Tim Pengendali SPBE

Skor indeks kematangan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini mencapai 2,05  atau kategori Terkelola. Penilaian ini dilakukan secara mandiri untuk memotret kondisi riil implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing perangkat daerah. Penilaian ini bukan untuk kepentingan kompetisi, namun lebih kepada evaluasi salah satu langkah menuju terwujudnya agenda reformasi birokrasi.

Pencapaian skor indeks kematangan hasil SPBE tersebut disampaikan pada saat Rapat Koodinasi Penguatan Implementasi  SPBE, Rabu, 18 Juli 2018. Untuk bisa mencapai kategori optimum dengan skor 5, dibutuhkan kerja keras Tim Pengendali SPBE dan dukungan dari seluruh perangkat daerah. “SPBE ini merupakan PR kita bersama, bukan agenda sektoral dan harus disupport oleh seluruh pemangku kepentingan atau perangkat daerah.Tanpa dukungan stakeholder keberhasilan tim ini kurang optimal,” ujar Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, Drs. Agung Tjahjo nugroho,MM.

Rakor yang diselenggarakan di Podang I Setda Kabupaten Karanganyar ini diikuti oleh anggota tim yang berasal dari Bupati,Sekda, Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi, Kepala Diskominfo, Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda, Kepala Baperlitbang,Kepala BKD, Kepala BLPSDM, Kepala Disarpus, Kepala DPMPTSP, Kepala Disdukcapil,Kabag Pemerintahan Setda, Kabag Hukum, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda dan Sekretaris Diskominfo. Tim bertugas mengawal perencanaan implementasi SPBE,mengawal kebijakan penerapannya,  melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap penerapan SPBE di lingkungan Pemda.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-Goverment di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kini sudah menjadi keniscayaan untuk bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Penyelenggaraan birokrasi berbasis elektronik menyasar penggunaan dilingkungan intern pemerintah seperti aplikasi pengelolaan keuangan, aplikasi kepegawaian, aplikasi pengelolaan aset dan lain sebagainya. Adapun berbagai aplikasi juga diciptakan untuk peningkatan pelayanan publik agar masyarakat makin mudah, murah dan transparan dalam mendapatkan pelayanan.

Satria, seorang videographer juga merasakan kemanfaatan atas adanya aplikasi yang dilaunching pemerintah. “Saya pakai aplikasi Awesome Karanganyar untuk mengakses lokasi-lokasi wisata di Karanganyar, soalnya suka bikin video jadi butuh informasi lokasi-lokasi wisata baru di Karanganyar,”terangnya.

Hasil evaluasi implementasi SPBE akan segera dilaporkan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan verifikasi. (sf).

Bupati Karanganyar saat memberikan pengarahan di hadapan peserta workshop pengadaan barang/jasa, Rabu Siang (18/07)

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Karanganyar adakan workshop pengadaan barang/jasa Pemerintah dan Launching Klinik Pengadaan serta Penggunaan Aplikasi SIMLANG (Sistem Informasi Lelang) di Kabupaten Karanganyar, Rabu Pagi (18/07) di Gedung Graha Pindusita PG Tasikmadu Karanganyar. Workshop dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Rekan Pokja dan Tenaga Administrasi, Diskominfo dan konsultan IT PT. Gamatechno Indonesia.

Bupati Karanganyar Juliyatmono berkenan hadir untuk melaunching aplikasi tersebut dan dalam sambutannya memberikan apresiasi atas dilaunchingnya aplikasi SIMLANG ini. Diharapkan pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Karanganyar dapat berjalan lebih baik.

“Dibentuknya Klinik Pengadaan dan Penggunaan Aplikasi SIMLANG merupakan tonggak terwujudnya proses pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang cepat dan tepat di Kabupaten Karanganyar”, kata Juliyatmono

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Dwi Cahyono melaporkan bahwa workshop kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada PPK, Tenaga Administrasi dan Rekan Pokja ULP terkait telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Harapan kami dengan proyek perubahan ini akan membawa kemanfaatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan turut serta membantu mewujudkan kesejahteraan di Kabupaten Karanganyar”, harap Dwi Cahyono

Demikian Diskominfo (ad/f3a)

Suasana monitoring dan evaluasi

Karanganyar – Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus berupaya memperbaiki layanan permohonan informasi yang telah dijalankan. Hal ini senada dengan terbitnya UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemdagri dan Pemerintah Daerah.

