Mensos Khofifah Indra Parawangsa didampingi Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo saat meninjau lokasi longsor di dusun Bulurejo, Karangpandan, Karanganyar, Minggu sore (4/12).

Tiga korban tertimbun longsor di Dusun Bulurejo Kecamatan Karangpandan, Karanganyar mendapat santunan masing-masing lima belas juta rupiah dari Kementrian Sosial. Penyerahan santunan itu langsung diserahkan Menteri Sosial Khofifah Indra Parawangsa di Balai Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan, Minggu sore (4/12).

Penyerahan santunan korban tertimbun longsor diberikan kepada ahli waris korban oleh Menteri Sosial didampingi Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo bersama jajaran Forkompinda Karanganyar dan Forkompinca  Karanganyar.

Mensos Khofifah meninjau relawan bersama warga di dapur umum.

Dalam kesempatan tersebuit Mensos juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan berharap satu korban yang masih tertimbun segera ditemukan.

“Atas nama pribadi saya turut berduka, atas musibah longsor yang terjadi. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah,”ujarnya.

Usai memberikan bantuan terhadap tiga korban tertimbun longsor, Mensos meninjau lokasi bencana tanah longsor di Dusun Bulurejo Kec. Karangpandan yang menelan tiga korban jiwa yakni satu warga Kerjo dan dua warga Karangpandan. Mensos juga menyempatkan diri untuk melihat dapur umum dan posko pencarian korban.

Pada kunjungan tersebut, Mensos memberikan apresiasi terhadap para relawan yang terus berjuang untuk menemukan satu korban yang masih tertimbun,

Seperti diketahui longsor di Dusun Bulurejo, Kecamatan Karangpandan terjadi pada Selasa siang ((29/11) yang mengakibatkan sembilan petani tertimbun longsor. Enam korban selamat dari musibah sementara tiga lainnya tewas tertimbun longsor.

Demikian Dishubkominfo (ind/ira)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono memberikan sambutan sekaligus menyerahkan Bantuan Hibah APBD 2016, Jum’at pagi (25/11) di Aula Bank Jateng Cabang Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyerahkan bantuan hibah APBD Kab. Karanganyar bidang pertanian tahun 2016 dan sertifikat organik, Jum’at pagi (25/11) di Aula Bank Jateng Cabang Karanganyar.

Total bantuan sebesar 595 juta rupiah yang diberikan kepada sebelas kelompok tani, diantaranya : Kelompok Tani Gawe Rejo Kecamatan Mojogedang, Gapoktan Mbangun Karyo Kec. Jaten, Kelompok Tani Sentosa Kec. Gondangrejo, Kelompok Tani Ngudi Rejeki Kec. Gondangrejo, Kelompok Tani Sidomulyo Kec. Gondangrejo, Kelompok Tani Rejomulyo Kec. Kebakramat, Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Kec. Tasikmadu, Kelompok Tani Ngudi Makmur VI Kec. Jatipuro, Kelompok Tani Santoso Kec. Matesih, Kelompok Tani Makmur II Kec. Gondangrejo, Kelompok Tani Ngudi Rejeki Kec. Jenawi.

Sedang penerima sertifikat organik yakni Kelompok Tani Gemah Ripah Ngemplak, Karangpandan dan Kelompok Tani Anugrah, Matesih.

Pada kesempatan tersebut, Bupati menghimbau kepada sejumlah kelompok tani, bantuan yang telah diterima benar-benar digunakan untuk usaha.

“Jangan dipakai untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif. Gunakan untuk dapat meningkatkan hasil panen agar maksimal,”

pesan Juliyatmono saat menyampaikan sambutannya.

Demikian Dishubkominfo (ind/ira)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono didampingi Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo saat memberikan Bright Gas 5.5 Kilogram secara simbolis kepada sejumlah ASN di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Karanganyar, Rabu (23/11/2016)

Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dihimbau menggunakan elpiji non subsidi dengan harapan menjadi panutan dan inspirasi bagi masyarakat untuk bijak menggunakan energi.

