Fauzi Yunianto memperlihatkan brownis cinta, Rabu (13/02)

Karanganyar, Kamis (14/02/2013). Sebuah dapur salah satu rumah di Badranasri RT 2/ RW IX Cangakan, Karanganyar terlihat sibuk, Rabu (13/2). Sejumalah bahan makanan seperti tepung terigu, telur, margarin, coklat, dan lainnya terlihat menggunung di salah satu sisi sudut ruangan. Saat dicermati lebih teliti, nampak pula sepasang tangan yang asyik mencampur semua bahan-bahan tersebut di sebuah baskom. Sesekali dia menambahkan tepung terigu lantaran adonan terlalu lembek.

Dialah Puspita Sari, salah seorang pemilik Brownis Cinta yang kini tenar di Karanganyar, Solo, Boyolali, Klaten, dan lainnya. Dia begitu sibuk melayani pesanan para pelanggan. Di sampingnya, terlihat suaminya Fauzi Yunianto tak kalah sibuknya. Lelaki berpakaian kaos kuning dengan krah hitam terlihat mondar-mandir yang menandakan jika tengah mengatur usaha yang dirintis dengan istrinya sejak Agustus 2012 itu. Ada yang menarik dari brownis itu. Kenapa diberi nama Brownis Cinta? Usut punya usut, nama itu diambil karena menjadi hadiah dari perkawinan mereka.

“Dua bulan setelah menikah, yakni Agustus 2011 kami memulai usaha. Kenapa disebut cinta? Karena ini berawal dari cinta kami dan saat kali pertama di-launching bentuk bronis adalah love,” kata Fauzi.

Dia menuturkan jika usaha yang kini lumayan sukses itu sejatinya tidak selalu berjalan mulus. Di awal usahanya, dia bersama istri kesulitan dalam hal pemasaran. Betapa tidak, dia hanya menggunakan sistem titipan ke sekolah-sekolah. Promosi pun hanya dilakukan dari mulut ke mulut para pelanggannya dari Karanganyar, Solo, Wonogiri, dan Klaten. “Biasanya akhir tahun mereka ke sini dan dibawa ke daerahnya masing-masing. Lalu mereka mulai menyebarkan keberadaan kami kepada teman-temannya hingga saat ini,” ujarnya.

Dalam sehari, dirinya bersama lima orang pekerja dapur bisa menghasilkan puluhan brownis. Harganya pun bervariasi, tergantung jenis dan ukurannya, berbicara soal varian, Browis Cinta menawarkan tujuh varian, yakni cinta original, hitam putih, oven with almond, keju, mini, mandarin, kentang.

Disinggung soal permodalan, dirinya pun mengaku tidak lagi mengalami kendala. Sejak berdiri, Fauzi dan istrinya mengandalkan uang pribadi dan beberapa pinjaman. Namun, sekarang ini Pemkab Karanganyar melalui Dinas Perindustrian Perdagangan  Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah (Disperindagkop dan UMKM) membantunya. Selain mendapatkan kucuran kredit dengan bunga ringan, binaan dari Disperindagkop dan UMKM itu juga mendapatkan sejumlah arahan melalui pelatihan-pelatihan.

.pd

Karanganyar, Rabu (13/02/2013).

Jajaran petugas dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Karanganyar mengadakan razia kendaraan angkutan barang, taksi, dan bis pariwisata, di depan Hotel Taman Sari, Rabu (13/02) pagi.

Kendaraan yang datang dari arah barat (Palur) maupun dari timur (Tawangmangu) di hentikan dan di periksa kelengkapan surat-suratnya. Hasilnya, puluhan kendaraan yang angkutan barang dan orang terjaring razia itu.

Razia itu juga melibatkan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar.”Polisi lalu lintas menindak pelanggar yang tidak membawa STNK, maupun SIM,” ujar Joko Mulyono, Kepala Bidang Pengendalian Operasi Lalu Lintas, Dishubkominfo Karanganyar.