Bertempat di Ruang Podang 1 Kantor Sekretariatan Daerah Kabupaten Karanganyar, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Karanganyar mengadakan monitoring dan evaluasi bagi PPID Pembantu kecamatan yang berada di Kabupaten Karanganyar, Selasa Siang (17/07). Sebelum monitoring dan evaluasi di Kecamatan, tim (PPID Kabupaten Karanganyar) telah melaksanakan giat yang sama di level badan dan dinas serta instansi yang berada di Kabupaten Karanganyar.

PPID Utama Kabupaten Karanganyar Agung Tjahjo Nugroho dalam sambutan pembukaannya menekankan akan pentingnya tugas dan peran PPID dalam era keterbukaan informasi publik. Kabupaten Karanganyar di tahun 2018 ini terus mengupayakan memberikan layanan terbaik untuk memenuhi hak pemohon dalam mengakses informasi. Kerja keras ini terbukti dengan website Kabupaten Karanganyar masuk 10 besar dalam tahapan pertama penilaian.

 “Target kita (Kabupaten Karanganyar) adalah masuk tiga besar, kerja keras kita semua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi harus kita tingkatkan”, kata Agung Tjahjo

Dari hasil monitoring dan evaluasi, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar belum semuanya mengoptimalkan website sebagai sarana pelayanan informasi dan dokumentasi. Hal ini terlihat dari masih minimnya konten yang ada di website masing-masing kecamatan. Selain itu juga terbatasnya sumber daya manusia yang ada di kecamatan menjadi kendala tersendiri.

Diskominfo Karanganyar selaku instansi yang mengampu layanan website bagi kecamatan siap memberikan bimbingan teknis bagi staf di masing-masing kecamatan yang ditugasi sebagai admin website.

“Silahkan datang ke Diskominfo bagi bapak/ibu yang ingin belajar mengelola website”, tambah Agung Tjahjo.

Demikian Diskominfo (ana/dn/ina)

Tim penilai lomba EPPD ‘kulanowun’ kepada Bupati Karanganyar dan diterima di ruang kerja bupati Setda Karanganyar, Selasa (17/06)

KARANGANYAR – 17 Juli 2018

Tim penilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) mengunjungi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar. Tim yang dipimpin oleh Listyaningsih Dewi Pamungkas itu akan memvalidasi dan memverifikasi 15 indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Diantaranya 15 indikator tersebut adalah IMB, penanganan sampah per 100 penduduk dan perekaman E-KTP.

“Kami hanya membantu saja untuk memvalidasi dan memverifikasi LPPD Pemkab Karanganyar. Saya berharap tahun 2018 ini, Pemkab Karanganyar mendapatkan peringkat 10 besar dan juara 1 LPPD,” ujar salah satu tim penilai EPPD, Harso Susilo.

Tim penilai EPPD terdiri dari Listyaningsih Dewi Pamungkas sebagai ketua, Harso Susilo dan Sujiyanto. Sedangkan penerima Tim penilai EPPD Bupati Karanganyar didampingi Assisten 1 Bachtiar Syarief, Asissten II, Siti Maysaroh, Plt Kepala Diskominfo, Didik Bakdono, Kabag Pemerintahan Ali Ghufron.

Dia menambahkan juara 1 bagi penyelenggaran LPPD sangat mungkin bagi Karanganyar. Sebab dua tahun yang lalu, Karanganyar menempati peringkat 2 nasional dan 3 nasional. Jika berturut-turut masuk juara nasional, maka Pemkab Karanganyar akan mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. “Jika tiga tahun berturut-turut menjadi juara di tingkat nasional, maka akan mendapatkan penghargaan dari presiden,” imbuhnya.

Sementara Bupati Karanganyar Juliatmono mengapreasiasi kedatangan tim lomba EPPD tersebut. Pihaknya juga berharap Karanganyar bisa masuk lagi menjadi juara ditingkat nasional. (Hr/F3a)

Sambutan dan Tausiyah oleh Sekda Karanganyar Drs. Samsi,Msi dalam acara Tasyakuran HUT PP Polri – Dian Kemala ke XIX tahun 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Sabtu(14/07).

Karanganyar, 14 Juli 2018

Tasyakuran HUT PP Polri dan Dian Kemala ke – XIX tahun 2018 sekaligus Halal Bi Halal diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar berbarengan dengan diadakannya persahabatan Tenis Lapangan antara pengurus PP Polri Karanganyar dengan pengurus Pp Polri Semarang pada, Sabtu (14/07).

Hadir dalam acara tersebut Sekda Karanganyar Drs. Samsi, Msi yang mewakili Bupati Karanganyar didampingi oleh Kapolres Karanganyar, sekaligus memberikan sambutan dan Tausiyah oleh Sekda Karanganyar.

