Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Daerah Pemilihan (Musrenbangcam) Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Matesih, Mojogedang dan Karanganyar mengusulkan 190 kegiatan.(foto:ard)

Karanganyar, Rabu (07/02/2018)

Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Daerah Pemilihan (Musrenbangcam) Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Matesih, Mojogedang dan Karanganyar mengusulkan 190 kegiatan.

Usulan tersebut berasal dari Kecamatan Matesih sebanyak 54 usulan, Mojogedang 51 usulan, dan Karanganyar 85 usulan. Sedangkan untuk jumlah alokasi dana sebanyak Rp. 107, 6 miliar.

“Hasil itu telah masuk melalui aplikasi e-planning. Untuk hasil usulan di tingkat Musrenbangdes/kel sebanyak 1.565 dari tiga kecamatan tersebut dengan nilai Rp. 218,3 miliar,” kata Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Karanganyar, Muh Indrayanto, Senin (05/02) saat Musrenbangcam Dapil 1, di Balai Desa Matesih.

Lebih lanjut, Kepala Baperlitbang mengatakan, 190 usulan itu terbagi menjadi kegiatan fisik prasarana sebanyak 106 kegiatan dengan dana Rp. 80,2 miliar, bidang ekonomi 51 kegiatan, dana Rp. 23,8 miliar, dan sosial budaya 33 kegiatan, alokasi dana Rp 3,5 miliar

Ditempat yang sama, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, dalam sambutannya menyampaikan sedang menyusun rencana pembangunan dan menata proyek infrastruktur sebaik mungkin di tahun 2018 ini.

“Nanti akan dibangun Gedung Theater, gedung perkantoran juga akan dibangun seperti Dinas Dikpora yang mempunyai aula bisa menampung 3000 orang,” katanya.

Dikatakan olehnya, bulan Maret ini, rencananya akan diresmikan eks pabrik gula Colomadu yang diberi nama De Tjolomadoe dengan konser David Foster, dan mempunyai Convention Hall berkapasitas 3000 orang.(pd /Ard)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat memberikan pengarahan kepada Kades, Bendahara Desa di acara Sosialisasi Pembukaan Rekening Single Account, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.(foto:ard)

Karanganyar, Rabu (07/02/2018)

Pencairan Dana Desa di Kabupaten Karanganyar tahun 2018 sebanyak Rp. 139 miliar disalurkan dalam tiga tahap, Januari, April dan Agustus. Naik Rp. 830 juta dari tahun lalu.

“Bulan Januari dicarikan 20 persen, April 40 persen, Agustus 40 persen, dengan catatan SPJ tahun 2017 sudah selesai, sehingga bulan-bulan ini sudah bisa dicairkan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Karanganyar, Utomo Sidi Hidayat, Selasa (06/02) saat Sosialisasi Pembukaan Rekening Single Account, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Lanjut Utomo Sidi Hidayat, dulunya pencairan dalam dua tahap, namun tahun ini berbeda mekanismenya. Hal itu untuk percepatan pembangunan dan menghindari pinjaman dana oleh desa. Mekanisme tersebut disampaikannya ke kades, sekretaris dan bendahara desa dari 162 desa di Kabupaten Karanganyar.

“Dengan 20 persen yang dicairkan di awal tahun, diharapkan pemerintah desa bisa lebih leluasa memakai uangnya. Tanpa harus berutang,” katanya.

Adapun cara mencairkan Dana Desa tahap II dan III masih sama seperti tahun lalu, yakni melaporkan dulu penggunaan dana dan prestasi kegiatan tahap sebelumnya.

“Dana Desa masuk ke desa melalui single account rekening Bank Jateng atas nama desa. Pada tahun lalu, Dana Desa masih ditransfer ke dua rekening. Yakni dari Bank Jateng dan BKK,” katanya.

Pihaknya mengakui harus bekerja ekstra keras dalam pencairan tiga tahap Dana Desa. Waktu untuk menyiapkan pencairan di tiap tahapnya menjadi tidak banyak.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan potensi daerah potensial dikembangkan melalui Dana Desa. Dalam hal ini, pengelolanya perlu merencana matang.

“Kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) silakan bersinergi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sinergitas yang terbangun mempercepat pembangunan desa,” ujar Juliyatmono.(pd)  

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat memberikan materi dihadapan peserta dialog bersama KPMD di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Sabtu Pagi (3/2)

Karanganyar – Hal tersebut dikatakan Bupati Karanganyar Juliyatmono saat menghadiri dialog bersama ratusan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Sabtu Pagi (3/2). Tampak hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Karanganyar dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dispermadesdukcapil Propinsi Jawa Tengah yang sekaligus Kepala Satker P3MD.

Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya mengatakan dengan bergulirnya dana desa, desa menjadi penting dan strategis untuk diberdayakan, peran fungsi pengawasan dan pendampingan yang selama ini dijalankan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dapat disinergikan dengan KPMD.

“Sinergitas yang terbangun dengan baik antara semua stakeholder maupun antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa akan mempercepat pembangunan desa”, ujar Juliyatmono

Ditambahkan lebih lanjut, Juliyatmono mengajak untuk selalu mengedepankan pikiran yang positif dan melakukan pendekatan secara halus kepada Pemerintah Desa. Orang nomor satu di Karanganyar ini berjanji akan membantu kader dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM sekaligus mensejahterakannya serta memberikan jaminan hukum dengan memberikan Surat Keputusan Bupati agar dalam menjalankan tugas pendampingannya diakui oleh Pemerintah Desa.

Sementara itu Samidi Ketua KPMD Karanganyar melaporkan kegiatan ini diikuti oleh 162 Desa yang ada di Kabupaten Karanganyar dan masing-masing desa diikuti oleh 2 kader dari 5 kader yang berada di masing-masing desa serta tenaga ahli dan pendamping 81 orang. Dialog ini diadakan bertujuan untuk mencari titik temu antara KPMD dengan Pemerintah. Dalam kegiatan ini, panitia mendatangkan tiga narsum yakni Bupati Karanganyar Juliyatmono, Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dan Satker P3MD Prop. Jawa Tengah Nadi Santosa.

Samidi menambahkan tugas KPMD  selama ini yaitu mendampingi desa dalam menggunakan dana desa, operasional yang timbul dalam pendampingan tersebut didanai dari bantuan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah senilai 5 juta pertahun untuk menunjang kegiatan operasional kelima kader PMD yang bertugas di masing-masing desa. Demikian Diskominfo (ad)

Sekda Karanganyar, Samsi menyerahkan bantuan sarana ibadah untuk takmis masjid Darussalam, Desa Ngepring, Kecamatan Jatiyoso.

Karanganyar, Kamis (01/02/2018)

Tertib membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh warga mendorong percepatan pembangunan, sebab pajak yang dibayarkan itu memberi dampak yang baik dari berbagai sektor.

Hal tersebut diikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Samsi, saat memberikan sambutan di acara Ashar Keliling, di Masjid Darussalam, Desa Ngepring, Kecamatan Jatiyoso, Rabu (31/01) sore.

“Monggo bapak-bapak, ibu-ibu kita tertib bayar PBB. Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar berterima kasih untuk warga Jatiyoso karena termasuk lunas awal pembayaran PBB,” kata Samsi.

Samsi juga mencontohkan, hasil dari PBB dapat membangun jalan, jembatan dan insfrastruktur lainnya. Kini jalan utama di Jatipuro-Jatiyoso sudah halus dan lebar.

Ditempat yang sama, Camat Jatiyoso, Budi Santoso mengatakan kesanggupan warga untuk membayar lunas PBB di bulan Februari ini.

“Kami siap untuk melunasinya, dari dusun-dusun dan desa-desa sudah banyak yang lunas,” katanya.(pd)

Polres Karanganyar mengadakan Sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA-KL) Satker Polres Karanganyar tahun anggaran 2018, di ruang PPKO Mapolres Karanganyar.

Karanganyar, Kamis (25/01/2018)

Polres Karanganyar mengadakan Sosialisasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga (RKA-KL) Satker Polres Karanganyar tahun anggaran 2018, di ruang PPKO Mapolres Karanganyar, Kamis (25/01) pagi.

