Berkas administrasi calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) bakal diverifikasi oleh lima instansi yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) verifikasi pada Kamis (25/7/2013).

Kelima instansi tersebut yakni Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Polres Karanganyar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar dan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar.

Anggota pokja verifikasi bakal memverifikasi seluruh berkas administrasi tiga pasang cabup-cawabup yang bakal bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar. Tiga pasang cabup-cawabup yakni Juliyatmono-Rohadi Widodo (Yu-Ro), Aris Wuryanto-Wagiyo (Ayo) dan Paryono-Dyah Shintawati (Pasti) wajib melengkapi berkas administrasi untuk maju pada Pilkada Karanganyar.

Anggota pokja akan memverifikasi berkas administrasi setiap pasang cabup-cawabup antara lain fotocopy ijazah pendidikan, surat kepailitan, surat keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) dan tes kesehatan. Divisi Pencalonan dan PAW KPU Karanganyar, Kharis Triyono, mengatakan pihaknya akan mengundang para anggota pokja verifikasi untuk memverifikasi berkas administrasi cabup-cawabup sesuai bidangnya masing-masing.

“Anggota pokja terdiri dari lima instansi yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing,” katanya saat ditemui.

Misalnya, lanjut dia, surat kepailitan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar. Artinya, yang mengetahui tentang kepailitan secara teknis adalah pejabat PN Karanganyar. Anggota pokja akan menentukan apakah berkas administrasi cabup-cawabup memenuhi persyaratan atau tidak.

Pihaknya bakal melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi berkas administrasi cabup-cawabup pada Sabtu (3/8/2013). Selanjutnya, pihaknya akan menetapkan pasangan cabup-cawabup yang bakal bertarung pada event politik terbesar di Bumi Intanpari. “Hasil verifikasi akan diplenokan sebelum penetapan pasangan cabup-cawabup,” jelasnya.

Sementara Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, menyatakan pihaknya juga akan mengecek ke SMA setiap pasang cabup-cawabup untuk memastikan ijazah sekolah. Menurutnya, sesuai aturan pasangan cabup-cawabup yang maju pada Pilkada Karanganyar minimal berpendidikan SMA. Mayoritas cabup-cawabup lulus SMA di Karanganyar dan Solo kecuali Dyah Shintawati di Pati, Jateng.

Sumber : http://www.solopos.com

Petugas Dishubkominfo Karanganyar memasang rambu penunjuk arah (ilustrasi)

Karanganyar. Jumat (19/07/2013)

Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama instansi terkait melakukan persiapan pengamanan arus mudik maupun balik Lebaran tahun 2013. Langkah tersebut dilakukan agar lalu lintas tetap lancar dan aman.

Pemkab berupaya agar tradisi mudk Lebaran bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Saat ini, Pemkab fokus pada pengaturan kelancaran transportasi, baik dari segi penyediaan moda transportasi, armada angkutan, pengamanan arus mudik, Posko angkutan Lebaran, dan lain-lainnya.

Sebagai wujud persiapan tersebut, Pemkab beserta Muspida, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan Muspika menggelar rapat koordinasi di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (18/7) lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta agar infrastruktur jalan bisa dipersiapkan dengan matang. Bahkan, Rina meminta agar semua proyek pemeliharaan maupu pembangunan jalan di Karanganyar bisa dikebut pengerjaannya.

“Infrastruktur jalan dan jembatan harus siap dan dapat digunakan H-7 Idul Fitri. Peningkatan jalan Palur-Sroyo, Kebakramat-Grompol diupayakan selesai dan siap H-7,” ujar Rina Iriani.

Di sisi lain,guna menjaga kestabilan harga agar masyarakat miskin masih memiliki daya beli, pihaknya menggelar operasi pasar. Program itu diharapkan bisa tepat sasaran lantaran dilakukan di sejumlah kecamatan se-Karanganyar.

“Saya juga mengingatkan masalah ketercukupan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang kelancaran perhubungan atau transportasi,” jelas Rina Iriani.

