BKD KaranganyarBKD

Kerjasama ini untuk menyelesaikan permasalahan tanah, khususnya tanah milik pemerintah yang belum terselesaikan

BKD KAB. KARANGANYAR - Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)  setempat melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (Mou) atau "nota kesepahaman" guna mempercepat permasalahan tanah milik Pemerintah daerah di Ruang Anturium Rumah Dinas Bupati Karanganyar.
 

Pembubuhan tanda tangan dilakukan Bupati Karanganyar Drs. H. Juliyatmono, M.M dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Anton Jumantoro, S.H, M.H.

"Kerjasama ini untuk menyelesaikan permasalahan tanah, khususnya tanah milik pemerintah yang belum terselesaikan. Harapannya dengan kerjasama  dengan BPN benar-benar bisa membantu menyelesaikan permasalahan  yang ada,” kata Bapak Juliyatmono Bupati Karanganyar, Jum'at (19/6).

Ia mengatakan kerjasama ini dilakukan guna mempercepat penangangan persoalan tanah milik pemerintah khususnya dalam percepatan registrasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Dia berharap dengan  adanya kerjasama, aset pemerintah Kabupaten Karanganyar berupa tanah dapat diregistrasi dengan teratur dan baik. Karena nilai aset untuk tanah cukup besar.

"Diharapkan tanah-tanah  milik pemerintah daerah ada sertifikatnya karena ini rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan,” katanya.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar Anton Jumantoro, S.H, M.H. menyambut baik kerjasama  dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

“Kami menyambut baik kerjasama ini, harapannya kedepan semua tanah di Kabupaten Karanganyar, termasuk tanah milik pemerintah sudah bersertifikat,” katanya.

[john19062020]