Peresmian Desa Gentungan sebagai desa bebas politik uang, 12/11/2019.

Karanganyar,
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karanganyar membentuk tiga desa untuk menjadi percontohan pencegahan politik uang. Dengan pembentukan desa anti politik uang ini mampu menularkan semangat anti politik uang dalam Pemilu sehingga menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Peluncuran desa anti politik uang digelar Bawaslu Karanganyar di Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang,
Selasa (12/11). Dalam kegiatan ini dihadiri jajaran tokoh agama, masyarakat serta Forkompinca Mojogedang.

Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ridwanita Priliastuti mengatakan di Kabupaten Karanganyar, tiga desa menjadi percontohan desa anti politik uang. Tiga Desa itu yakni Desa Gentungan (Mojogedang), Desa Kasedahan (Jumapolo) dan Desa Tlobo (Jatiyoso). Diharapkan melalui tiga desa ini mampu menyebarkan semangat anti politik uang dalam pesta demokrasi.

“Hasilnya mungkin tidak bisa instan. Namun ke depannya semoga mampu menghasilkan pemimpin berintegritas dan sesuai harapan masyarakat,”katanya.

Ditambahkannya dengan adanya desa anti politik uang nantinya akan
memberikan pemahaman politik uang dan dampaknya. Pihaknya pun mengajak para warga desa itu untuk ikut serta melakukan pengawasan terhadap proses pemilu dan memberanikan diri untuk melapor kepada Bawaslu jika menemukan pelanggaran pemilu.

“Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pemilu sangat diperlukan. Semoga ini menjadi tonggak sejarah untuk menciptakan demokrasi yang berintegritas dan beradab,”tambahnya.

Sementara Camat Mojogedang Sutrisno mengapresiasi penunjukkan desa Gentungan menjadi salah satu percontohan desa anti politik uang. Karena politik uang dapat merusak proses demokrasi.

“Kami bangga desa Gentungan menjadi percontohan desa anti politik uang. Semoga masyarakat terus berkomitmen menolak politik uang lantaran menciderai demokrasi,”ujarnya.
Demikian Diskominfo (dn/ind/jn)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat menyampaikan sambutannya pada pembukaan festival kuliner nusantara di de tjolomadoe, 7/11/2019.

Karanganyar,

Kabupaten Karanganyar ambil bagian dalam Festival Kuliner Nusantara digelar di De Tjolomadoe Karanganyar, 7-10 November 2019. Diharapkan dari festival ini mampu mengangkat potensi kuliner dan olahan dari UMKM di Kabupaten Karanganyar.

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyelenggarakan Festival Kuliner Nusantara. Kegiatan ini berlangsung
mulai 7 November hingga 10 November 2019 itu. Dalam festival ini menampilkan display kuliner dan makanan khas daerah, food bazar, cooking competition, art performance, dan stand pameran berbagai kabupaten dari seluruh wilayah di tanah air.

Kabupaten Karanganyar dalam festival ini menampilkan beragam kuliner atau produk olahan makanan unggulan. Salah satunya yakni sate kelinci. Selain itu juga ditampilkan produk produk kerajinan dari sejumlah UMKM di Karanganyar.

Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya mengapresiasi Festival Kuliner Nusantara. Karena
kegiatan ini menjadi ajang untuk mengangkat potensi makanan dan kerajinan dari masing-masing daerah.

“Semoga melalui event ini, produk makanan dan kerajinan UMKM dapat dikenal masyarakat. Sehingga ekonomi kreatif masyarakat terus berkembang,”katanya.

Sementara Ketua umum APKASI Abdullah Azwar Anas menyatakan Festival Kuliner Nusantara merupakan upaya untuk mengenalkan potensi produk kuliner khas daerah sebagai salah satu ekonomi kreatif. Apalagi bidang kuliner menyumbang pemasukan uang dan tenaga kerja cukup besar.

“Kegiatan ini merupakan momentum tiap daerah mengenalkan produk khasnya kepada masyarakat agar ekonomi kerakyatan terus menggeliat,”ujarnya.

Ditambahkannya melalui festival ini diharapkan masing-masing UMKM di tiap daerah dapat terus berkembang pesat dan mandiri secara ekonomi. Tiap daerah pun harus memiliki kebijakan dalam mengenalkan dan melindungi produk UMKM di daerahnya.

“Proteksi ekonomi daerah sangat penting. Karena ekonomi kerakyatan harus terus dikembangkan sebagai upaya pemerataan ekonomi,”pungkasnya.
Demikian Diskominfo ( dn/ind) (more…)

Karanganyar – 30 Oktober 2019

Anggota Dewan Perwerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Dan Kudus sambangai Kabupaten Karanganyar guna belajar banyak hal. Kunjungan kerja kali ini diterima langsung oleh Asisten I Bupati Karanganyar bidang Pemerintahan Drs. Bachtiar Syarief, Rabu(30/10/19).

Kedatangan anggota DPRD Kab Pemalang juga diikuti oleh pengurus Baznasda Kab. Pemalang yang juga sekaligus inginbanyak belajar dengan Baznas Kab. Karanganyar yang belum lama ini menerima penghargaan Baznas award terbaik se Jawa Tengah.

Khodiri. S.Ag selaku pimpinan rombongan dari DPRD dan Baznasda Kab Pemalang sampaikan bahwa secara geografis Pemalang lebih luas dari pada Karanganyar, namun mereka iri lantaran belum bisa maju seperti Kabupaten yang lain yang geografisnya lebih kecil seperti Karanganyar ini, tuturnya.

“ kami punya laut, ada gunung juga, lahan persawahan pun juga banyak. Tapi kami belum mampu menggarapnya dengan baik untuk mendapatkan pendapatan yang luar biasa seperti Karanganyar ini, makanya kami agendakan kunjungan ke Kabupaten Karanganyar guna belajar disini “, jelas Khodiri.

