Petugas Dishubkominfo Karanganyar memasang rambu penunjuk arah (ilustrasi)

Karanganyar. Jumat (19/07/2013)

Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama instansi terkait melakukan persiapan pengamanan arus mudik maupun balik Lebaran tahun 2013. Langkah tersebut dilakukan agar lalu lintas tetap lancar dan aman.

Pemkab berupaya agar tradisi mudk Lebaran bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Saat ini, Pemkab fokus pada pengaturan kelancaran transportasi, baik dari segi penyediaan moda transportasi, armada angkutan, pengamanan arus mudik, Posko angkutan Lebaran, dan lain-lainnya.

Sebagai wujud persiapan tersebut, Pemkab beserta Muspida, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan Muspika menggelar rapat koordinasi di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (18/7) lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta agar infrastruktur jalan bisa dipersiapkan dengan matang. Bahkan, Rina meminta agar semua proyek pemeliharaan maupu pembangunan jalan di Karanganyar bisa dikebut pengerjaannya.

“Infrastruktur jalan dan jembatan harus siap dan dapat digunakan H-7 Idul Fitri. Peningkatan jalan Palur-Sroyo, Kebakramat-Grompol diupayakan selesai dan siap H-7,” ujar Rina Iriani.

Di sisi lain,guna menjaga kestabilan harga agar masyarakat miskin masih memiliki daya beli, pihaknya menggelar operasi pasar. Program itu diharapkan bisa tepat sasaran lantaran dilakukan di sejumlah kecamatan se-Karanganyar.

“Saya juga mengingatkan masalah ketercukupan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang kelancaran perhubungan atau transportasi,” jelas Rina Iriani.

Selain itu, persiapan Prasarana Perlengkapan Keselamatan Jalan, antara lain berupa Pemasangan Rambu lalu lintas  sebanyak 184 buah, pemasangan RPPJ (Rambu  Pendahulu Petunjuk Jurusan) sebanyak 10 buah, pengecatan marka sebanyak 3256 meter persegi, pemasangan guard rail sebanyak 100 meter, pemasangan lampu flashing sebanyak lima unit, dan barier atau barikade road portable sebanyak 15 buah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Karanganyar, Nunung Susanto mengatakan Kantor UPP wilayah Surakarta memberikan bantuan di jalan propinsi berupa pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 59 buah, dua buah pemasangan RPPJ, pengecatan marka sepanjang 3000 meter persegi, dan pemasangan guard rail sebanyak 400 meter.

Dari segi armada bus jenis Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di Kabupaten Karanganyar disediakan sebanyak 125 unit, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 55 tempat duduk sebanyak 125 armada, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 26 tempat duduk sebanyak 51 armada, Angkutan Pedesaan (Angkudes) 16 tempat duduk sebanyak 150 armada, Angkutan Pedesaan (Angkudes) 12 tempat duduk sebanyak 211 armada.

“Namun apabila terjadi lonjakan penumpang angkutan umum yang cukup signifikan, kami menghimbau kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan cadangannya dan menggunakan Izin insidentil jika kendaraan tersebut dioperasikan keluar dari trayek yang sudah ditetapkan,” tambah Nunung Susanto.

Persiapan Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain melakukan kalibrasi alat uji dan akan melaksanakan pengecekan laik jalan (uji petik) armada angkutan di pool pada H-5 dan di terminal pada H+5. Optimalisasi fungsi 12 terminal di Kabupaten Karanganyar. Penataan Parkir di Badan Jalan (0n street) agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemanfaatan Teknologi Informatika antara lain melakukan optimalisasi fungsi kamera CCTV atau TMC (Traffic Monitoring Centre).

Kemudian juga diantisipasi titik-titik kemacetan antara lain di jalan Solo-Purwodadi, Jurug-Sragen, di Jalan Lawu, maupun di Tawangmangu. Posko Keamanan jugan akan didirikan di enam tempat yakni Colomadu, Palur, Sroyo, Bejen, Tawangmangu, dan Cemoro Kandang. pd

Sedikitnya lima titik wilayah di Kabupaten Karanganyar diprediksi rawan terjadi kemacetan selama arus mudik maupun arus balik Lebaran.

