12

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Layanan Informasi PPID dan Rencana Aksi Th. 2019 oleh Narasumber Bp. Fb. Fx. Handoko Agung Saputro, S.Sos (tengah).

Karanganyar – 12 Maret 2019

Dalam rangka mengupayakan peningkatan peran PPID sebagai sarana informasi pelayanan publik bagi masyarakat, Selasa (12/3) Diskominfo Kabupaten Karanganyar mengadakan Rakor Evaluasi Layanan Informasi PPID 2018 dan rencana aksi pada tahun 2019 mendatang di Ruang Podang 1 Setda Kabupaten Karanganyar. Rakor dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jateng, Kepala Diskominfo, Sekdin, Kepala Bagian dan Kepala Seksi Diskominfo serta para PPID pembantu di Kabupaten Karanganyar.

Selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jateng, FX Handoko Agung Saputro menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran PPID Kabupaten Karanganyar yang telah naik kelas menjadi peringkat 7 se-Jateng. Beliau berharap agar PPID Kabupaten Karanganyar semakin meningkatkan keterbukaan informasi dalam pelayanan publik secara berkala.

Peran PPID sebenarnya sebagai pembantu pemerintah kabupaten untuk mewujudkan yang terbaik untuk masyarakatnya. Selain itu, keterbukaan informasi dalam pelayanan public juga menjadi salah satu tujuan adanya PPID tersebut. Pada tahun 2019 ini, penilaian akan dititikberatkan pada website, Self Assessment Question, dan uji publik. Dalam hal itu perlu adanya kerja sama antara PPID utama dan PPID pembantu.

Drs. Bachtiar Syarif, Plt. Diskominfo Karanganyar berharap agar selalu ada atmosphere yang kondusif dalam penyelanggaraan PPID mendatang. “Koordinasi juga diperlukan untuk semua strukturat agar saling bersinergi” imbuhnya.

Demikian Diskominfo (mt/sr)

Suasana monitoring dan evaluasi

Karanganyar – Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berupaya memperbaiki layanan permohonan informasi yang telah dijalankan. Hal ini senada dengan terbitnya UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemdagri dan Pemerintah Daerah.

Bertempat di Ruang Podang 1 Kantor Sekretariatan Daerah Kabupaten Karanganyar, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karanganyar mengadakan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar, Selasa Siang (17/07). Sebelum monitoring dan evaluasi di Kecamatan, tim (PPID Kabupaten Karanganyar) telah melaksanakan giat yang sama di level badan dan dinas serta instansi yang berada di Kabupaten Karanganyar.

PPID Utama Kabupaten Karanganyar Agung Tjahjo Nugroho dalam sambutan pembukaannya menekankan akan pentingnya tugas dan peran PPID dalam era keterbukaan informasi publik. Kabupaten Karanganyar di tahun 2018 ini terus mengupayakan memberikan layanan terbaik untuk memenuhi hak pemohon dalam mengakses informasi. Kerja keras ini terbukti dengan website Kabupaten Karanganyar masuk 10 besar dalam tahapan pertama penilaian.

 “Target kita (Kabupaten Karanganyar) adalah masuk tiga besar, kerja keras kita semua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi harus kita tingkatkan”, kata Agung Tjahjo

Dari hasil monitoring dan evaluasi, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar belum semuanya mengoptimalkan website sebagai sarana pelayanan informasi dan dokumentasi. Hal ini terlihat dari masih minimnya konten yang ada di website masing-masing kecamatan. Selain itu juga terbatasnya sumber daya manusia yang ada di kecamatan menjadi kendala tersendiri.

Diskominfo Karanganyar selaku instansi yang mengampu layanan website bagi kecamatan siap memberikan bimbingan teknis bagi staf di masing-masing kecamatan yang ditugasi sebagai admin website.

“Silahkan datang ke Diskominfo bagi bapak/ibu yang ingin belajar mengelola website”, tambah Agung Tjahjo.

Demikian Diskominfo (ana/dn/ina)

Karanganyar, Selasa 13 Maret 2018

Kurang lebih 92 peserta bimbingan teknis (Bimtek) PPID Karanganyar yang terdiri dari PPID Pembantu dan Admin PDF  masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 17 Kecamatan se Kabupaten Karanganyar mengikuti Bimtek Pembenahan dan Peningkatan Tata Kelola Informasi Publik PPID  yang diselenggarakan  Hotel Taman Sari Karanganyar, Selasa(13/03).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (13-14 Maret 2018) dihadiri sekaligus membuka bimtek , Pjs Bupati Karanganyar yang diwakili Kepala Dinas Kominfo Karanganyar, Larmanto, menyampaikan peranan Pejabat Pengelolaan dan Dokumentasi (PPID) sangat penting dalam menginformasikan kebijakan program dan kegiatan serta hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat.