Berdasarkan pengamatan, puluhan kendaraan angkutan barang yang datang dari arah timur maupun barat, kemudian dihentikan untuk diperiksa kelengkapan surat-surat, ijin trayek,  juga bagi yang menyalahi beban muatan, KIR, dan masuk kota harus ijin. “Mobil angkutan barang lebih dari lima ton harus ijin masuk kota,” jelasnya.

Selain itu, banyak kenadaraan yang tidak memperhatikan tata cara memuat barang. Padahal, hal itu sangat penting bagi keselamatan di jalan. “Ada beberapa kendaraan bak terbuka yang mengangkut penumpang melebihi ketentuan. Padahal, peraturanya hanya sopir dan dua orang penumpang kendaraan,” kata dia.

Kendaraan yang melanggar aturan kemudian di beri surat tilang.” Pelanggar di haruskan sidang di Pengadilan Negeri Karanganyar,” tandas Joko.

.pd  

Karanganyar, Selasa (12/02/2013).

Petugas Polisi Lalu Lintas Polres Karanganyar memberikan pengetahuan tentang tertib berlau lintas,Senin (11/02)

Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Karanganyar mengadakan penandatanganan kesepakatan bersama dengan SMKN 1 Karangayar, tentang pendidikan lalulintas masuk di pelajaran Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling.

Penandatangan kesepakatan bersama dilakukan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Karanganyar, AKP Suwarsi dengan Kepala SMKN 1 Karanganyar, Tenang Pranata, Senin (11/02) pagi.

“Kami bermaksud untuk menanamkan pendidikan lalu lintas sejak usia dini. Selain itu, tujuan utama yakni menurunkan angka kecelakaan,” kata AKP Suwarsi mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo.

Menurut data Polres Karanganyar, tahun 2012 setiap bulan tercatat 88 kasus kecelakaan, 70 persen dari itu melibatkan pelajar sekolah. Yang mengejutkan banyak di antara mereka tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM), karena usia belum memenuhi syarat.

“Melihat banyaknya kasus yang melibatkan pelajar, maka kami membuat Surat Edaran (SE) tentang larangan pelajar membawa sepeda motor ke sekolah, khususnya SMA dan SMP di seluruh Karanganyar,” tandas Kasatlantas. Hasilnya sangat signifikan, dari angka 88 kasus, setelah adanya SE tersebut angka kecelakaan turun menjadi 33 kasus. Itupun yang melibatkan pelajar nol kasus.

Tenang Pranata menambahkan, pihaknya memasukkan kurikulum lalu lintas pada jam pelajaran BP/ BK setiap seminggu sekali. “Kami juga menindaklanjuti ke orang tua siswa. Hasilnya, mereka patuh dan pelajar ke sekolah dengan naik angkot,” pungkas Tenang .pd     

Karanganyar,  Senin (11/02/2013).

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Karanganyar diberikan kewajiban untuk memberikan sampah tiap hari Sabtu. Sampah yang dibawa oleh sekitar 46 PNS di setorkan di Bank Sampah yang berada di komplek kantor tersebut.

Kepala BLH Kabupaten Karanganyar, Waluyo Dwi Basuki, mengatakan penyetoran sampah ini sudah dilakukan sejak Oktober 2012 lalu hingga kini berjalan cukup efektif. “Sampah yang dibawa itu diharuskan sampah anorganik, kemudian sampah itu diolah kembali agar menjadi bermanfaat,” jelas dia, Sabtu (09/02).

Dalam menerapkan kebijakan setor sampah tersebut BLH tidak main-main. Apabila ada pegawai yang tidak tertib membawa dan menyetorkan sampah, ada sangsi yang diberikan. “Kami berikan denda sebesar Rp 5.000 bagi PNS yang lupa berangkat ke kantor tanpa membawa sampah. Dana dari denda itu sendiri nantinya digunakan untuk operasional Bank Sampah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Waluyo Dwi Basuki menjelaskan, setiap Minggu BLH Karanganyar dapat mengumpulkan sampah anorganik mencapai 75 kilogram. Sampah itu berupa plastik, kaleng, dan kertas, kemudian diolah kembali dengan  reduce, reuse, recycle (3R) agar bermanfaat. Untuk mengolah sampah ada petugas khusus dari BLH Kabupaten Karanganyar sebanyak enam orang yang telah dilatih bisa mendaur ulang sampah-sampah anorganik tersebut.

