Category: Pemerintahan

DSC_3486

Pentas Drama Tari Sekar Saka Surendra

kominfo

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberikan sambutan dihadapan warga Karanganyar di Anjungan Jateng TMII, Minggu Siang (17/11)

Karanganyar – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menghibur warga Karanganyar yang merantau di Jabodetabek seperti Paguyuban Warga Karanganyar (Pagar Anyar), Cah Karanganyar Rantau (Cakra), Sedulur Bumi Karanganyar (Sebra), Komunitas Pesbuker Karanganyar (KPK), dan Paguyuban Warga Karanganyar Surakarta (PWKS) dengan mempersembahkan drama tari Sekar Saka Surendra di Pendopo Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jaktim, Minggu Pagi (17/12).

Acara tersebut merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Pemprov Jateng dalam rangka misi kesenian untuk masing-masing Kabupaten Kota di wilayah Propinsi Jateng memperkenalkan kesenian daerahnya.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Karanganyar beserta istri dan jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Karanganyar.

Dalam sambutannya, Bupati Karanganyar Juliyatmono meminta masukan kepada tokoh Karanganyar yang ada di Jakarta untuk terus bersama membangun Karanganyar semakin maju dan sejahtera.

“Ibarat pertandingan sepakbola, warga Karanganyar di Jakarta adalah penonton, disitulah justru peran Bapak Ibu sekalian dalam menyaksikan Karanganyar dari jauh lebih detail. Masukan Bapak Ibu kiranya dapat membantu Pemerintah Daerah memajukan Karanganyar”, ujar Juliyatmono

Ditambahkan lebih lanjut, Juliyatmono mengatakan Pemkab Karanganyar siap memfasilitasi warga Karanganyar dalam membentuk sekretariatan bersama pelbagai paguyuban tersebut diatas untuk bersinergi bersama-sama membangun Karanganyar.

Sementara itu hadir 1000 (seribu) warga Karanganyar memadati pendopo Anjungan Jateng dan antusias menyaksikan suguhan yang disajikan oleh Duta Seni Kabupaten Karanganyar. Selain drama tari ditampilkan pula kesenian campur sari Sangga Buana asal Karanganyar.

Sutradara drama tari, Ari Kuntarto mengatakan Sekar Saka Surendra, Gerak kekuatan ilmu sondo dan Koro merupakan cerita simbol kisah dramatik – tragis cikal bakal berdirinya desa tasikmadu yang diadopsi dari cerita Sondokoro yang ada di Karanganyar. Dikisahkan ada seorang Tumenggung kaya raya dan bermartabat bernama Jaya Lelono. Dengan kekuasaanya itu, Tumenggung menginginkan Sri Widowati dan Setyowati, keduanya adalah putri dari Sondo dan Koro.

Dikarenakan Tumenggung Joyo Lelono tidak mengetahui bahwa Sri Widowati dan Setyowati adalah putri dari Sondo dan Koro, maka terjadilah perseteruan diantara mereka sehingga terjadi peperangan yang membuat langit menggelegar dan bergemuruh bagai kilat di awan. Karena Jaya Lelono dan Sondo Koro berasal dari satu perguruan Padepokan Padas Plalar, peperangan berlangsung hingga 40 hari 40 malam yang berakhir sempyuh (hilang) tanpa ada yang menang dan kalah.

“Inti dari cerita tersebut jangan sampai harta benda membutakan kita, tapi dengan harta tersebut menjadikan sesama lebih bahagia dan sejahter”, ujar Ari Kuntarto.

Demikian Diskominfo (ad)

Read More

Raih Beberapa Prestasi, Kabupaten Karanganyar Jadi Percontohan Daerah Lain

Karanganyar, Jum’at 15 Desember 2017

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Karanganyar meraih beberapa penghargaan Nasional menjadi percontohan dari daerah lain untuk melakukan kunjungan kerja. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan kerja dari Bappeda Kabupaten Wonosobo dan DPRD Kota Cirebon.

Kunjungan kerja dari dua daerah tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Karanganyar, Samsi di ruang Podang I Kantor Bupati Karanganyar, Kamis (14/12) kemarin.