“Masyarakat semakin canggih, paham, dan pintar menyikapi pelaksanaan pembangunan dan secara keseluruhan menghendaki data pemerintah untuk dipublikasikan”, ujarnya

Lebih lanjut ia mengatakan PPID dituntut lebih arif, bijaksana, berpikiran komprehensif dalam pengelolaan penyampaian informasi.

Selanjutnya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku narasumber, F. X Handoko, menjelaskan tugas PPID utama dalam Pasal 12 antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi, menggordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu. Memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada public, melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik, melakukan pemuthakiran informasi dan dokumentasi, menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, menugaskan PPID pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, memelihara informasi dan dokumentasi, membentuk tim fasilitasi penanganansengketa informasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Sedangkan Kewenangan PPID utama dalam pasal 13 antara lain menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meminta informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya, mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID  Pembantu, menentukan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh public, menugaskan PPID Pembantu untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

Pada kesempatan tersebut disampaikan laporan kegiatan oleh Sekretaris Dinas Kominfo Karanganyar, Agung Cahyo Purnomo, maksud dan tujuan kegiatan bimtek ini memberikan wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memberikan kesadaran kepada PPID Pembantu tentang keterbukaan informasi publik disampaikan kepada masyarakat termasuk media secara mudah diakses berkenaan dengan kebijakan program dan pelayanan pemerintah sehingga mampu menghasilkan citra positif.

“Bimtek menjadi awal yang lebih baik berguna bagi pembenahan dokumentasi dan informasi diantaranya pemutakhiran konten website OPD serta aktivasi pelayanan masyarakat,” harapnya.

Demikian Diskominfo (ind/karina)

Rapat Koordinasi PPID Kabupaten Karanganyar, Kamis Pagi (01/03)

materi dapat diunduh dengan mengklik link dibawah :

Bahan Rapat

SAQ Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

Hasil Pemeringkatan Kabupaten Kota Se Prop. Jateng

Pemberitahuan Hasil SAQ Kab Kota

Kepala Dishubkominfo Karanganyar Agus Cipto Waluyo bersama dua narasumber Sri Hastjarjo (Akademisi UNS) dan Joko Dwi Hastanto (Wartawan Cetak Suara Merdeka) pada Workshop Forum Kehumasan, Kamis (17/9) di Ruang Podang II Setda Karanganyar.

Peserta menyimak : PPID SKPD se Kabupaten Karanganyar pada Workshop Forum Kehumasan yang diadakan oleh Dishubkominfo Karanganyar.

Kepala Dishubkominfo Karanganyar Agus Cipto Waluyo saat menyampaikan maksud dan tujuan forum Kehumasan.

Peran Bidang Kominfo pada Dishubkominfo Karanganyar sebagai Humas Pemerintah untuk selalu dapat bekerjasama dan berkoordinasi yang baik dengan Media Massa sebagai Mitra Kerja dalam membantu mempublikasikan informasi.

Itu kuncinya : Kegiatan yang menarik untuk menjadi bahan liputan media, narasumber Wartawan Suara Merdeka Joko Dwi Hastanto saat menyampaikan materi dihadapan peserta Workshop.

Sri Hastjarjo (Akademisi UNS) menjelaskan Ruang Publik sebagai salah satu fungsi media untuk memberi ruang bagi anggota masyarakat untuk memperdebatkan isu-isu publik dalam semangat kesetaraan.

Gagasan Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, Tahun 2016 KARANGANYAR KOMANDO CENTER sebagai pusat informasi publikasi di wilayah Kab. Karanganyar

Keseimbangan : karanganyarkab.go.id sebagai website terbaik tingkat Nasional yang selalu menyampaikan berita-berita akurat terpercaya terkait kegiatan yang dilakukan Pemerintah untuk kemajuan Karanganyar sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat.

Karanganyar sebagai salah satu Kabupaten peraih prestasi website tiga terbaik tingkat Nasional, memotivasi Humas Dishubkominfo Karanganyar khususnya untuk terus menginformasikan kepada masyarakat terkait kegiatan yang sedang, tengah atau yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

“Alhamdulillah, kemarin website karanganyarkab.go.id mendapat juara ketiga Kabupaten-Kota (KABTA) Web Awards 2015 tingkat Nasional. Karena kita aktif meng upload informasi-informasi terkait yang tengah dilakukan oleh Pemerintah untuk kemajuan Karanganyar. Dan rencana untuk tahun 2016 kedepan ruang Garuda 2 Kantor Sekretariat Daerah akan dijadikan sebagai Karanganyar Komando Center. Dengan konsep untuk tiap area publik ada pemantauan CCTV ditunjang kesiapan data yang lengkap. Dengan konsep tersebut, informasi kita sajikan dengan baik untuk masyarakat, sehingga apa yang kita lakukan atau perbuat dapat diketahui masyarakat dengan harapan akan menimbulkan trust/rasa percaya masyarakat terhadap Pemerintahan yang tengah bekerja,” terang Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi widodo saat menyampaikan sambutannya pada Forum Kehumasan, kemarin Kamis (17/9) di ruang Podang II Setda Karanganyar.