Dalam pidato sambutannya Sekda Karanganyar Drs. Samsi menyampaikan bahwa kegiatan apapaun yang direncanakan oleh pengurus PP Polri, pemerintah insya Allah akan membantu. Pendopo rumdin Bupati pun silahkan dipakai, sebagai wujud pemerintah Kabupaten Karanganyar memperhatikan betul kegiatan pengurus PP Polri.

Tausiyah singkat yang disampaikan Sekda Karanganyar Drs. Samsi mengangkat tema “ Silaturahmi”. Silaturahmi mempunyai makna saling bertemu, biasanya digunakan untuk kalangan orang-orang Arab. Akan tetapi di Indonesia silaturahmi mempunyai makna yang global.

Dengan ditambahkan kalimat Halal Bi Halal yang lebih mengena karena berbarengan dengan perayaan Harai Raya Idul Fitri.

Ketika tangan diulurkan untuk berjabat tangan, maka lebur atau gugur seluruh dosa-dosanya. Halal Bi Halal biasanya identik dengan menyambung silaturahmi, maka dari itu Halal Bi Halal menjadi acara pokok bagi sejumlah kalangan untuk diselenggarakan.

Sambutan berikutnya oleh AKBP. Henik Maryanto selaku Kapolres Karanganyar dan juga dewan pembina PP Polri Karanganyar. Dalam pidato sambutanya Kapolres Karanganyar menyampaikan rasa salut yang sangat luar biasa kepada para senior purnawirawan Polri yang semangatnya walau usia sudah tidak muda lagi, akan tetapi ghiroh nya sangat luar biasa.

Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Wakapolres Karanganyar dan pembagian doorprise.

Demikian Diskominfo (Ardi)

Kandang ternak Kelompok Tani Subur Lestari yang akan di nilai oleh Tim Penilai Provinsi

Karanganyar, Kamis 12 Juli 2018

Kelompok tani ternak subur lestari Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu terpilih mewakili Kabupaten Karanganyar untuk lomba kelompok tani ternak berprestasi tingkat Jawa Tengah.

Pengolahan kompos dan peningkatan populasi menjadi andalan pemaparan dari kelompok ternak subur lestari maju. Hal tersebut disampaikan Ketua Kelompok Tani Subur Lestari, Hendrik Mulyoto saat memaparkan dihadapan tim penilai kelompok ternak berprestasi dari Propinsi Jawa Tengah di Sekretariat Kelompok Tani Subur Lestari Desa Pandeyan Kecamatan Tasikmadu, Rabu (11/7) kemarin.

Menurut Hendrik, dengan memanfaatkan luas area sekitar 4000 meter persegi dari tanah kas Desa Pandeyan. Populasi sapi kelompok ternak terus mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Hal ini dikarenakan peternak rutin menjaga kebersihan kandang dan kesehatan sapi.

“Awalnya tahun 2015 berjumlah 36 ekor kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 82 sapi dan untuk 2017 mencapai 112 ekor. Kenaikan mencapai 30 persen,”terangnya.

Ditambahkannya peningkatan jumlah populasi dari kelompok ternak subur lestari bekerjasama dengan tim kesehatan dari Dinas Peternakan.

“Untuk sapi kita rutin melakukan pemeriksaan secara berkala. Pengobatan diluar kemampuan para peternak biasanya ditangani langsung di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan),”katanya.

Hendrik mengatakan produk yang dihasilkan dari kelompok tani subur lestari yakni anakan sapi atau pedhet. Ini sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah dan meningkatkan populasi ternak sapi.

“Pemeliharaan sapi dikalangan p[eternak hampir rata-rata dengan penggemukan. Hasilnya selain untuk pemenuhan daging di Karanganyar juga peningkatan kesejahteraan anggotanya,”jelasnya.

Ia juga menjelaskan untuk hasil limbah populasi sapi telah diolah dengan baik. Hasilnya berupa pupuk organik atau kompos.”Kita terus melakukan pembinaan terhadap para anggota. Apalagi permintaan pupuk organik terus meningkat di masyarakat,”terangnya.

