Sidang Paripurna Istimewa Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi DPRD Ke-66 Di Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (24/1)

Karanganyar, Selasa 24 Januari 2017

Bupati Karanganyar meminta jajaran Eksekutif dan Legislatif harus saling bersinergi membangun, menguatkan komitmen dalam menciptakan iklim demokrasi di Karanganyar. Karena dengan terciptanya kondusifitas akan menunjang kelancaran pembangunan di Karanganyar.

Hal itu diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono ketika menghadiri Rapat Paripurna Istimewa peringatan HUT ke-66 DPRD Kab. Karanganyar, Selasa (24/01/2017) di Gedung DPRD Karanganyar.

Menurutnya, bertepatan dengan hari jadi DPRD Karanganyar ke-66 merupakan momentum yang sangat tepat untuk menyosialisasikan tugas, pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif dalam mengemban amanah masyarakat.

“Eksekutif, Legislatif untuk saling mendukung dalam menentukan kebijakan daerah terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” tandas Bupati.

Ia berharap, memasuki usia ke-66 DPRD Karanganyar sebagai lembaga perwakilan rakyat semakin dewasa dalam menyerap aspirasi rakyat, kesadaran berpolitik yang tinggi menjadikan optimis yang mampu membawa ke arah kemajuan pembangunan Nasional  dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Semoga DPRD Karanganyar semakin produktif, responsif, terpercaya dalam menyuarakan suara rakyat sehingga mendapat tempat dihati rakyat,” imbuhnya.

Dalam rapat Paripurna Istimewa ini dihadiri Jajaran Forkompinda, Segenap Anggota Dewan, jajaran Kepala  DPRD masa OPD di lingkup Karanganyar.

Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto menyatakan penelusuran sejarah berdirinya DPRD Kabupaten Karanganyar telah dilakukan secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan dan telah dituangkan dengan Keputusan DPRD Nomor 003.3/10 tahun 2015 bahwa Tanggal 24 Januari 1951 merupakan tanggal berdirinya DPRD Karanganyar.

“Untuk pimpinan dan anggota DPRD masa keanggotaan 2014-2019, momentum hari jadi ini sepantasnya kita gunakan sebagai ajang evaluasi, instropeksi atas hasil kinerja yang telah kita capai,”pesannya. Demikian Diskominfo (ad/ft/ind)

Penandatanganan Pakta Intregritas dan Penyerahan DPA 2017 : Drs. Samsi, M.Si selaku Ketua KWARCAB Kabupaten Karanganyar menandatangani DPA 2017, Selasa Pagi (24/1)

Penandatangan Pakta Intregritas dan Penyerahan DPA 2017 berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa Pagi (24/1). Bupati dan Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah hadir secara langsung beserta Kepala OPD dilingkup Kabupaten Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, berharap DPA yang sudah siap, kegiatan pemerintahan secepatnya dapat terselenggara dan mampu terserap seratus persen. Kepada seluruh OPD yang ada, dihimbau supaya dalam pelaporan input, output, outcome dan benefit harus efisien dan dapat dipertanggung jawabkan, selain itu pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi proritas utama. Pemkab Karanganyar di tahun 2016 yang lalu mendapatkan prestasi Dana Rakca dari Kementerian Keuangan RI dan diraihnya kembali opini WTP atas pelaporan keuangan TA. 2016 lalu menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kinerja di tahun 2017.

“Kerja keras, kerja ikhlas dan kerja tuntas, kita songsong 2017 ini dengan semangat bersama demi mewujudkan Karanganyar Maju dan Sejahtera”, harap Juliyatmono.

DPA Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 ini, Karanganyar memberikan hibah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar untuk membantu pensertifikatan gratis bagi warga Karanganyar, selain itu juga disediakan pos – pos anggaran untuk Organisasi seperti KONI dan Pramuka (Kwarcab).

