Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Karanganyar, Sparta Sianturi, menandatangani perjanjian kerjasama dengan UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Karanganyar, di Aula DP2KAD, Selasa (02/04).

Karanganyar, Rabu (03/04/2013).

Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri di Kabupaten Karanganyar akan mendapatkan kucuran kredit tanpa angunan oleh Bank Rakyar Indonesia (BRI) Cabang Karanganyar. Bantuan tersebut diberikan agar usaha yang dikelola bisa berkembang. Tapi syaratnya usaha sudah mendapat rekomendasi dari tiap UPK PNPM yang ada.

“Kami siap membantu program PNPM, asal usaha itu sudah berjalan dengan baik dan benar-benar dibutuhkan. Hal itu juga merupakan upaya mengurangi angka kemiskinan,” jelas Mawardi, Kepala Bagian Mikro, Kantor Wilayah BRI Yogyakarta, Selasa (02/04).

Maka dari itu, bentuk kesepakatan kerja sama tersebut dilakukan penandatanganan antara Pemimpin Cabang BRI Karanganyar, Sparta Sianturi, dengan UPK PNPM  untuk penyaluran kredit, di Aula Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Karanganyar disaksikan oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Karanganyar, Sri Desto Untung Raharjo.

Saat ini di Karanganyar ada dana masyarakat sebesar Rp 521 miliar  dan penyaluran kredit melalui BRI sebanyak Rp 543 miliar hingga Februari kemarin. Penyaluran dana PNPM akan disalurkan lewat BRI sehingga diharapkan akan menjadi tambahan dana. Adapun dana PNPM Karanganyar mencapai Rp 43 miliar pada tahun ini.

Sri Desto Untung Raharjo menambahkan, PNPM Mandiri Perdesaan di Karanganyar ada di 120 desa, tiga kelurahan, dan 12 kecamatan. Tiap-tiap desa sudah memiliki UPK yang membina usaha serta penyaluran bantuan. “Sedangkan lima kecamatan, yakni Jaten, Colomadu, Kebakkramat, Karanganyar Kota, dan Gondangrejo masuk ke PNPM Perkotaan” jelasnya.

Sedangkan total dana bergulir yang disalurkan PNPM Perdesaan tahun 2011 mencapai Rp 36,8 miliar dan tahun 2012 meningkat menjadi Rp 43,2 miliar, naik 17 persen. Itu belum termasuk dana pendampingan dari APBD sebanyak lima persen dari total dana APBN.pd

Karanganyar, Selasa (02/04/2013)

Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta seluruh tenaga honorer kategori II (KII) untuk tidak terpengaruh bujukan oknum tidak bertanggungjawab terhadap tes pengangkatan CPNS. Pihaknya memastikan, lolos atau tidaknya para honorer KII ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Rina menyebutkan, 464 tenaga honorer KII harus menjalan beberapa tahapan  yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Artinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan mereka.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan pengarahan kepada para honorer KII di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (02/04). Perempuan asli Karanganyar itu menekankan, para honorer harus bijak dan tidak tergiur penawaran pengangkatan CPNS. Mengenai praktik tersebut, bupati sudah mendapatkan sejumlah laporan.

“Ada oknum yang coba-coba mencatut nama saya maupun Pak Sekretaris Daerah (Sekda). Yang perlu kami tekankan, hal itu tidak benar dan bohong belaka. Para honorer jangan sampai tertipu,” ujar Rina Iriani.

Secara tersirat, dia menyampaikan sudah ada beberapa tenaga honorer yang masuk perangkap oknum yang bersangkutan. Hanya saja, mereka tidak mengaku menjadi korban. Informasi yang dia himpun menyebutkan, para tenaga honorer KII rata-rata mengeluarkan uang antara Rp 20 juta hingga Rp 80 juta. “Uang itu pasti hilang karena kalau lolos jadi CPNS tidak ada hubungannya dengan uang itu dan bukan atas bantuan siapapun. Saya saja tidak bisa membantu karena yang menentukan itu langsung dari BKN, tim independen dan tim gabungan yang profesional, apalagi orang lain,” katanya.

Agar korban tidak bertambah banyak, dirinya meminta kepada semua tenaga honorer KII untuk tanggap dan melaporkan praktik itu. “Silahkan lapor langsung ke saya. Tetapi lapor yang jelas, siapa pejabatnya, yang mengirimkan siapa, instansinya apa. Saya akan cek dan kalau benar, saya copot,” tegasnya.pd

Karanganyar, Selasa (02/04/2013)

Kelompok terakhir dari tenaga honorer Kategori II (KII) di Kabupaten Karanganyar mulai menjalani uji publik mulai Selasa (02/04) hingga Selasa (16/05) mendatang. Tahapan uji publik ini mengacu pada Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012.