Kelima lokasi rawan kemacetan itu antara lain Bundaran Intan Pari, Jalan Raya Palur, Jaten Karanganyar, Simpang empat Kebakkramat, simpang empat Colomadu serta Jalan Karanganyar-Tawangmangu khususnya disekitar obyek wisata Grojogan Sewu. Jalan Raya Solo-Sragen, khususnya di wilayah Jaten hingga Kebakkramat, merupakan titik yang paling rawan macet lantaran proses perbaikan dan pelebaran jalan belum usai.

“Kalau kami tanya pelaksana proyek, katanya pelebaran jalan antara Sroyo hingga Grompol tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Tapi itu katanya mereka, nyatanya setiap pagi kami lihat volume kendaraan di sana masih sangat padat,” ungkap Kabag Ops Polres Karanganyar, Kompol I Komang Budayana dalam Rapat Koordinasi Persiapan Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah di Rumah Dinas Bupati Karanganyar

Komang menjabarkan jalur utama dalam arus mudik di wilayah Bumi Intanpari yang telah dipersiapkan meliputi Jalan Palur-Kebakkramat, jalur Jaten-Tawangmangu-Cemara Kandang serta Colomadu. Selain itu, terdapat sejumlah jalur alternatif yang biasa digunakan para pemudik, yakni jalur Solo-Sragen via Jalan Raya Solo-Purwodadi, jalur Solo-Wonogiri, serta Solo-Madiun melalui Tawangmangu. “Jalur Jaten-Tawangmangu bisa melalui Mojogedang, namun kami mohon Dishubkominfo menambahkan rambu-rambu lalu lintas serta penerangan jalan karena di sana masih sangat kurang sehingga rawan kecelakaan dan kejahatan,” urai dia.

Lebih lanjut, Komang mengatakan terdapat tiga titik yang paling rawan terjadi kecelakaan, yakni Jalan Raya Solo-Sragen, Jl. Lawu (Karanganyar Kota), serta Jl. Solo-Purwodadi. Pasalnya, volume kendaraan yang melintasi ketiga jalur itu biasanya sangat padat pada tujuh hari sebelum Lebaran hingga tujuh hari setelahnya. Selain itu, kondisi jalan Solo-Purwodadi juga mengalami kerusakan cukup parah.

“Jalur Tawangmangu-Cemara Kandang juga termasuk rawan, sebab seringkali ada mobil yang mogok dan menggelondor pada tanjakan Gondosuli Cemara Kadang, itu kan cukup berbahaya. Obyek wisata Grojogan Sewu juga rawan terjadi bencana, khususnya longsor, jadi saya minta semua pihak berkenan berkoordinasi untuk siaga bencana,” terang Komang.

Guna mengantisipasi kerawanan dalam arus mudik dan arus balik, Polres Karanganyar menyiapkan enam buah pos pengamanan (Pospam) yang terletak di Colomadu, Palur, Sroyo, Bejen, Tawangmangu, dan Cemara Kandang. Komang juga meminta kerjasama dari seluruh SKPD terkait di Karanganyar untuk mengawal persiapan Hari Raya Idul Fitri, khusunya yang terkait dengan arus mudik.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi juga mengimbau 20 SPBU di wilayah Karanganyar memastikan stok BBM aman selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Selain itu, dia meminta pihak pelaksana proyek pelebaran Jalan Raya Solo-Sragen menghentikan aktivitas pembangunan pada H-10 Lebaran supaya arus mudik dapat berjalan lancar.

