Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar menemukan sebanyak 69 pemilih tambahan yang belum dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng. Selain itu, pihaknya juga mencoret sebanyak 1.804 pemilih ganda saat penetapan DPS Pilgub Jateng beberapa pekan lalu.

Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, mengatakan Panwaslu tingkat kecamatan menemukan data pemilih yang berhak memilih namun tidak tercantum pada DPS Pilgub Jateng. Rinciannya, sebanyak 46 pemilih yang tidak tercantum pada DPS dan 23 pemilih pemula. “Pemilih tambahan itu tak tercantum pada Pilgub Jateng.

Panwaslu tingkat kecamatan langsung melaporkan temuan itu kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) agar ditindaklanjuti. Menurutnya, temuan itu merupakan potensi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Apabila daftar pemilih telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jateng, maka penyelenggara pemilu bisa dikenai sanksi.

Pihaknya telah membentuk posko pengaduan pelanggaran penyelenggaraan Pilgub Jateng di setiap kecamatan. Posko itu berfungsi menerima adua pelanggaran dari masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran. “Masyarakat bisa melaporkan pelanggaran Pilgub Jateng ke posko pengaduan di tingkat kecamatan. Panwaslu tingkat kecamatan akan segera menindaklanjutinya,” terang Joko.

Seluruh anggota Panwaslu tingkat kecamatan diminta aktif turun lapangan apabila ada temuan pelanggaran. Mereka telah disumpah untuk mengawasi seluruh tahapan event politik terbesar di Jateng itu.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, menjelaskan para Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di kecamatan atau desa tengah melakukan verifikasi pemilihan tambahan maupun pemilih ganda pada DPS. Proses verifikasi dilakukan hingga akhir Maret. Selanjutnya, pihaknya bakal menetapkan DPT Pilgub Jateng pada 1 April mendatang.

Pihaknya meminta agar pemilih yang belum tercantum pada DPS melapor kepada petugas di setiap kecamatan/desa setempat. “Kami minta para pemilih proaktif, dinamika kependudukan bisa berkembang setiap saat. Contohnya, sekarang didata orangnya masih hidup namun lusa sudah meninggal dunia. Tentunya daftar pemilih bisa berkembang setiap saat,” jelasnya.

Karanganyar, Jumat (08/03/2013).

Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 26 Mei 2013 mendatang, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk bersikap netral. Dalam artian, tidak memihak, tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok, dan juga tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik.

Terkait himbauan sikap netralitas PNS disampaikan Bupati Karanganyar, Rina Iriani. Setiap PNS netral agar menjaga kondusifitas, dan tetap melayani. “Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tentunya setiap PNS bisa menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, jangan sampai mengikuti arus politik,” tegas Rina Iriani, Kamis (07/03).

Hal yang sama juga ditekankan oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Samsi, “Saya tegaskan kepada seluruh PNS yang ada di Karanganyar untuk bersikap netral dalam politik,” kata dia.

Bagi yang terbukti tidak netral, mereka akan mendapatkan sanksi kedisiplinansebagaimana telah diatur menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010.

Di mana, aturan ini menjelaskan sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Ada yang masuk kategori ringan, sedang, maupun berat. Sanksi berat diberikan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun bagi PNS yang melibatkan PNS untuk memberikan dukungan bagi kampanye serta PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan tanpa izin dari pejabat kepegawaian.

Tidak hanya itu, sanksi berat juga bisa diwujudkan dengan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi mereka yang menggunakan atribut partai / seragam dinas dalam mendukung salah satu partai atau calon peserta Pemilu. Selain itu, kepegawaian juga bisa memberikan sanksi berat dengan pemberhentian tidak hormat kepada PNS yang menggunakan APBD dalam proses pemilihan legislatif, presiden/ wakil presiden, dan kepala/ wakil kepala daerah. pd

Gerai Indomaret yang terletak di Jalan Solo-Tawangmangu, km 8 Jaten, Karanganyar, Senin (4/3) sekitar pukul 22.15, menjadi sasaran perampokan. Tiga pelaku yang datang dengan membawa senjata api dan senjata tajam, mengancam tiga karyawan dan berhasil menggasak uang Rp 12 juta yang ada di dalam brankas.

