Hidup di lingkungan permukiman desa yang bersih, teratur dengan sarana prasarana infrastruktur memadai didukung kegiatan social dan ekonomi yang terus tumbuh berkembang menjadi dambaan semua pihak. Kehidupan permukiman desa yang asri, aman, dan nyaman dapat mendukung upaya pencegahan urbanisasi masyarakat desa.
Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 atau lebih dikenal UU Desa memberikan spirit bagi masyarakat membangun desanya baik infrastruktur, ekonomi, social dan budaya sesuai dengan kearifan local dalam upaya mewujudkan permukiman desa yang layak huni. Apalagi berdasarkan pengantar Presiden dalam penyampaian nota RAPBN 2016 dihadapan anggota DPR RI, angka transfer dana dari pusat untuk daerah dan dana desa lebih banyak dibandingkan untuk kegiatan kementerian/lembaga.
Pemerintah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada daerah, dengan menjalankan desentralisasi fiscal ini untuk mendorong terwujudnya pembangunan di daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar daerah.
Data Bangkim (Pengembangan Permukiman) Ditjen Cipta Karya Kementerian PU dan Pera, mencatat lebih kurang 37.407 Ha di lebih kurang 147 Kota/kabupaten tercatat sebagai kawasan Kumuh. Demikian halnya data BPS (Susenas, 2013) mencatat Rumah Tangga Kumuh Perkotaan: 12,1% atau 9,6 juta rumah tangga (Dikdik Herdiana, ,www.P2KP.org, 2015). Sementara itu di Kabupaten Karanganyar tercatat 100,16 Ha luas permukiman kumuh yang berada di 23 Desa/Kelurahan di 35 Kawasan (Dade, 2015).
Berdasarkan Undang-Undang No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Pengertian kawasan kumuh (Slum) jika mengacu kepada definisi menurut UN Habitat adalah: “contiguous settlement where the inhabitants are characterized as having inadequate housing and basic services. A slum is often not recognized and addressed by the public authorities as an integral part of the city” (UN-Habitat, 2003: 11). Yaitu suatu permukiman yang berdampingan di mana penduduknya dicirikan memiliki rumah yang tidak layak dan serta minim pelayanan dasar. Kawasan kumuh sering “tidak diakui” dan ditangani oleh otoritas publik sebagai bagian integral dari kota.
Faktor-faktor penyebab timbulnya kawasan kumuh menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Faktor Penyebab Langsung dan Tidak Langsung, sebagai berikut:
- Faktor Penyebab Langsung: Terutama faktor fisik (kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan).
- Faktor lingkungan perumahan yang menimbulkan kekumuhan meliputi kondisi rumah, status kepemilikan lahan, kepadatan bangunan, koefisien Dasar Bangunan (KDB), dll.
- Faktor sanitasi lingkungan yang menimbulkan permasalahan meliputi kondisi air bersih, MCK, pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga, drainase, dan jalan
- Faktor pembuangan limbah rumah tangga dan kondisi jaringan jalan. Rendahnya kualitas sistem pembuangan air limbah rumah tangga dan jaringan jalan juga menyebabkan suatu kawasan menjadi kumuh
- Faktor Penyebab Tidak Langsung: Faktor-faktor ini tidak berhubungan langsung dengan kekumuhan tetapi berdampak terhadap faktor lain yang terbukti menyebabkan kekumuhan. Faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial dan budaya masyarakat.
- Faktor ekonomi yang berkaitan dengan kekumuhan yaitu taraf ekonomi masyarakat (pendapatan masyarakat), pekerjaan masyarakat. Minimnya pendapatan masyarakat, mengakibatkan daya beli masyarakat untuk membangun tempat tinggal yang layak untuk dirinya menjadi berkurang.
- Faktor kondisi sosial kependudukan yang meliputi jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Jumlah anggota keluarga yang besar dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan
- Faktor budaya (terutama perilaku) yang berhubungan dengan masalah kebiasaan dan adat istiadat. Selain faktor sosial seperti tingkat pendidikan, faktor kebiasaan juga menjadi pendoroong munculnya kawasan kumuh. Faktor kebiasaan ini juga yang menyebabkan masyarakat merasa lebih enak membuang hajat di saluran air dan kebun sekalipun tidak sehat, dibanding membuang hajat di WC umum. (Asep Hariyanto, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Unisba Vol 7 No. 2 Tahun 2007)
Indikator Permukiman Kumuh
Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011, Indikator permukiman kumuh terdiri dari 7 Indikator, antara lain :
- Kondisi Bangunan, dengan kriteria sebagai berikut :
- Sebagian besar bangunan pada lokasi yang tidak memiliki keteraturan bangunan, dalam hal dimensi, orientasi dan bentuk tapak maupun bangunan;
- Lokasi memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, yaitu tingginya jumlah bangunan per hektar sesuai klasifikasi kota yang bersangkutan;
- Sebagian besar bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis;
- Kondisi jalan lingkungan, dengan kriteria sebagai berikut :
- Cakupan pelayanan jalan lingkungan tidak memadai terhadap luas area.