“ASN ikut membantu untuk tidak membeli elpiji yang 3 Kilogram, karena  kesempatan masyarakat yang menggunakan elpiji 3 kilogram menjadi terganggu,” kata Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Rabu (23/11) saat acara Sosialisasi Penggunaan Elipiji Bright Gas 5.5 Kilogram, di Gedung Wanita.

Dalam sistem dagang, lanjut Bupati, tidak mungkin orang membeli yang jumlah dan nilai lebih besar, pasti mencari nilai yang rendah untuk efien. Tetapi ini program, ASN dihimbau untuk tidak menggunakan elpiji 3 kilogram.

“Dengan tidak menggunakan gas epliji 3 kilogram, berarti kesempatan masyarakat yang kurang mampu untuk membeli gas 3 kilogram lebih besar,” kata Bupati.

Selain itu, mereka (ASN) menggunakan gas elpiji non subsidi, berarti membantu tercukupinya kebutuhan gas masyarakat yang harus mendapatkan.

“Saya yakin ASN akan meneladani dan melakukan itu (tidak menggunakan gas 3 kilogram). Nanti ada sidak ke rumah mereka, apakah masih menggunakan elpiji 3 kilogram,” kata Bupati.

Ditempat yang sama Marketing Branch Manager Pertamina Area DIY dan Surakarta Dody Prasetya, mengatakan sejak konversi tahun 2007 lalu, pemerintah dan Pertamina terlah berupaya sebaik mungkin dalam mendistribusikan Elpiji 3 Kilogram, termasuk dalam memastikan bahwa varian Elpiji dapat tersalurkan kepada khalayak yang tepat.

“Pertamina juga aktif melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam memastikan distribusi Elpiji 3 kilogram yang tepat sasaran, salah satu out put konkritnya adalah kerjasama dengan Pemkab Karanganyar,” kata Dody.

Tak hanya itu saja, Pertamina juga telah meluncurkan Bright Gas 5.5 Kilogram dengan keunggulan lebih aman, nyaman dan terjangkau.

“Gas 5.5 Kilogram ini lebih aman karena dilengkapi dengan fitur teknologi katup ganda yang dua kali lebih aman dalam mencegah kebocoran pada kepala tabung,” katanya.

Tabung ini juga dilengkapi dengan hologram fitur Optical Color Switch (OCS) yang telah memperoleh paten dan tidak dapat dipalsukan. Produk gas itu diklaim sangat praktis digunakan dimana berat kosong tabung hanya 7,1 kilogram dan total dengan isi hanya 12,6 kilogram.

“Kami juga mempunyai program bagi masyarakat yang ini beralih menggunakan gas 5,5 kilogram. Dengan paket penukaran, diantaranya dua tabung 3 kilogram dapat ditukarkan dengan 1 tabung Bright Gas dengan menambahkan biaya konversi sebesar Rp. 38 ribu(belum biaya isi ulang),” katanya.

Bisa juga dengan menukaran dua tabung 3 kilogram ditambah Rp. 99.500, mendapatkan satu tabung Bright Gas 5.5 Kilogram termasuk isi.pd

Dalam rangka meningkatkan pemahaman sekaligus skill terkait layanan konstruksi, Pemkab Karanganyar mengadakan Pembinaan Jasa Konstruksi, Selasa pagi (22/11), di Hotel Taman Sari Karanganyar.

Kegiatan yang diikuti oleh pejabat pengadaan dan penyedia jasa ini, dibuka oleh Sekda Karanganyar, Samsi selaku mewakili Bupati Karanganyar.

Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Samsi, saat memberikan sambutannya dalam kegiatan Pembinaan Jasa Kontruksi se-Kab. Karanganyar, Selasa pagi (22/11), di Hotel Taman Sari Karanganyar.

Sekda Kabupaten Karanganyar dalam arahannya menghimbau kepada pejabat dan penyedia jasa untuk saling bertukar informasi, berdiskusi sehingga terwujud sinergitas antara penyedia jasa barang dengan pemerintah.

“Pelaku usaha untuk memanfaatkan moment ini sebagai forum diskusi”, tuturnya.

