• ~~:: SELAMAT DATANG DI BADAN KEUANGAN DAERAH KAB.KARANGANYAR ::~~
  • ALAMAT : JL.KH. WACHID HASYIM NO 2 KARANGANYAR  TELP.0271-495066 ~ Fax.0271-6491366 - INSTAGRAM : @bkd_kab_karanganyar , Twitter : @Bkdkab.Karanganyar, Channel YouTube : BKD Kab. Karanganyar
  • ...::: Yuk, Bayar Pajak Sebelum Jatuh Tempo :::...

informasi

LAPORAN KEUANGAN KEDEPAN MENJADI TANTANGAN

Laporan Keuangan Kedepan

Menjadi Tantangan


PEMERINTAH Daerah Kabupaten Karanganyar kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015.


Diawali dengan pemutaran video prosedur keselamatan di BPK. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan berita acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Karanganyar yang diwakili oleh Bupati dan Wakil Ketua DPRD. LHP tersebut diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hery Subowo, kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar (Adhe Eliana) dan Bupati Karanganyar (Juliyatmono).

Kendati demikian, BPK juga membuat rekomendasi agar direspons Pemkab untuk diperbaiki, sehingga predikat WTP dapat dipertahankan di tahun mendatang. ”Kami akan terus pantau apakah rekomendasinya ditindaklanjuti,” katanya. Dia mencontohkan tata kelola aset yang masih kurang memadai.

Disela acara penyerahan LHP di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengatakan, bahwa dengan diraihnya opini WTP ini merupakan tantangan besar dalam melaksanakan seluruh laporan keuangan. “Alhamdulillah Karanganyar memperoleh predikat opini WTP tahun ini. Tahun sebelumnya juga kita memperoleh predikat yang sama, untuk mempertahankan opini WTP adalah penataan laporan keuangan dan aset.

Dijelaskannya, BPK menaruh perhatian besar pada administrasi keuangan yang akuntabel dan pengelolaan aset. Terlebih, pemerintah pusat menerapkan standar sistem pelaporan dari cash basis menjadi accrual basis.” kata bupati Karangnyar.



[john]

SebelumnyaBerikutnya

informasi Terbaru

evaluasi e-kinerja sekretariat

Selasa, 07 Juli 2026 | Dilihat 244 kali

BKD KAB. KARANGANYAR----Selasa, 7 Juli 2026, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar menggelar kegiatan Evaluasi E-Kinerja Sekretariat BKD yang diikuti oleh seluruh pegawa

bkd peringati hari lahir pancasila

Senin, 01 Juni 2026 | Dilihat 562 kali

BKD KAB. KARANGANYAR---BKD Kabupaten Karanganyar menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin pagi, satu Juni dua ribu dua puluh enam. Upacara dilaksanakan den

lelang bmd digelar terbuka

Kamis, 21 Mei 2026 | Dilihat 1022 kali

BKD KAB. KARANGANYAR---Badan Keuangan Daerah atau BKD Kabupaten Karanganyar, resmi menggelar lelang Barang Milik Daerah atau BMD pada Kamis, 21 Mei 2026 kemarin. Langkah

rakor tappyng box bagi pengusaha

Senin, 18 Mei 2026 | Dilihat 1018 kali

BKD KAB. KARANGANYAR---Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Pendataan atau PPP, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, menggelar Rapat Koordinasi pada Senin, 18 Mei 2026. Ra

informasi lainnya

bimtek penerapan sipd ri untuk bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan

Kamis, 14 Nopember 2024 | Dilihat 320 kali

BKD KAB. KARANGANYAR---Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis para bendahara di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karanganyar, Bidang

tuku lemah oleh omah tanggulangi kemiskinan di provinsi jawa tengah

Kamis, 09 Nopember 2023 | Dilihat 243 kali

BKD KAB. KARANGANYAR--Provinsi Jawa Tengah saat ini konsentrasi untuk pengurangan/menanggulangi kemiskinan dengan program " Tuku Lemah Oleh Omah " yang duluncurkan beberapa wa

penyerahan dpa skpd kab. karanganyar

Senin, 13 Februari 2012 | Dilihat 1645 kali

Penyerahan DPA SKPD Dan Penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2012. Mengawali kegiatan di tahun 2012, Kantor DPPKAD melakukan

pelayanan pajak daerah tidak ada perubahan jadwal

Jum'at, 08 Juli 2022 | Dilihat 424 kali

BKD KAB. KARANGANYAR -- Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah,  Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar tidak ada perubahan untuk Pelayanan Pajak Daerah.