Sementara itu, Pemerintah Pusat melalui Surat MENPAN dan RB Nomor B/751/M.PAN-RB/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013 seluruh tenaga honorer itu bakal menjalani uji publik. Maka, instansi yang memiliki  tenaga honorer KII harus mengumumkan nama-nama tenaga honorer tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Larmanto, menjelaskan pihaknya melakukan uji publik melalui website Karanganyarkab, BKD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan yang ada tenaga honorer KII di Karanganyar.

“Jika tidak ada protes, hasilnya langsung diserahkan pada BKN. Selanjutnya, pada Mei mendatang data akan turun lagi, dan mereka yang lolos akan mengikuti tes pada Juli 2013,” jelas dia usai memberikan pengarahan kepada tenaga honorer KII di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (02/04).

Dia mengatakan total KII yang sudah divalidasi oleh BKN, Kemen PAN dan RB sebanyak 464 orang, yakni sebanyak 189 sebagai tenaga pendidik, 50 tenaga kesehatan serta 225 tenaga administrasi lain. Total tenaga honorer itu adalah mereka yang telah lolos seleksi dan telah menempuh pengabdian sejak tahun 2005.

Tenaga honorer yang mengikuti tes bakal dinyatakan gugur bila tidak sesuai dengan passing grade yang ditentukan oleh BKN. Setelah gelombang terakhir dari tenaga honorer ini selesai diproses maka tidak ada lagi pengangkatan CPNS di kemudian hari. “Kalau pada akhirnya nanti kita tetap membutuhkan tenaga baru, maka perlu mengusulkannya kembali pada BKN maupun  Kemen PAN dan RB,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Karanganyar Rina Iriani mengatakan tahapan penanganan tenaga honorer KII dilaksanakan oleh petugas dari instansi pusat dan daerah, Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagai pelaksana tes, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

“Seluruh petugas pelaksana dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyertakan oknum atau siapapun juga yang secara organisasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban,” jelas Rina Iriani.pd

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar bakal memperbaiki beberapa titik jalan yang rusak saat musim kemarau. Perbaikan ruas jalan bakal diprioritaskan di wilayah Colomadu dan Gondangrejo.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Karanganyar, Priharyanto, mengatakan pihaknya tidak akan melakukan pengaspalan jalan karena intensitas hujan masih tinggi. Jalan yang kondisinya rusak bakal ditambal dengan pasir dan kerikil untuk sementara.
“Menunggu musim kemarau karena kualitas aspal tidak akan sempurna jika dipaksakan saat musim penghujan,” katanya kepada Solopos.com, Senin (1/4/2013).

Menurutnya, aspal jalan mempunyai unsur kimia yang bersifat tak dapat menyatu dengan air. Sehingga proyek pengaspalan jalan dilaksanakan saat datangnya musim kemarau agar kualitas aspal sempurna.

Terdapat beberapa penyebab kerusakan jalan seperti struktur tanah yang labil dan gerak serta frekuensi kendaraan bertonase tinggi yang melewati jalan tersebut. Pihaknya berkomitmen bakal memperbaiki jalan rusak di wilayah Karanganyar secara bertahap.

“Kami tidak mau menyalahkan kendaraan bertonase tinggi, mereka juga membayar pajak kok. Yang jelas jalan yang rusak bakal diperbaiki secara bertahap,” ujarnya.

Menurut Priharyanto, kondisi struktur tanah di wilayah Karanganyar berbeda-beda. Misalnya, struktur tanah di wilayah Gondangrejo bersifat labil dan gerak. Kondisi struktur tanah tersebut memicu mengelupasnya aspal jalan sehingga muncul lubang-lubang jalan.

Sumber : http://www.solopos.com

Maraknya pembangunan perumahan di beberapa tempat di Desa Baturan, Kecamtan Colomadu, Karanganyar akhir-akhir ini dinilai berdampak terhadap populasi tikus setempat.

Karena tanah uruk yang digunakan untuk meratakan tempat dibilai sering dimanfaatkan tikus untuk membuat sarang.

“Sekarang ini ada kira-kira 5 hektare tanaman padi di Baturan yang rusak diserang hama tikus. Jumlah kerusakan itu memang tidak satu blok, tetapi kalau disatukan jumlahnya mencapai kira-kira 5 hektare itu,” ujar Kasi Ekonomi dan Pembangunan Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Sumari ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin (1/4/2013).