- Sebagian besar kualitas jalan lingkungan yang ada kondisi buruknya.
- Kondisi Drainase lingkungan, dengan kriteria sebagai berikut :
- Sebagian besar jaringan drainase pada lokasi yanga ada tidak mampu mengatasi genangan lebih dari 30 cm selama 2 jam tidak lebih dari 2 kali setahun.
- Sebagian besar lokasi belum terlayani jaringan drainase.
- Kondisi penyediaan air minum, dengan kriteria sebagai berikut :
- Sebagian besar luas area tidak memiliki system penyediaan air minum yang memenuhi persyaratan teknis.
- Sebagian besar populasi belum terpenuhi akses air minum yang aman sebesar 60 liter/orang/hari.
- Kondisi pengelolaan air limbah, dengan kriteria sebagai berikut :
- Sebagian besar luas area memiliki system pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
- Sistem pengelolaan air limbah yang ada belum mampu menampung timbunan limbah sebesar 5-40 liter/orang/hari.
- Kondisi pengeloaan persampahan, dengan kriteria sebagai berikut :
- Sebagian besar luas area memiliki system pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
- Sistem pengelolaan persampahan yang ada belum mampu menampung timbulan sampah sebesar 0,3 Kg/orang/hari.
- Kondisi Pengamanan Kebakaran, dengan kriteria sebagai berikut :
- Sebagian besar luas area memiliki pasokan air untuk pemadaman yang tidak memadai, baik dari sumber alam maupun buatan.
- Sebagian besar luas area memiliki jalan lingkungan yang tidak memadai untuk mobil kebakaran, yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan minimum 3,5 meter dan bebas dari hambatan apapun.
Mewujudkan Desa Layak Huni
Dalam upaya mewujudkan desa layak huni, berdasarkan masalah dan indicator diatas, maka dapat dilakukan beberapa tahapan/proses yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa.
Pertama : Melakukan identifikasi permasalahan permukiman. Identifikasi mengacu kepada 7 indikator kumuh melalui pemetaan swadaya atau survey kampung sendiri. Identifikasi ini tidak hanya sisi infrastruktur lingkungan saja juga dari sisi rumah tangga yang ada. Data yang didapat menjadi baseline dalam pemantauan keberhasilan desa layak huni.
Kedua : Melakukan penilaian kampung sendiri hasil identifikasi masalah permukiman. Penilaian ini untuk melihat data yang didapat dari hasil identifikasi permsalahan permukiman baik infrastruktur maupun rumah tangga. Data yang ada dianalisa mana wilayah-wilayah yang memiliki masalah paling banyak dari 7 indikator tadi atau bisa dikategorikan wilayah kumuh berat, sedang dan ringan. Kemudian dianalisa dan diurai akar persoalan dari tiap-tiap indikatornya. Apa penyebab, dampak dan akar persoalan. Setelah itu apa harapan dan upaya masyarakat dalam menangani persoalan tersebut. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan pendekatan dan metode pananganan yang tepat.
Ketiga : Melakukan kajian konsep strategi dan penanganan kumuh. Masyarakat dan Pemerintah desa melakukan kajian strategi penanganan kumuh, menyusun prioritas masalah dan prioritas alternative pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan penanganan permukiman kumuh dilingkungannya. Serta aturan bersama yang harus dijadikan pedoman dalam rangka mencegah terjadinya kekumuhan baru.
Keempat : Penyusunan Program dan Rencana Aksi Kegiatan. Konsep, strategi dan program-program penangan yang telah didapat dari kegiatan sebelumnya, kemudian diturunkan menjadi lebih rinci dan operasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan dalam rentang waktu yang telah disepakati bersama, missal 5 tahun.
Penanganan persoalan mewujudkan desa yang layak huni, tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja (baik pemdes atau masyakat). Perlu kolaborasi keberpihakan dari berbagai elemen masyarakat, stakeholder, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dan pada akhirnya desa yang layak huni dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.
Pengirim:
Dade Saripudin (Korkot P2KP Kabupaten Karanganyar dan Anggota Pokjanis RKP-KP)
Jalan Badak II Kel. Karanganyar
