Bupati dan wakil bupati didampingi kepala BAPPEDA pada kegiatan Musrenbang RKPB, Rabu (2/03).

Karanganyar, Rabu 2 Maret 2016

Untuk memberi kesempatan kepada para Anggota DPRD DAPIL untuk mengawal usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan ke dalam RENJA-SKPD, dan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran, serta memberi kesempatan kepada SKPD agar dalam menyusun Rencana Kerja SKPD lebih Fokus sesuai kebutuhan Desa,Kelurahan serta Kecamatan.

Rekapitulasi usulan hasil  Musrenbang kecamatan terdiri dari wilayah I yaitu terdiri dari Kecamatan Mojogedang, 32 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 21. 360.000.000, Kecamatan Matesih, 112 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 18.684.258.000, dan Kecamatan Karanganyar, 112 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 26.990.441.000.

“Sinkronisasi antara usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja  Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. RENJA SKPD nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya  dokumen RKPD sebagai dasar pijakan untuk rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017,” terang Sundoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Karanganyar pada kegiatan  Musrenbang Kabupaten Karanganyar 2017 di Kalurahan Bejen, Rabu (2/3).

Adapun dasar pelaksanaan Musrenbang mengacu pada UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 6 / 2014 tentang Desa, UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran (SE) Bupati Karanganyar  No. 050/7.967.24/XII/2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 dan surat Gubernur Jateng No. 050/020753 tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kab/Kota se Jateng.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus melalui dengan pembicaraan dan perencanaan yang matang, sehingga tidak ada pembangunan yang terkesan tanpa melalui prosedur penyususunan.

“seluruh prosedur perencanaan sekarang dilakukan secara Elektronik (e-plan), sehingga dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan dapat terlaksanakan secara berkesinambungan, karena dengan percepatan pembangunan akan diiringi dengan peningkatan perekonomian masyarakat,” tutur  Juliyatmono.

Pada kesempatan tersebut peserta yang terlibat dalam forum gabungan SKPD wilayah I meliputi :  Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan setempat, para Ketua Partai Politik, sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, serta Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Badan, Dinas Kantor yang mempunyai Program Kegiatan di Wilayah, delegasi Kecamatan,  6 utusan (yang terdiri dari FORKOMPIMCAM Ketua PKK, KNPI dan Aparat Kecamatan), delegasi Desa, Kelurahan, 8 utusan (yang terdiri Ketua BPD, Ketua LPMD/LKMD, Ketua Tm penggerak PKK, Ketua Karangtaruna, serta para Stake Holder di Wilayah Desa, Kelurahan), pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan di wilayah, fasilitator Desa/Kelurahan dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

Dishubkominfo Karanganyar (umi/ind/ad/kbl)

.

dr Hadiasri Widyasari Rohadi Widodo (tengah) saat meneteskan vaksin polio pada balita, saat Pekan Imunisasi Nasional, Selasa (08/03) di Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu.

Karanganyar, Selasa (08/03/2016)
Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tahun 2016, sebanyak 62.749 balita di Kabupaten Karanganyar menjadi sasaran imunisasi polio. Kegiatan yang diselenggarakan dari 8-15 Maret 2016 itu diperuntukkan bagi anak usia 0-59 bulan, dan dilaksanakan di semua pos PIN yang berjumlah 1.230 pos yang tersebar di 17 Kecamatan.

Di Kabupaten Karanganyar, PIN tahun ini diawali dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo, Selasa (08/03/2016) di Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu.

Untuk mensukseskan PIN kali ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melibatkan ratusan tenaga kesehatan dan ribuan kader kesehatan.

“Kami juga melibatkan 471 tenaga kesehatan yang terdiri dari 82 supervisor, dan 389 vaksinator, serta dibantu oleh 7.015 kader,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karanganyar, Cucuk Heru Kusumo.

Cucuk juga menjelaskan, penyelenggaraan tersebut mempunyai tujuan tercapainya eradikasi polio di dunia pada akhir tahun 2018, memastikan tingkat kekebalan terhadap polio, memberikan perlindungan seckara optimal dan merata pada kelompok umur 0-59 bulan terhadap kemungkinan munculnya kasus polio yang disebabikan oleh virus polio.

