Bupati Karanganyar, Juliyatmono mendengarkan penjelasan dari Kepala Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah, Ayub Amali di ruang kerja kantor BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, Semarang, Senin (29/04)

KARANGANYAR, 29 April 2019

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Propinsi Jawa Tengah mengapresiasi tinggi, Kabupaten Karanganyar sebagai Kabupaten pertama yang melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ditambah lagi, BPK menilai LKPD Kabupaten Karanganyar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).

“Dari 35 Kabupaten Kota di Propinsi Jawa Tengah ini, Karanganyar yang pertama melaporkan LKPDnya. Kemudian dari temuan dan analisa terhadap laporan tersebut LKPD tahun 2018 WTP,” ungkap Kepala Perwakilan BPK Propinsi Jawa Tengah, Ayub Amali saat menyampaikan sambutannya dihadapan bupati Karanganyar dan jajaran di Kantor BPK Jalan Perintis Kemerdekaan No 175, Semarang, Senin (28/04).

Dia menambahkan ada beberapa catatan untuk Kabupaten Karanganyar. Pertama adalah masalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di Karanganyar masih banyak yang belum teridentifikasi dengan baik. Namun demikian, BPK menyadari bahwa masalah PBB juga menjadi permasalahan di tingkat pusat. “Hanya saja jika dibiarkan maka jumlah piutangnya akan semakin besar dan tentu akan berdampak pada laporan keuangan. Kemudian yang kedua tentang aset tanah dari SMA dan SMK, hendaknya segera dilimpakan pihak yang menangani,” imbuhnya.

Predikat WTP ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun berkat usaha keras dari Pemkab Karanganyar. Kerja keras untuk mempertahankan opini WTP tersebut. Pihaknya meminta hal ini untuk dijaga terus.

Sementara anggota DPRD, Tony Hatmoko mewakili Ketua DPRD Karanganyar mengucapkan selamat kepada Pemkab Karanganyar yang telah bekerja keras. Bukan hanya laporan keuangan saja yang baik, bahkan Pemkab Karanganyar sebagai penyelenggara pemerintah terbaik se Indonesia. “Sebentar lagi Pemkab juga akan menerima anugerah dari Presiden yakni Parasamya Purnakarya Nugraha karena penyelenggara pemerintah terbaik berturut-turut. Ini merupakan kerja keras keseluruhan Pemkab Karanganyar,” ujar Tony Hatmoko.

Mengenai permasalahan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, Menurut Tony PBB memang limpahan dari pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya melihat progres terkait PBB ini semakin baik. Memang ada beberapa kecamatan yang mempunyai daerah-daerah industri besar dan kepemilikan aset masih tanda tanya atau belum jelas. “Dibawah kepemimpinan bapak Juliyatmono saya melihat progresnya semakin baik. Pajak PBB saja hanya Karanganyar yang tidak menaikkan, sedangkan daerah lain berlomba-lomba untuk menaikkan,” tandasnya.

Sementara Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengucapkan syukur dengan bacaan Alhamdulillah. Hal ini, menurutnya patut disyukuri karena capaian yang baik. Temuan-temuan yang menjadi catatan, akan segera dipelajari dan diperbaiki. Mengenai permasalahan utang PBB sudah cukup lama dicari formulasinya. Dahulu dari pemerintah pusat hanya ‘glondongan’ (seketika, red) piutang sedangkan kepemilikan aset tidak jelas. “Namun akan kami tindaklanjuti temuan tersebut. Mudahan-mudahaan di tahun 2019, RPJMD akan dapat dikongkretkan atau terintegrasi dengan baik,” imbuh Juliyatmono.(hr/Adt

Bupati Karanganyar Juliyatmono memberikan sambutan terkait peresmian Jembatan Jokowi

Karanganyar — Jembatan Jokowi yang terletak di Desa Kragan Gondangrejo Karanganyar, diresmikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Selasa (9/4) malam. Dalam peresmiannya, dalang kondang asal Karanganyar, Ki Anom Dwijo Kangko beserta rombongan dan Gareng Tralala menghibur masyarakat Desa Kragan Gondangrejo dan sekitarnya melalui pentas wayang kulit semalam suntuk.

“Semoga dengan adanya Jembatan Jokowi ini membawa kemaslahatan dan kebaikan bagi masyarakat,” kata Juliyatmono.

