Bupati Karanganyar Juliyatmono membuka Rakor Dewan Pendidikan se Solo Raya di Anthorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (21/01/2016)

Karanganyar, Kamis 21 Januari 2016
Untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, informasi dan sinkronisasi kegiatan antar Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Se Solo Raya sekaligus menyampaikan pokok-pokok pemikiran dan penyusunan dan rekomendasi mengenai kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah di bidang Pendidikan, maka Dewan Pendidikan Se Solo Raya mengadakan Rapat Koordinasi rutin tiga bulan sekali, yang kebetulan pada awal tahun 2016 ini bertempat di Kabupaten Karanganyar, Ruang Anthorium Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (21/01/2016).
Target kegiatan Rakor ini adalah tersusunnya pokok-pokok pikiran dan rekomendasi mengenai keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan tersusunnya rekomendasi penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Kabupaten/Kota Se Solo Raya yang disampaikan kepada Bupati/Walikota Sesuai dengan konteks pemerintah yang sedang berjalan.
“Semoga dengan adanya Rapat Koordinasi ini bermanfaat besar bagi Dewan Pendidikan. Selamat mengabdi bagi Dewan Pendidkan yang baru dilantik masa bhakti 2015-2020 sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya dan mencerminkan nilai-nilai pancasila. Saya (Bupati) bersama Wakil Bupati berharap Pendidikan jauh lebih baik . Mari kita bergerak bersama-sama untuk menjadikan program pendidikan yang lebih maju, mari kita kompak memuliakan anak-anak agar menjadi generasi penerus yang hebat, ujar Bupati Karanganyar saat menyampaikan arahannya sekaligus membuka Rakor Dewan Pendidikan Se Solo Raya.
Pada kesempatan tersebut Bupati Juliyatmono mengatakan bahwa tahun ini akan ada perubahan SOT diseluruh wilayah Indonesia.
“Eselon-eselon II kalau dilebur kemungkinan juga tidak akan berkesempatan lagi menjadi Eselon-eselon II, ini sungguh amat mengganggu secara psikologi. Termasuk kewenangan SMA/SMK akan diambil Provinsi, oleh karna itu banyak kewenangan akan dicabut dan nyaris Otonomi Daerah tidak ada lagi gaungnya. Dewan pendidikan dan Dinas Pendidikan harus bergandengan terus, untuk mencapai tujuan yang sama,” kata Juliyatmono .
Sementara itu Ketua Dewan Pendidikan Se Solo Raya, Dr.Arief Suryono mernyampaikan kurangnya respon dari menteri pendidikan kepada Dewan Pendidikan. “Berdasar UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Selaku yang tergabung dalam Dewan Pendidikan mendesak Menteri Pendidikan untuk segera membentuk Dewan Pendidikan Nasional, Karena memang kurangnya respon dari Menteri. Dan mudah-mudahan Rakor Dewan Pendidikan Provinsi yang akan di selenggarakan di Bandung nanti dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu Berbadan Hukum sebagai aspirasi Dewan pendidikan di Daerah agar Menteri dapat segera membentuk Dewan Pendidikan Nasional. Semoga sisa-sia hidup kita ini bisa disumbangkan untuk negara,” terangnya.
Pada Rapat Koordinasi tersebut, Tjuk Susilo selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karanganyar meminta Komite agar dipertemukan dengan Kepala Sekolah karena perlu adanya kerjasama yang tentunya dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Se Solo Raya. Ad/Ind/Tt

Salah satu group tampil pada ajang Festival Keroncong dalam rangka HUT DPRD Ke-65 Kabupaten Karanganyar, Rabu malam (20/01/2016)

Karanganyar, Rabu 20 Januari 2016
Serangkaian acara dalam rangka memperingati Hari Jadi DPRD Ke-65 Kabupaten Karanganyar salah satunya Festival Keroncong yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar, Rabu malam (20/01/2016).

Laporan yang disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Sekretaris DPRD Karanganyar Sujarno bahwa, acara festival keroncong ini baru pertama kali diselenggarakan di Karanganyar. Dasar Keputusan Dewan Perwakilan Kabupaten Karanganyar Nomor 033.10 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari Jadi DPRD Karanganyar. Adapun jumlah peserta ada delapan group dari berbagai wilayah di Solo Raya.

