Areal persawahan seluas 90 hektare (Ha) di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar  tak boleh dialihfungsikan. Pasalnya, di areal tersebut dikhususkan sebagai sawah lestari.

Demikian dijelaskan Kasi Pembangunan Papahan, Uun Santosa, saat ditemui  di ruang kerjanya akhir pekan kemarin. Hal tersebut sudah sesuai dengan Perda di tingkat provinsi.

“Saya kurang hafal soal nomor Perda itu. Tapi, yang jelas diatur di sana. Total areal pertanian di sini mencapai 120 hektare. Saat ini, masih tersisa 90 hektare. Sisanya, sudah alih fungsi ke properti,”

Uun mengatakan pemerintah sudah berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang lahan lestari di Papahan. Lahan lestari itu terfokus di daerah Kodokan. Sejauh ini, banyak investor yang tetap melirik daerah itu untuk dialihfungsikan.

“Harga tanah di lahan lestari itu bisa mencapai Rp2 juta per meter. Tapi, hal itu sulit dibeli karena tak bisa alih fungsi. Sampai kapan pun, kami akan memantau hal ini. Bisa dibayangkan, kalau sawah lestari itu alih fungsi. Papahan, otomatis tak lagi memiliki potensi pertanian. Soalnya, di sana memang lahan tersubur akibat pasokan air yang mencukupi,” katanya.

Sumber : http://www.solopos.com/

PDAM Karanganyar menyiagakan tiga unit mobil tangki air bersih selama 24 jam selama musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila pasokan air bersih di permukiman penduduk tersendat.

Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Karanganyar, Suparno, mengatakan hingga sekarang belum ada permintaan pasokan air bersih dari masyarakat. Pihaknya menjamin pasokan air bersih ke permukiman penduduk tak mengalami kendala. Namun, apabila terjadi kendala teknis yang menyebabkan pasokan air bersih tersendat maka akan dikirim mobil tangki air bersih.

 “Hingga sekarang belum ada permintaan air bersih, namun tiga unit mobil tetap disiagakan untuk dropping air bersih di daerah yang dilanda bencana kekeringan,” katanya saat ditemui.

 Menurutnya, kondisi geografis Karanganyar yang sebagian wilayahnya berada di lereng Gunung Lawu berpengaruh saat musim kemarau. Masyarakat tak kekurangan air bersih lantaran pasokan air bersih cukup lancar. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah lain di Soloraya.

 Masyarakat rela berjalan berkilo-kilo meter untuk mendapatkan air bersih saat musim kemarau.

 Selama  musim kemarau, pasokan air bersih ke permukiman penduduk dilakukan secara bergiliran. Sehingga seluruh pelanggan dapat menikmati air bersih selama musim kemarau.

 “Sistemnya akan digilir dari satu wilayah ke wilayah lain, kami harap dengan sistem ini masyarakat dapat menikmati air bersih,” jelasnya.

 Disinggung mengenai kebakaran hutan di Gunung Lawu, dia menjelaskan kebakaran tersebut akan berpengaruh pada pengurangan resapan air pada masa mendatang.
Pengurangan resapan air di lereng Gunung Lawu berdampak pada pasokan air bersih di permukiman penduduk maupun lahan pertanian.

 Sementara seorang warga Desa Papahan, Tasikmadu, Suprapto, meminta agar PDAM Karanganyar memprioritaskan pelayanan pelanggan. Dia meminta agar pasokan air bersih tidak tersendat selama musim kemarau karena telah membayar retribusi air bersih setiap bulan.

 “Kewajiban untuk membayar retribusi air bersih sudah dilakukan, kami minta agar pasokan air bersih tetap lancar selama musim kemarau,” tambahnya.

Pemerintah Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar menjadi satu-satunya desa di Colomadu yang mendapat bantuan traktor dari Dinas Pertanian (Dispertan) Provinsi Jawa Tengah. Padahal, lahan pertanian di desa tersebut kian menyusut.
Ketua Kelompok Tani Makaryo Subur, Gajahan, Rujito mengatakan bantuan berupa traktor tersebut masih dalam tahap pengurusan administrasi.

“Saya akan ke Semarang untuk mengurus syarat administrasi, Selasa (30/7/2013). Kalau datangnya bantuan belum tahu. Tapi sudah dipastikan dapat,” ujar Kasi Pemerintahan Gajahan tersebut.

Menurutnya, pengajuan bantuan sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu. Kala itu, lanjutnya, terdapat 200-an desa di Karanganyar yang ikut mengajukan permohonan bantuan. Tetapi, Dispertan Jawa Tengah hanya mengabulkan sebagian kecil dari jumlah tersebut. Saat itu [pengajuan bantuan], kata dia, luas tanah pertanian masih besar. Namun kini, lahan pertanian makin sedikit. Hal iitu terjadi lantaran banyak sawah yang dialihfungsikan menjadi perumahan.