Dalang kondang itu membawakan Lakon Romo Tambak dalam pagelaran wayang. Bupati-Wakil Bupati Karanganyar, Rober christanto turut menyumbangkan beberapa lagu dalam kesempatan tersebut.

Dengan berdirinya Jembatan Jokowi ini dapat memperlancar akses warga Gondangrejo menuju pusat Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, mengingat masih minimnya lampu penerangan di sepanjang jalan. Juliyatmono mengatakan, sebelum lebaran akan dipasang lampu penerangan umum supaya sepanjang jalan terlihat terang. (hr/adt)

Karanganyar – 26 April 2019

Sesuai aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 71 Tahun 2016, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Tirta Lawu Karanganyar akan menaikan tarif dasar air.

Aturan itu mulai berlaku pada Juni 2019.

Aturan kenaikan tarif dasar air itu diungkapkan Direktur Utama PUDAM Tirta Lawu Karanganyar, Prihanto saat Jumpa Pers bersama wartawan di salah satu rumah makan yang ada di Karanganyar pada Jumat (26/4/2019).

Prihanto mengatakan, mulai Juni 2019, pihaknya akan menaikkan tarif dasar air.

Tarif dasar air rumah tangga satu (R1) yang awalnya sebesar Rp 1.300 per meter kubik, naik sebesar Rp 200 menjadi Rp 1.500 per meter kubik.

“R1 naik Rp 200, R2 naik Rp 300 dan R3 naik Rp 450 per meter kubik,” katanya saat jumpa pers.

Ia menjelaskan, dalam rentan waktu 10 tahun, PUDAM belum menaikkan tarif dasar air terhitung mulai dari 2009 sampai 2019.

“Kalau masih menggunakan tarif lama maka tidak bisa mencukupi, apalagi saat ini PUDAM berencana mengambil sumber mata air di lereng Gunung Lawu.

Harapannya semua sumur yang ada nantinya bisa tergantikan mata air dari Lereng Lawu,” terangnya.

“Kenaikan ini berlaku selama 5 tahun. Nanti akan kami evaluasi “ .

Apakah menaikkan tarif lagi atau tidak, tergantung Kabupaten Karanganyar.

Kenaikan (tarif dasar air) paling rendah se- Jawa Tengah adalah Kabupaten Karanganyar.

Kenaikan paling rendah hanya Rp 200, lainnya bisa naik Rp 1.000 ke atas,” lanjutnya.

Berdasarkan analisis keterjangkauan yang disyaratkan dalam Permendagri No 71 Tahun 2016, pemakaian kebutuhan pokok air minum kepada masyarakat berpehasilan rendah tidak boleh lebih dari empat persen dari UMK.

“Maka dengan UMK Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 sebesar Rp 1,83 juta, maka empat persennya adalah Rp 73.320. Sedangkan dengan penyesuaian tarif pelanggan rumah tanggga satu (R1) dengan pemakaian 10 meter kubik hanya membayar Rp 22,500 atau 1,23 persen, sehingga itu masih sangat terjangkau,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pemasangan, bagi pelanggan baru masih diberlakukan tarif lama (promo) yaitu sebesar Rp 1.050.000, sedangkan yang tidak menggunakan promo sebesar Rp 1.550.000.

Prihanto mengungkapkan, sampai saat ini PUDAM Tirta Lawu Karanganyar memiliki 13 sumber air. “Di Kecamatan Ngargoyoso ada 5, Kecamatan Matesih ada 2, Kecamatan Jenawi ada 2, Kecamatan Jumapolo ada 1, dan Kecamatan Jatipuro dan Jatiyoso ada 3,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, bekerja sama dengan Perhutani, pihaknya berencana akan membuka sumber air baru di daerah Tawangmangu.

“Perjanjian kerja sama dengan Perhutani, ada 8 sumber air di Tawangmangu.

Sampai saat ini belum bisa diambil karena perjanjian kerja sama masih Jumat depan,” ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya penyesuaian tarif ini, PUDAM Tirta LAwu Karanganyar dapat meningkatkan pelayanan dan cakupan pelayanan dengan melaksanakan investasi pengembangan.

