Bupati Karanganyar saat memberikan sambutan dan pengarahan kepada seluruh Kepala sekolah di Kabupaten Karanganyar

KARANGANYAR – 21 Maret 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar menggelar doa bersama. Doa itu diharapkan agar peserta didik atau siswa yang akan menghadapi ujian nasional berjalan lancar dan lulus. Doa tersebut juga dihadiri Bupati Karanganyar, Juliyatmono, Wakil Bupati Karanganyar, Rober Cristanto dan kepala OPD di lingkungan kabupaten Karanganyar.

“Saya berharap UN di Karangnyar berlangsung lancar dan aman. Semua siswa dapat lulus dengan nilai yang baik,” papar Bupati Karanganyar.

Doa bersama ini juga mendoakan anak SMA/SMK/MA, SMP/MTs, dan SD/Mi yang ada di Karanganyar. Doa ini digelar Kamis malam karena hari senin mendatang 25 Maret akan digelar ujian untuk SMA/SMK. Khsuus untuk UNBK SMP, Pemerintah telah memberikan dana Rp 6 miliar untuk mendukung sarana prasana ujian. “Untuk komputer kami khususkan daerah-daerah yang belum mempunyai patner ujian. Misalnya daerah Jatiyoso dengan komputer tersebut, anak sudah bisa ujian dengan baik,” ungkap Kepala Disdikbud, Tarsa.

Secara keseluruhan, menurut Tarsa ujian SMP diikuti 10.900 siswa dan untuk SD 12.000 Siswa. Masing-masing sekolah sudah menyiapkan sarana prasana untuk ujian nasional tersebut. Diantaranya server, listrik dan peralatan lainnya. “Alhamdulilah uji coba ujian kemarin berjalan dengan lancar,” imbuhnya. (hr/Adt)

Bupati Karanganyar Menyematkan Tanda Jabatan kepada salah satu Kades terpilih.

KARANGANYAR –

Sebanyak 145 kades terpilih dilantik bupati Karanganyar di pendopo rumah dinas bupati Kamis pagi (21/03). Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Karanganyar tersebut mengajak kepala desa baru untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah masing-masing. Meskipun banyak program baik tidak akan bagus jika angka kemiskinan masih cukup tinggi.

“Saya mengajak para kades untuk mengurangi angka kemiskinan. Dahulu 13 persen dan sudah turun 10,01 persen. Jika nanti para kepala desa bergerak bersama maka diharapkan angka kemiskinan terus menurun,” papar Bupati Juliyatmono dihadapan para kepala desa saat memberikan sambutan pelantikan.

Dia menambahkan kepala desa yang baru harus tahu betul masyarakatnya. Ke depan, kepala desa diminta mendata warga miskin ‘by nama by address’. Jika sudah menemukan, dan mereka tergolong usia produktif maka akan diupayakan mempunyai penghasilan baru dengan memberikan sarana dan prasarana. “Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi bapak dan ibu karena sudah dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin desanya masing-masing. Selamat mengabdi silahkan dilaksanakan tugas tersebut dengan sebaik baiknya,”imbuhnya.

Selain itu, bupati meminta kepala desa terpilih untuk memulihkan suasana seperti sebelum dilaksanakan pilkades. Rangkul semua baik yang mendukung atau tidak sehingga tercipta suasana yang ayem tentrem dan guyub rukun.  Pihaknya juga mengucapkan selamat bekerja dan menjadi pemimpin yang selalu memberikan energi positif. (hr/adt/tgr/ard)

Sispamkota Solo Raya yang Diadakan Polri di De Tjolomadoe, Rabu (13/3)

Karanganyar, 21 Maret 2019

Polresta Suarakarta menggelar Simulasi Pengamanan Kota (SISPAMKOTA).  Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesigapan anggota dalam pengamanan Pemilu Presiden.