Selain itu, persiapan Prasarana Perlengkapan Keselamatan Jalan, antara lain berupa Pemasangan Rambu lalu lintas  sebanyak 184 buah, pemasangan RPPJ (Rambu  Pendahulu Petunjuk Jurusan) sebanyak 10 buah, pengecatan marka sebanyak 3256 meter persegi, pemasangan guard rail sebanyak 100 meter, pemasangan lampu flashing sebanyak lima unit, dan barier atau barikade road portable sebanyak 15 buah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Karanganyar, Nunung Susanto mengatakan Kantor UPP wilayah Surakarta memberikan bantuan di jalan propinsi berupa pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 59 buah, dua buah pemasangan RPPJ, pengecatan marka sepanjang 3000 meter persegi, dan pemasangan guard rail sebanyak 400 meter.

Dari segi armada bus jenis Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di Kabupaten Karanganyar disediakan sebanyak 125 unit, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 55 tempat duduk sebanyak 125 armada, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 26 tempat duduk sebanyak 51 armada, Angkutan Pedesaan (Angkudes) 16 tempat duduk sebanyak 150 armada, Angkutan Pedesaan (Angkudes) 12 tempat duduk sebanyak 211 armada.

“Namun apabila terjadi lonjakan penumpang angkutan umum yang cukup signifikan, kami menghimbau kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan cadangannya dan menggunakan Izin insidentil jika kendaraan tersebut dioperasikan keluar dari trayek yang sudah ditetapkan,” tambah Nunung Susanto.

Persiapan Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain melakukan kalibrasi alat uji dan akan melaksanakan pengecekan laik jalan (uji petik) armada angkutan di pool pada H-5 dan di terminal pada H+5. Optimalisasi fungsi 12 terminal di Kabupaten Karanganyar. Penataan Parkir di Badan Jalan (0n street) agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemanfaatan Teknologi Informatika antara lain melakukan optimalisasi fungsi kamera CCTV atau TMC (Traffic Monitoring Centre).

Kemudian juga diantisipasi titik-titik kemacetan antara lain di jalan Solo-Purwodadi, Jurug-Sragen, di Jalan Lawu, maupun di Tawangmangu. Posko Keamanan jugan akan didirikan di enam tempat yakni Colomadu, Palur, Sroyo, Bejen, Tawangmangu, dan Cemoro Kandang. pd

Bupati Karanganyar, Rina Iriani

Karanganyar. Bupati Karanganyar, Rina Iriani memberikan sambutan saat melaksanakan tarwih keliling (Tarling) di Masjid Al Amin, Genjian, Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (15/07) malam.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani

Karanganyar. Bupati Karanganyar, Rina Iriani meresmikan sumur arteis bantuan Bazis Karanganyar, di Dusun Kricikan, Desa Rejosari, Kecamatan Godangrejo, Senin (15/07) petang.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar diminta tegas melakukan pengawasan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat politik praktis. Apabila terbukti, maka PNS tersebut bisa dikenai sanksi sesuai aturan.

Santer dikabarkan para PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar terlibat langsung dalam politik praktis menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar. Bahkan beberapa pejabat eselon III secara terang-terangan mendukung salah satu pasang calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) pada pesta demokrasi terbesar di Karanganyar.

 Padahal, sebagai pamong masyarakat para PNS wajib menjunjung netralitas pada event politik. Mereka dilarang keras terlibat langsung politik praktis demi keuntungan pribadi. Apabila terbukti, PNS tersebut bakal dikenai sanksi oleh instansi terkait.

 Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sejumlah PNS yang terlibat langsung politik praktis. Mereka dilaporkan lantaran dituding mendukung salah satu cabup-cawabup pada Pilkada Karanganyar.

 “Saya menerima banyak pesan singkat atau SMS yang berisi laporan pejabat eselon III yang tak netral. Itu harus diusut oleh Panwaslu Karanganyar,”.

 Pihaknya meminta agar Panwaslu Karanganyar melakukan pengawasan kepada para PNS secara ketat. Bila terbukti maka pihaknya akan menyerahkan para pejabat yang terlibat langsung politik praktis ke Dewan Jabatan (Wanjab) yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Karanganyar.

 Menurutnya, para pejabat yang terbukti terlibat langsung politik praktis bakal dikenai sanksi terberat. Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari Panwaslu Karanganyar terkait pejabat yang terlibat politik praktis.