Sementara itu Sumarno selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Karanganyar menjabarkan DPA 2017, meliputi : DPA SKPD 2017, DPA SKPD Pendapatan sejumlah 12 DPA dengan jumlah Rp. 280.521.424.000,-. DPA SKPD Belanja sejumlah 45 DPA dengan rincian, Belanja tidak langsung SKPD Rp. 1.068.375.534.000,- dan Belanja Langsung Rp. 596.648.513.000,-. Sedangkan untuk DPA PPKD terdiri dari, Pendapatan sejumlah 1 DPA sebesar Rp.1.674.527.545.000,-, Belanja sejumlah 1 DPA sebesar Rp. 377.524.923.000,-, Pembiayaan 1 DPA yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 97.500.000.000,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,-.

”Penyerahan DPA sendiri bertujuan agar kegiatan yang dibiayai APBD agar dapat segera dilaksanakan,” ujar Sumarno saat menyampaikan laporannya. (ad/yoga)

Kepala UPT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) , Kepala Pengawas Sekolah mengikuti Sosialisasi Saber Pungli, Senin (23/1).

Karanganyar, Senin 23 Januari 2017

Bupati Karanganyar memperingatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemkab. Karanganyar untuk tidak main pintas dalam mengejar jabatan. Karena promosi atau pergeseran kerja didasarkan pada mekanisme yang ada.

Berdasar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pemberlakuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karanganyar mulai per 2 Januari 2017. Kenaikan pangkat, pelantikan, mutasi tidak ada pungutan uang.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono pada Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Karanganyar, Senin (23/01/2017) di SMP Negeri 3 Karanganyar.

Tim Saber Pungli yang diketuai Wakapolres Karanganyar, Kompol Prawoko turut hadiri didampingi Sekretaris Daerah, Kejaksaan, Dewan Pendidikan, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar untuk bidang pendidikan serta diikuti Jajaran Kepala Forkompinda, Kepala UPT, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Kepala Sekolah Negeri/Swasta , Kepala Tata Usaha, Kepala Pengawas SD, SMP se Karanganyar.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menjelaskan kurang lebih delapan ratus pejabat yang dilantik baik itu mutasi, promosi termasuk Kepala Sekolah. Tidak ada sepeserpun rupiah, karena hanya akan merusak citra.

“Agar karier PNS berkembang, harus melalui mekanisme yang ada, sesuai dengan system,”tandas Juliyatrmono dihadapan peserta Sosialisasi Saber Pungli.

Lebih lanjut ia menyampaikan ASN sebagai abdi Negara, abdi masyarakat harus berperilaku dan bekerja dengan baik. Mampu merubah mindset bahwa Sistem Pemerintahan  sebagai kekuatan moral untuk pengabdian dalam melayani masyarakat, Pemerintahan sebagai kekuatan seni untuk memacu prestasi.

“Saber pungli harus sudah diefektifkan, untuk terus disosialisasikan supaya kita selalu berhati-hati dalam bekerja,”pesannya.

Sekretaris Daerah, Samsi mengatakan Tim Saber Pungli Karanganyar yang telah dibentuk pada Tanggal 19 November 2016 lalu, salah satunya bekerja mengawasi pungli-pungli yang terjadi di lingkungan sekolah, diantaranya : Pencairan Dana BOS yang harus sesuai, pelayanan disegala sektor pendidikan, kenaikan pangkat sudah menggunakan system, penerima SK harus bersih tanpa embel-embel, pelayanan guru-guru tidak tetap mohon tidak ada pungutan.

“Terpenting internal dulu yang kita benahi, kita bina,”kata Samsi.

Sementara itu, Wakapolres Karanganyar, Kompol Prawoko menyampaikan sosialisasi Saber Pungli ini tidak hanya berlaku di Instansi Kepolisian saja, melainkan seluruh sektor pelayanan masyarakat baik instansi Pemerintah, Swasta, BUMD, bahkan di desa-desa terkait dengan penggunaan dana desa.

“Perlu dukungan semua pihak untuk pengawasan sebagai upaya pencegahan adanya pungli di instansi-instansi terkait,”tuturnya.

Kompol Prawoko juga mengatakan untuk setiap OPD maupun intansi swasta agar memasang MMT anti pungli.