“Kalau ditotal, memang masih ada 28 hektare sawah. Tetapi kebanyakan sudah menjadi milik orang luar daerah. Praktis, hanya sebagian kecil petani asli yang kelak bisa memanfaatkan traktor hibah untuk menggarap sawah,” kata dia.

Ia menambahkan, anggota kelompok tani yang ia pimpin hanya 15 orang. Kebanyakan petani itu pun bukan pemilik tanah, tetapi hanya petani penggarap lahan. Sementara itu, Kades Gajahan, Hermanto,  mengungkapkan luas tanah kas dan bengkok di wilayahnya sekitar 10 hektare. Dengan kondisi tersebut, praktis, hanya 18 hektare sawah nonbengkok dan nonkas yang digarap para petani.

Dinas pertanian perkebunan dan kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar segera mengerahkan pawang kera untuk menangkap ratusan kera liar yang menyerang lahan pertanian di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Ratusan kera liar tersebut memakan beberapa jenis tanaman milik warga setempat seperti jagung dan singkong.

Kepala Distanbunhut Karanganyar, Siti Maesyaroch, mengatakan warga diminta membuat surat laporan resmi ke Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Karanganyar. Pihaknya segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Surat itu menjadi bahan pertimbangan untuk meminta bantuan BKSDA agar menangkap kera liar tersebut,” katanya, Selasa (26/3/2013).

Menurut Siti, pihaknya akan berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jateng untuk menangkap kera-kera liar itu dengan bantuan pawang kera. Mereka bakal disebar di lokasi permukiman penduduk untuk menangkap kera dengan peralatan jaring.

Ratusan kera liar menyerang lahan pertanian bahkan memasuki permukiman penduduk karena persediaan makanan di hutan semakin menipis. “Habibatnya memang di sekitar lereng Gunung Lawu. Jadi makanannya mulai habis, kemudian mereka turun gunung mencari makanan di lahan pertanian,” jelasnya.

Sebenarnya, lahan pertanian di wilayah Ngargoyoso kerap menjadi sasaran serangan kera liar. Sebab, wilayah tersebut berada tak jauh dari habitat kera liar di lereng Gunung Lawu. Beberapa desa lainnya yang kerap menjadi sasaran serangan kera liar seperti Desa Ngargoyoso, Kemuning dan Segoro Gunung di Ngargoyoso.

Sementara Camat Ngargoyoso, Giyarto, mengakui serangan kera liar kerap melanda wilayahnya terutama saat musim kemarau. Dahulu, ratusan kera liar menyebar hingga permukiman penduduk untuk mencari makanan. Kini, binatang tersebut kembali bermunculan di permukiman penduduk.

Sumber : http://www.solopos.com

Karanganyar, Sabtu (17/11/2012)

Lima regu petani bertanding di ajang Asah Terampil di Sub Terminal Agrobisnis (STA) Watu Sambang, Tawangmangu, Sabtu (17/11). Lomba tersebut merupakan satu dari serangkaian acara guna menyambut Hari Jadi   Karanganyar  ke-95.

Tim yang terdiri dari tiga orang per kelompok itu berasal dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) se-Kabupaten Karanganyar. Adapun Gapoktan yang terpilih mewakili daerahnya antara lain Lestari Makmur Desa Bakalan Jumapolo, Noto Joyo Desa Matesih Kecamatan Matesih, Marsudi Makmur Desa Gaum Tasikmadu. Selain itu, Gapoktan Marsudi Karyo Bolon Colomadu dan Ngudi Makmur Sumberrejo Kerjo juga  tercatat sebagai  peserta   lomba tersebut.

Kepala BP4K (Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) Karanganyar, Supramnaryo mengatakan, kegiatan yang menampilkan pengetahuan dan ketrampilan petani itu digelar untuk memacu pertumbuhan dan kinerja Gapoktan. Tujuan akhirnya yakni meningkatkan kualitas organisasi dalam Gapoktan bersangkutan. Pasalnya, Gapoktan menjadi wadah bagi petani untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam menanam dan mengolah hasil pertaniannya, termasuk membuat terobosan dalam bidang tersebut. “Hal ini diharapkan dapat meningkatkan program-program pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan daya saing dengan daerah lain,” kata dia di sela-sela acara.