Di tempat yang sama, Wakil Bupati Karanganyar menuturkan imunisasi ini sebagai upaya preventif agar tidak terkena polio/lumpuh layu. Sebab virus ini mudah menular, jika anak tidak di vaksin, maka akan bisa menular ke orang lain.

Rohadi Widodo juga mengatakan, jika ada orang tua di Kabupaten Karanganyar, yang menolak anaknya untuk di imunisasi polio, maka akan di jelaskan secara baik, dengan fikih dan sebagainya.

“Anak-anak kita adalah aset bangsa, sebagai generasi penerus, maka harus diselamatkan dari virus polio,” katanya.pd

Bupati Karanganyar saat memberikan sambutan, Kamis(3/3)

Forum Gabungan SKPD wilayah III tadi pagi diadakan di Balai Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kamis (3/3). Pada kesempatan tersebut peserta yang terlibat dalam forum gabungan SKPD wilayah III meliputi : Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan setempat, para Ketua Partai Politik, sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, serta Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Badan, Dinas Kantor yang mempunyai Program Kegiatan di Wilayah, delegasi Kecamatan, 6 utusan (yang terdiri dari FORKOMPIMCAM Ketua PKK, KNPI dan Aparat Kecamatan), delegasi Desa, Kelurahan, 8 utusan (yang terdiri Ketua BPD, Ketua LPMD/LKMD, Ketua Tm penggerak PKK, Ketua Karangtaruna, serta para Stake Holder di Wilayah Desa, Kelurahan), pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan di wilayah, fasilitator Desa/Kelurahan dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah memberi kesempatan kepada para anggota DPRD DAPIL untuk mengawal usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan ke dalam RENJA-SKPD dan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran.Dan Juga memberi kesempatan kepada SKPD agar dalam menyusun rencana kerja SKPD lebih Fokus sesuai kebutuhan Desa/ Kelurahan serta Kecamatan dan dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RENJA SKPD tahun 2017 yang masuk ke Desa harus terinformasi dan terintgrasi dengan rencana pembangunan Desa.

Rekapitulasi usulan hasil forum gabungan SKPD Kecamatan Wilayah III adalah sebagai berikut:

Kecamatan Jatiyoso, 78 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 52.690.000.000,–

Kecamatan Jatipuro, 107 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 50.875.770.000,–

Kecamatan Jumapolo, 147 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 33.202.000.000,–

Kecamatan Jumantono, 53 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 22.613.000.000,–

Sinkronisasi antara usulan hasil Forum gabungan SKPD Kecamatan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. RENJA SKPD nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya dokumen RKPD sebagai dasar pijakan untuk rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017,” terang Sundoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Adapun dasar pelaksanaan Forum gabungan SKPD mengacu pada UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 6 / 2014 tentang Desa, UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran (SE) Bupati Karanganyar No. 050/7.967.24/XII/2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 dan surat Gubernur Jateng No. 050/020753 tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Forum gabungan SKPD Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kab/Kota se Jateng.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus melalui dengan pembicaraan dan perencanaan yang matang, sehingga tidak ada pembangunan yang terkesan tanpa melalui prosedur penyususunan.“Saya akan berjuang sekuat mungkin agar nantinya proses pembangunan di wilayah 4J (Jatiyoso, Jatipuro, Jumantono, Jumapolo), segera terealisasi khususnya pembangunan waduk dan untuk pembangunan kawasan wisata yang berada di wilayah tersebut.Dan diharapkan semua orang wajib mempromosikan potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing.” tutur Juliyatmono.

Karanganyar, Kamis 3 Maret 2016

Dishubkominfo Karanganyar (ft,bn,kbl,ald)

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara mencerdaskan masyarakat : Bupati Juliyatmono saat menyampaikan sambutannya, Rabu (2/3).

Karanganyar, Rabu 2 Maret 2016

Untuk memberi kesempatan kepada para Anggota DPRD DAPIL untuk mengawal usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan ke dalam RENJA-SKPD, dan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran, serta memberi kesempatan kepada SKPD agar dalam menyusun Rencana Kerja SKPD lebih Fokus sesuai kebutuhan Desa,Kelurahan serta Kecamatan.

Rekapitulasi usulan hasil Musrenbang kecamatan terdiri dari wilayah I yaitu terdiri dari Kecamatan Mojogedang, 32 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 21. 360.000.000, Kecamatan Matesih, 112 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 18.684.258.000, dan Kecamatan Karanganyar, 112 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 26.990.441.000.