“Pada malam hari ini kita mengadakan Festival Keroncong untuk menggerakkan kembali nilai-nilai adi luhur, kita tidak bisa menciptakan tapi mengapresiasikannya. Harapan kita karena tanpa itu generasi muda kita akan sepenuhnya sudah senang tetapi malu, maka dari itu DPRD memberikan panggung untuk melakukan penyampaian aspirasi dan demonstrasi,” terang Sumanto selaku Ketua DPRD Karanganyar saat menyampaikan maksud dan tujuan penyelenggaraan festival keroncong.

Sumanto juga menambahkan, mudah-mudahan dengan ini kita bisa meningkatkan kreasi dan prestasi musik keroncong di Kabuapten Karanganyar karena legenda keroncong juga di Karanganyar, maka mari kita menikmati musik keroncong dengan sebaik-baiknya. Uum/Bn

Bupati Karanganyar Juliyatmono (baju biru) mendampingi Muhammad Kusrin (ke dua dari kanan), menerima SNI dari Menteri Perindustrian Saleh Husin, di Kantor Kementerian Perindustrian

Karanganyar, Rabu (20/01/2016)
Muhammad Kusrin, akhirnya menerima sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), dari Kementerian Perindustrian RI, di Jakarta, Selasa (19/01).

Kusrin,panggilan akrab nya, menerima SNI yang diserahkan Menteri Perindutrian RI Saleh Husin, didampingi Bupati Karanganyar Juliyatmono.

Bupati Juliyatmono mengatakan seperti kusrin-kusrin itu perlu dilaporkan kepada pusat, agar karya inovasinya bisa dilindungi karena itu merupakan kreativitas, dan bisa menyerap tenaga kerja.

“Masyarakat silahkan melaporkan penemuan-penemuan berupa kreativitasnya, pemerintah akan memfasilitasi supaya mendapatkan hak-haknya, berupa legalitas dan perlindungan,” katanya, Rabu (20/01) seusai acara peresmian proyek, di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.

Setelah mendapatkan SNI, lebih lanjut dikatakan Bupati, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan mendampingi Kusrin, agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak manapun yang hanya mementingkan kepentingan keuntungan, tanpa mengabaikan persoalan-persoalan hukum lainnya.

Sebelumnya, Kusrin terkendala mengurus SNI dalam memproduksi televisi rakitan. Bahkan, dia sempat berurusan dengan hukum karena belum ber-SNI.pd

Pimpinan Redaksi Joglosemar Hamdani dan General Manager Anas Syahirul bersilaturahmi dengan Bupati Karanganyar Juliyatmono, dalam rangka kerjasama media dengan Pemerintah, Rabu (20/01/2015) di Ruang Kerja Bupati Kantor Setda Karanganyar.

Karanganyar, Rabu 20 Januari 2016
Sebagai salah satu media massa di Solo Raya, Joglosemar bersilaturahmi dengan Bupati Karanganyar Juliyatmono di Ruang Kerja Bupati Kantor Sekretariat Daerah Karanganyar, Rabu (20/01/2016).

Dengan tujuan untuk menjalin serta meningkatkan kerjasama antar Media Massa dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Agar kegiatan apa yang akan, tengah dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Karanganyar dapat terinformasikan/terekspos ke publik. Sehingga terjalin kerjasama yang baik dan sinergi antara media dan pemerintah, begitu pula sebaliknya. Ind/Uum/Bn

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo membuka start lomba lari di depan gedung DPRD Kabupaten Karanganyar(19/01/2016)

Karanganyar, Selasa 19 Januari 2016

Dalam rangka memperingati hari jadi DPRD Kabupaten Karanganyar Ke-65 , diadakan lomba lari 10K yang diikuti oleh jajaran sekolah SMP/SMA Putra-Putri serta jajaran SKPD, TNI, POLRI dan Umum . Lomba tersebut diikuti kurang lebih 1400 peserta.

para peserta lomba lari 10K dalam rangka HUT DPRD Kabupaten Karanganyar Ke-65

Laporan yang disampaikan oleh Sujarno selaku Ketua Umum sekaligus Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar bahwa “Rute lomba lari dimulai dari halaman DPRD ke Timur,terminal Bejen ke Utara, Wonorejo ke Barat, Pokoh ke Selatan, Kodim ke Timur dan finish di halaman DPRD”.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar Sumanto menyampaikan, “mudah-mudahan kegiatan lomba ini bukan hanya kegiatan seremonial saja tapi menjadi prestasi yang akan diharapkan oleh pemerintah daerah , dimana menjadi bagian dari pembina prestasi dan dapat kita banggakan bersama di Kabupaten Karanganyar ini”, ujar Ketua DPRD Sumanto.Ad/Al/Uum/Wn

Wakil Bupati Rohadi Widodo, Sekda Prov.Jateng Sri Puryono bersama rombongan saat meninjau proyek pembangunan Waduk Gondang, Selasa (19/01/2016).

