dan shodaqoh yang disampaikan oleh Wakil ketua baznas Abdul Muid dengan total Zakat Rp. 900.306.675,00 dan Infaq Rp. 45.795.565 jadi jumlah seluruhnya senilai Rp. 946.192.240,00 dibandingkan bulan agustus kemarin mengalami penurun 4%.

Pada kesempatan ini Sekda kabupaten Karanganyar Drs.  Samsi M. Si selaku yang mewakili Bupati memberi pengarahan dan motivasi pada peserta Baznas.

“Upz (Unit Pengumpul Zakat) merupakan tulang punggung kesuksesan dari Baznas karena turut memajukan kiprah program kerja baznas”, tuturnya.

Beliau juga menjelaskan program Baznas dengan Bupati Karanganyar yaitu program sedot lumpur tinja Kabupaten Karanganyar yang saat ini menjadi juara sanitasi BABS.

Program Baru Bupati Karanganyar kepada 2000 penduduk yang tidak mampu dengan memberikan sedot lumpur tinja melalui APBD. Dalam hal ini Baznas turut serta membantu hal tersebut melalui masjid-masjid yang sudah ditargetkan.

Demikian Diskominfo (Ind/Dnk/Lp)

Rapat Penyampaian Tanggapan Bupati Karanganyar Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Mengenai Rancangan di Gedung Paripurna DPRD, Selasa (25/09).

Karanganyar 25 September 2018

Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Selasa (25/9).

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018, Secara garis yaitu

Fraksi Partai Demokrat yaitu terobosan-terobosan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten untuk menggali sumber pendapatan untuk mengatasi Pendapatan Asli Daerah yang berkurang antara lain yaitu, sosialisasi kepada wajib pajak/wajib retribusi, menyiapkan SDM yang menangani E-Billing, Penegakan Peraturan Daerah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yaitu perihal penyerapan belanja bantuan keuangan kepada desa. Pencairan anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa dapat direalisasikan sepanjang kelengkapan administrasi terpenuhi.

Fraksi Gerindra Amanat yaitu, terkait pelayanan Administrasi Kependudukan yang belum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bahwa permintaan masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan sangat tinggi sedangkan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Administrasi Kependudukan tidak mencukupi sampai akhir tahun 2018 dan saat ini mengajukan di perubahan APBD Tahun 2018.

Fraksi Partai Golongan Karya yaitu, terkait penebusan pupuk melalui kartu tani di Karanganyar termasuk lancar urutan ketiga di Jawa Tengah. Namun bila ada kesulitan penebusan pupuk dengan kartu tani bisa menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yaitu,  terkait dengan perhatian terhadap TPQ Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren telah dilakukan melalui bantuan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Kesra Setda yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Karanganyar.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu, terkait pengelolaan sampah khususnya di Colomadu, langkah-langkah yang kami lakukan untuk mengatasi timbunan sampah di lokasi TPS dengan menambah jumlah ritasi pengangkutan dan menyewa alat berat.

Demikian Diskominfo (Ind/An/Lp/Vnd)

Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS secara simbolis oleh Bupati Karanganyar, Selasa (25/9)

Karanganyar 25 September 2018

Pada hari selasa 25 September 2018 Bupati Karanganyar mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat PNS, kegiatan ini dilaksanakan di halaman Gedung BPKSDM Kabupaten Karanganyar. Penyerahan SK KP PNS ini dihadiri oleh Bupati Karanganyar, Sekda, beserta Kepala Perangkat Daerah, dan Badan Kepegawaian.

Penyerahan SK yang dipimpin oleh Bupati yang diberikan secara simbolis kepada PNS. Penyelenggaraan kenaikan pangkat pertama adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negara, yang kedua peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang ketiga PERKABKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS, yang ke empat keputusan Bupati Karanganyar Nomor 823.876/2018 dan keputusan Bupati Karanganyar Nomor 823.3/896/2018 tentang Kenaikan Pangkat bagi PNS ter Oktober per 1 Oktober tahun 2018.

Usulan dari OPD yang terkait dengan kenaikan pangkat 1 Oktober sejumlah 932 orang, 8 orang untuk 4C ke atas kita usulkan ke kantor pusat, yang kedua sejumlah 296 untuk golongan 4A 4B kita usulkan ke BKD Provinsi Jawa Tengah, kemudian untuk 3D kebawah sejumlah 628 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar mengatakan “Dalam dunia kerja khususnya bekerja menjadi PNS itu harus bisa profesionalitas yang mengandung 3 indikator yang pertama mencintai pekerjaannya, kedua kreatifitas jadikan kantor itu sebagai rumah kedua, ketiga tata nilai karena apapun yang kita lakukan semua kembali pada Tuhan Yang Maha Esa.”ujarnya.