“Sinkronisasi antara usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. RENJA SKPD nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya dokumen RKPD sebagai dasar pijakan untuk rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017,” terang Sundoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Karanganyar pada kegiatan Musrenbang Kabupaten Karanganyar 2017 di Kalurahan Bejen, Rabu (2/3).

Adapun dasar pelaksanaan Musrenbang mengacu pada UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 6 / 2014 tentang Desa, UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran (SE) Bupati Karanganyar No. 050/7.967.24/XII/2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 dan surat Gubernur Jateng No. 050/020753 tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kab/Kota se Jateng.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus melalui dengan pembicaraan dan perencanaan yang matang, sehingga tidak ada pembangunan yang terkesan tanpa melalui prosedur penyususunan.

“seluruh prosedur perencanaan sekarang dilakukan secara Elektronik (e-plan), sehingga dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan dapat terlaksanakan secara berkesinambungan, karena dengan percepatan pembangunan akan diiringi dengan peningkatan perekonomian masyarakat,” tutur Juliyatmono.

Pada kesempatan tersebut peserta yang terlibat dalam forum gabungan SKPD wilayah I meliputi : Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan setempat, para Ketua Partai Politik, sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, serta Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Badan, Dinas Kantor yang mempunyai Program Kegiatan di Wilayah, delegasi Kecamatan, 6 utusan (yang terdiri dari FORKOMPIMCAM Ketua PKK, KNPI dan Aparat Kecamatan), delegasi Desa, Kelurahan, 8 utusan (yang terdiri Ketua BPD, Ketua LPMD/LKMD, Ketua Tm penggerak PKK, Ketua Karangtaruna, serta para Stake Holder di Wilayah Desa, Kelurahan), pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan di wilayah, fasilitator Desa/Kelurahan dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

Dishubkominfo Karanganyar (umi/ind/ad/kbl)

.

Ketua TP PKK Karanganyar, Siti Chomsyah Juliyatmono Saat Memberikan Sambutan di hadapan peserta pelatihan administrasi PKK, Senin (22/2)

Karanganyar, Senin 22 Februari 2016

Untuk memberikan pemahaman terkait pengadministrasian yang benar apa yang sesuai dengan aturan SOP agar tidak menimbulkan masalah kedepannya, Tim Penggerak PKK Karanganyar menyelenggarakan Pelatihan Administrasi yang diikuti TP PKK dari tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan se Kabupatenm Karanganyar, Senin (22/2) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Wakil Ketua TP PKK Karanganyar sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara, Hadiasri Widyasari Rohadi Widodo dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan terobosan baru program kegiatan PKK di Karanganyar dalam rangka memberikan pemahaman yang benar sekaligus pengerjaan administrasi agar cepat selesai dan tidak bermasalah.

“Ini baru kali pertama TP PKK Karanganyar mengadakan pelatihan administrasi yang mengikutsertakan TP PKK di tingkat Desa, Kelurahan se Kabupaten Karanganyar. Kami berharap peserta benar-benar memahami administrasi yang baik dalam artian jangan sampai menimbulkan masalah dan pengerjaan administrasi untuk dilakukan secara rutin, jangan wayangan. Semoga permasalahan-permasalahan terkait administrasi dapat diselesaikan dengan baik,” terangnya dihadapan peserta pelatihan.

Selanjutnya menurut Ketua TP PKK Karanganyar, Siti Chomsyah Juliyatmono menekankan bahwa administrasi merupakan kendali dari seluruh kegiatan baik tingkat Desa sampai Kabupaten.

“Kita tidak perlu jauh-jauh melakukan studi banding kaitannya dengan administrasi, justru di wilayah Karanganyar tepatnya di Desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu adalah Desa terbaik secara administrasi untuk 10 program pokok PKK,” kata Siti Chomsyah.

Ia juga menambahkan pelatihan ini untuk dimanfaatkan dengan baik agar tidak ada kendala administrasi.