Ditambahkan oleh Kasi Pidana khusus, Sudarto, Kejaksaan Karanganyar telah menyiapkan nomor khusus pengaduan agar masyarakat dapat segera melapor jika benar-benar mendapati pungutan liar. Laporan tersebut  segera ditindak lanjuti tentunya dengan sumber yang jelas dan akurat.

Demikian Diskominfo (adit/ind)

Bupati Karanganyar memberikan sambutan pada acara peresmian sasana krida budaya

Karanganyar, 17 Januari 2017

Hari Selasa, 17 Januari 2017 malam diresmikan Gedung Gedung Sasana Krida Budaya yang berlokasi di SDN 01 Matesih.

Berlokasi di SDN 01 Matesih Bupati Karanganyar, Juliyatmono meresmikan Gedung Gedung Sasana Krida Budaya. Gedung berupa joglo yang baru saja selesai dibangun ini merupakan sumbangan dari Susanto, pengusaha Samarinda dan diperuntukkan bagi pengembangan seni dan budaya di wilayah Kecamatan Matesih.

Dalam sambutannya Juliyatmono mengatakan, “Supaya gedung ini bisa dimanfaatkan oleh seniman Karanganyar Kecamatan Matesih. Silahkan dimanfaatkan, syukur setiap minggu sekali atau berapa minggu sekali ada klenengan, dan lain-lain.”

Didampingi Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar, Drs. Djatmiko, MM., beberapa Kepala SKPD, pengurus PGRI serta Camat Matesih, Bupati menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada komite, Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru beserta keluarga besar SDN 01 Matesih yang telah memberikan ruang bagi pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Karanganyar khususnya Kecamatan Matesih.

Bupati mengaku senang karena adanya joglo ini, anak-anak bisa gembira mempunyai tempat untuk menampilkan kreatifitasnya. Ditandai dengan pemukulan gong, Bupati meresmikan Gedung atau Joglo Sasana Krida Budaya Matesih.

Untuk mewadahi para seniman di Kecamatan Matesih, dalam kesempatan tersebut dikukuhkan pula pengurus Seniman Karanganyar wilayah Kecamatan Matesih yang diketuai oleh Sukir.

Sebagai wujud rasa syukur atas peresmian gedung tersebut ditampilkan atraksi seni tari dan musik oleh anak-anak SDN 01 Matesih dan warga Kecamatan Karanganyar.

Bahkan Juliyamono pun tak ketinggalan ikut menyumbangkan suaranya diiringi grup musik lagu-lagu Koes Plus “Gembira Ria” dari Matesih.

Demikian Diskominfo (kris/adit)

Senam Bengawan Solo : Ibu-Ibu PKK Kecamatan menampilkan senam hasil kreasi Mahasiswa UTP Surakarta.

Karanganyar, 16 Januari 2017

Penarikan sejumlah 433 mahasiswa KKN Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Surakarta yang tersebar di tiga puluh desa di tiga Kecamatan yakni Kecamatan Jatiyoso, Jumapolo dan Matesih secara resmi dilakukan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (16/01/2017).

Pada kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Karanganyar, Wakil Bupati didampingi Rektor UTP dan Kepala Baperlitbang Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengapresiasi seluruh mahasiswa UTP Surakarta yang telah merampungkan Kuliah Kerja Nyata (KKN)  selama satu setengah bulan yang tersebar di tiga puluh desa. Kegiatan yang memberikan dampak positif bagi mahasiswa dalam mengabdikan dirinya ditengah-tengah masyarakat lokasi KKN.

“Mahasiswa secara langsung belajar mandiri, mengasah skill dan tentunya memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat sekitar,”tutur Bupati saat menyampaikan sambutannya.

Berakhirnya KKN : Bupati Karanganyar, Juliyatmono secara simbolis melepas jaket yang diikuti seluruh mahasiswa KKN UTP, Senin (16/01).

Lebih lanjut ia mengatakan keberadaan mahasiswa KKN memberikan motivasi kepada masyarakat pentingnya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi akan merubah pola pikir dan merubah hidup seseorang menjadi baik dan lebih baik lagi.