Karanganyar, Rabu 20 Januari 2016

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono didampingi Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo meninjau mega proyek pembangunan Waduk Gondang di Kecamatan Kerjo, Karanganyar, Selasa (19/01/2016) kemarin. Sembilan waduk yang dibangun di Jawa Tengah salah satunya Waduk Gondang ini merupakan perhatian Pemerintah guna mendukung program kedaulatan pangan.

“Jumlah 50 waduk besar yang dibangun di Indonesia, sembilan diantaranya di Jawa Tengah yakni Gondang, Bener, Randugunting, Dolok, Pidekso, Logung, Matenggeng, Jragung. Pembangunan waduk khususnya di Jawa Tengah ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah dalam mendukung program Kedaulatan Pangan,” tutur Sekda Provinsi Jateng Sri Puryono pada kunjungannya dilokasi proyek.

“Dari pantauan saya, Waduk Godang ini sangat cepat pembangunannya. Ini termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, harapan kita dengan adanya pembangunan waduk dapat meningkatkan produktifitas pangan utamanya padi. Karena produktifitas beras di Jawa Tengah tahun 2015 sebanyak 3,2 juta ton atau melampaui target 2,3 ton,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut Sri Puryono mengapresiasi kinerja sejumlah pihak yang terlibat pada pembangunan proyek Waduk Gondang. “Berdasar laporan rekanan proyek, PT.Waskita Karya (Persero) menyanggupi menyelesaikan 60% fisik pembangunan pada tahun ini. Kemungkinan besar akhir 2017 pembangunan waduk gondang diprediksi selesai. Yang terpenting disini untuk diperhatikan dari segi kualitas tenaga kerja, peralatan, dan material,” kata Sri Puryono saat diwawancara.

Sementara itu, Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo menyampaikan bahwa seluruh tahapan pembangunan Waduk Gondang sudah selesai. Termasuk tambahan pengadaan tanah seluas delapan hektare. Ad/Ind

Teatrikal demo oleh Mahasiswa STSI Surakarta dan pengamanan oleh Satpol PP

Karanganyar, Senin 18 Januari 2016
Mendengarkan sekaligus menampung aspirasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Untuk itu DPRD Kabupaten Karanganyar sebagai wakil rakyat daerah membuat ruang /tempat aspirasi yang berlokasi di Halaman depan Kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Karanganyar. Dalam rangka hari jadi DPRD Kabupaten Karanganyar yang ke 65 Tahun sekaligus penandatanganan peresmian panggung aspirasi dan kreasi oleh Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto dan didampingi Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, Senin (18/01/2016) disaksikan segenap Forkompinda, Anggota Dewan serta jajaran Kepala SKPD dilingkungan Karanganyar.
Sekretaris DPRD Karanganyar Sujarno sekaligus Ketua Penyelenggara menyampaikan bahwa berdasar Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 003.03 Tahun 2015 tentang Penetapan Hari Jadi Dewan Perwakilan Daerah Karanganyar yang jatuh tepat pada tanggal 24 Januari 2016 besok, maka peresmian panggung aspirasi ini merupakan bagian dari rangkaian acara HUT DPRD Kabupaten Karanganyar ke 65 Tahun. “Ini pertama kalinya HUT DPRD Karanganyar diperingati. Sebagai wujud peringatan HUT DPRD ke 65 ini maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karanganyar membuat Panggung aspirasi dan kreasi yang menghabiskan dana kurang lebih 148 juta rupiah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2015,” jelas Sujarno pada saat menyampaikan laporannya.