“Dari informasi yang kita publikasikan tersebut akan ada keseimbangan antara yang diperbuat Pemerintah dan diketahui masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar Agus Cipto Waluyo menyampaikan bahwa maksud dan tujuan diadakannya Forum Kehumasan ini adalah untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang komperhensif mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) sekaligus memberdayakan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di masing-masing Dinas/Instansi Pemerintah khususnya untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 80 peserta yang diikuti PPID SKPD dilingkup Karanganyar, Wartawan Media cetak/elektronik di wilayah Karanganyar serta Staf Dishubkominfo Karanganyar.

Forum Kehumasan yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Pendidikan Media Massa” tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Sri Hastjarjo dari Akademisi UNS dan Joko Dwi Hastanto dari wartawan Cetak Suara Merdeka.

Sri Hastjarjo menyampaikan tentang Media menjadi alat belajar utama tentang : 1. Efek Kultivasi media massa, media menjadi alat belajar utama tentang masyarakat dan kultur (budaya) yang ada di lingkungan khalayak, persepsi yang terbangun di benak khalayak tentang dunia ini (Worldview) sangat ditentukan oleh isi media, 2. Fungsi Media massa : Pengawasan (melaporkan apa yang terjadi dalam masyarakat), Korelasi (memberi makna pada apa yang terjadi), Pendidikan (pewarisan nilai), hiburan. Sehingga menarik perhatian khalayak kepada isu isu penting dalam masyarakat dan memberikan contoh bagaimana mengembangkan kemampuan komunikasi.

Selanjutnya Joko Dwi Hastanto menekankan pada penggunaan media untuk kepentingan apapun, terutama kepentingan mendidik masyarakat dan siapkan kemasan kegiatan yang menarik untuk menjadi bahan liputan media. Itu kuncinya. ind/ad/pcu

Karanganyar, Rabu (01/10/2014)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono meminta setiap SKPD mempunyai public relation, Selasa (30/09) pagi saat acara PPID di ruang Podang VIP Setda Karanganyar,

Bupati Kabupaten Karanganyar, Juliyatmono, mengharapkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Karanganyar agar mempunyai humas atau public relation (PR).

“Kita menghormati tamu, memberikan pelayanan yang baik, ramah kepada siapa saja. Berikan image positif dari SKDP,” kata Bupati Juliyatmono, saat membuka Forum Kehumasan dan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Selasa (30/09), di ruang Podang VIP, Setda Karanganyar.

Dalam acara yang diadakan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Karanganyar itu, Bupati juga meminta dalam memberikan informasi yang diinginkan bisa cepat, tepat dan sederhana. “Bangun suasana keakraban kepada tamu. Jangan bersikap acuh, justru itu yang merugikan kita sendiri,” jelas Juliyatmono.

Ditempat yang sama Nunung Susanto, Kepala Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar menambahkan setiap informasi yang diminta terdapat pengklasifikasian. “Tentunya berpijak pada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Terdapat informasi boleh untuk dipublikasikan dan ada yang dikecualikan,” jelasnya. pd

Karanganyar, Selasa (30/09/2014)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat membuka Forum Kehumasan dan Bimtek PPID, di ruang Podang VIP Setda Kabupaten Karanganyar, Selasa (30/09) pagi.

Dalam era saat ini, publik menuntut keterbukaan informasi secara cepat dan tepat serta di implementasikan secara lebih baik. Bupati Kabupaten Karanganyar, Juliyatmono mengemukakan era keterbukaan ini publik menginginkan informasi yang di rencanakan maupun yang akan di lakukan oleh Pemerintah.

“Rakyat ingin keterbukaan informasi, sudah tidak lagi jamannya ditutup-tutupi. Jika ada masyarakat yang ingin tau, namun tidak terbuka berarti tidak siap keterbukaan,” kata Bupati Juliyatmono, saat membuka Forum Kehumasan dan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Selasa (30/09) di ruang Podang VIP, Setda Kabupaten Karanganyar.

Bupati juga menuturkan yang ditunggu rakyat adalah aktivitas dari Pemerintah dalam memberikan pelayanan. Dari derasnya informasi, rakyat menuntut hak-hak melalui percepatan pelayanan. “Fungsi kehumasan di setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) menjadi penting dalam pelayanan masyarakat. Berikan informasi pemerintah jangan bohong, tapi cepat, dan tepat,” kata Juliyatmono.

Ditempat yang sama, Nunung Susanto, Kepala Dinas Perhubungan Komunkasi dan Informasi (Dishubkominfo) menuturkan tugas PPID memberikan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. “Terdapat dua kelompok klasifikasi informasi yakni informasi untuk publik dan informasi yang dikecualikan sesuai UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Nunung Susanto.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 70 orang dari Sekretaris SKPD, Sekretaris Kecamatan maupun Kelurahan. pd