Selanjutnya Bupati juga mengatakan adanya rencana pembangunan Kampus UTP terpadu di Karanganyar yang disampaikan oleh Rektor UTP, Prof. Dr. Ir. H. Ongko Cahyono, MSc kepada Bupati Juliyatmono selaku Pemerintah Kab. Karanganyar.

Menanggapi hal tersebut, Bupati mendukung penuh dan siap untuk membantu rencana pembangunan Kampus tersebut.

“Untuk membangun dan mendongkrak Karanganyar lebih baik, akan saya bantu sepenuhnya pembangunan Kampus UTP terpadu yang rencana akan dibangun di ring road Solo bagian utara, segera untuk dirancang pembangunannya”tandas Juliyatmono dihadapan jajaran OPD Karanganyar, Dosen Pembimbing Lapangan, Ketua KKN-PPM serta mahasiswa UTP.

Diharapkan dengan adanya pembangunan Kampus UTP terpadu akan ada benefit bagi Karanganyar agar lebih dikenal lagi sekaligus mendongkrak peningkatan pendidikan.

“Wajib belajar 12 tahun, pendidikan akan terus kita pacu. Untuk indeks pembangunan manusia, Karanganyar tertinggi se solo raya, ini karena terus ada kesadaran pentingnya jenjang pendidikan tinggi di masyarakat,”jelas Bupati.

Bupati meninjau salah satu stand mahasiswa KKN yang mengangkat produk lokal desa Jatiyoso.

Sementara itu, Rektor UTP Surakarta, Prof. Dr. Ir. H. Ongko Cahyono, MSc dalam sambutannya berharap kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut.

KKN mahasiswa UTP dari empat fakultas meliputi Fakultas Tehnik, Pertanian, Ekonomi dan Keguruan telah menjalankan programnya yakni penguatan ekonomi masyarakat dengan menggali potensi produk-produk lokal, meningkatkan dan pengembangan pemberdayaan olah raga seperti hasil kreasi senam Bengawan Solo.

Acara diakhiri dengan tinjauan berbagai stand potensi produk lokal hasil kreasi dan inovasi mahasiswa KKN sesuai dengan tema yang diusung Pemberdayaan Budaya Olah raga dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Produk Lokal.

Demikian Diskominfo (yoga/ind)

Penyerahan SPPT PBB Bupati Karanganyar Juliyatmono (paling kanan), Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dan Sekda Karanganyar Samsi

Hari Senin, 16 Januari 2017 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar diserahkan SPPT PBB Tahun 2017 kepada Wajib Pajak di Kabupaten Karanganyar.

Dalam laporannya Drs. Sumarno, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa sesuai arahan Bupati supaya SPPT PBB segera diserahkan di awal tahun. Saat  ini akan diserahkan SPPT PBB kepada Wajib Pajak di seluruh Kabupaten Karanganyar sebanyak 419.751 (empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) lembar atau senilai Rp. 28.343.178.704 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).  Ada peningkatan jumlah dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016  jumlah SPPT PBB yaitu 415.375 lembar, dengan peningkatan nominal sebesar 250 juta rupiah lebih. Masih ada SPPT PBB yang belum selesai karena mutasi tanah yang harus mengisi blangko khusus. Ditergetkan pembuatannya selesai maksimal akhir Februari 2017.

Realisasi pembayaran PBB tahun 2016 belum maksimal yaitu hanya 84.5%. Hal ini akan dianggap sebagai piutang dan akan ditagih tahun ini. Menurut data Badan Keuangan sejak 2013 s/d 2016 ada piutang sebesar 4 miliar pertahun.

Pada kesempatan ini para Wajib Pajak yang per SPPT nya 2 juta ke atas diundang hadir untuk menerima SPPT PBB nya selain para Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar. Diharapkan mereka bisa menjadi  contoh dalam hal taat pajak. Ada  1.024 WP yang per SPPT nya di atas 2 juta rupiah dengan total Rp.10.099.748.000 (sepuluh miliar sembilan puluh sembilan yang berarti sepertiga dari total target PBB Kabupaten Karanganyar.