Sumanto Ketua DPRD di dampingi Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo meresmikan Panggung Aspirasi dan Kreasi di DPRD Kabupaten Karanganyar

Sementara itu Ketua DPRD Sumanto dalam sambutannya menyatakan bahwa panggung ini sebagai bentuk pelayanan masyarakat agar bisa menyampaikan aspirasi. ”Demo yang biasanya dilakukan oleh masyarakat tanpa tempat hanya ada pengamanan saja, maka dengan diresmikannya panggung aspirasi ini bisa digunakan untuk menampung aspirasi disamping kita juga menyiapkan lengkap dengan sound system serta makan minum,” terang Sumanto yang disambut tepuk tangan para hadirin. “Saya minta kepada komisi-komisi yang membidangi untuk dapat melayani aspirasi bila memang ada demo dari masyarakat.Karena kita hidup di era Reformasi dan Demokrasi yang memberikan ruang kepada kita untuk saling bertukar pikiran sehingga menghasilkan pemikiran atau keputusan yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Karanganyar. Harapan kami dengan panggung aspirasi ini dapat memberikan pelayanan masyarakat, mari kita jemput bola karena ini adalah tugas dan kewenangan kita sebagai Wakil Rakyat. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk semuanya,” pesan Sumanto.
Sumanto juga menambahkan bahwa ada tiga fungsi sebagai Wakil Rakyat yakni Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Berdasar hasil penelusuran tim ahli sejarah dan Akademi dari UNS tanggal 24 Januari 1951 merupakan hari lahirnya DPRD Karanganyar. Ini kali pertama di tahun 2016 HUT DPRD Karanganyar ke 65 diperingati. Berbagai rangkaian acara digelar diantaranya Festival burung berkicau (17/01/2016) di Lapangan Kantor DPRD Karanganyar, Lomba Lari 10 KM (19/01/2016) Start dan finish dari Lapangan Belakang DPRD Karanganyar, Lomba renang Tingkat Provinsi (22 s/d 24/01/2016) di Kolam renang Intanpari Karanganyar dan Pagelaran seni wayang kulit (24/01/2016) malam di Halaman DPRD Karanganyar.
Selanjunya Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dalam sambutannya menyampaikan semoga adanya panggung aspirasi tersebut dapat digunakan masyarakat untuk berkreasi seperti lomba pidato, pentas seni, dsb. Mudah-mudahan berbagai agenda yang digelar dapat menjadikan DPRD Karanganyar semakin berencana dan semakin maju.
Acara peresmian tersebut dimeriahkan dengan tari Jaipong Banjidor Tahok dan treatikal demo yang dipersembahkan oleh Mahasiswa STSI Surakarta serta penampilan Band Hip-hop NDX AKA Familia. Ad/Bn/Ind/Tt

Buat sesuai prosedur, tertib administrasi : Bupati Juliyatmono saat menyampaikan arahannya dihadapan para pengurus barang se Kabupaten Karanganyar, Kamis (14/01/2016)

Karanganyar, Kamis 14 Januari 2016

Untuk  meningkatkan kompetensi terkait dengan pengelolaan UPT dan merupakan langkah terkait pemeriksaan BPK untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah mengadakan Sosialisasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kamis (14 /01/ 2016) di Gedung Wanita Karanganyar.
Acara tersebut diikuti seluruh pengurus barang meliputi SKPD, Kecamatan, UPT, Sekolah, Puskesmas se Kabupaten Karanganyar yang berjumlah  kurang lebih 650 peserta.

Dalam arahannya, Bupati Juliyatmono menekankan bahwa kegiatan sosialisasi ini untuk tertib administrasi.

“ Ini semua dalam rangka tertib administrasi, karena baru tahun 2014 kemarin berdasar audit dari BPK,  Karanganyar mendapat prestasi berupa penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Saya ucapkan matur nuwun, opini yang diraih tersebut merupakan rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah pada tertib administrasi,” jelas Bupati.
Ia juga mengatakan bahwa Badan Inspektorat adalah yang membantu secara internal sehingga tidak untuk dihindari.

“ Inspektorat itu tangan panjang Bupati untuk ikut membantu meluruskan hal-hal yang kiranya belum atau tidak pas sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya. Jangan sampai penegak hukum masuk dalam ranah Pemerintahan hanya karena tidak tertib administrasi. Jadi saya minta sosialisasi ini untuk diikuti dengan baik, dipahami benar untuk hasil sesuai apa yang kita harapkan. Jadilah PNS yang profesional yang mencintai pekerjaan kita sebagai pelayan masyarakat dan lebih berkreatif“ pesan Bupati. Ad/Ind/Tt/Al/Bn

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat menerima kedatangan Muhammad Kusrin dengan isterinya, di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (14/01)

Karanganyar, Kamis (14/01/2016)
Bupati Karanganyar Juliyatmono memanggil Muhammad Kusrin (42), pria yang mendadak terkenal setelah dia berhasil membuat televisi rakitan, Kamis (14/01). Kusrin datang ke Rumah Dinas Bupati Karanganyar, bersama isterinya.