Juga lima slop rook, empat buah ponsel dan satu motor milik karyawan. Dari keterangan yang berhasil dihimpun, saat kejadian toko sudah mau tutup dan sudah ada karyawan yang bersiap menutup rolling door. Saat itu ada tiga karyawan yang bertugas, yakni Triyanto (22), Agus Supardi (20) serta Istiyarini Indriati (20). Mendadak, datang tiga orang yang berboncengan menggunakan motor Honda Revo tanpa nomor polisi. Mereka datang dan pura-pura hendak membeli sesuatu. Namun oleh karyawan dikatakan, toko akan tutup, tapi mereka tetap saja ngotot dan memaksa masuk ke dalam toko.

Setelah berhasil memaksa masuk, para pelaku lantas mengancam ketiga karyawan ini dengan menggunakan senjata api serta golok. Pelaku lalu mengikat paras karyawan dengan menggunakan tali tambang serta menutup mulut karyawan dengan lakban. Mereka juga sempat memukul Istiyarini karena mencoba untuk melarikan diri. Setelah melumpuhkan karyawan, para pelaku menggasak uang tunai yang ada di dalam brankas sebesar Rp 12 juta. Mereka juga membawa kabur motor Honda Vario AD- 6479-BW milik Agus Supardi yang diparkir di depan toko.

Ancam Agus, salah satu korban menjelaskan, sebenarnya saat itu mereka sudah mau tutup, tetapi karena pelaku menggunakan senjata api dan senjata tajam, mereka tidak bisa berbuat banyak. ”Mereka juga berkali-kali mengancam akan membunuh kalau kami berteriak minta tolong,” tandasnya. Mereka baru bisa melepaskan diri setelah perampok itu kabur dan langsung melaporkan aksi kriminalitas itu ke polisi. Diketahui, sebelum beraksi dikawanan perampok juga sempat merusak kabel kamera CCTV, yang berada di sudut ruangan serta membawa DVR atau hasil rekaman CCTV yang dipasang di toko tersebut.

Begitu mendapat laporan, petugas dari Polsek Jaten dan Polres Karanganyar yang tiba di lokasi juga langsung melakukakn olah tempat kejadian perkara (TKP) Kapolsek Jaten AKP Suryanto mengemukakan, jajarannya sudah melakukan penyelidikan dan memeriksa keterangan sejumlah saksi. Kapolsek juga menyatakan, kondisi sekitar minimarket saat kejadian juga sedang sepi, karena toko sudah hampir tutup. ”Pelaku tiga orang, memakai penutup kepala dan membawa senjata api dan senjata tajam.

Sumber : http://www.suaramerdeka.com/

Kepala Desa Gawanan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Murdiyanto mengatakan pihaknya siap merancang peraturan desa (perdes) tentang tanah makam di desanya. Karena pihaknya tak mau Gawanan sebagai tuan rumah kesulitan memakamkan jenazah warganya sendiri.

“Soal tanah makam ini penting, nanti kami akan segera membahas persoalan ini dengan BPD. Sebenarnya seluruh atau sembilan makam yang ada di desa kami masih bisa difungsikan semua, tapi penataan sejak dini kan juga harus kami lakukan,” papar dia, Senin (4/3/2013).

Dia menjelaskan dari sembilan tanah makam di desanya, ada salah satu tanah makam yang telah terisi cukup padat. Berdasar itu lah pihaknya menganggap perlu adanya perdes tentang pembatasan pemakaman di desanya bagi warga di luar Gawanan.

Dia mengakui selama ini ada warga luar desanya memakamkan sanak saudaranya di Gawanan. Untuk itu sesuai ketentuan mereka dikenakan biaya administrasi Rp300.000 per jenazah sebagai ongkos bedah bumi.

Guna memperkecil adanya orang luar desa yang dimakamkan di Gawanan, pihaknya akan membawa persoalan ini pada pertemuan dengan BPD yang akan datang. Namun hal itu bisa disiasati dengan berbagai cara di antaranya menaikkan biaya bedah bumi. Jika semula ongkos bedah bumi warga luar desa Rp300.000 untuk sekali pemakaman, di masa mendatang mungkin akan dinaikkan.

“Mungkin nanti biaya bedah bumi di Gawanan akan dikenakan Rp1,5 juta per jenazah atau berapa kan bisa.”