“Sehingga pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik khususnya pada kualitas, kuantitas,kontinuitas, dan keterjangkauan,” tandasnya.(Ard/Adt)

Bupati Karanganyar saat memberikan sambutan arahan

KARANGANYAR – Bupati Karanganyar, Juliyatmono menghadiri sarasehan Baznas Karanganyar di Halaman Masjid Agung Karanganyar, Senin (29/4/2019).

Acara tersebut sekaligus launching sekolah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Karanganyar.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Karanganyar, Sugiyarso melaporkan, pada April tahun ini, pengumpulan Baznas baik berupa zakat, infaq dan shodaqoh Baznas Karanganyar sekitar Rp 875 ribu. Turun dari perolehan pada Januari yang memperoleh sekitar Rp 966 ribu. “Itu karena mulai Februari, UPZ SMA/SMK tidak setor ke Baznaz tapi langsung setor ke Baznas Provinsi. Kami mohon arahannya (Bupati Karanganyar) supaya perolehan zakat tahun ini dapat mencapai target sekitar Rp 18 miliar,” katanya.

Ia menyampaikan, hingga Maret tahun ini terkait pendayagunaan, Baznas Karanganyar sudah menyalurkan sejumlah Rp 1,9 miliar. “Sekitar 14 persen dari target tahun ini sekitar Rp 13,4 miliar,” paparnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Karanganyar, Juliyatmono meminta para UPZ untuk menertibkan terkait pengumpulan zakat. “Maka UPZ tulung rodok galak, saya minta Baznas untuk melaporkan (pengumpulan zakat). Kita pantau di titik-titik mana yang kurang optimal,” katanya.

“Orang islam itu sudah banyak yang menjadi mubaligh, akan tetapi lemahnya dispirit untuk berkorban. Maka harus didukung mempraktekan dalil itu sebaik mungkin kepada masyarakat,” lanjutnya.

Memasuki bulan ramadhan, ia mengingatkan kembali mengakrabi Al-Quran. “Minimal 1 juz (membaca Al-Quran) setiap hari, sehingga satu bulan bisa khatam. Itu akan kita samapaikan baik tingkat pemerintah, OPD hingga tingkat desa,” terangnya.

Selain itu, ia juga menggagas untuk mengadakan pengajian di tingkat dusun. “Paling tidak satu tahun minimal 2 kali mengadakan pengajian rutin di dusun. Mudah-mudahan bisa diterapkan mulai bulan ramadhan tahun ini,” paparnya.

Selanjutnya, Juliyatmono juga berencana membuat program one village one hafidz (satu desa satu hafidz), bagi laki-laki lulusan SMP. Targetnya 3,5 tahun, mereka sudah selesai pendidikan hafidz.
“Kita siapkan mereka di desa-desa, selain menjaga Al-Quran, setelah mendapat pendidikan mereka bisa mendidik generasi di lingkungan masing-masing.
Kita beri surat edaran sampai di desa, siapa yang tertarik, direkrut dan akan diseleksi. Bulan puasa kita launcing. Terkait pendidikannya akan bekerjasama dengan Ponpes Isy Karima. Pembiayaan ditangung pemerintah. Mereka tidak boleh berasal dari desa lain, harus dari desanya masing-masing,” tandasnya. (ina/ana)

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan selamat kepada bupati Karanganyar karena telah menerima penghargaan pemerintah berkinerja terbaik

Karanganyar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mendapatkan penghargaan kinerja penyelenggara pemerintahaan terbaik dari Mendagri. Penghargaan itu diberikan Mendagri Tjahjo Kumolo di Banyuwangi 26 April 2019 lalu pada saat memperingati hari otonomi daerah.
“Kami diperingat ketiga secara nasional penghargaan kinerja pemerintahaan terbaik. Setelah Sidoharjo dan Pasuruan,” papar Bupati Karanganyar, Juliyatmono ditemui di rumah dinas, Sabtu (27/04).
Dia menambahkan indikator penilaian itu ada banyak item. Namun yang jelas indikator penghargaan itu diantaranya ketepatan waktu dalam menyusun APBD untuk program mensejahterakan rakyat. Indikator yang lain adalah masing-masing urusan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkoordinsi dengan OPD yang lain. “Juga tidak ketinggalan penilaian itu ialah Pengelolaan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) atas audit BPK. Laporan keuangan tahun ini kita di Jawa Tengah yang pertama,” ungkap Juliyatmono.
Lebih jauh lagi, Juliyatmono mengatakan
penghargaan tersebut membuat Pemkab terus mengevaluasi diri supaya lebih baik lagi. Pelayanan kepada masyarakat betul betul optimal dan punya dampak yang dirasakan sekahtera. Pihaknya juga terus berupaya menurunkan angka kemiskinan. “Ini justru tantangan ke depan yang harus terus diupayakan menurunkan angka kemiskinan. Penghargaan sejati adalah kepuasan masyarakat, yakni seberapa senang dan puas mereka mendapatkan pelayanan dari masyarakat,” imbuhnya.(hr)

