KARANGANYAR – Dalam rangka implementasi peraturan baru terkait UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan PP No.35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) menyelenggarakan penyampaian SPPT PBB P2 secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar dan Launching Bulan Panutan Pembayaran PBB-P2 pada Kamis (01/02) di Pendopo Raden Mas Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Kurniadi Maulato selaku Kepala Badan Keuangan (BKD) Daerah Kabupaten Karanganyar melaporkan bahwa cetak massal SPPT PBB P2 sudah dimulai sejak 29 Desember 2023 sampai dengan 19 Januari 2024 berjumlah sekitar 500 ribu lembar. Sedangkan hasil optimalisasi PBB P2 hanya seperlima dari ketetapan pajak dibanding dengan kebutuhan PAD sebelumnya.

” Harapan kita bersama pada tahun 2024 ini, yang melunasi pajak PBB P2 semakin meningkat”, kata Kurniadi.

Untuk tahun 2023 Wajib Pajak penerima penghargaan pembayar tercepat dari kategori Perusahaan diraih oleh PT Indo Acidatama Kebakkramat, PT Delta Dunia Textile Tasikmadu dan PT Agung Sejahtera Textile Jaten.

Pada kategori Perangkat Daerah diraih oleh Baperlitbang, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jatipuro, dan Kecamatan Jatiyoso.

Timotius Suryadi selaku Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Karanganyar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah tertib membayar pajak.

Beliau berharap pembayaran pajak lebih bisa dioptimalkan karena pendapatan pajak menjadi salah satu sumber PAD untuk membiayai Pembangunan dan kegiatan daerah. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar karena tidak adanya kenaikan tarif PBB P2 di tahun 2024 ini.

‘’Setelah SPPT PBB P2 ini diserahkan kepada Camat, maka Camat harus segera mendistribusikan kepada Kepala Desa dan Lurah untuk segera diberikan kepada masyarakat. Jika memungkinkan kita harus mendata objek pajak baru yang mungkin sudah berubah fungsi untuk penambahan objek pajak demi peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). ” ungkap Timotius.

Guna mendukung kelancaran pembayaran PBB P2, Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Badan Kepegawaian Daerah memiliki Situs Portal Pelayanan Pajak Daerah disingkat SiPP PAKDE yang bisa diakses di laman pendapatan.karanganyarkab.go.id. Salah satu layanan inovasinya yaitu aplikasi “Cek NOP” yang merupakan portal layanan dalam memberikan kemudahan untuk pengecekan pembayaran PBB P2 per Nomor Objek Pajak.

DISKOMINFO

Penyerahaan SPPT PBB P2 dari Wakil Bupati Karanganyar, Rober Cristanto kepada wajib pajak

KARANGANYAR – Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar membagikan SPPT PBB P2 tahun 2020 sebanyak 439.813 lembar. Jika dibandingkan tahun 2019, ada kenaikan SPPT PBB P2 sebesar 6579 lembar. Target 439.813 lembar ditetapkan pagu sebesar Rp 30.277.354.350.

“Kenaikan 6579 lembar dari tahun lalu itu juga ada kenaikan dari Rp 1.529.431.350 sehingga pagu tahun 2020 ditetapkan Rp 30.277.354.350,” papar Kepala BKD Karanganyar, Kurniadi Maulato saat memberikan sambutan dalam penyerahaan SPPT PBB P2 tahun 2020 di rumah dinas Bupati Karanganyar.

Kenaikan itu, menurut Kurniadi disepkan karena ada objek baru dan hasil pendaftaraan ulang objek-objek yang mengalami perubahan signifikan. Sehingga memunculkan ketetapan baru. Pihaknya meminta kepala desa juga mendukung penuh kesuksesaan pembayaran PBB.  “Saya meminta tolong di 2017-2019 masih ada tunggakan PBB dari tanah kas desa atau lungguh Rp 88.726.951. Saya meminta tolong tunggakan tersebut segera dibayarkan,” tambahnya.

Mengenai sistem pembayaran, Kurniadi mengakui masih ada kesulitan jika mencetak tanda bukti pembayaran cetak lebih 25 lembar. Selama ini memang ada sistem kolektif yang dilakukan desa untuk membayar PBB. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi dengan desa dan petugas desa yang sudah ditunjuk ada bukti pembayaran melalui HP. Bukti pembayaran HP tersebut bisa dicetak.

Sementara Wakil Bupati Karanganyar, Rober Cristanto SE mengapresiasi kecamatan dan desa yang telah lunas pembayaran PBB di awal waktu. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membayar PBB tepat waktu. Wujud pembangunan di Karanganyar juga sudah bisa dirasakan yakni infrastruktur jalan dan jembatan sudah mulus semua. Pembangunan infratuktur itu juga hasil pajak dari masyarakat melalui PBB.  “Saya minta ASN agar bisa memberikan contoh dengan membayar PBB P2 paling lambat di awal bulan Februari,” tandasnya. (hr/adt)

Penyerahan SPPT PBB-P2 di Rumah Dinas Bupati Karanganyar

Karanganyar – Selasa, 22 Januari 2019

Telah dilaksanakan Penyerahan SPPT PBB-P2 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Acara tersebut dilaksanakan pada hari ini, Selasa (22/1) pada pukul 08.15. Penyerahan dihadiri oleh beberapa pejabat daerah seperti Camat – camat se-Kabupaten Karanganyar, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Karanganyar, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, perwakilan Bank Jateng, Kepala BPN, pimpinan perusahaan se-Kanupaten Karanganyar, dan masih banyak lagi. Penyerahan SPPT PBB dilakukan oleh Bupati Karanganyar secara simbolis kepada perwakilan dari PT. Indo Acidatama, Hotel Lor in, Hotel Alana, PT. Mojogading Textile, dan Pt. Sari Warna.