“Oleh petugas pengolah, sampah yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah setiap sebulan sekali. Hal itu untuk memisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak,” jelas Basuki. Pria berkumis tebal itu juga menjelaskan, pihaknya mengajak kepada masyarakat utuk berpartisipasi aktif  mendaur ulang sampah.

Pihak BLH juga berharap dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dapat turut serta berpartisipasi dalam program Bank Sampah ini agar dapat mengurangi volume sampah di Karanganyar. “Sejauh ini, program Bank Sampah belum diikuti seluruh dinas. Namun beberapa di antaranya, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU)  dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) sudah mulai turut serta,” tandasnya.

.pd

Taman Memorial Delingan Karanganyar ramai dikunjungi warga etnis Tionghoa pada perayaan Tahun Baru Imlek 2013, Minggu (10/2). Warga Tionghoa yang datang dari berbagai daerah tersebut bermaksud berziarah sekaligus mengirim doa kepada leluhurnya.

Salah seorang pengunjung, Ny Teguh Santosa menuturkan kedatangannya ke Taman Memorial Delingan sudah menjadi tradisi rutin setiap tahun. Sehabis menjalankan sembahyang, seluruh keluarga besarnya kemudian berkumpul dan mengirim doa di depan makam leluhur, Tan Djun Nie. “Di tempat ayah saya disemayamkan ini, kami selalu datang setiap tahunnya. Sebagian besar keluarga tinggal di Sragen dan saya sekeluarga datang langsung dari Purwodadi,” katanya.

Selain membakar hio dan memanjatkan doa di depan makam leluhur, seluruh keluarga yang hadir juga membakar uang-uangan kertas kuning dan baju. Sesuai keyakinan mereka, hal itu bertujuan untuk memberikan bekal kepada leluhur yang kini telah di alam sana. “Prosesi kirim doa kepada leluhur ini telah menjadi tradisi keluarga secara turun temurun. Kami sebagai generasi penerus harus menjaga dan melestarikannya,” terangnya.

Penjaga Taman Memorial Delingan, Gunadi mengutarakan pada puncak Tahun Baru Imlek 2013 ini memang banyak pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Mereka merupakan keluarga besar dari leluhur yang dimakamkan di Taman Memorial Delingan. “Bahkan tadi pagi (kemarin) di sini sempat macet dan pengunjung harus antre untuk mengirim doa kepada leluhur mereka,” jelasnya.

Penjaga lainnya, Puter menambahkan ramainya kondisi di Taman Memorial Delingan pada perayaan Tahun Baru Imlek masihlah belum seberapa dibandingkan perayaan cengbeng pada akhir Maret nanti. “Kalau nanti pengunjung yang datang jauh lebih banyak, jumlahnya bisa mencapai lima kali lipat dari sekarang,” terangnya.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar mencoret 26.635 nama dari data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) selama pelaksanaan coklit pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng. Nama-nama tersebut dicoret dari DP4 karena beberapa hal yakni meninggal dunia, orang gila, pindah domisili dan berstatus sebagai TNI/Polri.

Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar agar ditindaklanjuti. Sebab, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub Jateng telah ditetapkan oleh KPU Karanganyar.

“Langsung dilaporkan ke KPU Karanganyar agar ditindaklanjuti karena ini potensi pelanggaran dalam tahapan Pilgub Jateng,” katanya, akhir pekan kemarin.

Selain itu, para Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap desa juga menemukan ratusan pemilih tambahan yang belum tercatat pada DP4. Temuan tersebut langsung dilaporkan kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( PPDP) yang melaksanakan coklit agar jumlah pemilih tambahan dimasukkan ke dalam DP4.

Menurutnya, temuan itu merupakan potensi pelanggaran pada tahapan Pilgub Jateng. Pihaknya masih mentolerir karena saat ini tahapan baru memasuki penetapan DPS. Namun, apabila Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah ditetapkan maka temuan itu merupakan pelanggaran proses Pilgub Jateng. “Penetapan DPT pada 1 April mendatang, jika masih ada temuan data pemilih fiktif maka dapat dikategorikan pelanggaran,” jelasnya.