Pertolongan Untuk Korban Bencana Gempa Bumi Dan Kebakaran

KARANGANYAR – Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar, Bambang Djatmiko mengemukakan diperlukan perbaikan aspek keamanan gedung setda Kabupaten Karanganyar untuk mengantisipasi jatuh korban jiwa dan kerugian materi seusai simulasi gempa dan kebakaran di lingkungan kerja ASN tersebut, Jumat (26/4).

“Bagi rekan ASN, penting bagi mereka untuk mengenali bencana. Mereka dilibatkan sebagai obyek penanganan bencana gempa dan kebakaran dalam simulasi kali ini. Juga, diperlukan perbaikan serta penambahan alat penanggulangan bencana. Termasuk APAR dan hidrant di kantor Setda,” katanya.

Dalam simulasi tersebut diceritakan gempa bumi 7 skala richter mengguncang wilayah Karanganyar pada Jumat pagi. Saat itu, para pegawai yang panik berusaha menyelamatkan diri dengan berebut keluar ruang. Sebagian besar terluka karena berdesak-desakan, sedangkan lainnya tertimpa atap bangunan. Konsleting listrik yang memicu kebakaran di lantai II,memperparah kondisi tersebut. Tercatat empat orang meninggal dunia, enam luka berat, 10 luka sedang, empat luka ringan dan dua dua luka bakar 80 persen. Mereka dievakuasi oleh tim gabungan dari BPBD, damkar, SAR, PMI yang dibantu TNI, polisi dan Satpol PP. Sekitar 250 sukarelawan dilibatkan mengevakuasi korban dalam kegiatan menyambut Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) tersebut. Simulasi itu memeragakan pula evakuasi vertikal tiga korban luka dari jembatan penghubung antargedung ke bawah dengan cara rappeling. Seluruh korban ditangani di tenda darurat halaman kantor.

“Setelah simulasi, diharapkan ada peningkatan pengetahuan bagi semua peserta. Baik itu masyarakat maupun petugas. Prioritas adalah meminimalisasi jatuh korban. Entah itu penjabat maupun warga sipil,” katanya.

Pj Sekda Kab. Karanganyar, Sutarno menerima rekomendasi BPBD terkait penyempurnaan gedung. Ia menyadari sejumlah peralatan pemadam kebakaran instan dan sumber air damkar, kurang terawat.
“Catatan BPBD akan ditindaklanjuti. Kegiatan ini momentum evaluasi,” katanya.

Sementara wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto mengatakan bahwa simulasi ini sudah cukup luar biasa kesiapannya dan dari semua instansi yang terkait sudah bergerak tanpa dikomando sesuai dengan tugas masing-masing dan beliau menghimbau bahwa mereka mampu menanggulangi bencana-bencana di musim pancaroba ini.

Koordinator Basarnas Surakarta Arief Sugiyarto mengkritisi penerapan sistem evakuasi vertikal. Menurutnya, persiapan menurunkan korban terlalu lama. Selain itu, tidak seharusnya korban ditangani secara terpencar.

“Secara SDM bagus. Hanya saja butuh koordinasi lebih baik dan sinkronisasi,” katanya. (ana/ina)

Wabup yang Didampingi oleh Ketua TP PKK Kab. Karanganyar Melakukan Peninjauan Ke Meja Peserta Lomba

KARANGANYAR – Sebanyak 17 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ada di Kabupaten Karanganyar mengikuti lomba cipta menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Rabu (24/4/2019).