Dalam sambutannya, Samsi menyampaikan potensi pendapatan daerah dan pariwisata di Kabupaten Karanganyar.

“Untuk Kabupaten Karanganyar pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 200 miliar rupiah. Sementara untuk potensi wisata meliputi wisata alam, wisata spiritual,”terangnya.

Ditambahkan Samsi, di hari jadi ke-100 tahun Kabupaten Karanganyar berhasil meraih beberapa penghargaan tingkat Nasional diantaranya penghargaan penanganan masalah hukum dan HAM, Penyelenggaraan Pemerintahan peringkat ke dua Nasional, Penghargaan UKM dan Insentif tertinggi senilai 68 miliar rupiah serta keberhasilan program Keluarga Berencana.

Namun demikian masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan Pemkab Karanganyar jelang akhir tahun ini.

“Saat ini kita tengah menyelesaikan Perda untuk RT/RW,”jelasnya.

Sementara itu, Ashari Sekretaris Bappeda Kabupaten Wonosobo menyampaikan kunjungan kerja ke Kabupaten Karanganyar untuk mempelajari tata kelola pemerintahannya. Karena Kabupaten Wonosobo sendiri hanya menduduki peringkat ke 31 untuk laporan pelaksanaan pemerintahan.

“Kedatangan kami ini untuk berguru pada Pemkab Karanganyar dalam pengelolaan pelaksanaan pemerintahan. Apalagi Karanganyar masuk dalam dua terbaik untuk tingkat nasional,”katanya.

Terpisah, Wakil DPRD Kota Cirebon, Lili Eliah menyampaikan kunjungan kerja anggota Legislatif inio untuk saling bertukar informasi  mulai dari organisasi perangkat daerah hingga potensi pariwisata di Karanganyar.

“Kabupaten Karanganyar menjadi  referensi kami karena beberpa penghargaan  yang diraih dan potensi wisata. Kami ingin study banding mengenai penyelenggaraan pemerintahan,”tuturnya.

Lili juga menyampaikan untuk kota Cirebon perlu adanya dari Pemkot Cirebon dalam menata pegawainya. Sehingga diperlukan pembenahan agar kinerja OPD berjalan maksimal.

“Salah satu OPD yang kekurangan SDM adalah di Satpol PP. Tapi sebaliknya untuk personil Damkar malah berlebih,”tutupnya.

Demikian Diskominfo (ft/ind)

Read More
DSC_2611

FOKUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD).

Karanganyar – 13 Desember 2017

Upaya peningkatan kualitas dalam membuat Laporan Keuangan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Rabu Siang (13/12/2017) Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Penandatanganan Pakta Integritas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, bertempat di Alana Hotel, Colomadu.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Karanganyar, Sekretaris Daerah Karanganyar dan Kepala OPD Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan laporan Kepala BKD Kabupaten Karanganyar, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah Menegaskan kembali gambaran penyusunan dan pemerikasaann Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Memberikan kepahaman kepada Kepala Perangkat Daerah mengenani implementasi berbasis Akrual terhadap Laporan Keuangan Dan Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Pemerintah Daerah serta Penandatangannan Implementasi Standart Akuntansi Berbasis Akrual.

Dalam sambutannya, Rohadi menyampaikan bahwa banyak prestasi yang sudah diraih oleh Kabupaten Karanganyar, prestasi tersebut dapat dicapai karena Karanganyar berani untuk bermimpi. Kunci dari prestasi itu adalah bekerja saling kait – mengkait dan bekerja sama untuk mewujudkan mimpi tersebut.

“Dalam mengerjakan sesuatu kita harus fokus, jika kita fokus hasilnya akan menjadi lebih baik,” ucapnya.

Sekretaris Daerah Karanganyar, Samsi saat menandatangani Pakta Integritas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.

 

Rohadi berharap dengan diadakannya kegiatan ini capaian dalam pembuatan Laporan Keuangan akan lebih baik dari tahun – tahun sebelumnya.

Demikian DISKOMINFO (adt/mdz)

 

Read More
DSC_0838

Bimtek Penyusunan LPT Tahun 2017

DISKOMINFO

Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Samsi membuka Bimtek LPT di Podang I Setda Kabupaten Karanganyar, Selasa (12/12).