Dalam penyampaiannya  Bupati juga mengatakan bahwa “beliau ingin memperlakukan kita dengan baik, kita ingin menghargai juga dan diatur sedemikian rupa supaya nanti mendapatkan perhatian dengan baik.”

Demikian harapan Bupati untuk semua pegawai yaitu cintai pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh karena kenaikan pangkat itu gajinya juga tidak seberapa tambahannya.

Demikian Diskominfo (dnk/an/vnd)

Bupati Karanganyar dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar, Senin (24/9)

Karanganyar 24 September 2018

Nota  Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Sidang I di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (24/9).

APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2018 telah berjalan lebih dari (satu) semester perlu diadakan perubahan, hal ini terkait dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dalam rangka untuk memperlancar jalannya Pemerintah dan Pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta memperhitungkan kemampuan daerah yang nyata dalam tahun anggaran 2018 ini.

Adapun kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan telah dilakukan yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga mendapatkan kenaikan Pendapatan daerah yang bersumber pada lain-lain. Disamping itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 terdapat sisa lebih sejumlah Rp 186.963.056.959,00 (Seratus delapan puluh enam milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta lima puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh Sembilan rupiah).

Sedangkan program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Tahun Anggaran 2018 menurut penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dijabarkan dalam 6 (enam) bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) bidang Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) bidang Urusan Pilihan, dan 7 (tujuh) bidang Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Demikianlah secara ringkas gambaran mengenai Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Anggaran 2018.

Demikian Diskominfo (dnk/vnd)

Penyerahan Piagam Penghargaan oleh Bupati Juliyatmono terhadap Responden dan OPD teladan di Hotel Tamansari, Senin (24/09).

Karanganyar 24 September 2018

Bupati karanganyar Juliyatmono menghimbau untuk mempercayakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam keakuratan data dan kevalidan data sebagai Lembaga terpercaya dan berkompeten. Senin (24/9)

Hal tersebut diungkapkan bupati karanganyar dalam sambutannya. Dalam rangka memperingati Hari Statistik Nasional (HSN), BPS menggelar acara ESPOSE DATA yang mengusung Tema “Dengan Data Tingkatkan Prestasi Bangsa” di Hotel Tamansari, Karanganyar.

“Pemerintah sekarang ini banyak di apresiasi oleh banyak pihak karena penurunan angka kemiskinan secara Nasional sangat signifikan dan jika di kira-kira menurut saya masih tinggi , masih 12% karena harga kebutuhan terus bergerak naik, kalau mau mencolot ya tidak bisa karna harga kebutuhan meninggi. Oleh karena itu, semua pihak untuk mempercayakan Lembaga-lembaga negara untuk akuntabilitasnya seperti BPS ini”, tuturnya.

Kepala BPS Agustinus Hariyanto juga menambahkan alasan mengapa memilih espose data karena ingin memberikan sesuatu yang sudah dihasilkan, sejauh mana data itu berkualitas dan bisa digunakan Pemerintah daerah, karena kualitas itu menentukan factor penting dalam perencanaan pembangunan. Ada tiga data yang di Espose yaitu Espose tentang indeks pembagunan perekonomian, inti perekonomian makro, tingkat kemiskinan.

Angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 12,28 % yang dimana pada tahun 2016 sebanyak 12,49%. Kemudian pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37 %.

Dari kegiatan ini diharapkan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam menghasilkan data berkualitas baik petugas, pengguna dan responden dapat saling bersinergi.

Demikian Diskominfo (An/Ind/Lp)

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat menandatangani surat putusan kesepakatan penetapan perubahan APBD Kabupaten Karanganyar TA.2018

Karanganyar – 21 September 2018

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar masa sidang 1 dengan pembahasan penetapan rancanagan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2018 dan prioritas dana plafon anggaran sementara(PPAS) perubahan APBD Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2018 digelar di gedung aula kantor DPRD Kabupaten Karanganyar.

Dari 45 jumlah anggota dewan yang ada di Kabupaten Karanganyar, ada 36 anggota dewan yang hadir pada acara sidang penetapan APBD kalini, ini disampaikan oleh Sumanto.SH selaku ketua DPRD Karanganyar. Sedangkan dari Pemkab Karanganyar sendiri selain Bupati Karanganyaryang hadir, turut hadir pula Sekda Karanganayar dan jajaran kepala OPD serta Kepala Bagian di lingkungan Setda Karanganyar.