Peserta pelaku jasa konstruksi ikuti pembinaan.

Sementara itu narasumber, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karanganyar, Sudarto, mengatakan sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Negeri Karanganyar siap melakukan pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksaan, dan pemanfaatn hasil pembangunan, termasuk dalam upaya pencegahan timbulnya penyimpangan dan kerugian Negara, di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Demikian Dishubkominfo (ind/ir)

Bupati Karanganyar bersama Wakil Bupati Karanganyar dan Forkopimda pada Pengukuhan Satgas Saber Pungli, Kamis (10/11/2016), di ruang Anthorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dalam upaya memberantas aksi pungli, Pemkab Karanganyar membentuk tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Tim yang dibentuk ini merupakan gabungan dari beberapa instansi seperti Pemkab, Kejaksaan, Pengadilan, Polres dan Kodim 0727 Karanganyar.

Pembentukan ini ditandai dengan pengukuhan tim Satgas Saber Pungli di ruang Anthorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (10/11/2016). Anggota tim yang terdiri dari gabungan instansi ini dikukuhkan langsung oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono. Dalam pengukuhan tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam sambutannya di acara Pengukuhan Satgas Saber Pungli.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan pembentukan tim satgas saber pungli ini sebagai tindak lanjut dari instruksi presiden untuk memberantas aksi pungli disegala bidang terkhusus pada pelayanan publik.

Ia berharap tiap anggota Satgas dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik dalam membersihkan Karanganyar dari aksi pungli. Setiap anggota satgas diminta untuk melek teknologi karena sangat diperlukan dalam operasi pemberantasan pungli terutama terkait dengan data, dimana data harus benar-benar akurat.

“Anggota tim harus kompak dan melek teknologi dan juga tim harus mengedukasi masyarakat untuk preventif/tindakan pencegahan pungli. Jangan sampai terjadi tindakan tangkap tangan”, tandas Juliyatmono saat menyampaikan arahannya dihadapan tim satgas saber pungli.

Sebelum pengukuhan,  Pemkab dan Forkopimda Karanganyar menandatangani nota kesepakatan sebagai komitmen bersama memberantas pungutan liar.

Demikian Dishubkominfo (ind/ira/vi2)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono (tengah) bersama Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo (kanan) dan Ketua Komisi VIII DPR RI untuk wilayah Dapil IV, Endang Maria Astuti (kiri), Jum’at (4/11), di Ruang Podang I Kantor Setda Karanganyar.

Pemkab Karanganyar menerima kunjungan kerja (kunker) DPR RI Komisi VIII yang diketuai Endang Maria Astuti, Jum’at (4/11) di ruang Podang I Kantor Sekretariat Daerah Karanganyar. Kegiatan kunker tersebut untuk menindaklanjuti terkait bantuan Dinas Sosial dan Kementerian Agama.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Endang Maria mengatakan Pemkab agar menyampaikan apa-apa yang memang dibutuhkan, supaya dapat segera dianggarkan. Ia juga menyampaikan untuk Kementerian Agama, porsi haji di Indonesia ditambah.

“Seperti bantuan Masjid sebesar satu miliar rupiah, pembangunan masjid di sekolah dan bantuan disabilitas dalam pengajuan proposal untuk dapat dilengkapi syarat sesuai prosedur,” terangnya.

Ditambahkannya juga beberapa bantuan untuk Dinas Sosial, meliputi bantuan pelatihan siaga bencana, kendaraan siaga bencana, tenda siaga bencana, program kesejahteraan, asuransi, Program Keluarga Harapan dan disabilitas serta RTLH.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono berharap agar bantuan-bantuan tersebut dapat segera terealisasikan dengan baik.

Demikian Dishubkominfo (ind/uswah)

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat meyampaikan sambutan pada kegitan Kunker bersama Kemendagri dan Disdukcapil se Solo Raya, di Ruang Anthurium Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (3/11/2016).