Karanganyar – Selasa 12 Desember 2017

Pemerintah Kabupaten Karanganyar adakan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) di ruang Podang I Setda Kabupaten Karanganyar, pada selasa (12/12). Kabag Pemerintahan, Ali Ghufron dalam laporannya menjelaskan LPT adalah kewajiban rutin setiap tahun, yaitu bagian dari sumber data dan informasi yang akan digunakan untuk menyusun  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemegang Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PKPPD).

“Bimbingan teknik ini diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan kemapuan dalam menyusun LPT dan kewajiban bagi perangkat daerah untuk menyelesaikan LPT paling lambat tanggal 10 Januari 2017” jelasnya.

Dalam sambutan Bupati Karanganyar yang diwakili oleh Sekda Karanganyar Samsi, memberikan penjelasan bahwa dengan tuntutan kemajuan zaman, maka Pemerintah Kabupatan Karanganyar juga dituntut agar dapat mewujudkan tata pimpinan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan dan perubahan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Disamping itu guna memenuhi amanat aturan Pemerintah No.3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada masyarakat.

“Untuk itu hakikat dari laporan itu adalah progres report atas penyelenggaraan Pemerintah selama satu tahun di tahun 2017 ini” jelas Samsi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.120 tahun 2017 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Perangkat Pemerintah Daerah Secara Nasional, Kabupaten Karanganyar mendapat peringkat ke 2 dengan status sangat tinggi.

Dalam kesempatan ini Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo menyampaikan pesannya melalui Teleconference. Rohadi Widodo mengajak kepada seluruh peserta Bimtek untuk bersama-sama membangun kinerja yang baik di masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rohadi Widodo berharap pada seluruh rekan-rekan yang hadir di Bimtek ini, walaupun saya tidak bersama  dengan anda di satu ruangan, tetapi kita sama dalam satu hati sama dalam satu pikiran dan fokus dalam mengerjakan fungsi kita semuanya. Ketika kita bersama-sama dan kita fokus mengerjakan tugas kita masing-masing Insya Alloh akan bisa kita selesaikan dan yakin Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2017 akan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

 

Demikian Diskominfo (ftr/ppt)

Read More
DSC_2497

Demi suksesnya Pemilu, Panwas Gandeng Media dan Masyarakat.

kominfo

Ketua KPID Jawa Tengah Budi S. Purnomo saat mensosialisakan Peran Media dalam Pemilu yang merupakan bagian dari acara Rakor Pengawasan Partisipatif Pemilu, Senin Siang (11/12).

 

Karanganyar – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar mengadakan Rakor Pengawasan Partisipatif dalam rangka Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019, Senin Siang (11/12) di Jawa Dwipa Resort, Karangpandan, Karanganyar. Rakor dihadiri oleh 70 peserta dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan dan Putra-putri TNI-Polri (FKPPI), Persit Candra Kirana Cabang XLVIII Kodim 0727 Karanganyar, Bhayangkari Polres Karanganyar, Pers di Karanganyar, Humas Polres, Humas Kodim, Diskominfo, Radio H dan Radio LPPL Swiba Karanganyar.

Acara yang dikemas dalam dialog tersebut menghadirkan 3 (tiga) narasumber Budi Setyo Purnomo Ketua KPID Jawa Tengah, Sudarsono Anggota Bawaslu Karanganyar, dan Catur Lukito Ketua FKDM Karanganyar.

Ketua Bawaslu Karanganyar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Nuning R. Prihastuti anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengatakan pemilihan umum agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan asas Pemilu diperlukan suatu pengawalan dalam berjalannya semua tahapan Pemilu. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan sebagai kontrol publik demi menjamin hak pilih dan kedaulatan rakyat.

“Pengawas tidak bisa hanya dilakukan oleh Panwaskab, partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap pelanggaran tentunya akan membantu kerja Panwaskab dan kami siap menindaklanjuti setiap laporan yang ada”, kata Nuning

Sementara itu Budi Setyo Purnomo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah dalam wawancaranya sesaat setelah acara selesai mengatakan media berperan dalam menjaga situasi di lingkungan terhadap pelaksanaan Pemilu di Tahun 2018 maupun 2019 mendatang. Dikatakan lebih lanjut, semua media harus proporsional dan netral dalam memberitakan pasangan yang akan bertarung dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres.