Saat menerima kedatangan Kusrin, Bupati Karanganyar didampingi Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dan beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pertemuan itu disampaikan Kusrin memberi merk televisi tabung Veloz, Maxreen, Vitron, dan Zener untuk produk hasil karyanya.

Saat bertemu dengan Kusrin dalam obrolan ringan, Bupati Juliyatmono mengatakan saat dia datang ke acara pemusnahan televisi di Kejaksaan Negeri Karanganyar, Bupati hanya diundang pada acara itu.

“Kita juga mengohormati keputusan hukum karena itu amar keputusan pengadilan. Tapi jauh dari itu kita ambil sisi hikmahnya, semua pihak bahwa karya-karya seperti ini supaya dipercepat dan dibuka ruang seluas-luasnya supaya tidak ada hambatan. Mengurusnya lama sejak 2011, dia memproduksi karena kebutuhan anak isteri harus tetap berjalan,” kata Juliyatmono.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar, lanjut Bupati ke depan akan memfasilitasi supaya segera terbit Standar Nasional Indonesia (SNI) dan karya terus berlanjut.

“Kita akan memanfaatkan tenaganya untuk menjadi motivator di Balai Latihan Kerja (BLK) dan SMK Negeri 2, untuk membagikan ketrampilannya,” kata Bupati.

Sebelumnya, Kusrin yang bertempat tinggal di Dusun Wonosari, RT 002/ RW 003, Desa Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tersandung kasus, setelah dia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, karena melanggar Pasal 120 Ayat (1) jo Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Permen Perindustrian RI Nomor 17/M-IND/PER/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronik Secara Wajib, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Oleh Pengadilan Negeri Karanganyar, dia di pidana enam bulan, dengan hukuman masa percobaan selama satu tahun. Dan menjatuhkan pidana sebesar Rp. 2,5 juta, dengan ketentuan bila tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama dua bulan.pd

Bupati Karanganyar menyerahkan DPA SKPD dan Penandatanganan Pakta Integritas APBD Tahun Anggaran 2016

Karanganyar, Kamis 14 Januari 2016
Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan penandatanganan Pakta Integritas pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 ini diselenggarakan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis (14/01/2016) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dengan tujuan agar kegiatan yang dibiayai dari APBD dapat segera dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 serta mewujudkan kesatuan langkah dalam melaksanakan sistem keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran serta tanpa akses dan percepatan pelaksanaan kegiatan TA – 2016 sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati Karanganyar didampingi Kepala DP2KAD dan diikuti oleh perwakilan organisasi (Ketua KONI, Ketua KNPI, Ketua Kwarcab Pramuka, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar), seluruh Kepala SKPD, lurah, 4 Perwakilan Kepala Sekolah Swasta dan 16 Perwakilan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Laporan Kepala DP2KAD Karanganyar, Sumarno bahwa DPA TA 2016 terdiri dari DPA SKPD diantaranya DPA SKPD Pendapatan sejumlah 14 DPA dengan jumlah Rp 216.509.544.000,00 dan DPA SKPD Belanja sejumlah 62 DPA dengan rincian sebagai berikut belanja tidak langsung SKPD sejumlah Rp 1.172.833.392.000,00 , belanja langsung SKPD sejumlah Rp 573.375.723.000,00 sedangkan DPA PPKAD terdiri dari : DPA PPKD Pendapatan sejumlah 1 DPA sebesar Rp 1.750.828.805.000,00 , DPA PPKD belanja sejumlah 1 DPA sebesar Rp 306.375.393.000,00 , DPA PPKD pembiayaan sejumlah 1 DPA yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 95.246.159.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Selanjutnya Bupati dalam arahannya menyampaikan bahwa APBD sudah terdistribusi ke SKPD dan untuk dilaksanakan dengan baik di awal tahun ini serta Pakta Integritas sudah di tanda tangani dan untuk dilaksanakan se segera mungkin saya (Bupati) berharap jangan ada kasus KKN.

“ Untuk karenanya DPA sudah melalui proses baik input maupun outputnya, BPK sudah mulai berorientasi mengawasi tentang kegiatan yang dilaksanakan ada manfaatnya atau tidak, dalam artian kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat atau tidak sehingga nantinya BPK juga akan mengaudit kemanfaatan kegiatan tersebut”, ujar Bupati Juliyatmono dihadapan jajaran Kepala SKPD. Ad/Ind/Tt/Ald/Bn