Untuk mewujudkan aparatur yang kompeten khususnya di pendataan kependudukan, Kemendagri bersama Disdukcapil se Solo Raya akan membuka Diploma IV Fakultas Hukum dan  Kependudukan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Aparatur Kemendagri, Joko Mursito pada kegiatan Kunjungan Kerja, di Ruang Anthurium Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (3/11/2016).

Pada Kunjungan kerja tersebut Pemkab Karanganyar dalam hal ini Bupati Karanganyar, Juliyatmono memberikan dukungan penuh, karena data merupakan sesuatu yang amat sangat strategis karena harus valid dan akurat.

”Nantinya akan ada seleksi internal atau rekomendasi. Baik yang PNS maupun THL berkesempatan kuliah lagi. Diharapkan lulus dari D4 dapat menerapkan ilmunya sehingga benar-benar membentuk tenaga yang kompeten untuk data yang valid dan akurat”, ujar Juliyatmono dalam membuka acara Kunker bersama Kemendagri.

Sementara itu Direktur Bina Aparatur Kemendagri, Joko Mursito, dalam sambutannya menyatakan, maksud dan tujuan kunjungan ini yaitu bekerjasama dan mendukung penuh yang nantinya akan membuka Fakultas Hukum dan Kependudukan sebagai kampus pendukung yang menyiapkan aparatur yang siap bekerja di Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil).

“Nantinya juga akan ada recruitmen dan karena ini mencakup nasional, maka Pemerintah Kabupaten perlu mendukung kegiatan ini”, terangnya dihadapan peserta dari Disdukcapil se Solo Raya.

Demikian Dishubkominfo (ind/ir)

Suasana Rapat Paripurna Agenda Penetapan Rancangan Perubahan APBD TA 2016, Senin Siang (17/10)

KARANGANYAR – Sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/146/2016 tentang Evaluasi Rancangan Perda Karanganyar tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Perbup Karanganyar tentang Penjabaran perubahan APBD Kabupaten Kranganyar Tahun Anggaran 2016, Badan Anggaran DPRD Karanganyar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mengadakan Rapat pembahasan pada hari Jumat 14 Oktober 2016 yang selanjutnya telah menghasilkan kesepakatan bersama yang merupakan kebijakan daerah dan perlu segera dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2016.

Kesepakatan itu diantaranya adalah jumlah pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD TA. 2016 semula 2.016.208.038.000,- setelah evaluasi tidak ada perubahan. Sedangkan untuk belanja daerah yang semula 2.313.306.894.000,- setelah evaluasi tidak ada perubahan namun pada kelompok obyek belanja tidak langsung maupun belanja langsung terjadi pergeseran antar jenis belanja serta obyek belanja maupun rincian obyek belanja sesuai dengan peruntukkannya menindaklanjuti hasil catatan maupun koreksi evaluasi Gubernur.

Defisit anggaran sejumlah 297.098.856.000 dikarenakan adanya pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 25.899.426.000,- yang dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemda, Pembayaran hutang talangan LUEP kepada Prop Jawa Tengah dan Pembayaran hutang belanja. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah yang direncanakan sejumlah Rp. 322.998.282.000 yang terdiri dari SILPA Tahun sebelumnya, penarikan dari AMU Bank Jateng, Sharing dana cadangan tujuan dari Bank Jateng dan Sisa Saldo Laba dari Bank Jateng.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono mengucap syukur atas ditetapkannya Rancangan Perda menjadi Perda. Dengan ditetapkannya, diharapkan segera untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi skala prioritas dalam pembangunan daerah.

“Saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Dewan yang terhormat atas terjalinnya kerjasama yang baik selama ini dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada kita sekalian untuk membangun Karanganyar yang lebih maju” tutur Bupati Karanganyar Juliyatmono dihadapan Anggota Dewan dan SKPD terkait saat Paripurna DPRD, Senin Siang (17/10) di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar.