“Kalau sudah ada dukungan administrasi yang benar dari bawah (Desa, Kelurahan) maka secara otomatis tingkat Kabupaten tidak akan terkendala. Untuk itu mari kita bergerak lebih cepat, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut hadir Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo sekaligus membuka kegiatan pelatihan administrasi. Serta menghadirkan narasumber dari Pokja I sampai Pokja IV TP PKK Karanganyar, Bapermades Karanganyar tentang implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan penjelasan tentang penggunaan dana desa. Dishubkominfo Karanganyar (Ad/Ind/Uum).

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat megambil sampah dari warga di Perum Pelita, Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar, Minggu (21/02)

Karanganyar, Minggu (21/02/2016)
Bupati Karanganyar, Juliyatmono, rela mengambil sampah-sampah yang telah dimasukkan ke dalam tempat sampah, di depan rumah warga Perum Pelita, Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar, Minggu (21/02) pagi.

Sebelum itu, Bupati berangkat dari Taman Air Mancur dengan menyetir mobil boks dengan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi, menuju Perum Pelita.

Di sepanjang jalan yang dilalui, Sekda Samsi melalui pegeras suara mengajak warga Kabupaten Karanganyar untuk peduli sampah, dan larangan membuang sampah sembarangan.

Mulai dari sisi barat, Bupati mengambil satu persatu kantong sampah tersebut. Terdapat sekitar 10 kantong sampah yang diambilnya.

“Ini merupakan memulai gerakan peduli sampah dari Pemkab Karanganyar untuk mendukung program Indonesia Bersih Tahun 2020,” kata Bupati di hadapan puluhan warga.

Ia juga menjelaskan, setiap seminggu dua kali, mobil boks pengangkut sampah ini akan mengambil sampah warga. Kemudian mobil dari Dinas Kebersihan Pertamanan (DKP) Kabupaten Karanganyar itu, akan mengambil sampah, lalu di bawa ke Tempat Pengolahan Sampah Tepadu (TPST) Buran, selanjutnya sampah plastik diubah menjadi solar, sedangkan untuk yang daun diolah menjadi pupuk organik.

Setelah mengambil, mobil pengangkut sampah yang dikendarai Bupati Juliyatmono menuju TPST Buran, Kecamatan Tasikmadu. Sesampainya disana, Bupati yang memakai helm, dan baju petugas kebersihan warna orange juga ikut memilah sampah, dan memasukkan sampah ke dalam mesin pengolah.pd

Bupati Karanganyar Saat Memberikan Sambutan Pengarahan Dihadapan Peserta Bimtek, Senin (09/11)

Dengan diterapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dipersiapkan sumber daya manusia terkhusus bagi Pengelola Keuangan Desa dalam penyusunan APBDesa. Atas dasar tersebut, Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Senin (09/11) bertempat di Graha Pindusita Agro Sondokoro mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDesa. Bimtek yang diikuti oleh Sekdes, Bendahara Desa dan Perangkat Desa di lingkup Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan dilangsungkan selama 5 hari yaitu mulai tanggal 9 – 12 November dan 16 November 2015 terbagi menjadi 5 angkatan.

Adapun materi yang akan diterima oleh peserta adalah penyusunan APBDesa Tahun 2016 berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) serta praktek penyusunan APBDesa Tahun 2016 berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 yang akan disajikan oleh BAPPEDA Kabupaten Karanganyar dan Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan. ad

Para peserta workshop “Internet Sehat Bikin Hebat” yang terdiri dari kalangan remaja (Minggu 20/09/15).

“Banyak anak jaman sekarang dengan mudah membuka HP dengan internet. Ya kalau dipakai untuk hal-hal yang berguna, tapi bagaimana kalau justru untuk hal-hal negatif?” Pernyataan ini salah satu kekhawatiran yang dilontarkan Lurah Delingan, Drs. Kustono, dalam sambutannya mengantarkan acara workshop internet sehat untuk generasi muda yang diselenggarakan oleh Pemkab Karanganyar melalui SKPD pengampu yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Minggu (20/9).

Kegundahan Bapak Lurah itu kiranya menjadi potret kegelisahan mayoritas orang tua sekarang. Sudah jamak anak-anak usia sekolah dari SMP, SMA bahkan murid SD sudah mahir mengoperasikan telepon genggam (Handphone/HP). Mereka adalah generasi yang terlahir di jaman teknologi digital (digital native), tidak heran jika ketrampilan dan pengetahuan mereka lebih canggih dibanding generasi bapak-ibunya.