Sementara itu, Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Nunung Susanto, menjamin penerangan dan rambu-rambu di sejumlah jalan yang kerap dilalui para pemudik bakal aman. Dia juga mengaku akan memantau arus mudik di wilayah Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani

Karanganyar. Bupati Karanganyar, Rina Iriani memberikan sambutan saat melaksanakan tarwih keliling (Tarling) di Masjid Al Amin, Genjian, Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (15/07) malam.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani

Karanganyar. Bupati Karanganyar, Rina Iriani meresmikan sumur arteis bantuan Bazis Karanganyar, di Dusun Kricikan, Desa Rejosari, Kecamatan Godangrejo, Senin (15/07) petang.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar diminta tegas melakukan pengawasan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat politik praktis. Apabila terbukti, maka PNS tersebut bisa dikenai sanksi sesuai aturan.

Santer dikabarkan para PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar terlibat langsung dalam politik praktis menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar. Bahkan beberapa pejabat eselon III secara terang-terangan mendukung salah satu pasang calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) pada pesta demokrasi terbesar di Karanganyar.

 Padahal, sebagai pamong masyarakat para PNS wajib menjunjung netralitas pada event politik. Mereka dilarang keras terlibat langsung politik praktis demi keuntungan pribadi. Apabila terbukti, PNS tersebut bakal dikenai sanksi oleh instansi terkait.

 Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sejumlah PNS yang terlibat langsung politik praktis. Mereka dilaporkan lantaran dituding mendukung salah satu cabup-cawabup pada Pilkada Karanganyar.

 “Saya menerima banyak pesan singkat atau SMS yang berisi laporan pejabat eselon III yang tak netral. Itu harus diusut oleh Panwaslu Karanganyar,”.

 Pihaknya meminta agar Panwaslu Karanganyar melakukan pengawasan kepada para PNS secara ketat. Bila terbukti maka pihaknya akan menyerahkan para pejabat yang terlibat langsung politik praktis ke Dewan Jabatan (Wanjab) yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Karanganyar.

 Menurutnya, para pejabat yang terbukti terlibat langsung politik praktis bakal dikenai sanksi terberat. Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari Panwaslu Karanganyar terkait pejabat yang terlibat politik praktis.

 Terpisah, Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, menuturkan para anggota Panwaslu tingkat kecamatan selalu turun lapangan untuk memantau kegiatan para cabup-cawabup. Bila ada perangkat desa maupun pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat langsung politik praktis maka akan ditegur dan dicatat dalam laporan.

Gedung perkantoran di Kabupaten Karanganyar bakal ditata ulang untuk memudahkan akses pelayanan publik. Perombakan tatanan gedung itu rencananya dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, menjelaskan nantinya seluruh kantor pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik akan ditata berjajar di sekitar Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU).  “Nanti kantor pelayanan publik ditata menghadap selatan [Jl. Lawu], seperti kantor DPU, supaya lebih mudah diakses masyarakat ,” terang dia saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin.

 Menurut Samsi, penataan ulang itu penting dilakukan lantaran sebagian gedung perkantoran di Kabupaten Karanganyar belum tersentra dalam satu kawasan. Selain itu, keberadaan gedung perkantoran pun masih terkesan tak tertata dengan baik. Bahkan, terdapat sejumlah instansi memiliki lebih dari satu gedung perkantoran yang terpisah.

 Sedikitnya, terdapat sembilan badan, 12 dinas, tiga kantor pemerintahan, satu gedung sekretaris dewan, satu kantor Satpol PP, satu gedung arsip dan perpustakaan daerah (Arpusda), satu gedung inspektorat, satu gedung pertahanan , 10 bagian kantor Sekda, serta sebuah rumah sakit umum daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Karanganyar.

 “Sekarang letak gedung perkantoran itu masih terpencar-pencar. Misalnya Disperindagkop, gedungnya malah ada tiga, lokasinya juga jauh-jauh. Nantinya seluruh gedung perkantoran akan dijadikan satu induk,” ujarnya.

 Samsi mengatakan proyek penataan ulang gedung-gedung perkantoran bakal dimulai setelah tahap pembuatan site plan usai.  “Site plan targetnya selasai tahun ini. Kalau bisa dalam satu tahun menata dua gedung kemungkinan proyek ini selesai dalam 10 tahun, tapi kalau dalam setahun minimal bisa membangun empat gedung berarti lima tahun selesai.”