 Terpisah, Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, menuturkan para anggota Panwaslu tingkat kecamatan selalu turun lapangan untuk memantau kegiatan para cabup-cawabup. Bila ada perangkat desa maupun pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat langsung politik praktis maka akan ditegur dan dicatat dalam laporan.

Gedung perkantoran di Kabupaten Karanganyar bakal ditata ulang untuk memudahkan akses pelayanan publik. Perombakan tatanan gedung itu rencananya dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu lima hingga 10 tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, menjelaskan nantinya seluruh kantor pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik akan ditata berjajar di sekitar Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU).  “Nanti kantor pelayanan publik ditata menghadap selatan [Jl. Lawu], seperti kantor DPU, supaya lebih mudah diakses masyarakat ,” terang dia saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin.

 Menurut Samsi, penataan ulang itu penting dilakukan lantaran sebagian gedung perkantoran di Kabupaten Karanganyar belum tersentra dalam satu kawasan. Selain itu, keberadaan gedung perkantoran pun masih terkesan tak tertata dengan baik. Bahkan, terdapat sejumlah instansi memiliki lebih dari satu gedung perkantoran yang terpisah.

 Sedikitnya, terdapat sembilan badan, 12 dinas, tiga kantor pemerintahan, satu gedung sekretaris dewan, satu kantor Satpol PP, satu gedung arsip dan perpustakaan daerah (Arpusda), satu gedung inspektorat, satu gedung pertahanan , 10 bagian kantor Sekda, serta sebuah rumah sakit umum daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Karanganyar.

 “Sekarang letak gedung perkantoran itu masih terpencar-pencar. Misalnya Disperindagkop, gedungnya malah ada tiga, lokasinya juga jauh-jauh. Nantinya seluruh gedung perkantoran akan dijadikan satu induk,” ujarnya.

 Samsi mengatakan proyek penataan ulang gedung-gedung perkantoran bakal dimulai setelah tahap pembuatan site plan usai.  “Site plan targetnya selasai tahun ini. Kalau bisa dalam satu tahun menata dua gedung kemungkinan proyek ini selesai dalam 10 tahun, tapi kalau dalam setahun minimal bisa membangun empat gedung berarti lima tahun selesai.”

 Sementara itu, Kepala DPU Karanganyar, Priharyanto, mengatakan pihaknya tengah menggodok pembuatan site plan penataan gedung perkantoran. Dia tidak dapat memprediksi kapan proyek itu dapat dimulai karena proses pembuatan desain tata kota itu masih memerlukan kajian yang panjang. “Kajiannya masih tahap awal, kami masih membuat model, memetakan kantor mana saja yang mendesak dipindah dan lokasi mana yang cocok,”.

Hingga saat ini, Priharyanto juga belum dapat memastikan besar anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek itu. Setelah pembuatan model penataan gedung perkantoran rampung, DPU baru dapat membuat estimasi anggaran yang diperlukan. Namun, dia memastikan seluruh biaya yang akan digunakan dalam proyek itu dialokasikan dari APBD Karanganyar secara bertahap.

Sebanyak 1.615 tempat pemungutan suara (TPS) akan disiapkan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karanganyar pada September 2013. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan TPS pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng lalu yang hanya terdiri dari 1.604 lokasi.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar, Sri Handoko, mengatakan penambahan TPS itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi rakyat Bumi Intan Pari kali ini. Menurutnya, sebagian masyarakat enggan ikut menggunakan hak pilih lantaran jarak TPS yang terlalu jauh.

“Dulu kan ada beberapa dusun yang digabung dalam satu TPS, bahkan satu dusun bisa terpisah TPS-nya, kalau mau nyoblos harus lompat sungai, jadi masyarakat mungkin malas pergi ke TPS,”.

Handoko menuturkan seluruh TPS tambahan berada di daerah pedesaan yang memiliki akses jalan yang sulit terjangkau. Menurut dia, jumlah TPS masih bisa terus bertambah sesuai dengan pengajuan permohonan panitia pemungutan suara (PPS) di masing-masing desa. Namun, KPU tetap akan menimbang kelayakan usulan dari PPS sebelum memutuskan menambah TPS baru.

“Saat ini baru ada 11 TPS tambahan, nanti kalau ada desa yang mengajukan lagi mungkin bisa bertambah, tapi kami pertimbangkan memenuhi kriteria atau tidak,” terang dia.