Kepandaian anak-anak mengenai tekhnologi informasi ini bahkan terkadang bagi sebagian orang tua menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Namun alih-alih memberi rambu-rambu dan arah, kadang orang tua atas alasan kesibukan justru menyerahkan sepenuhnya kebebasan anak-anak mereka berselancar di dunia maya. Padahal dunia cyber bagaikan rimba, menawarkan berbagai kemanfaatan dengan fitur-fitur canggihnya, akan tetapi juga menghadirkan predator/ pemangsa yang siap menelan anak-anak kita.

Jika tidak hati-hati, anak-anak, yang nantinya akan menjadi generasi penerus pemimpin bangsa, bisa terjerumus dalam candu pornografi, drugs, game addiction, menjadi korban dan pelaku tindakan bully melalui internet. Nasib anak-anak kita ada dalam sebuah genggaman, HP ditangannya.

Itulah kecemasan, bahkan boleh jadi sudah menjadi ancaman bagi anak-anak yang masih mencari jati diri, labil, mudah terpengaruh dan dipengaruhi, karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, perhatian, pengawasan dari para orang tua, sekolah dan lingkungannya.

Workshop yang bertajuk “Internet Sehat Bikin Hebat” di Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar ini diikuti oleh sekitar 44 peserta dengan mayoritas usia remaja dan sekolah, serta sebagian dari unsur perangkat desa dan PKK.

Drs. Bambang Sugito, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan bahwa generasi muda utamanya anak-anak usia sekolah harus mendapat pemahaman dan bimbingan yang benar agar dapat memanfaatkan internet secara sehat. Ibarat pisau bermata dua, internet bisa melukai namun juga bisa dimaksimalkan funginya untuk mempermudah kehidupan.

Workshop diselingi dengan penayangan video persuasi tentang Internet Sehat dan Aman

Eko Supriyadi, M.Eng, selaku pembicara dalam workshop ini menekankan perlunya pemanfaatan internet secara sehat, yakni menggunakan internet secara bertanggungjawab untuk kegunaan positif, tidak melanggar moral, etika dan ketentuan hukum. Dewasa ini mayoritas kaum muda mengenal dan menjadi pengguna media sosial, baik twitter, facebook, instagram, dan lain sebagainya. Perlu diingatkan bahwa jangan mudah percaya dengan seseorang yang belum atau baru dikenal melalui media sosial, jangan mengumbar identitas diri kepada orang lain, dan jangan mengunduh atau mengunggah foto atau video yang melanggar norma susila. Dalam sebuah akronim, peserta diajarkan untuk memegang kode etik berinternet sehat, yakni SMART (Save, Meeting, Accept, Reliable dan Tell). Para peserta terlihat antusias mengikuti workshop hingga siang hari yang diselingi dengan pemutaran video edukasi internet sehat, game dan pemberian doorprize.

Sebagai catatan, mengingat sangat krusialnya persoalan moral dan nasib masa depan generasi muda, maka pemerintah perlu mendorong upaya-upaya penyadaran melalui kegiatan semacam ini di seluruh pelosok daerah secara massif, agar generasi emas Indonesia yang akan memimpin bangsa ini mampu tumbuh menjadi generasi hebat dan sanggup melanjutkan kepemimpinan yang tangguh di masa yang akan datang.(Sfi)

Nama Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) direvisi menjadi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP). Penggunaan nama P2KKP dipastikan setelah keluarnya surat dari direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Dirjen Ciptakarya Kementerian pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. UM-01.11-CK/678 pada tanggal 03 September 2015, perihal penetapan daftar lokasi Kegiatan Program Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman (P2KKP) tahun 2015.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa untuk mendukung pencapaian target RPJMN Direktorat Jenderal Ciptakarya 100-0-100 2015-2019, disampaikan daftar lokasi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) Tahun 2015.