Bahkan kedatangan pengurus Baznasda kami juga ingin banyak belajar bagaimana memanagemen dengan baik agar bisa menjadi yang terbaik di Jateng juga. “ kan Karanganyar predkatnya baznas terbaik se Jateng saat ini”, imbuhnya.

Lain halnya dengan DPRD dan Pengurus Baznasda Kab. Pemalang, DPRD Kab. Kudus sampaikan maksud tujan singgah di Karanganyar ini lantaran ingin belajar banyak hal dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar perihal pelaksanaan Pilkades serentak.

“ Kalau berbicara secara geografis Kab. Kudus ini sangat kecil dibanding Karanganyar dan Pemalang, Kudus hanya ada 9 Kecamatan “, jelas Hj. Sutedjo pimpinan rombongan komisi A DPRD Kab. Kudus.

“ November ini Kudus akan selenggarakan Pilkades serentak, kami ingin belajar banyak dari Kabupaten Karanganyar yang kemarin sudah berhasil Pilkades serentak pula dengan baik pelaksanaannya “, ujarnya.

Dua maksud dan tujuan yang disampaikan perwakilan rombongan diterima dengan baik oleh Pemerintah Kab. Karanganyar yang diwakili oleh Asiaten I bidang Pemerintahan. “ kami hadirkan semua OPD terkait, monggo nanti silahkan bertanya sendiri agar lebih jelas “, jelas Bachtiar.

Kami menerima dengantangan terbuka bagi Kabupaten mana saja yang hendak belajar di Bumi Intanpari ini, imbuhnya.(Ard/TGr)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Wakil Bupati, Rober Cristanto Hadir Dalam Acara Muskab Korpri Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar, Rabu (30/10/2019). (more…)

KARANGANYAR – Panitia penyelenggara pilkades di 7 desa diminta mencermati data calon pemilih. Permasalahan pelik potensial muncul akibat penyalahgunaan data kependudukan.

“Mentang-mentang merantau maka tidak dimasukkan ke daftar calon pemilih. Itu tidak benar, biarkan apa adanya. Semua warga yang berdomisili atau tidak berdomisili dicermati,” kata Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam launching tahapan Pilkades (7) tujuh desa, Senin (14/10).

Ia juga meminta jangan terjadi pergantian panitia penyelenggara Pilkades di tengah tahapan. Adapun tahapannya dibagi persiapan (Oktober-November 2019), pencalonan dan penjaringan balon kepala desa (Desember 2019-Februari 2020), pemungutan suara (November 2019-Maret 2020) serta penetapan kades terpilih (Maret-April 2020). Pilkades di tujuh desa itu di Desa Berjo, Ngargoyoso, Desa/Kecamatan Karangpandan, Desa Gebyog, Mojogedang, Desa Tuban, Gondangrejo, Desa Dawung, Matesih, Desa Pendem, Mojogedang, serta Desa Kaling, Tasikmadu. Bupati mewanti wanti penggunaan kotak suara tidak boleh menampilkan identitas dusun. Itu mengantisipasi pemetaan basis massa calon dengan cara mengacak kotak suara.

“Jumlah kotak suara tidak boleh sama dengan jumlah dusun,” katanya.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Desa Setda Pemkab Karanganyar, Timotius Suryadi mengatakan tahapan pemungutan suara cukup rawan. Perlu dicermati pendataan calon pemilih per dusun, penyusunan dan penetapan DPS, pengumumannya, perbaikan DPS, pendaftaran pemilih tambahan hingga pengumuman DPT.

“Pantarlih harus kroscek ke wilayah,” katanya.

Sejumlah kerawanan lain seperti pendaftar kurang dari dua orang atau malah lebih dari 5, perhitungan suara imbang dan sebagainya.

“Semuanya sudah diantisipasi sesuai Perbup tentang Kepala Desa. Termasuk kemungkinan masuknya warga luar desa. Aturannya, harus berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS disahkan,” katanya.

Dalam penyelenggaraan, Pemkab mengalokasikan dana sekitar Rp 70 juta per desa. Dana itu dipakai untuk honorarium, pengadaan ATK hingga kebutuhan pelantikan.

Demikian Diskominfo (in/an/janah).

Karanganyar,

Rapat koordinasi program pembangunan masyarakat desa digelar Pemprov Jateng di Lor in Hotel Rabu (4/9). Kegiatan ini untuk membangun komunikasi dan jejaring guna peningkatan dan kemajuan masyarakat di pedesaan.

Rakor program pembangunan masyarakat desa dengan mengusung tema bergerak bersama untuk SDM unggul di desa diikuti 350 peserta berasal dari perwakilan OPD, Bappeda masing masing kabupaten di Jateng serta para pendamping desa.

Kepala Dispermades propinsi Jateng, Sugeng riyanto mewakili Gubernur Jateng menyatakan forum atau rakor ini diharapkan menjadi media diskusi dan evaluasi berbagai program. Selain itu diharapkan muncul terobosan baru untuk menekan angka kemiskinan di Jateng.

“Angka kemiskinan di Jateng menurun sekitar 10 persen. Diharapkan dengan adanya program atau terobosan baru angka kemiskinan turun menjadi satu digit,”katanya.

Ditambahkannya dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan pembangunan di pedesaan. Pihaknya pun berharap pihak desa dapat transparan dan tertib administrasi dalam pengelolaan dana desa.

“Libatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran. Fokuskan pada pembangunan infrastrukur guna mempercepat pemberdayaan masyarakat desa,”pesannya.
Demikian Diskominfo (dn/ind)