Dalam gelaran Pilkada kali ini, KPU Karanganyar memang mendapat jatah anggaran yang lebih banyak dibandingkan dalam penyelenggaraan Pilgub Jateng. Oleh sebab itu, KPU dapat mengalokasikan dana lebih besar untuk penambahan TPS di beberapa desa. “Dulu memang dananya terbatas, sekarang akan kami usahakan ada penambahan TPS selama dananya masih mencukupi,” ucapnya.

Pawai Ta’aruf

Karanganyar. Jelang ramadhan, ribuan elemen umat Islam di Kabupaten Karanganyar ikuti pawai ta’aruf yang dimulai dari Alun-alun melewati jalan Lawu, menuju ke timur sampai Buk Siwaluh, Senin (09/07)

Ribuan peserta mengkuti pawai ta’aruf dalam menyambut bulan Ramadhan tahun lalu

Karanganyar, Sabtu (06/07/2013)

Seperti  tahun kemarin, Kabupaten Karanganyar menjelang bulan Ramadhan menyelenggarakan Pawai Ta’aruf. Rencananya tahun 2013 ini akan di selenggarakan pada Senin, (08/07/2013).

“Pawai ini di mulai dari Alun-alun Karanganyar, melintasi jalan Lawu kemudian ke timur dan selesai di Buk Siwaluh. Kemudian, di depan Taman Pancasila ada panggung tamu kehormatan,” ujar Abdul Mu’id, Ketua Panitia Pelaksana Pawai Ta’aruf 2013, saat di temui di Gedung Bazis, Jumat (05/07).

Abdul Mu’id menambahkan pawai ini bertujuan untuk syiar menyambut ramadhan maka perlu ditampakkan di Kabupaten Karanganyar dan sesuai tema yakni menciptakan ukhuwah islamiah.

Peserta sampai Jumat siang tercatat 35 kontingen. Bahkan ada  satu kontingen 600 peserta. Kemungkinan tidak jauh yang tahun kemarin sampai 15.000 orang yang ikut.

Adapun peserta yang ikut yakni SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, Perguruan Tinggi, pesantren, TPA, Ormas Islam, Haji dan Calon Jamaah haji, dan Dai Kamtibmas

Setiap kontingen akan dinilai oleh panitia dan dipilih mana yang terbaik dalam mengikuti pawai ta’aruf ini. pd

Bupati Karanganyar, Rina Iriani menyerahkan dana bantuan untuk desa, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (04/07) pagi.

Karanganyar, Jumat (05/07/2013)

Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan bantuan dana kepada 162 desa. Dana tersebut diambilkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) APBD 2013 senilai Rp 105 miliar.

Jumlah bantuan yang diterima tiap desa berbeda-beda. Untuk bantuan terbesar diberikan kepada Desa Ngringgo yakni Rp 131 juta dan yang memperoleh dana terkecil yaitu Desa Salam, Karangpandan Rp 50 juta.

“Selain itu, dana bagi hasil pajak retribusi daerah sebesar Rp 2 miliar. Diberikan bagi desa klasifikasi A sebesar Rp 12 juta, dan klasifikasi B Rp 10 juta,” ujar Any Indrihastuti, Asisten Pemerintahan, saat  pengarahan bagi kepala desa penerima bantuan keuangan desa tahun 2013, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (04/07). Any juga menambahkan ada bantuan rehab balai desa sebesar Rp 1,275 miliar bagi 15 desa dan 28 kegiatan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Karanganyar, Rina Iriani mengatakan  pengarahan kepada kepala desa se-Bumi Intanpari memiliki peranan penting. Pasalnya, kepala desa merupakan main role dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Tanggung jawab dan kebijakan yang diemban bukan tanggung jawab main-main.

“Prinsip  tepat sasaran dan tepat guna harus ditegakkan. Tepat di sini adalah penerima bantuan harus benar-benar yang membutuhkan, serta sesuai dengan proposal yang diajukan,” ujar Bupati Rina.

Ia juga menambahkan tertib administrasi dan keuangan adalah salah satu syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance).

“Transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan kepada desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kita, baik kepada masyarakat maupun negara,” tandas Rina Iriani. pd