Dalam Sispamkota dihadiri petinggi dari Mabes Polri, Forkopimda Surakarta, Kapolda Jateng dan jajaran petinggi Polres Solo raya. Tampak hadir Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam Sispamkota yang digelar di De Tjolomadoe.

Dalam simulasi ini aparat gabungan dari kepolisian TNI dan Brimob bersinergi dalam penanganan kerusuhan maupun aksi teror.

Kapolda Jateng mengatakan jelang Pilpres wilayah solo memamng menjadi perhatian jajarannya untuk tingkat kerawanan. Karena banyak kegiatan baik dari relawan paslon 01 dan 02 digelar di Solo.

“Solo menjadi urutan pertama untuk tingkat kerawanan di Jateng. Untuk itu pihaknya bersinergi dengan TNI untuk menjaga kondusifitas wilayah,”terangnya.

Kapolda menambahkan melalui kegiatan simulasi ini untuk meningkatkan kesigapan dan sinergi Kepolisian dan jajaran TNI maupun instansi terkait dalam penciptaan kondusivitas wilayah jelang pemilihan Presiden mendatang.

Demikian Diskominfo (dn/ind)

Karanganyar – 19 Februari 2019

SMP Negeri 1 Karanganyar merupakan salah satu target kunjungan dari Tim Parasamya Common Sense Parasamya Purnakarya Nugraha. Selasa pagi (19/2) ini Tim Penilaian Parasamya mengunjungi SMP Negeri 1 Karanganyar untuk meninjau langsung dan menilai keadaan sekolah. Tim Common Sense datang bersama Bupati Juliyatmono. Setiba di SMP Negeri 1 Karanganyar, rombongan disambut langsung oleh guru – guru dan murid – murid dari SMP Negeri 1 Karanganyar.

Dalam acara tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar, Drs. Drajat Sri Widodo., M. M memberikan sambutan dan memberikan pemaparan singkat tentang profil sekolah. Beliau menjelaskan bahwa SMPN 1 Karanganyar merupakan sekolah rujukan, sekolah yang sehat, dan sekolah Adiwiyata Nasional Mandiri. Pembiayaan kegiatan – kegiatan yang berada di sekolah adalah pembiayaaan gratis. Walau pun menjadi sekolah gratis namun tidak menyurutkan siswa – siswi untuk terus berprestasi.

SMPN 1 Karanganyar merupakan sekolah unggulan dan menghasilkan siswa – siswi yang berprestasi. Terbukti dari hasil UNBK tahun 2018, SMPN 1 Karanganyar mendapatk peringkat 5 rata – rata nilai tertinggi tingkat Provinsi Jawa Tengah. Mereka juga memiliki siswa – siswi yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non – akademik. Beberapa dari mereka berhasil mendapat juara di tingkat provinsi mau pun nasional, bahkan akan nada yang mewakili SMPN 1 Karanganyar dalam kompetisi tingkat internasional. Program – program yang dibuat oleh sekolah pun juga sangat menarik seperti melakukan kegiatan hafalan Al – Qur’an setiap hari Kamis.

“Walau pun sekolah kami bukan sekolah keagamaan, tetapi setiap hari Kamis kami selalu melakukan kegiatan hafalan Al – Qur’an”, ujar dari Kepala SMPN 1 Karanganyar.

Dalam kunjungan tersebut, Tim Common Sense juga melakukan sesi tanya jawab dengan guru – guru dan siswa – siswi berprestasi. Mereka menanyakan pencapaian atau prestasi apa saja yang telah berhasil diraih oleh siswa – siswi tersebut. Ketua Tim Common Sense juga berpesan agar siswa – siswi jangan takut untuk berinovasi dan berkreasi.

Diskominfo (in/an/sr)

Wakil Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, M Danil dan jajaran berkomitemen wilayah bebas korupsi

KARANGANYAR – 18 Maret 2018

Kantor Pengadilan Agama Karanganyar berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Komitmen itu diucapkan Wakil Ketua dan jajaran PA pada Senin dengan ditandai deklarasi dan penandatanganan WBK dan WBBM. Pada kesempatan itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan Wakil Bupati, Rober Cristanto serta Forkominda juga hadir menyaksikan komitmen tersebut.