Sosialisasi dibuka oleh Kapolres Karanganyar AKBP Henik Maryanto yang sekaligus menyampaikan sambutan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi ini adalah bentuk transparansi Polres Karanganyar terhadap anggaran yang diterima di tahun 2018.

Tahun Anggaran 2018 ini, Polres Karanganyar jumlah pagu sebesar Rp. 80.975.593.000. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang dianggarkan Rp. 86.919.794.000, atau mengalami penurunan 6,84 persen, yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang.

Kapolres mengatakan ini merupakan tonggak sejarah, sebagai transparansi dari Kepolisian untuk siapapun bisa melihat kondisi keuangan yang di terima Polres Karanganyar.

“Anggaran yang diterima ini untuk mendukung pembinaan dan operasional Polres Karanganyar dalam menjalankan tugas pokoknya. Baik dalam pemelilharaan Kamtibmas, penegakan hukum maupun pengayom dan pelayanan masyarakat,” katanya.

Ditempat yang sama,Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, mengatakan untuk memberi hibah dari Pemkab Karanganyar ke Polres sepanjang diaudit tidak masalah itu tidak apa-apa.

“Kami telah memberikan hibah Rp. 3 miliar dan Rp. 7,2 miliar tahun 2017 untuk pembangunan pengembangan Mapolres Karanganyar,” katanya.(pd/Ard)

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan sambutan dalam acara penandatangan Pakta Integritas dan penyerahan DPA Tahun anggaran 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (23/10).

Karanganyar, Rabu, 24 Januari 2018

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat segera menyelesaikan laporan keuangan dengan baik untuk tetap menjaga dan mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .

Hal tersebut dikatakan Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat menyampaikan sambutannya pada acara Penandatangan Pakta Integritas dan penyerahan DPA Tahun anggaran 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (23/10) kemarin.

Menurutnya, tiap OPD harus mampu menyerap anggarannya masing-masing. Karena penyerapan anggaran berdampak besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

“Maksimalkan penyerapan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Terutama untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Karanganyar agar segera melakukan lelang untuk pembangunan infrastruktur,”pintanya.

Bupati juga berharap tiap OPD dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Hal ini untuk mempertahankan prestasi dimana Pemkab Karanganyarpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara untuk prioritas anggaran lainnya akan diusulkan di APBD Perubahan.

“Saya titip Paka Sekda untuk anggaran yang belum masuk agar segera diusulkan di perubahan,”katanya.

Bupati juga berpesan agar tiap ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia berharap Pilkada tidak berdampak pada kinerja para ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar.

“Ciptakan lingkungan kondusif dan demokrasi damai,”pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno mengatakan DPA Tahun anggran 2018 meliputi DPA OPD  dan DPA PPKD.

Untuk DPA OPD  Pendapatan sejumlah 12 DPA dengan jumlah Rp317,4 miliar, DPA OPD Belanja sejumlah 45 DPA dengan rincian Belanja Tidak Langsung OPD sejumlah Rp1.032,8 triliun.

Sedangkan DPA PPKD meliputi DPA PPKD Pendapatan sejumlah 1 DPA sebesar Rp1,736 triliun dan DPA PPKD Belanja sejumlah 1 DPA senilai Rp400,4 miliar serta DPA PPKD Pembiayaan sejumlah 1 DPA yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp107 miliar, Pengeluaran Daerah sebesar Rp10 miliar.

Demikian Diskominfo (ft/ind)

Abadikan Gambar : Bupati Karanganyar, Juliyatmono didampingi Wakil Bupati Rohadi Widodo saat foto bersama Formaka pada Sarasehan bersama Bupati, Sabtu (20/01) kemarin.

KARANGANYAR – Sabtu, 20 Januari 2018

Forum Mahasiswa Karanganyar (Formaka) menggelar sarasehan bersama bupati pada Sabtu lalu di Rumah Dinas. Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Wakil Bupati, Rohadi Widodo. Dihadapan ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia tersebut, Bupati Karanganyar meminta mahasiswa menjadi pelopor kemajuan Karanganyar.  Mahasiswa Karanganyar dimanapun berada, bisa saling akrab dan mengisi.  Sekaligus diharapkan para mahasiswa tersebut menyampaikan ide-ide untuk kemajuan bumi intanpari.