Demikian Diskominfo(Ard/Lp/Vnd)

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi persiapan Pilkades 2019 di ruang anthurium rumah dinas Bupati Karanganyar, Rabu(19/09).

Karanganyar 19 September 2018

Terkait pelaksanaan Pilkades pada 20 Februari tahun 2019 di selenggarakannya Rakor Persiapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2019 yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, M.M. , Drs. Bachtiar syarif selaku Asisten Pemerintahan, Timotius Suryadi, S.Sos, MSi. Selaku Kabag Pemerintah Desa & Kelurahan, Camat Kabupaten Karanganyar di Ruang Anthurium, Rabu (19/09).

Adanya Perubahan Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa tentang kesiapan Pilkades bahwa sesuai dengan regulasi dalam satu periode selama 6 tahun hanya 3 kali.  Gelombang I telah dilaksanakan pada Bulan Nopember Tahun 2016 diikuti 11 Desa di 7 Kecamatan, Gelombang II akan dilaksanakan pada Hari Rabu Legi tanggal 20 Februari 2019 diikuti 144 Desa di 16 Kecamatan, Gelombang III akan dilaksanakan pada Tahun 2020 diikuti 7 Desa di 6 Kecamatan.

Hal-hal yang sebagaimana yang dirubah dalam perubahan Perda antara lain yaitu, Biaya Pilkades dibebankan pada APBD Kab dan APBDes adapun biaya APBD, PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa   wajib mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian, Calon Kepala Desa dapat berada di TPS, dalam hal tidak berada di TPS, Calon Kades wajib berada di kediaman masing – masing tanpa melakukan kegiatan yang    dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkades, Dalam hal terjadi perolehan suara sah yang samalebih dari 1 (satu) Calon Kades, maka Calon Kades Terpilih ditetapkan berdasarkanwilayah perolehan suara sah yang lebih luas, Jumlah Calon Kades minimal 2 maksimal 5, Calon Kades Tidak boleh mengundurkan diri , Pilkades menggunakan sistem TPS Tunggal , Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS dan DPT lebih dari 10.000 dapat membentuk lebih dari 1 KPPS.

Bupati Juliyatmono juga menegaskan Teknis agar mudah dalam pelaksanaan Pilkades, rancangan-rancangan dan antisipasi. Secara umum harus mementingkan kesatuan, kerukunan agar terhindar dari suasana psikologi masyarakat yang menimbulkan sentiment terhadap calon Kades Terpilih.

“Saya berharap suasana adem, tentrem, terkondisi di Kabupaten Karanganyar ini, contohnya dalam Faktor keamanan”. Tuturnya.

Demikian Diskominfo (Ina/adt/lp)

Bupati Karanganyar Juliyatmono beserta Forkopimda foto bersama pasca upacara Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi 2018 di lapangan upacara Polres Karanganyar, Rabu(19/09).

Karanganyar – 19 September 2018

Seluruh satuan pengamanan yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Candi Tahun 2018 yang diselenggarakan jajaran Polres Karanganyar di lapangan upacara Polres Karanganyar, Rabu(19/09).

Dengan mengusung tema “ Kita Tingkatkan Sinergi Polri Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Yanag Kondusif “, Kapolres Karanganyar AKBP Henik Maryanto, S.I.K., M.Si bertindak sebagai Inspektur Upacara secara langsung memimpin jalannya upacara.

Hadir dalam apel gelar pasukan Bupati Karanganyar Juliyatmono beserta Forkopimda Kabupaten Karanganyar.

Kapolres Karanganyar AKBP. Henik Maryanto dalam amanat upacara yang membacakan sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jendral Polisi Tito Karnavian. Kepolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara, terwujud dengan adanya penegakan supremasi hukum, penghormatan pada nilai-nilai hak asasi manusia, dan kualitas pelayanan publik.

Kepolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan agenda Republik Indonesia, seperti demikrasi dan penyampaian pendapat dimuka umum juga pemilihan umum yang ada di Indonesia tahun 2019 mendatang dimana tahapanya sedang berlangsung saat ini.

Untuk itu Polri dibantu unsur TNI dan stekholder pemerintah lainnya akan menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi “ Mantap Brata 2018 “ yang dilaksanakan selama 397 hari terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan jumlah personil 2.702.886 personil Polri.

Polri berkomitmen akan bekerja keras agar pemilu 2019 bisa berjalan secara aman dan damai, keberhasilan Polri, TNI dan semua elemen dalam pimilu serentak merupakan sebuah kebanggan bersama.

 “ Jaga netralitas TNI dan Polri dan gelorakan pemilu damai ”

Demikian Diskominfo(Ina/Ard)