Uniknya, tidak seperti lomba-lomba pada umumnya, asah trampil ini memberikan warna tersendiri. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat dari busana yang dipakai oleh peserta dan panitia. Semuanya terlihat mengenakan busana khas Jawa, yakni beskap dan kebaya. Kendati demikian, semangat terlihat jelas di wajah para peserta. Hal itu ditunjukkan dari cara mereka menjawab pertanyaan dari para juri. Tidak berhenti di situ saja, bel yang biasanya dipakai dalam sebuah perlombaan juga diganti dengan dengan kentongan. Otomatis, saat babak rebutan suara kentongan antartim saling berkejaran.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR yang juga hadir dalam perlombaan tersebut memberikan apresiasi kepada semua peserta. Baginya, ajang itu bukan sebatas perlombaan yang mencari pemenang. Melainkan menantang sejumlah Gapoktan untuk menerapkan ilmu dan ketrampilannya di lapangan. Dengan begitu, bidang pertanian bisa dinamis dan melahirkan inovasi-inovasi. “Kami berharap apa yang mereka miliki, yakni teori-teori, bisa diseimbangkan dengan penerapannya di lapangan,” ujar Rina di hadapan para peserta dan juri.

Sebagai pemenang lomba yaitu Juara 1 Ngudi Makmur Sumberrejo Kerjo, juara 2 Marsudi Makmur Desa Gaum Tasikmadu, sedangkan juara 3 Noto Joyo Desa Matesih Kecamatan Matesih.

.pd

Sebanyak 30.000 bidang tanah atau sekitar 11,3 persen tanah di wilayah Karanganyar belum bersertifikat.

Sementara kasus sengketa tanah di Karanganyar sebanyak tujuh kasus. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar, Aris Widarko Budiharjo, mengatakan total tanah di seluruh Karanganyar seluas 440.000 bidang tanah.

Sementara bidang tanah yang telah bersertifikasi sebanyak 410.000 bidang tanah. Mayoritas bidang tanah yang belum bersertifikat terletak di pedesaan.

“Ini hanya estimasi saja, kami tetap berupaya agar seluruh bidang tanah di Karanganyar bersertifikat,” ujarnya seusai launching layanan anggota masyarakat (Layangmas) berbasis Geo KKP di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (19/10/2012).

Menurutnya, dengan menerapkan sistem database berbasis Geo KKP maka dapat diketahui letak, pemilik dan status bidang tanah secara jelas. Sehingga tidak terjadi sengketa tanah yang disebabkan beberapa faktor seperti administrasi yang tumpang tindih dan warisan. Selain itu, seluruh bidang tanah harus terdaftar dalam Geo KKP sehingga mempercepat pelayanan administrasi pengurusan sertifikat tanah. Sebab sistem berbasis Geo KKP menggunakan peta satelit sehingga dapat memantau seluruh bidang tanah di setiap wilayah.

Sementara Kepala BPN, Hendarman Supanji, menyatakan penerapan sistem berbasis Geo KKP akan dilakukan di seluruh Indonesia. Pihaknya juga melakukan pendataan mengenai luas lahan pertanian di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menginventarisir lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi perumahan atau sektor industri.

Dengan adanya sistem berbasis Geo KKP, dia berharap tidak ada permasalahan pertanahan seperti sengketa tanah di Indonesia. Berdasarkan data BPN, terdapat sekitar 4.000 kasus sengketa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kasus sengketa tanah terletak di 100.000.000 bidang tanah di Indonesia.

Bupati Karanganyar Rina Iriani menegaskan bakal mengantisipasi menjamurnya pendirian perumahan oleh pengembang yang dibangun di lahan pertanian. Pihaknya mengaku sudah menolak puluhan izin pendirian perumahan dengan lokasi tersebar di seluruh Karanganyar.

“Yang jelas sudah sangat banyak izin yang kami tolak. Ini untuk menjaga lahan lestari yang mencapai 28.000 hektare. Lahan ini tidak boleh disentuh kecuali untuk pertanian,” tegas Rina, Rabu (17/10).

Diungkapkannya, pembatasan zona untuk pendirian rumah akan diatur segera dengan tegas. Pengaturan tersebut, menurutnya, haruslah sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. “Kebutuhan utama kita kan makanan, pakaian, baru kemudian perumahan,” ujarnya.

Rina juga mengimbau kepada warga di Kecamatan Colomadu untuk tidak menjual tanahnya kepada pengembang yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu juga tidak diizinkan pengembang melakukan penggarapan perumahan di daerah dataran tinggi. “Tidak boleh di dataran tinggi karena bahaya longsor longsor. Kami kunci izin untuk itu,” imbuhnya.

Lebih jauh Rina menyatakan, pembangunan perumahan haruslah seimbang dengan lahan produktif yang ada. Dari lahan yang ada, 50 persennya digunakan untuk lahan produktif, 30 persennya baru digunakan untuk perumahan. “Seimbang itu tidak berarti harus sama jumlahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Priharyanto, menyatakan ke depannya sangat diperlukan aturan yang ketat dalam izin pembangunan perumahan. Menurutnya, zona perumahan yang dipersiapkan adalah di daerah Jumantono, Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo (4J), dan Gondangrejo. “Sedangkan untuk Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih dalam proses penyusunan,” ujar Priharyanto.