“Semoga dengan adanya zona integritas WBK dan WBBM, PA Karanganyar terus mendapat kepercayaan dari masyarakat Karanganyar. Saya berharap angka perceraian menurun,” papar Bupati Karanganyar, Juliyatmono dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, bupati juga membuka gedung arsip baru di bagian belakang kantor Pengadilan Agama. Pihaknya juga berharap saat Wakil Ketua M Danil untuk bisa segera menjadi ketua.

Sementara Wakil Ketua PA Karanganyar, M Danil menjelaskan, program ini dalam rangka upaya PA Karanganyar memberikan pelayanan terbaik kepada pencari keadilan, dengan rasa tulus ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab. Pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan PA Karanganyar bersih dari pratek KKN dan pungutan liar. “Deklarasi ini dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas. Dengan harapan masyarakat dapat memantau, mengawal dan berperan serta dalam program WBK dan WBBM di PA Karanganyar ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah, Baharudin Muhammad mengatakan, Mahkamah Agung (MA) beserta badan-badan peradilan di bawahnya, telah melakukan serangkaian usaha sistematis dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi ini melalui reformasi peradilan. Satu di antaranya yakni, untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, MA telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), melakukan rekrutmen calon hakim dan calon pegawai negeri sipil secara transparan dan akuntabel dengan menggunkan faisilitas teknologi informasi.

Demi mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan berkualitas, MA telah mengembangkan beberapa layanan di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), publikasi dalam satu hari (one day publish), pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran perkara secara elektronik (e-summon) dan aplikasi pengadilan elektronik dengan mengembangkan persidangan secara elektronik (e-litigation). (hr/adt)

Bupati Karanganyar H. Juliyatmono saat mengeundi hadiah utama berupa satu unit rumah dari BPR Bank Daerah Karanganyar dalam rangka HUT Bank Daerah Karanganyar ke 50 di alun-alun Karanganyar, Minggu(17/03).

Karanganyar – 17 Maret 2019

Perayaan HUT ke 50 PD BPR Bank Daerah Karanganyar (BDK) semakin semarak melalui penyelenggaraan senam dan gowes berhadiah grandprize satu unit rumah senilai Rp 200 juta. Ribuan peserta pun turut serta memeriahkan acara di Lapangan Alun-Alun Karanganyar, Minggu (17/3/2019).

Dalam kesempatan itu Bupati Karanganyar Juliyatmono melepas ribuan goweser dilanjut ikut bergabung bersama para peserta sepeda santai. Adapun rutenya mulai dari Alun-Alun Karanganyar ke arah timur hingga Bejen, selanjutnya ke kiri hingga Pasar Nglano Tasikmadu, lanjut hingga Papahan dan kembali ke Alun-Alun Karanganyar.

Direktur Utama PD BPR BDK, Sudarsito mengatakan, kini bank daerah lebih meningkatkan pelayanan guna pengembangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kabupaten Karanganyar. “Kalau dahulu bank daerah terkenal penyaluran kredit PNS, tapi sekarang kami masuknya ke kredit UMKM,” katanya, Minggu (17/3/2019).

Seperti halnya yang dianjurkan Bupati Karanganyar, bank daerah bisa memberikan bantuan untuk usaha masyarakat Karanganyar. “Kalau dahulu kredit PNS sekitar 80 persen, kini sebaliknya. Kredit UMKM mencapai 60 persen, sedangkan PNS sekitar 40 persen,” terangnya.

Ia menjelaskan, bank daerah setiap bulan telah mengeluarkan hingga Rp 10 miliar untuk penyaluran kredit UMKM. Direktur Kepatuhan PD BPR BDK, Heru Suprihatin menambahkan, sebelumnya Bank Daerah Karanganyar masih menjadi BPR Kegiatan Usaha (KU) 2. “Sekarang kami KU 3, modal inti Rp 52 miliar dan aset Rp 375 miliar,” katanya.