Beberapa hal yang menjadi catatan adalah piutang PBB adalah berasal dari tanah bengkok/lungguh Kades yang belum dibayar yaitu Kades Bolon 2.715.000 selama 2 tahun, bengkok/lungguh Kades Malangjiwan sebesar Rp.2.275.000 untuk tahun 2014, 2015, dan 2016, lungguh Kades Gedongan 2 tahun, lungguh Kades Tohudan 2 tahun, tanah kas Kelurahan Tegalgede 3.860.000 selama 2 tahun, dan lain-lain. Total piutang tahun 2016 sebesar Rp.586.000.000,00, tahun 2015 sebesar Rp.390.000.000, tahun 2014 sebesar Rp.380.000.000,00. Tim dari Badan Keuangan Daerah akan menagih tahun ini.  Pihak Badan Keuangan Daerah mohon bantuan kepada Camat dan Kepala Desa untuk menyenyerahkan SPPT PBB kepada warga masyarakat akan diberikan upah atau biaya penyerahan sebesar Rp.750,00 per lembarnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa beliau mengapresiasi daerah-daerah yang tahun lalu bisa memenuhi target Pajak PBB.

“Kita didesak banyak pihak untuk menaikkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tetapi saya tidak bergeming. Saya tidak akan menaikkan NJOP karena nilai yang naik secara signifikan. BPHTB kita, bea balik nama jual beli tanah di Kabupaten Karangayar adalah nomor 2 se Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Saya seneng, saya tidak akan menaikkan NJOP sepanjang Bapak Ibu ikut nyengkuyung, bantu tertib pelaksanaannya.“, ujar Juliyatmono

Bupati Karanganyar mengingatkan Kepala Desa untuk melaksanakan kewajibannya mendorong warganya untuk segera membayar PBB. Selain itu diingatkan pula supaya seluruh pegawai di jajaran Pemerintah bisa menjadi contoh untuk segera membayar PBB nya masing-masing. Ditergetkan seluruh pegawai sudah membayar PBB pada bulan Februari 2017. Demikian Diskominfo (kris/ft)

Assisten Pemerintahan Setda Karanganyar Siti Maesyaroh saat menyerahkan bantuan dari Bupati Karanganyar kepada Ketua FKPCTI Kabupaten Karanganyar, Kamis (12/1)

Karanganyar, Kamis 12 Januari 2017

Kaum difabel Karanganyar meminta Pemkab untuk membangun kantor yang ramah bagi para penyandang cacat.

Karena sejumlah gedung perkantoran masih belum dilengkapi akses bagi kaum disabilitas.

Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua FKPCTI Karanganyar, Hardianto Tunjung pada Seminar dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, Kamis (12/01/2016) di Aula Kalurahan Cangakan, Karanganyar.

Seminar yang mengusung tema Pemberdayaan Penyandang Disabilitas untuk Mewujudkan Kemudahan, Kesejahteraan yang Bermartabat Melalui UU No. 8 Tahun 2016 tersebut dihadiri Asisten Pemerintahan Setda Karanganyar selaku mewakili Bupati, jajaran pejabat OPD dan Dinas Sosial Karanganyar.

“Seperti Dinas Sosial sekarang yang bertempat di eks BKK Tasikmadu, kami sedikit kesulitan karena belum mengakomodasi kaum disabilitas. Tidak ada ruang pertemuan rutin difabel, belum adanya tempat parkir yang cukup luas, mohon untuk diperhatikan”ujar Ketua Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tingkat Indonesia (FKPCTI) Kabupaten Karanganyar.

Selain berharap pembangunan perkantoran yang dilengkapi fasilitas difabel, ia menyampaikan pentingnya Pemerintah juga memperhatikan  pelayanan, keterampilan, pinjaman modal bagi difabel sebagai wirausaha mandiri yang masih sulit dalam mengembangkan usahanya karena tempat usaha yang jauh dari keramaian.

“Tidak harus terpisah antara wirausaha disabilitas dan wirausaha non disabilitas sehingga perlu perhatian dari Pemerintah kedepannya,”harapnya.