Terpisah, Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, menyatakan pihaknya belum dapat mengumumkan jumlah DPS karena menunggu instruksi dari KPU Jateng. Para PPS di tingkat desa/kelurahan telah menindaklanjuti temuan Panwaslu itu. Tahapan selanjutnya melaksanakan pencatatan pemilih tambahan yang belum masuk DP4. Jumlah pemilih tambahan bakal diumumkan pada tanggal 4 Maret 2013.

“Jadi para PPS di tingkat desa/kelurahan telah menindaklanjuti pencoretan data potensial pelanggaran tersebut. Kini, petugas tengah mendata jumlah pemilih tambahan.”

Wakil Bupati (wabub) Karanganyar, Paryono, berpesan agar rakyat tidak memilih pemimpin karena faktor uang semata. Dikhawatirkan jika pemilihan semacam itu yang dilakukan akan menuai kekecewaan di kemudian hari.

“Kalau memilih pemimpin hanya karena duit Rp5.000, nanti kalau pemimipin itu sesuka hati dalam melayani masyarakat, jangan protes menyalahkan dia. Karena Anda sudah dibeli dengan uang tersebut,” kata dia ketika meresmikan gedung serba guna RW 007, di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Minggu (10/2/2013).

Menurut dia jika pada pemilihan kepala desa (pilkades) dalam waktu dekat melakukan money politics, hendaknya harus diwaspadai. Sebab mereka dinilai hanya akan megelabuhi warga, karena kepala desa (kades) itu nantinya hanya akan memangku jabatan selama kurang lebih enam tahun. Sementara itu dana yang dikeluarkan pada pilkades, sering kali mencapai ratusan juta rupiah.

“Saya sering heran kalau ada kades yang yang memenangkan pemilihan mengeluarkan dana sampai Rp300 juta. Kalau cara dia bekerja lurus-lurus saja, dari mana mereka bisa mengembalikan dana yang digunakan pilkades tersebut?”

Pada bagian lain dia berharap warga memahami esensi pilkades. Karena itu jika di antara warga se-desa beda pilihan hendaknya mereka tetap harus saling menghormati. Dia mengimbau mereka yang berhasil memenangkan pertarungan pada pilkades, tidak jemawa dan tetap menghormati jago yang kalah. Sedangkan, kata dia, mereka yang kalah hendaknya legawa.

Sementara itu Camat Colomadu, Joko Budi Utomo menambahkan pada pilkades tahap II di wilayahnya yang rencananya digelar 21 Februari akan diikuti enam desa. Desa-desa itu adalah Tohudan, Gedongan, Bolon, Baturan, Ngasem dan Paulan.

Bupati Karanganyar dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar menandatangani persetujuan bersama penetapan lima raperda di Gedung Paripurna, Rabu (06/02).

Karanganyar, Kamis (07/02/2013)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna, Rabu (06/02) kemarin. Lima Raperda yang disahkan itu antara lain Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Karanganyar, Retribusi Jasa Konstruksi, Penanaman Modal Daerah, Pelindungan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  dan Sastra Jawa, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raperda tersebut sangat penting dibuat sebagai payung hukum terkait dengan kondisi yang ada. Anggota dewan juga setuju agar segera di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Suparmi, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) mengatakan, pelestarian budaya Jawa saat ini sangat di perlukan agar bisa menanamkan jati diri sebagai orang jawa selain itu juga mendayagunakan bahasa jawa.

“Dalam enam hari kerja, pada hari Rabu diterapkan penggunaan bahasa Jawa seperti pemakaian papan nama yang bertuliskan Jawa di pakaian dinas,” ucap Suparmi.

Penggunaan bahasa Jawa di Kabupaten Karanganyar wajib digunakan oleh instansi Pemerintah telah diterapkan sejak 2005. Selain itu, untuk pelestarian budaya Jawa, juga ada sanggar-sanggar di Kecamatan Matesih.