Heru menuturkan, pihaknya kini mencoba semakin meningkatkan layanan dan produk ke arah digital guna memudahkan masyarakat. “Marketing sudah menggunakan layanan digital. Sehingga nasabah bisa mendapatkan informasi berkaitan bank daerah lebih mudah. Kami sudah miliki 18 kantor kas dan satu kantor cabang. Setiap kecamatan ada kantor kas besar sehingga masyarakat bisa mengakses secara mudah,” imbuhnya.(Ard/Adt).

Bupati Karanganyar Memberikan Pengarahan Kepada Cakades Terpilih, Senin (18/3).

KARANGANYAR – Calon kepala desa terpilih di 145 desa di Karanganyar diwanti-wanti mengelola anggaran secara normatif, tertib administrasi dan memberi contoh baik bagi warganya. Sanksi berat siap dijatuhkan bagi kades yang melanggar norma tersebut.
“Kuncinya tujuh tertib. Berbagai anggaran dari pemerintah dikucurkan ke desa. Ini menjadi ujian bagi kades,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karanganyar, Suhartoyo kepada para kades di aula DPU-PR Karanganyar, Senin (18/3).
Mereka saat menjabat kades nantinya diminta menyusun laporan kegiatan sesuai kenyataan. Kemudian berkoordinasi ke aparat pengawas intern pemerintah (APIP) apabila merasa ragu dengan kebijakan desa. Kades bertanggungjawab penuh atas semua pengelolaan anggaran di desanya, lanjut Suhartoyo.
“Tidak ada alasan kades tidak mengetahui jika nanti aparat mengusut perkara tertentu. Hati-hati dengan keuangan. Seluruh sumbangan dicatat. Aset tertib,” katanya.
Menurutnya, pemahaman kades terhadap UU perihal mutlak. Itu menjadi landasan perangkat desa dalam bekerja.
“Kudu dowo ususe. Tidak mudah marah tapi tegas. Menjunjung tinggi moralitas. Pesan saya, seriusi aturan pengelolaan Dana Desa, Anggaran Dana Desa dan keuangan lainnya. Fakta sudah banyak yang berperkara karena penyelewengan,” katanya.
Sebanyak 145 calon kades terpilih tersebut akan dilantik menjadi kades periode 2019-2025 pada Kamis, 21 Maret 2019. Dalam orientasi itu, mereka dipandu oleh aparat penegak hukum seperti Kapolres AKBP Catur Gatot Efendi, Dandim Letkol Inf Andi Amin Latama dan Bupati Juliyatmono.

“Selamat telah memenangkan Pilkades. Anggap prosesnya menyenangkan. Jangan sampai nanti bermasalah di kejaksaan maupun kepolisian,” kata Bupati.
Sebagai wakil rakyat (desa) jaga tutur kata, hati-hati. Manusia dibekali akal untuk berfikir mencari solusi tiap masalah, jangan justru jadi masalah. Maka jadi pemimpin harus punya ide dan gagasan, karena yang dihargai itu gagasan.
Beliau juga meminta para kades aktif berkomunikasi ke tim untuk semua problem yang dihadapinya.

Demikian Diskominfo (ina/an).

Bupati Karanganyar H. Juliyatmono saat memeberikan pengarahan dalam acara Rapat Koordinasi PMK di Pendopo rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (18/03).

Karanganyar, Senin 18 Maret 2019

Angka kemiskinan di Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan. Untuk tahun ini dikisaran 10,03 persen.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Karanganyar, Juliyatmono ketika rakor pembinaan bagi para pelaku Pemutakhiran Mandiri Kemiskinan (PMK) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (18/3/2019).