 Sementara itu, Kepala DPU Karanganyar, Priharyanto, mengatakan pihaknya tengah menggodok pembuatan site plan penataan gedung perkantoran. Dia tidak dapat memprediksi kapan proyek itu dapat dimulai karena proses pembuatan desain tata kota itu masih memerlukan kajian yang panjang. “Kajiannya masih tahap awal, kami masih membuat model, memetakan kantor mana saja yang mendesak dipindah dan lokasi mana yang cocok,”.

Hingga saat ini, Priharyanto juga belum dapat memastikan besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek itu. Setelah pembuatan model penataan gedung perkantoran rampung, DPU baru dapat membuat estimasi anggaran yang diperlukan. Namun, dia memastikan seluruh biaya yang akan digunakan dalam proyek itu dialokasikan dari APBD Karanganyar secara bertahap.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karanganyar 2014 diprediksi menembus angka Rp1 juta. Hal itu menyusul kenaikan harga BBM yang diikuti melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Berdasarkan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang digelar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar sebelum harga BBM naik, rumusan UMK 2014 sudah mencapai angka Rp1 juta. Dinsosnakertrans dijadwalkan kembali menggelar survei KHL pada September mendatang untuk memutakhirkan pertimbangan kenaikan UMK.

 “Saya yakin UMK 2014 untuk Karanganyar pasti di atas Rp1 juta. Sebelum harga BBM naik, UMK sudah diusulkan di atas Rp1 juta. Lebih-lebih sekarang BBM naik, mestinya angka UMK lebih dari itu,” terang Kabid Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Karanganyar, Sriyadi, di ruang kerjanya, Sabtu (13/7/2013).

 Menurut dia, kenaikan UMK sangat penting diusulkan untuk menunjang kesejahteraan hidup buruh di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok. Bahkan, nilai UMK dipastikan terus meningkat dari tahun ke tahun kendati harga BBM dan kebutuhan pokok stabil.

 Meski demikian, Sriyadi menerangkan nilai UMK di Kabupaten Karanganyar yang hanya Rp896.500 tidak dapat dinaikkan dalam tahun ini. Pasalnya, besaran UMK telah diputuskan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah setiap akhir tahun. Oleh karena itu, pihaknya tidak dapat mendesak pengusaha menaikkan gaji buruh kendati harga kebutuhan pokok telah melonjak. Demikian halnya dengan kebijakan kenaikan tunjangan uang makan dan transpor yang sepenuhnya berada di tangan masing-masing pengusaha.

 “Kami tidak bisa mengatur itu [kenaikan gaji buruh], sebab UMK berlaku selama satu tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Kenaikan UMK baru bisa diusulkan tahun depan,” imbuh dia.

 Sriyadi menuturkan sedikitnya terdapat delapan kali survei KHL yang mesti digelar Dinsosnakertrans dalam satu tahun untuk merumuskan usulan kenaikan UMK. Hingga saat ini, Dinsosnakertrans telah mengadakan tujuh kali survei yang mencakup 60 item kajian.

 “Survei terakhir September, setelah Lebaran. Dalam survei kami juga menggandeng elemen serikat buruh untuk mengetahui tingkat kesejahteraan yang mereka inginkan,” ulas Sriyadi.

 Setelah menggelar delapan kali survei, Dinsosnakertrans berkewajiban menyusun analisis kesejahteraan buruh sebagai bahan usulan kenaikan UMK. Selanjutnya, draf itu akan dikupas dalam pembahasan penentuan UMK tiap daerah di tingkat provinsi setiap akhir tahun.

Proyek revitalisasi Pasar Jungke di Kabupaten Karanganyar ditargetkan mulai terlaksana seusai Lebaran.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Karanganyar, Utomo Sidi, menerangkan sebanyak 66 kios yang berada di depan Pasar Jungke akan disolek dengan pemasangan keramik serta perbaikan atap. Sebelum proyek itu terlaksana, pihaknya akan meminta pedagang pindah ke lokasi lain untuk sementara waktu.