“Sebelumnya KPID Jawa Tengah telah mengundang pemilik media cetak maupun elektronik dan online  sekaligus mensosialisasikan batasan-batasan dalam pemberitaan dan tayangan media terkait pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja terjadi dalam pemberitaan. “ ujar Budi S. Purnomo

Ditambahkan lebih lanjut oleh Budi, jika ditemui kemudian hari ada media yang nekat melakukan pelanggaran tersebut, KPID Jawa Tengah tidak akan sungkan untuk tidak memberikan izin perpanjangan terhadap media tersebut. Demikian Diskominfo (ad/yogi)

Read More
DSC_7051

Karanganyar Kabupaten Peduli HAM

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo,menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Ham oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H.Laoly, Minggu (10/12), di Surakarta,

Karanganyar, Senin (11/12/2017)

Kabupaten Karanganyar menjadi Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HA.02.02 Tahun 2017.

Penetapan Kabupaten Karanganyar sebagai Kabupaten Peduli HAM itu dari hasil penelaahan data oleh tim verifikasi terhadap data capaian implementasi hak asasi manusia di Kabupaten/Kota.

Penerimaan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H.Laoly, Minggu (10/12), di Surakarta, yang diterima langsung Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo.

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, mengatakan penghargaan tahun ini adalah hasil penilaian di tahun 2016.

“Kami mendapat predikat Kabupaten Peduli HAM. Sebelumnya di tahun 2015 juga mendapat, namun untuk penilaian di tahun 2014,” kata Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo.

Untuk verifikasi tahun 2016 terdapat perbedaan metode penilaian. Ada kriteria-kriteria penilaian yang dibagi lagi menjadi ke Sub Kriteria lagi. Adapun parameter penilaian ada kelompok hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dann anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan, hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Komisi Nasional HAM RI, Ahmad Taufan Damanik mengatakan sudah menjadi kewajiban dan penting di Pemerintah Daerah untuk memiliki konsep pembangunan yang berbasis hak asasi manusia dengan prinsip partisipasi pemberdayaan, dan akuntabilitas.

“Pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Setiap muncul konflik dapat segera diselesaikan dan diredam di tingkat lokal maka tidak meluas lagi,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.

Dikatakannya lebih lanjut, dibeberapa Pemerintah Daerah di Indonesia juga sudah mulai menerapkan Human Right Cities, sebagai salah satu unsur pembangunan di daerah sehingga masyarakat menjadi terlindungi dalam pemenuhan hak-hak.

“Penghargaan ini diharapkan mampu menginspirasi Kepala Daerah lain untuk terus mengupayakan perlindungan kemajuan dan pemenuhan HAM di wilayahnya masing-masing,” katanya.(pd)

Read More
DSC_2332

Rohadi : Semua OPD Harus Fokus Bekerja

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo saat menggambarkan kepada OPD untuk selalu fokus dalam bekerja, di Aula BKPSDM.

Karanganyar – 7 Desember 2017

Dalam rangka meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karanganyar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengadakan Pelatihan Materi Pelayanan yang Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja, Kamis (7/12/2017) bertempat di Aula BKPSDM Karanganyar.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Pendidikan Profesi Konselor ini lebih lengkapnya  bertujuan untuk membantu dan mengembagkan potensi dari OPD sekaligus memotivasi supaya disiplin dalam bekerja.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo mengatakan bahwa semua OPD harus mengevaluasi kinerja pegawai pada tahun sebelumnya, supaya kedepannya Kabupaten Karanganyar menjadi lebih baik.

“Dalam membangun sebuah Kabupaten, kalau hanya satu orang tidak akan bisa, semua harus dikerjakan bersama-sama, siapapun kita kalau sendiri akan lemah,” Lengkapnya.

Rohadi menambahkan dalam melaksanakan kegiatan apapun, seorang pegawai harus fokus dalam bekerja, hal ini digambarkannya melalui dua benda yang rapuh dan kuat, benda yang kuat akan dapat dipatahkan oleh benda yang rapuh apabila kita fokus.