Sementara itu Kasi Rehabilitasi Dinsos Karanganyar yang menangani Penyandang Disabilitas, Sulis dalam menanggapi hal tersebut mengatakan adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru, Dinsos sudah berdiri sendiri dengan dilantiknya dua Kepala Bidang dan enam Kepala Seksi oleh Bupati per 2 Januari 2017 kemarin.

“Dinas Sosial Karanganyar untuk sementara menempati eks Kantor BKK Tasikmadu dan ini harus diterima,  semuanya masih terus berbenah, memerlukan waktu dan kesabaran ”jelasnya dihadapan para kaum difabel.

Pada kesempatan tersebut, Sulis juga menyampaikan akan ada kunjungan dari Jerman ke Tim Advokasi Dinas Sosial Karanganyar yang membawahi Disabilitas, karena Tim advokasi Difabel Dinsos Karanganyar menjadi percontohan tingkat Nasional.

“Sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 1997 diharapkan ada perubahan peningkatan kesejahteraan dan layak untuk disabilitas.

Selanjutnya Asisten Pemerintahan Setda Karanganyar, Siti Maesyaroh mengatakan, misi Pemkab adalah Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh sehingga dalam hal ini Pemkab tentunya telah memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum difabel.

“Kaum difabel punya perlakuan dan hak yang sama, karena Pemerintah terus merealisasikan visi misi demi peningkatan kesetiakawanan sosial seiring dengan kearifan lokal,”tandasnya dihadapan para disabilitas.

Demikian Diskominfo (ind/ay)

Wabup Rohadi Widodo saat melihat tas hasil kerajinan KUBE Dahlia

KUBE Dahlia Ngrayung Desa Sambirejo Kecamatan Jumantono menerima bantuan berupa 12 (dua belas) unit mesin jahit tas dari BAZNAS Kabupaten Karanganyar pada hari Rabu, 10 Januari 2017.

KUBE Dahlia yang diketuai Ibu Ninuk ini mempunyai anggota sejumlah 20 orang dan pernah mendapat banntuan dari BAZNAS berupa  mesin jahit juga. Selain menjahit tas kelompok ini membuat pakaian serta souvenir. Kenapa kali ini mereka mengajukan bantuan mesin jahit tas adalah karena mereka seringkali mendapat orderan tas dari pihak sekolah, kantor dan instansi lain dalam jumlah besar.

Mereka sudah mendapatkan pinjaman 4 (empat) unit mesin jahit tas dari pengusaha yang memberi mereka order pembuatan tas. Dengan tambahan bantuan dari BAZNAS sejumlah 12 (Dua belas) mesin itu totalnya mereka memiliki 16 (enam belas) mesin jahit tas.

Dalam laporannya, Iskandar, Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyampaikan bahwa pemberian bantuan ini dimaksudkan supaya KUBE DAHLIA bisa semakin maju dan meningkatkan kerja sehingga semakin banyak dikenal banyak orang. Bantuan ini diberikan secara gratis atau pinjam pakai dengan  syarat tetap dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mereka.

Setelah memberikan bantuan mesin jahit tas secara simbolis Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo menyampaikan bahwa beliau  sangat mengapresiasi keberhasilan KUBE DAHLIA dan terus mendorong supaya terus meningkatkan kualitas kerja mereka sehingga semakin maju bahkan meningkatkan pendapatan mereka.

Rohadi Widodo juga mengingatkan supaya para anggota tekun dan disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya karena kebanyakan keluhan para pelanggan adalah masalah ketepatan waktu penyelesaian order.  Bantuan dari BAZNAS ini dimaksudkan untuk ikut memicu semangat kelompok ini dalam meningkatkan usahanya.

“Mesin jahit tas ini harus dimanfaatkan dan dirawat semaksimal mungkin. Apabila ada pemuda yang ingin mengikuti kursus servis mesin jahit, BAZNAS siap memfasilitasi,” demikian pesan beliau. Demikian Diskominfo (kris/adit)

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan KKN UNS di Pendopo RD Bupati, Selasa(10/01)

Karanganyar, Selasa 10 januari 2017

Sejumlah 194 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di dua Kecamatan di wilayah Karanganyar yang tersebar di dua puluh dua desa.