Demikian Diskominfo (yg/ind)

Suasana Pelantikan Pengurus Badan Bela Bangsa Oleh Ketua FKPPI Kabupaten Karanganyar, Agus Cipto Waluyo

Karanganyar – Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-POLRI (FKPPI) Kabupaten Karanganyar mengadakan halal bi halal sekaligus pelantikan Pengurus Badan Bela Bangsa, Selasa Siang (10/07) di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar. Hadir dalam acara tersebut FKPPI Prop Jawa Tengah, Polres Karanganyar, Kodim 0727 Karanganyar, Perwakilan FKPPI se Solo Raya, Ormas Hipakad, dan Alumni Menwa Karanganyar serta Purnawirawan (veteran).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Agus Cipto Waluyo mewakili Bupati Karanganyar Juliyatmono, mengatakan FKPPI sebagai organisasi putra putri purnawirawan dan putra putri TNI Polri memiliki tugas yang berat yakni mengamalkan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, untuk itu FKPPI perlu bersinergi dengan Pemerintah maupun ormas seperti Hipakad maupun alumni mahasiswa demi terwujudnya Indonesia maju.

“Nilai – nilai perjuangan Bangsa Indonesia yang baik, harus kita hargai dan lestarikan dalam mengisi pembangunan Indonesia kedepan”, kata Agus Cipto

Ditambahkan, Agus Cipto Waluyo yang juga merupakan Ketua FKPPI Kabupaten Karanganyar menilai FKPPI Karanganyar perlu segera membentuk rayon di tingkat kecamatan. Hal ini dilakukan agar FKPPI dapat mengembangkan sayap serta menjadi ujung tombak dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Karanganyar.

“Pertemuan hari ini juga menjadi momentum FKPPI Karanganyar untuk berkonsolidasi internal dalam memahami tugas dan fungsi organisasi”, tambah Agus Cipto

Ditengah acara diadakan pelantikan Pengurus Badan Bela Bangsa masa bakti 2016 – 2021 oleh Ketua FKPPI Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagai berikut : Ketua Dwi Hartanto, Wakil Ketua I : Darmoko dan Wakil Ketua II : Dahono. Pelantikan dimulai dari pembacaan Surat Keputusan Ketua FKPPI Propinsi Jawa Tengah kemudian penyematan Pin kepada Pengurus Badan Bela Bangsa yang baru saja dilantik.

Demikian DIskominfo (ad/ina)

Karanganyar, 10 Juli 2018

Penutupan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR) masyarakat ke XV dan Peringatan Hari Kesatuan Gerak (PKK) di laksanakan di Desa Blorong Kecamatan Jumantono, Selasa(10/07).

Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, Dandim 0727 dan Kapolres Karanganyar beserta Forkompimda, acara diawali dengan penyerahan Penghargaan berupa Trhopy dan uang pembinaan kepada Desa-desa yang menang dalam lomba desa. Desa Beruk dari Kecamatan Jatiyoso meraih juara pertama sebagai Desa Terbaik yang berhak menerima Trhopy dan uang pembinaan sebesar Tiga Puluh Juta Rupiah (Rp.30.000.000).

Dalam pidato sambutanya Bupati Karanganyar H. Juliyatmono menjelaskan bahwa, nilai-nilai Pancasila itu tercermin di dalam semangat gotong royong. “Gotong royong harus dijaga, lebih ke empati dan simpati”.

“ Fastabiqul Khoirot” yang bermakna berlomba-lomba dalam kebaikan, harus dijadikan acuan dalam mengarungi kehidupan. Perbedaan itu suatu yang wajar, akan tetapi potensi untuk saling mengenal harus di tegakkan.

Pejabat di sumpah untuk menjaga Pancasila, untuk memelihara Pancasila yang mana esensi Pancasila adalah Gotong royong.

Salaing menjaga, saling menghormati adalah sebagian wujud dari gotong royong.

 Demikian Diskominfo (Hr/Ard)

Penampilan HAMKRI Karanganyar pada Acara Halal Bihalal

Karanganyar, 9 Juli 2018

Halal Bihalal HAMKRI (Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia) diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Buapati Karanganyar, Jumat malam (7/7). Acara ini digelar dengan suasana santai dihadiri musisi keroncong se-Kabupaten Karanganyar.

Acara ini bertujuan untuk merekatkan dan sebagai ajan silaturahin musisi – musisi keroncong se- Kabupaten Karanganyar. Selain itu juga agar sesama musisi bisa saling mengenal, karena saat ini masih banyak sesama musisi yang  tidak saling mengenal.

Sementara itu Sekda Kabupaten Karanganayar Drs. Samsi M.Si yang berkesempatan hadir menyampaikan acara seperti ini harus sering dilaksanakan untuk meningkatkan “keguyupan” antara sesama anggota HAMKRI. Sekda juga menghimbau agar masyarakat terus melestarikan keroncong. Demikian DISKOMINFO (yg/kris)