 “Hanya kios di bagian depan pasar yang akan direvitalisasi, kalau yang di dalam belum akan dibangun,” ujar Utomo saat di Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, akhir pekan kemarin.

 Dia menegaskan pasar tradisonal yang berada di sisi utara Terminal Jungke itu tak akan dibangun dua lantai. Disperindagkop hanya berencana memoles kondisi pasar supaya lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli. “Tidak perlu dua lantai, nanti malah kasihan pembeli dan pedagang harus naik turun, bisa-bisa pasar malah tambah sepi, yang sudah-sudah kan juga begitu,” terang dia.

 Hingga saat ini, revitalisasi pasar yang bakal menelan dana APBD hampir Rp 1 miliar itu masih berada dalam proses lelang proyek. Disperidagkop menargetkan lelang proyek dapat selesai dalam pekan ini, sehingga pemenang tender bisa segera menyiapkan material bangunan.

 “Sebenarnya sebelum Lebaran proyek sudah bisa dimulai, tapi kami memilih nanti dulu saja, kan sekarang pasar baru laris-larisnya. Biar selesai Ramadan dulu, kan pedagang juga perlu waktu untuk pindah dan sebagainya,” imbuh Utomo.

Sebanyak 1.615 tempat pemungutan suara (TPS) akan disiapkan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar pada September 2013. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan TPS pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng lalu yang hanya terdiri dari 1.604 lokasi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Sri Handoko, mengatakan penambahan TPS itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi rakyat Bumi Intan Pari kali ini. Menurutnya, sebagian masyarakat enggan ikut menggunakan hak pilih lantaran jarak TPS yang terlalu jauh.

“Dulu kan ada beberapa dusun yang digabung dalam satu TPS, bahkan satu dusun bisa terpisah TPS-nya, kalau mau nyoblos harus lompat sungai, jadi masyarakat mungkin malas pergi ke TPS,”.

Handoko menuturkan seluruh TPS tambahan berada di daerah pedesaan yang memiliki akses jalan yang sulit terjangkau. Menurut dia, jumlah TPS masih bisa terus bertambah sesuai dengan pengajuan permohonan panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing desa. Namun, KPU tetap akan menimbang kelayakan usulan dari PPS sebelum memutuskan menambah TPS baru.

“Saat ini baru ada 11 TPS tambahan, nanti kalau ada desa yang mengajukan lagi mungkin bisa bertambah, tapi kami pertimbangkan memenuhi kriteria atau tidak,” terang dia.

Dalam gelaran Pilkada kali ini, KPU Karanganyar memang mendapat jatah anggaran yang lebih banyak dibandingkan dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng. Oleh sebab itu, KPU dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk penambahan TPS di beberapa desa. “Dulu memang dananya terbatas, sekarang akan kami usahakan ada penambahan TPS selama dananya masih mencukupi,” ucapnya.

Sebanyak 2.292 pelanggar lalu lintas ditilang selama Operasi Patuh Jaya yang digelar serentak pada 4-17 Juli 2013. Operasi Patuh Jaya diprioritaskan melakukan penindakan terhadap pengguna sepeda motor yang melanggar aturan.

Kasatlantas Polres Karanganyar, AKP Suwarsi, mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, mengatakan penindakan dilakukan terhadap pelanggar lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Misalnya, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

“Jadi prioritas utama penindakan pelanggaran lalu lintas terutama yang dapatmengakibatkan kecelakaan lalu lintas,”.

Selain itu, pihaknya juga menyasar kendaraan berat yang melanggar tonase. Truk-truk yang memuat barang melebihi tonase bakal ditilang lantaran dapat membahayakan pengguna kendaraan bermotor lainnya. Pola pelaksanaan Operasi Patuh Jaya dilakukan dengan sistem hunting atau berburu. Artinya, petugas bakal disebar di setiap jalan untuk memantau pengguna kendaraan bermotor yang melanggar aturan. Menurutnya, operasi Patuh Jaya digelar sebagai rangkaian Operasi Ketupat Candi yang dilaksanakan selama perayaan Lebaran.