Demikian DISHUBKOMINFO (ad/vv/aml)

Rakor Ketahanan Pangan, Kamis (15/9) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan di Indonesia umumnya dan Jawa tengah khususnya, Karanganyar sebagai salah satu Kabupaten surplus beras dan serap gabah petani, Kamis (15/9/2016) melalui Kantor Ketahanan Pangan Karanganyar bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Kodim 0727 Karanganyar dan Sub Divre Bulog Surakarta mengadakan rapat koordinasi Serap Gabah Petani (SERGAP) untuk Ketahanan Pangan.

Rakor yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar ini dihadiri Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Wakil Bupati, Rohadi Widodo didampingi Kepala Badan Penyuluh Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Karanganyar, Bambang Harsono.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karanganyar, Juliyatmono menghimbau perlunya pendataan akurat hasil panen gabah petani.

“ Jawa Tengah melampau target surplus beras, begitu juga Karanganyar sudah surplus beras dan serapan gabahnya, patut kita syukuri dan banggakan. Tetapi perlu saya ingatkan Kantor Ketahanan Pangan khususnya agar diadakan pendataan ulang yang lebih akurat hasil panen gabah petani dari segi penyalurannya, jumlah gabah yang dapat diserap bulog, minimal untuk rumah tangga petani terpenuhi,”pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati berharap harga dari petani juga ikut untuk ditingkatkan demi meningkatkan kesejahteraan petani.

“ Panen petani sudah baik hanya saja perlu pengawasan terhadap serapan panen, cadangan masyarakat supaya tidak kesulitan pangan. Selain itu, perlu  terus disosialisasikan penggalakkan kepada masyarakat agar juga mengoptimalkan makanan lokal selain beras untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan,”pungkasnya.

Sementara itu, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Witono mengatakan Kebijakan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan di Indonesia.

 “Mandiri, diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk menghindari import pangan. Galakkan makanan lokal seperti ketela, umbi, jagung sebagai pengganti beras,”ujar Witono.

Ia juga mengatakan pentingnya pola makan yang sehat demi mewujudkan generasi cerdas. Di Indonesia sendiri 37 persen pertumbuhan badan anak-anak lebih pendek (cutting) karena pola makan kurang sehat

“Negara Jepang telah menerapkan pola makan bergizi pada warganya seperti nasi 50 gram, ikan 100 gram dan sayuran 250 gram dan itu terbukti penduduk yang cerdas. Indonesia terrmasuk 17 urutan dari bawah yang bergizi rendah,”terangnya.

Untuk itu perlu perhatian kita semua. Salah satunya dengan pencanangan gemar makan sayur sejak usia dini dengan cara mengenali sayuran dilingkungan keluarga dan sekolah mulai dari menanam sampai mengonsumsi.

Dalam rakor tersebut, dilaporkan bahwa serap gabah di Jawa Tengah sudah mencapai 93,8 persen. Hasilnya telah melampaui target, diharapkan September tahun ini target satu juta ton dapat tercapai. Jawa Tengah sendiri telah mengirimkan 3000 ton beras ke propinsi di luar Jawa. Untuk target tahun depan Pemprov. Jawa Tengah mencapai 50.000 sampai 100.000 ton beras.

Demikian Dishubkominfo (ad/ind).

Bupati Juliyatmono beri pengarahan dihadapan mahasiswa KKN STIE AUB Surakarta, Jum’at (9/9).

Penarikan puluhan mahasiswa KKN STIE AUB Surakarta yang tersebar di 18 Desa di dua Kecamatan yakni Kecamatan Karangpandan dan Ngargoyoso secara resmi dilakukan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jum’at (9/9/2016).

Pada kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Karanganyar, Wakil Bupati didampingi Ketua STIE AUB Surakarta dan Kepala Bappeda Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengapresiasi seluruh mahasiswa STIE AUB Surakarta yang telah mengabdi selama 30 hari di masyarakat Karanganyar.

“KKN ini benar-benar memberikan dampak positif bagi mahasiswa untuk dapat belajar mandiri, mengasah skill dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Sementara itu Ketua STIE AUB Surakarta, Dr. Agus Utomo, mengatakan sejumlah mahasiswa KKN ini selama satu bulan telah memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal melalui produk lokal.

Demikian Dishubkominfo (ad/ind)