Sementara itu, pembentukan Lembaga Publik Penyiaran Lokal (LPPL) untuk radio milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yakni Swiba FM perlu segera dibentuk. Media tersebut merupakan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat. “Hal itu merupakan implementasi amanat UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” kata dia.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani merasa senang telah disahkan ke lima raperda tersebut karena melengkapi produk hukum untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta selalu mengutamakan pelayanan masyarakat.

“Kawula tansah mbudidaya ngudi sampurnaning sedaya peraturan daerah jumbuh kaliyan terbit ipun peraturan perundang-undangan saking Pamarentah lan ngupaya kangge sae lan murakabi anggenipun ngadani Pamarentahan tuwin pelayanan dhumateng masyarakat,” ucap Rina Iriani dalam bahasa jawa.

.pd

Karanganyar, Rabu (06/02/2013).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar meminta kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah Karanganyar untuk mengoptimalkan keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawan. Guna memantau keselamatan pekerja, Pemkab berjanji akan melakukan pengawasan ekstra ke semua perusahaan di sana.

Penegasan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi dalam apel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Delta Dunia Textile, Karanganyar, Selasa (5/2) kemarin. Samsi yang mewakili Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta kepada semua pihak untuk lebih mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Pertimbangannya, resiko kecelakaan bagi pekerja industri sangat tinggi. Hal ini ditunjang dengan penggunaan mesin-mesin yang sangat memungkinkan bisa menimbulkan kecelakaan. “Setiap hari pekerja berhadapan dengan  mesin industri yang berkekuatan besar. Lengah sedikit saja tentu akan berisiko terhadap kecelakaan kerja,” kata dia.

Samsi berharap, perusahaan juga harus punya andil dalam memberikan keselamatan kerja bagi para karyawan. Pihaknya menegaskan kepada semua perusahaan di Bumi Intanpari untuk menekan semaksimal mungkin kasus kecelakaan kerja. “Di tempat industri, kecelakaan kerja itu dapat diminimalkan,” ujarnya.

Guna mewujudkan hal itu, fasilitas produksi di semua perusahaan industri harus sesuai standar. Dengan begitu, lanjut dia, keselamatan para pekerja lebih terjamin. Selain dari sisi mesin, para pekerja juga harus diwajibkan mengenakan alat pengaman standar saat bekerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, Sumarno berjanji akan melakukan pengetatan dalam hal pengawasan keselamatan para pekerja. “Kami akan meningkatkan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi terhadap seluruh perusahaan. Ini penting sebab menyangkut keselamatan dan kesehatan para pekerja,” kata dia.

.pd

Jumlah penderita HIV/AIDS di Jawa Tengah mencapai 5.584 orang. Dari jumlah tersebut, 676 penderita diantaranya telah meninggal dunia hingga akhir 2012.

Sekretaris II Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jateng, Sigit Setyabudi, mengatakan jumlah penderita HIV di Jateng sebanyak 3.200 orang sementara penderita AIDS sebanyak 2.384 orang. Mereka tersebar di 35 kotamadya/kabupaten di Jateng.

“Jumlah penderitanya selalu meningkat setiap tahun, ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditanggulangi,” katanya seusai rapat koordinasi penanggulangan HIV/AIDS di aula Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Selasa (5/2/2013).

Pihaknya mengaku prihatin karena mayoritas penderita HIV/AIDS adalah para ibu rumah tangga (IRT) dan angkatan kerja berusia 25-29 tahun. Kondisi ini disebabkan beberapa hal seperti penularan lewat hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan dan penggunaan jarum suntik secara bergantian.

“Yang mencengangkan, para IRT menempati rangking dua penderita HIV/AIDS. Sementara rangking satunya para wiraswasta,” ujar Sigit.

Selama ini, Pemprov Jateng telah menerbitkan regulasi yakni Perda No5/2009 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Regulasi tersebut menjadi payung hukum untuk mengendalikan penularan penyakit HIV/AIDS di Jateng.

Sementara Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) DKK Karanganyar, Fatkul Munir, menyatakan jumlah penderita HIV/AIDS di Karanganyar mencapai 137 orang. Rinciannya, penderita laki-laki sebesar 69 persen sementara perempuan sebesar 31 persen.