“Sedekah ilmu itu sama dengan sedekah harta. Jadi mahasiswa saya harapkan menjadi pelopor kemajuan perubahaan Karanganyar,” papar Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat memberikan sambutan di acara sarasehan bersama mahasiswa di Karanganyar.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Karanganyar mengingatkan bahwa tahun 2018 ini sebagai tahun politik. Mahasiswa diharapkan juga berlatih demokrasi dengan perhelatan lima tahun sekali tersebut. Menurutnya perbedaaan pandangan dalam demokrasi adalah sesuatu yang dinamis. Jangan sampai perbedaan justru menyebabkan retaknya hubungan dan memutus silaturahmi.

“Saya sama pak Rohadi nyaman-nyaman saja. Saya berharap di masyarakat  jangan sampai diprovokasi menyebabkan ketidakharmonisan,” tambah Juliyatmono yang disambut tepuk tangan mahasiswa.

Sementara Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo menambahkan saat ini para mahasiswa berada di alam generasi  Informasi Tehnologi (IT). Sebab barang siapa menguasai teknologi maka dia akan memimpin dunia. Namun demikian, saat ini, menurut Rohadi tidak hanya IT saja akan tetapi inovasi. Sebab dengan berinovasi maka dunia akan digenggam. Pendek kata, Barang siapa ingin dunia maka dengan ilmu, barang siapa ingin akhirat juga dengan ilmu. Jika keduanya juga harus memakai ilmu.

“Adik-adik mahasiswa juga harus siap dengan lonjakan-lonjakan dalam hidup ini. Saya berterima kasih kepada bupati karena beliau adalah guru SMA saya,” tambah Rohadi.

Demikian Diskominfo (Hr)

Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan sambutan dalam acara penyampaian SPPT PBB-P2 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (16/01).

Karanganyar, 16 Januari 2018

Kecamatan, Kalurahan dan Desa diminta paling lambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bulan Februari harus sudah selesai. Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada kegiatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (16/01).

Pihaknya mengapresiasi kepada sejumlah perusahaan dan perorangan sebagai wajib pajak yang telah lunas pemabayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Namun demikian masih terdapat beberapa desa yang belum menyetor. Untuk itu Bupati berharap untuk segera menyelesaikan pembayaran PBB.

“Terima kasih bagi warga dan masyarakat akan kesadaran membayar pajak. Untuk desa yang belum menyetorkan semoga bulan Februari dapat segera diselesaikan,”harapnya.

Bupati juga meminta kepada para Kepala Desa dan Lurah ikut aktif menyosialisasikan kepada para perangkat desa untuk turun ke masyarakat. Bagi para wajib pajak untuk terus disemangati. Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan untuk diniati sedekah karena merupakan kewajiban.

“Tertib, taat membayar pajak sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air,”jelasnya.

Ditambahkannya, Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tahun 2018 ini terdapat program pendaftaran tanah sistematis lengkap sejumlah 18040 sertifikat. Untuk itu saya menghimbau kepada masyarakat desa untuk memanfaatkan program tersebut.

Sementara itu, Laporan Kepala Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Sumarno menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 2018 berjumlah 426.765 baku dari PBB di Karanganyar senilai Rp28,4 miliar sedangkan tahun 2017 kemarin SPPT berjumlah 419.751 baku dari PBB senilai Rp28,3 miliar.

Kalau untuk tahun ini memang ada kenaikan senilai Rp100 juta,”terangnya.

Dikatakannya, masih ada kendala beberapa desa belum membayar. Hal ini perlu diketahui karena Pemerintah Kabupaten mempunyai kewajiban ke Pemerintah Desa bahwa pajak dan retribusi sepuluh persennya harus disampaikan ke pemerintah desa.

“Untuk lungguhnya beberapa desa yang belum dibayar untuk segera disetorkan. Mengingat NJOP (Nilai Jual Objek pajak) belum kita naikkan, masih menggunakan NJOP lama tahun 2007,”katanya.

Demikian Diskominfo (ft/ind)

Bantuan Sosial dan Hibah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, unduh disini

Bantuan Sosial dan Hibah Bagian Kesra Setda Karanganyar, unduh disini

Realisasi Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Hibah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017, unduh disini