Menurutnya Pemkab Karanganyar serius dalam penanganan kemiskinan. Beragam program baik dari pusat dan daerah telah digelontorkan untuk mengentaskan kemiskinan di Bumi Intan Pari. Hasilnya, angka kemiskinan di Karanganyar turun.

“Saat ini angka kemiskinan di Karanganyar turun 10,03 persen. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sudah berkurang,”katanya.

Bupati sendiri berharap selain pihak pemerintah, pihaknya berharap swasta turut serta membantu pengentasan kemiskinan dengan beragam programnya melalui CSR.

“20 desa di Karanganyar telah mendapat bantuan CSR dari pusat untuk lampu tenaga surya. Mohon dijaga dan dirawat,”pintanya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga meminta jajaran dan instansi terkait untuk terus melakukan pemutakhiran data kemiskinan di Karanganyar. Sehingga nantinya bantuan yang didapat tepat sasaran.

“Petugas harus aktif memperbarui data di lapangan. Jangan sampai terjadi kekeliruan agar program pengentasan kemiskinan diterima yang berhak,”pungkasnya.

Demikian Diskominfo (ard/ind)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani bersama Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyerahkan simbolis bantuan sosial di rumah dinas bupati

KARANGANYAR – 16 Maret 2018

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani menyerahkan bantuan sosial yang bersumber dari APBN kepada kelompok dan perseorangan di rumah dinas bupati. Bantuan itu diantaranya stimulan pembangunan rumah swadaya, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk SD, SMP dan SMA/SMK.

“Saya hadir di sini untuk memastikan bantuan pusat diterima di Karanganyar. Jenis bantuannya banyak sekali. Saya sampai kaget. Ombyokan. Mungkin karena Karanganyar istimewa,” kata Puan saat memberikan sambutan dalam penyerahaan bantuan sosial tersebut.

Dia menambahkan pemerintah memiliki banyak program yang bertujuan memberi solusi langsung terhadap persoalan sosial ekonomi. Ia mengharapkan masyarakat mengapreasiasi hal itu serta tidak malah menyikapinya secara negatif. Realisasi dari program tersebut, terbukti menyejahterakan, membantu warga kurang mampu dan mendorong kemandirian. “Ada perubahan besaran bantuan PKH, khususnya bagi keluarga yang memelihara anak penyandang disabilitas. Dapatnya enggak 500 ribu, tapi Rp 2,4 juta,” imbuhnya.

Terkait bantuan jenis peralatan usaha, Puan Maharani meminta penerima untuk memelihara dengan baik. Penggunaan juga harus sesuai kebutuhan. Sejumlah program untuk membantu keluarga miskin akan digelontor pada tahun depan. Misalnya, KIP kuliah, kartu sembako dan kartu prakerja. “KIP kuliah untuk anak kuliah dari keluarga enggak mampu dan dari daerah pinggiran. Tahun 2020, kartu sembako hasil pengembangan dari PKH BPNT. Sedangkan kartu prakerja nanti akan diberikan untuk pelatihan yang ingin kerja. Pemberian keterampilan selama 6 bulan,” katanya.

Puan meminta masyarakat mempercayai pemerintah yang serius dengan program kerjanya. Program yang telah terealisasi, merupakan gambaran kesiapan program yang sedang direncanakan. Bukan hoax dan percayalah kepada pemerintah.

Dalam obrolan dengan penerima bantuan, anggota kelompok tani Desa Ngemplak, Karangpandan, Kasiman mengeluhkan sulitnya suplai air ke areal persawahan. Ia membutuhkan mesin penyedot air dari aliran Sungai Siwaluh. “Saluran ada, tapi berjauhan dari sumber. Kalau air tanah harus di mengebor di kedalaman 150 meter. Kami butuh mesin pompa. Selain itu, pupuk sering terlambat datang,” kata Kasiman.

Menanggapi hal itu, Puan mengapresiasi laporan tersebut. Ia berjanji menindaklanjutinya melalui pemerintah daerah dan bantuan dari pemerintah pusat. (hr/dn/Ind)