Daftar lokasi P2KKP ini menjadi acuan bagi kepala Satker Pengembagan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan dalam pelaksanaan kegiatan P2KKP. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan P2KKP sebagai berikut :

1. Kegiatan pendampingan masyarakat untuk menyusun profil kumuh Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan di 269 Kabupaten/Kota.
2. Pencairan dan pemanfaatan DIP PKP2B provinsi untuk kegiatan :
3. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di 223 kelurahan di 89 Kabupaten/Kota.
4. Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) di 845 Kelurahan di 96 Kabupaten/Kota.
5. Pengurangan Resiko Bencana berbasis Komunitas (PRBBK) di 10 Kelurahan di 2 Kota.
6. Pilot Business Development Center (BDC) di 15 Kabupaten/Kota.
7. Pelatihan Masyarakat di 11.067 Kelurahan di 269 Kabupaten/Kota.
8. Pengadaan computer dan piranti lunak di 11.067 Kelurahan di 269 Kabupaten/Kota.
9. Pencairan dan Pemanfaatan DIPA PIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 di 4.076 Kelurahan di 91 Kabupaten/Kota.

Berdasarkan rekapitulasi lokasi P2KP di tahun 2015 yang menjadi bagian lampiran surat tersebut,  untuk kabupaten Karanganyar Jawa Tengah ditetapkan sebanyak 21 Kelurahan/Desa menjadi lokasi peningkatan kualitas P2KP, 30 Kelurahan/Desa menjadi lokasi pencegahan kumuh P2KP, serta 2 desa/kelurahan lokasi scale-up PLPBK TA 2015.

Dalam rangka mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan masyarakat, Setiap desa/kelurahan di lokasi peningkatan kualitas P2KP dan  lokasi pencegahan kumuh P2KP  pada kegiatan P2KKP akan mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Kapasitas Masyarakat (PKM) sebesar Rp.  5.450.000 (Lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan SK Kepala SNVT Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jawa Tengah nomor 38/KPTS/BINTEK/P2KP/2015 dan nomor 39/KPTS/BINTEK/P2KP/2015 tertanggal 3 September 2015, dana PKM tersebut digunakan untuk  mendanai 6 (enam) jenis pelatihan masyarakat.

Keenam pelatihan tersebut, (1) Pelatihan Tim Perencana Partisipatif/TIPP; (2) Penguatan BKM dan Aparat Kel/Desa tentang pemahaman siklus dan Konsep P2KP; (3) Penguatan UPK dan Sekretaris tentang Pengelolaan Manajemen Keuangan; (4) Penguatan UPL tentang Aplikasi SIM; (5) Penguatan UPS tentang pengelolaan dibidang kegiatan social; dan (6) Pengembangan Media Warga.

Pengirim :
Dade Saripudin
Koordinator Kota P2KKP Kab. Karanganyar
Jl. Badak II Karanganyar

Para peserta sepeda hias melewati jalan Lawu

Karanganyar, Kamis (20/08/2015)
Rangkaian kegiatan untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 70 tahun di Kabupaten Karanganyar masih berlangsung. Salah satunya dengan mengadakan acara sepeda hias.

“Karnaval sepeda hias diikuti sekitar 7000 peserta yang berasal dari 31 kelompok pelajar SD sampai SMA sederajat dan 19 kelompok SKPD serta masyarakat,” kata Ketua Panitia Seksi Sepeda Hias dan Karnaval Pembangunan Kabupaten Karanganyar Larmanto.

Sejak pukul 11.00 WIB, ribuan peserta sudah memadati Alun-alun Kabupaten Karanganyar sebagai titik dimulai karnaval sepeda hias.

Mereka menghias sepeda dengan berbagai macam warna kertas dan tulisan. Adapula dihias dengan bendera merah putih, balon aneka warna, tulisan 70 tahun Indonesia Merdeka, dan memakai kostum pakaian berbagai jenis.

Tepat pukul 14.00 WIB, karnaval sepeda hias dilepas oleh Kabag Ops Polres Karanganyar Kompol Soni Suharna mewakili Kapolres Karanganyar AKBP Mahedi Surindra, didampingi Sekda Kabupaten Karanganyar Samsi dan beberapa pejabat, Rabu (19/08).

Setelah dilepas, ribuan peserta itu melewati rute Alun-alun, Jalan Lawu ke arah timur, sesampainya didepan Rumah Dinas Bupati Karanganyar disambut oleh Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, Forkopimda, dan beberapa pejabat SKPD.

Kemudian dilanjutkan menuju kearah terminal Bejen, berbelok ke kanan sampai di Kantor Kelurahan Tegalgede ke barat, melewati jalan Kapten Mulyadi dan sampai di belakang Setda ke Utara dan finis di alun-alun. pd