Menurut dia kendati serangan hama tikus pada sejumlah tanaman padi milik para petani setempat masih terkendali, serangan berlangsung sepanjang tahun. Hal itu terjadi karena hama tikus membuat sarang pada tanah-tanah uruk yang banyak terdapat di beberapa kawasan yang dijadikan kompleks perumahan.

Hal lain yang dinilai menjadi penyebab langgengnya serangan hama tikus di desanya antara lain akibat pola tanam tak serentak, areal persawahan tersekat-sekat perumahan dan sebagainya. Kondisi tersebut dinilai menjadi habitat memadai bagi hama tikus.

Pada bagian lain, akibat serangan hama tikus tersebut, ujar dia, para petani menderita kerugian kira-kira Rp15 juta. Karena padi yang diserang tidak semuanya padi tua siap dipanen.

“Tanaman padi yang diserang tikus itu bervariasi ada yang 45 hari, tapi juga ada yang siap dipanen. Namun tanaman padi milik sejumlah petani juga ada yang disarang hama lain yaitu sundep. Meskipun tidak parah, hal ini juga memengaruhi hasil panen menjadi tidak maksimal,” kata dia.

Secara terpisah salah seorang petani setempat, Nyoto, 62, membenarkan banyaknya hama tikus di sawahnya. Hama ini biasanya menyerang tanaman padi pada malam hari. Kendati hama tikus banyak terdapat di sawah-sawah di Baturan, dia tetap menanam padi. Sebab dia mengaku hanya itu yang bisa dilakukan untuk mencari nafkah.

“Ini di tebing-tebing seperti ini banyak dihuni tikus. Untuk menanggulangi serangan hama tikus, kami menggunakan obat-obatan yang kami peroleh dari kelompok tani,” kata dia. Iskandar

Tanah urukan di dekat areal sawah yang diratakan menggunakan alat berat di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, kemarin, disinyalir menjadi sarang hama tikus.

Sepenggal Jalan Adi Soemarmo di sisi timur yang berbatasan dengan Kota Solo pada Minggu (31/3/2013) ditanami pohon pisang oleh sejumlah warga Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Karanganyar.

Penanaman itu dilakukan karena mereka mengaku tak tega melihat pengguna jalan yang melintas di kawasan itu banyak yang mengalami kecelakaan.

“Niat kami hanya ingin menyelamatkan warga, karena itu pemerintah hendaknya segera memperbaiki jalan tersebut. Sebab jalan yang sudah rusak berbulan-bulan lalu itu tidak ada perbaikan sama sekali selama ini,” ujar Ketua Karangtaruna Klodran, Suparman ketika ditemui wartawan.

Menurut dia penanaman 10 pohon pisang di lokasi jalan yang rusak itu dilakukan spontan dengan teman-temannya. Karena itu pohon pisang yang ditanam berderet di sebelah timur stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Klodran itu dicari seadanya di rumah warga.

Dia menambahkan banyaknya kerusakan di jalan itu berdampak luas ke warga. Di antaranya mengakibatkan kelancaran arus lalu-lintas terganggu, keselamatan pengguna jalan terancam dan sebagainya.

“Apalagi kalau malam hari dan turun hujan lebat. Selain kawasan itu gelap karena lampu penerangan kurang dan kalau sehabis turun hujan lebat sering kali lubang-lubang menganga tertutup air sehigga banyak terjadi kecelakaan. Di tempat itu ada yang kecelakaan sampai meninggal hlo. Kalau nanti tetap tidak ada perhatian dari pemerintah kami siap melakukan aksi mengerahkan massa yang lebih besar lagi,” ujar dia.

Sementara itu Kepala Desa (Kades) Klodran, Warsito mengatakan sebenarnya pihaknya telah mengusulkan perbaikan jalan rusak itu lewat musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) beberapa waktu lalu. Namun hingga kemarin kerusakan jalan itu tidak pernah diperbaiki.

Pada bagian lain sejumlah pengguna jalan yang melintas di jalan itu memberi dukungan. Mereka mengaku stress jika melewati jalan yang rudak tersebut.

“Betul Mas, lagi tanami pohon pisang yang banyak sekalian agar tidak bisa lewat. Ini namanya jalan pisuh [umpat], karena kalau lewat jalan ini penginnya misuh-misuh,” papar salah seorang pengguna jalan yang melintas.

Berdasar pantauan di lapangan, kerusakan jalan Adi Soemarmo terjadi di beberapa tempat. Jika dari timur, selepas wilayah Kodya Solo ke barat, pengguna jalan akan dihadang lubang-lubang menganga di beberapa tempat hingga Pertigaan utara Pabrik Gula Colomadu.