Penyerahan mahasiswa KKN UNS dilakukan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar oleh Ketua Koordinator Lapangan, Hendro Saputra yang diterima langsung Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, Selasa (10/01/2017).

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati menyambut positif dan mendukung penuh kegiatan KKN yang berlangsung selama 45 hari kedepan di dua kecamatan yakni Kecamatan Jenawi tersebar di sembilan desa dan Kecamatan Mojogedang tersebar di tiga belas desa.

“KKN ini sebagai sarana menerapkan ilmu dan memperoleh ilmu dikehidupan masyarakat. Jangan malu, jangan sungkan untuk melakukan sesuatu yang membawa manfaat di lokasi KKN,”terang Rohadi Widodo saat menyampaikan sambutannya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemkab melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Karanganyar  telah bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UNS Surakarta mengembangkan kawasan organik yakni di Matesih dan Karangpandan yang terkenal dengan produksi beras merah, beras hitam, beras mentik susu dan beras mentik wangi dengan kemasan yang cukup bagus dan menjual secara pemasaran.

“Di Jenawi sendiri menjadi pusat budidaya pisang dengan empat varietas. Yang terkenal dengan pisang Semar, karena bibit dari Fakultas Pertanian Sebelas Maret sampai sekarang terus kita kembangkan,”kata Wabup.

Sementara itu, untuk wilayah Mojogedang merupakan kawasan kering sehingga jumlah warga miskinnya relatif banyak.

“Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di daerah Jenawi dengan udaranya yang dingin, sejuk dan jumlah penduduk relatif sedikit,”tuturnya.

Rohadi Widodo berharap kehadiran mahasiswa KKN ini dapat membantu mengangkat potensi yang ada di wilayah masing-masing KKN sebagai pilar marketing.

“Bentuk kerjasama yang baik sebagai upaya perbaikan disegala bidang untuk lebih meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,”harap Rohadi dihadapan mahasiswa UNS.

Demikian Diskominfo (ind/ft)

penyerahan keputusan pimpinan DPRD terhadap penyempurnaan Raperda APBD Karanganyar Tahun Anggaran 2017 dari pimpinan sidang kepada Bupati Karanganyar

Ada yang beda dengan suasana sidang paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar pada Kamis Siang (22/12). Bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu, sidang yang biasanya dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karanganyar Sumanto, untuk menghormati Ibu, pimpinan sidang pun diberikan kepada Wakil Ketua DPRD Karanganyar Warsini. Agenda sidang kali ini membahas penyampaian keputusan pimpinan DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2017. Hadir dalam acara tersebut Bupati Karanganyar beserta Forkompinda, Wabup Karanganyar dan SKPD terkait

Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik dari jajaran legislatif maupun eksekutif atas kerjasamanya sehingga Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 dapat ditetapkan tepat waktu. Sesuai dengan mekanisme, Raperda tersebut telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah dan kemudian terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan serta ditindaklanjuti dan wajib dilakukan penyempurnaan. Dalam Raperda APBD Tahun 2017 ditetapkan untuk jumlah pendapatan daerah sebesar Rp. 1.955.048.970.000,- dan Belanja daerah Rp. 2.042.548.970.000,-

Berdasarkan usulan masyarakat terkait adanya bencana alam yang terjadi di Kecamatan Kerjo yang menyebabkan rusaknya Jembatan Jambewangi dan Jembatan Tamansari, terjadi pergeseran belanja tidak terduga dalam RAPBD Tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000.000,- ke belanja langsung sebesar Rp. 2.200.000.000,-

Selisih jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar Rp. 87.500.000.000,- ditambah dengan penyertaan untuk modal investasi pemerintah daerah sebesar Rp. 10.000.000.000,- maka penerimaan pembiayaan daerah untuk tahun 2017 direncanakan sejumlah Rp. 97.500.000.000,- Demikian Dishubkominfo (ad)