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Karanganyar, Siti Chomsiyah menjelaskan, menu B2SA ini sangat penting bagi ibu-ibu.”Kita ketahui bersama tingkat stunting anak-anak tinggi, dengan lomba ini diharapkan bisa mengatasi stunting di Kabupaten Karanganyar. Mengingat stunting dikarenakan ketidakseimbangan gizi yang masuk ke dalam tubuh,” katanya.

Siti berharap, seusai lomba ini, peserta (ibu-ibu PKK) bisa menerapkan di keluarga masing-masing dan lingkungan sekitar. “Panjenengan semuanya kader penggerak PKK, itu tugas panjenengan semua untuk mengurangi stunting yang ada di Karanganyar,” tuturnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Karanganyar, Supramnaryo mengatakan, lomba cipta menu ini diikuti 17 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari seluruh kecamatan yang ada di Karanganyar.

Dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat membiasakan keluarganya untuk mengkonsumsi aneka menu makanan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Tentu dengan memanfaatkan sumber daya lokal di lingkungan setempat. “Kalau bisa kedepannya menu B2SA tersebut menjadi ciri khas (unggulan) di wilayah masing-masing,” katanya.

Selain itu, PKK di tiap kecamatan diharapkan dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat terkait menu sajian B2SA. “Bukan hanya sekedar tampilan atau sajiannya, akan tetapi juga kadungan gizi yang terdapat di dalam bahan makanan,’ tuturnya.

Wakil Bupati Karanganyar, Rober Christanto menambahkan, terkait sumber daya pangan perlu adanya pengembangan keanekaragaman sumber pangan. “Saat ini sumber pangan pokok masih bergantung pada beras dan terigu, sehingga diperlukan pengembangan sumber daya lokal seperti, umbi, jagung, pisang atau bahan lokal di sekitar lingkungan,” katanya.

Adapun dalam lomba cipta menu B2SA itu diambil 3 juara, selanjutnya juara satu akan mengikuti perlombaan di tingkat provinsi. Juara dalam lomba tersebut yakni, juara satu diraih PKK Kecamatan Gondangrejo, juara dua PKK Kecamatan Tawangmanggu, Juara tiga PKK Kecamatan Jaten.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kecamatan Gondangrejo, Ratih Junaidi menyampaikan, seusai lomba ini akan dilakukan sosialisasi mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa.

“Dalam lomba ini pointnya penggunaan bahan lokal, mengingat sumber pangan lokal banyak yang belum maksimal dimanfaatkan. Sehingga bahan tersebut bisa dibuat menu masakan lain, penyajian dibuat semenarik mungkin. Supaya dapat menarik nafsu makan anak,” imbuh Ketua Pokja III Kecamatan Gondangrejo, Hidayah Nur Handayaningsih. (ina/ana)

Pj Sekda Mewakili Bupati Karanganyar Memberikan Sambutan Dalam Acara Sosialisasi Pengguna Cukai Rokok Tahun 2019

KARANGANYAR – Penurunan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Karanganyar diklaim dampak baik kesadaran masyarakat tentang bahaya mengonsumsi rokok.

“Pada 2018 lalu, Pemkab menerima pendapatan dari DBHCHT Rp 14 miliar. Sedangkan tahun ini turun menjadi Rp 12 miliar,” kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Pemkab Karanganyar, Nur Rochmah Triastuti kepada peserta sosialisasi cukai di Gedung Guru SD, Cangakan, Karanganyar Kota, Rabu (24/4).

Meski menurun, besarannya tertinggi di wilayah eks Karisidenan Surakarta. Alasannya, Karanganyar memiliki petani tembakau dan pabrik rokok lumayan besar. Penyaluran DBHCHT difokuskan ke petani dan masyarakat di bidang infrastruktur publik. Termasuk membiayai pasien yang menderita akibat terpapar asap rokok. Selain itu, pembinaan lingkungan dan sosial.