Sebanyak 350 pengawas disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMA sederajat di Karanganyar. Instansi terkait menerapkan sistem silang rayon untuk memperketat pengawasan UN.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Sri Suranto, mengatakan para pengawas tersebut merupakan guru SMA sederajat di wilayah Karanganyar. Setiap pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan UN di sekolah yang berada di rayon lain. “Masih sama seperti tahun lalu menerapkan sistem silang rayon. Pelaksanaan UN akan lebih diperketat,” katanya saat ditemui wartawan, Sabtu (30/3/2013).

Tim pengawas independen juga dilibatkan untuk mengawasi pelaksanaan UN. Tim pengawas tersebut disebar di lokasi sekolah yang menyelenggarakan UN. Mereka diperbolehkan masuk ke dalam ruang kelas jika terjadi kecurangan yang dilakukan peserta UN.

Suranto menjelaskan ruang penyimpan naskah soal Ujian Nasional (UN) SMA se-derajat bakal dipasangi kamera Closed Circuit Televesion (CCTV).  Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan soal UN saat berada di ruang  penyimpan naskah soal. “Ada kamera CCTV untuk memantau langsung kondisi di dalam ruang penyimpan naskah soal,” paparnya.

Sementara Sekretaris Disdikpora Karanganyar, Agus Hariyanto, menjelaskan para peserta UN tidakd apat melakukan kecurangan saat mengerjakan soal-soal UN. Sebab, jumlah kode soal UN tahun ini sebanyak 20 kode. Sementara tahun lalu hanya lima kode soal. Sehingga kemungkinan peserta UN melakukan kecurangan sangat kecil.

Soal distribusi naskah soal, Agus menambahkan naskah soal dibagikan ke setiap sekolah sebelum UN digelar. Pihaknya memprioritaskan pendistribusian naskah soal ke sekolah yang berada wilayah pedalaman.

“Setiap sekolah telah mempersiapkan UN dengan menggelar try out maupun tambahan jam pelajaran,” jelasnya.

Berdasarkan data Disdikpora Karanganyar, jumlah peserta UN tingkat SMA sederajat sebanyak 7.246 siswa. Rinciannya, jumlah peserta UN SMA sebanyak 2829 siswa, SMK sebanyak 3.865, MA sebanyak 541 siswa dan SMALB sebanyak 11 siswa. UN tingkat SMA sederajat dilaksanakan pada 15 -18 April mendatang.

106 Kepala Sekolah dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (28/03)

Karanganyar, Jumat (29/03/2013)

Sebanyak 106 Kepala Sekolah (Kepsek) SMP dan SMA dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (28/03) pagi. Para pendidik itu terdiri dari SD sebanyak 89 orang, SMP 12 orang, dan SMA sebanyak lima orang.

Mutasi ini merupakan hal yang biasa, tugas dan tanggung jawab hendaknya dijalankan dengan profesional, baik dan benar. Langkah Bupati tersebut diharapkan bisa memberikan penyegaran bagi kepala sekolah yang ada di Bumi Intanpari. ”Kepala Sekolah maupun guru mempunyai peran penting untuk memberikan pendidikan bagi murid-murid di sekolah. Berikan teladan contoh yang baik  bagi mereka,” ujar Rina Iriani.

Bupati juga mengatakan, selain tugas mendidik, figur seorang Kasek juga diharapkan bisa mengatur keuangan di sekolah.”Kepala Sekolah juga menjadi manager keuangan,” tambah dia.

Rina menegaskan kepada 106 orang itu untuk fokus dalam memberikan pelajaran kepada para siswa. Dengan kata lain, Rina meminta agar Kepala Sekolah untuk tidak memiliki pekerjaan sampingan, salah satunya pemborong atau kontraktor.

Kalau nekat menjadi pemborong, lanjut Rina, orang tersebut tidak akan dipertahankan menjadi kepala sekolah. “Bisa juga dilorot menjadi guru atau yang lainnya. Kalau memang ingin menjadi pemborong, ya harus keluar dari PNS. Jangan nyambi,” katanya lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar, Sri Suranto menambahkan, Kepala Sekolah yang dilantik diharapkan segera menyesuaikan di lingkungan sekolah yang baru selain itu juga dapat bekerja profesional di tempat yang baru. “Mereka harus secepatnya beradaptasi karena Ujian Nasional (UN) SMA dimulai April mendatang,” ujarnya. pd