Demikian DISKOMINFO (mdz/ppt)

 

 

 

Read More
DSC_0012

SOSIALISASI MANAJEMEN PNS KARANGANYAR

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, memberikan sambutan dalam Sosialisasi Manajemen PNS Karanganyar di Hotel Alana, Blulukan, Colomadu, Karanganyar.

Karanganyar – 06 Desember 2017.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengadakan acara Sosialisasi PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlaksana pada hari Rabu (06/11/17) pagi di Hotel Alana, Blulukan, Colomadu, Karanganyar.

Dalam Sosialisasi tersebut hadir pula Bupati Karanganyar yang diwakili oleh Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, Kepala Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Wiyono, anggota Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), perwakilan kecamatan, dan jajarannya.

Dalam Sosialisasi ini membahas tentang PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Kinerja Pegawai Kabupaten Karanganyar pada tahun 2017.

Wakil Bupati Karanganyar juga menyampaikan bahwa Sosialisasi ini juga bertujuan agar menjaga kekompakan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Dan untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing yang sesuai dengan substansi yang ada.

“Dengan adanya Sosialisasi ini maka kinerja dari para Pegawa Negeri Sipil (PNS) akan lebih fokus dan lebih efektif.”, kata Wakil Bupati.

Demikian Diskominfo (mdz/ygi)

Read More
DISKOMINFO

Bupati Juliyatmono menerima penghargaan Entrepreneur Kategori Pendidikan

DISKOMINFO

Bupati menerima penghargaan Bupati Entrepreneur Tahun 2017

Karanganyar, Kamis (7/12/2017)
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menerima penghargaan sebagai Bupati Entrepreneur Kategori Pendidikan Tahun 2017 dari Philip Kotler Center for ASEAN Marketing dan di berikan oleh Tri Founder of Philip Kotler Center for ASEAN Marketing, Hermawan Kartajaya.

Seusai menerima di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Rabu (06/12) malam. Bupati mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat di sektor pendidikan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan pengembangan mutu guru dengan program guruku idolaku sebagai idola anak didik,” kata Bupati.

Hal itu juga dapat meningkatkan memacu semangat belajar dengan harapan prestasi anak didik meningkat.

Tak hanya itu saja, di Kabupaten Karanganyar juga ada penghargaan kepada lulusan SMA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dengan uang Rp. 2,5 juta setiap lulusan.

Selain itu biaya untuk peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten sekitar Rp. 40 hingga Rp. 50 miliar untuk membebaskan biaya pendidikan anak SD, SMP, SMA/ SMK. (pd)

Read More
DISKOMINFO

Bupati Karanganyar Raih Penghargaan Dana Rakca 2017

DISKOMINFO

Bupati Karanganyar Juliyatmono menerima Anugerah Dana Rakca Tahun 2017 dari Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, (6/12).

Karanganyar, Kamis (07/12/2017)
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, kembali menorehkan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Karanganyar.

Pada Rabu (06/12), Bupati Karanganyar menerima penghargaan Dana Rakca yang diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor.

Anugerah Dana Rakca oleh Presiden diberikan kepada sembilan daerah terbaik penerima Dana Insentif Daerah (DID) dalam APBN tahun 2018.

DID diberikan sebagai penghargaan kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pelayanan pemerintahan umum, serta meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Seusai menerima penghargaan, Bupati Juliyatmono mengucapkan terimakasih kepada Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Pemkab Karanganyar yang telah bekerja keras dan masyarakat.

“Alhamdulillah Anugerah Dana Rakca tahun ini Kabupaten Karanganyar di posisi tiga besar di tingkat Kabupaten di Indonesia, naik peringkat dari nomor 6 di tahun 2016,” kata Bupati.

Bupati juga berkomitmen untuk tetap menjaga kepercayaan publik dan memprioritaskan program yang terkait dengan pencapaian kinerja.

Pemberian DID untuk menstimulasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan pemerintahan umum, dan kesejahteraan masyarakat serta melakukan perbaikan kebijakan distribusi dana desa yang lebih difokuskan kepada upaya pengentasan kemiskinan. (pd)

Read More