Relatif tingginya biaya pemakaman di Gawanan dimaksudkan agar mereka yang dari luar desa tidak memakamkan jenazah di desanya. Sebenarnya cara meninggikan biaya makam itu dimaksudkan untuk menolak secara halus warga luar Gawanan yang hendak memakamkan jenazah di desanya.

Sedangkan salah seorang warga Gawanan, Riri, 43, juga tak keberatan dengan langkah yang akan ditenpuh kadesya. Namun dia berharap tanah makam di desanya dirawat dengan baik, sehingga tak terkesan angker atau menakutkan.

Karanganyar, Senin (04/03/2013).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menetapkan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis hydran sebesar Rp 150.000/ unit/ sistem. Besaran retribusi ini merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012.

Dalam Perda yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum itu dijelaskan jika untuk pemeriksaan hydran ditetapkan sejumlah Rp 150.000/ unit/ sistem. Nominal yang sama juga diperuntukkan bagi pemeriksaan instalasi pemadam jenis springkler dan gas dektator.

Pemeriksaan tiga jenis alat pemadam kebakaran itu meliputi pemeriksaan gambar, visual, pengujuan tanpa beban, pengujian beban, dan rekomendasi teknis. Sementara itu, Pemkab juga sudah menyiapkan personil untuk melakukan pengecekan alat-alat itu.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Karanganyar, Didik Joko Bakdono mengungkapkan, alat pemadam kebakaran  harus dicek secara berkala. Dengan demikian, maka fungsi alat tersebut bisa maksimal. “Ya harus dicek. Jangan sampai alat pemadam kebakaran hanya ditaruh tanpa ada pemeliharaan khusus,” kata Didik, Sabtu (02/03).

Selain hydran, springkler, dan gas dektator, alat pemadam kebakaran lainnya seperti busa/ super busa, drypowder (serbuk kering, gas CO2, halon) juga harus diperiksa secara berkala. Untuk busa dan super busa retribusinya dipatok antara Rp 7.500 hingga Rp 10.000/ tabung. Sedangkan untuk drypowder retribusinya juga ditetapkan Rp 5.000 hingga 10.000. Nominal retribusi tersebut disesuaikan dengan berat dari alat pemadam kebakaran tersebut. “Semakin berat isinya, ya semakin tinggi retribusinya. Jadi, memang berbanding lurus antara berat dengan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,” ujar dia lagi.

Guna memberikan acuan teknis di daerah, Perda tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2012 yang terbit pada 3 Juli 2012. Perbup yang juga mengatur tentang Retribusi Jasa Umum itu sebagai petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) di lapangan. “Informasi ini akan kami sebarkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tempat-tempat umum yang memiliki alat pemadam kebakaran,” katanya.pd

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi, beserta perwakilan Muspida melihat mobil dan alat pemadam kebakaran,  Jumat (01/03).

Karanganyar, Sabtu (02/03/2013).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar, Petugas Pemadam Kebakaran, TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), SAR, dan Satuan Pengamanan (Satpam) mengikuti peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasionalke 94, Jumat (01/3) pagi.

Peringatan yang dilaksanakan di halaman Sekretariat Daerah (Setda) yang jatuh setiap 1 Maret, langsung dipimpin oleh  Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi. Di barisan tamu undangan juga terlihat beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar dan perwakilan dari Muspida.

Sambutan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang dibacakan oleh Samsi, mengatakan bahwa peran institusi pemadam kebakaran (damkar) bukan hanya sekedar siapsiaga sebagai penjaga kota dari kebakaran tetapi juga terlibat langsung memberi rekomendasi terhadap proteksi kebakaran. “Para pihak yang berkepentingan agar dapat meningkatkan kapasitas institusi pemadam kebakaran dengan hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita dalam pengurangan risiko kebakaran,” kata Samsi.

Pendekatan preventif dengan kegiatan mitigasi, penyuluhan, inspeksi dan penegakan hukum merupakan upaya pengurangan risiko kebakaran. “Peran serta perguruan tinggi, peningkatan peran LSM, dunia usaha, dan organisasi mitra Pemerintah pemerhati kebakaran, pemberdayaan komunitas masyarakat dalam pengurangan risiko kebakaran sangat kita harapkan. Dengan hal itu, maka resiko risiko kebakaran dapat kita kurangi,” ujar dia. pd