Subseksi Intelijen Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Surakarta, Daniel Sukasih menjelaskan ciri-ciri rokok ilegal bagi peserta sosialisasi yang mayoritas pedagang dan koordinator di pasar tradisional di Karanganyar. Penjelasannya dilandasi UU No 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 1995 tentang cukai. “Ciri-ciri rokok ilegal seperti tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai rusak, pita cukai palsu, dan yang paling mudah dikenali harga jualnya jauh dibawah harga rokok pasaran. Kami berharap masyarakat dapat berperan aktif membantu mencegah peredaran rokok ilegal, dan jika ada yang menawarkan, segera dilaporkan ke hotline Bea Cukai Surakarta,” ucapnya.Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, ancaman hukuman penjara bagi produsen rokok illegal minimal satu tahun dan maksimal lima tahun, serta sanksi denda paling sedikit Rp 20 juta. Dalam razia beberapa waktu lalu, pihaknya menyita enam juta batang rokok ilegal di wilayah Makam Haji, Sukoharjo. Kantornya menetapkan lima tersangka, termasuk produsen dan tengkulak yang berniat mengirim rokok ilegal berbagai merek itu ke Sumatera.

“Pemerintah memberlakukan cukai cukup tinggi. Misalnya perbatang Rp 1.000, cukainya Rp 560. Lebih dari 50 persen,” katanya.

Kasi Trantib Satpol PP Karanganyar, Joko Purwanto mengatakan penurunan DBHCHT tahun 2019 diartikan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan. Terutama mengurangi konsumsi rokok.

“Masyarakat semakin sadar bahaya merokok. Itu sebabnya DBHCHT menurun. Jangan diartikan pendapatan merosot, tapi harapan hidup semakin besar,” katanya. (ina/ana)

Wabup Karanganyar saat meninjau bazar/stan pada acara seminar UMKM bersama ICSB di Halaman Gedung Wanita Karanganyar

Karanganyar – Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Chairman International Council Of Small Business (ICSB), Hermawan Kartajaya berharap pegiat UMKM di Kabupaten Karanganyar tidak sekadar produktif tapi kreatif.

Itu diungkapkannya saat menjadi pemateri pada acara seminar nasional dengan tema UMKM dalam menghadapi industri 4.0 di Gedung Wanita Karanganyar, Selasa (23/4).

Acara tersebut dihadiri sekitar 500 pegiat Usaha Mickro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar.

Adapula pameran UMKM dari 17 kecamatan yang ada di Karanganyar.

Dalam kesempatan itu, pakar marketing sekaligus pemateri, Hermawan Kartajaya menyempatkan berkeliling di beberapa stand UMKM didampingi Wakil Bupati Karangnyar, Rober Christanto dan Kepala Disdagnakerkop UMKM Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki.

Pemateri Hermawan Kartajaya mengatakan, dalam menghadapi industri 4.0, para pegiat usaha harus lebih kreatif.

“UKM itu harus lebih kreatif, jangan cuma produktif. Kalau sekedar produktif tapi tidak kreatif, ya habis,” katanya.

Selanjutnya terkait industri 4.0, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan usaha, yakni why, what dan how.

“Jadi harus tahu alasan melakukan sesuatu, harus tahu apa yang dilakukan dan bagaimana melakukan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, ada lima sektor yang diperhatikan pemerintah yakni chemical (kimia), electronic (elektronik), automotive (automotif), textile and apparel (tekstil dan pakaian) dan food and beverage (makanan/minuman). Dari sekian sekor, saya anjurkan konsentrasi pada sektor food and beverage.

Pengelola obyek wisata Bukit Sekipan sekaligus CEO Red Chilies Hotel Solo dan Istibank, Joko Sutrisno mengatakan, sudah saatnya wirausaha mengubah pola pikirnya untuk mendapatkan penghasilan instan. Sebab, mendulang informasi dan kemampuan merupakan investasi penting yang dapat diraih di masa depan dengan keuntungan lebih besar.

“Mindset pedagang itu kalau diundang mengikuti pelatihan atau seminar, pasti uang sakunya berapa dan dijamu apa? Padahal banyak strategi bisa dipelajari di sana,” katanya.

Ia mengapresiasi para pengusaha mandiri yang mengikuti seminar nasional bertajuk bisnis kalangan UMKM di Gedung Wanita Karanganyar.

“Materinya khusus untuk menghadapi era 4.0. Fokus ke digitalisasi. Bahkan UMKM di Karanganyar memiliki grub pesan intan. Setiap pekan, kita update ilmu. Pada Rabu digelar seminar digital dengan nara sumber dari kita sendiri yang sudah sukses. Sebulan sekali kopi darat sharing dan transfer ilmu,” katanya. ( ina/ana)