Disampaikan oleh Drs. Sumarno selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar bahwa pada tahun 2019 SPPT tercetak sejumlah 433.234 lembar dengan nilai Rp. 28.747.922.753 atau ada kenaikan sekitar 308.000.000 dari tahun 2017 dengan jumlah SPPT 6.469 lembar. Kemudian, SPPT pada tahun ini terdiri dari buku 1, 2, dan 3 untuk masyarakat umum, dan buku 4, 5 untuk wajib pajak yang pajaknya diatas Rp. 2.000.000. Jumlah wajib pajak yang nilai pajaknya diatas Rp. 2.000.000 ada sekitar 1.045 wajib pajak dengan total nilai Rp. 10.144.379.611 atau sekitar 35% dari 28 milyar tersebut. Disebutkan pula bahwa pemasukkan PBB dibandingkan APBD tahun 2019 sejumlah Rp. 2.313.155.000.000 atau baru sekitar 1,24% dari sumbangan PBB kepada APBD. Sumarno juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi pada tahun ini.

“Permasalahannya, masih ada kepala desa yang tidak atau belum membayarkan kas desa termasuk lumbungnya. Catatan kami, untuk lumbung pada tahun 2016 sampai 2018 masih sekitar 143 juta sekian dan kas desa yang belum dibayar masih 113 juta sekian. Artinya, kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sudah dicukupi, namun Pemerintah Desa belum membayar”, ungkapnya.

Dalam sambutannya, Bupati mengajak semua yang hadir dalam acara Penyerahan SPPT PBB tersebut untuk terus memelihara Karanganyar.

“Mari kita ngopeni (memelihara) Karanganyar dengan baik, dengan semangat, dan semakin bersyukur sekalipun lambat tapi terpenuhi target PBB itu”, ucapnya.

Beliau juga menghimbau kepada seluruh perangkat atau pejabat pemerintahan untuk memberi contoh yang baik kepada masyarakat, yaitu dengan membayar terlebih dahulu untuk membayar pajak.

Diskominfo (sr/an/in/and)

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo saat memberikan arahannya pada acara Sosialisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Pendopo RD Bupati, Rabu (5/4).

Karanganyar, Rabu 5 April 2017

Berupaya menjaga kelestarian sawah di wilayah  Karanganyar agar senantiasa meningkat, terlebih dengan adanya penambahan pembangunan waduk gondang di Kerjo untuk penyaluran sumber daya air tiga puluh persen ke wilayah Mojogedang dan daerah sekitarnya, diharapkan dapat menambah indeks tanam.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo pada sosialisasi mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI), Rabu (5/4/2017) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

“Alhamdulillah, indeks tanam kita sampai hari ini masih 2,2 artinya dalam satu tahun rata-rata 2,2 kali tanam. Mudah-mudahan produktifitas terus meningkat dengan adanya pembangunan waduk Gondang di Kerjo dan diikuti pembangunan waduk  Jelantah, Tlobo di Jatiyoso sehingga dibawah wilayah Jatiyoso diharapkan jauh lebih makmur lagi dan lahan pertanian yang hanya dapat ditanam satu kali saja bisa menjadi dua sampai tiga kali tanam,”harap Wabup saat menyampaikan arahannya.

Lebih lanjut Wabup menjelaskan, tentunya keberadaan pupuk menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian dinas pertanian dan pangan untuk menindak lanjuti, agar pupuk senantiasa siap selalu, hanya saja ada beberapa kendala di wilayah atau masyarakat yang belum masuk di Gapoktan atau kelompok tani sehingga sekitar dua puluhan persen petani kita belum memiliki Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

“Kami berharap kelompok tani dan Gapoktan ini mampu menambah jumlah anggotanya di masing-masing wilayahnya, sehingga semuanya bisa mendapatkan RDKK, karena riil dimasyarakat dibutuhkan seperti kebutuhan pupuk dan kebutuhan tani lainnya,”terangnya.

Ia juga mengatakan dengan adanya TNI masuk untuk mengawal kedaulatan pangan ada dampak positif, kerjasama yang bagus ini untuk ditingkatkan baik di tingkat distributor, agen maupun pengecer supaya tidak ada yang menimbun ataupun memainkan pupuk.

“Kalau macem-macem menimbun, kami sampaikan kepada Dandim untuk segera di atasi. Sehingga dengan ketersediaan pupuk dapat mempermudah masyarakat meningkatkan produktifitas dan berinovasi,”tandasnya.

Ditambahkannya, di akhir tahun dan awal tahun berdasar prosentase Kementerian  Desa Tertinggal untuk bisa mengakses kawasan pertanian khususnya untuk pertanian organik. Di Karanganyar sendiri ada lima belas desa penghasil padi organik mulai dari Jenawi, Kerjo, Mojogedang, Karangpandan, Matesih.

“Ini merupakan inovasi pertanian, ada beras hitam, beras merah, beras mentik susu, beras mentik wangi dan dipasarkan di mall-mall, supermarket dengan kemasan yang bagus bisa mencapai harga 40.000 sampai 50.000 rupiah/kg nya. Begitu juga dengan sawah tidak identik menghasilkan padi, tetapi orang yang berkunjung untuk berfoto selfie di area persawahan dan ini bisa menjadi agrowisata,”imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peni Rahayu, mengatakan pihaknya menghimbau khususnya Dinas Pertanian untuk mendata seluruh kelompok tani maupun diluar kelompok tani guna mendapatkan RDKK.

“RDKK yang dikroscek dengan NIK, SPPT PBB baik kelompok tani maupun diluar kelompok tani,”jelasnya.

Sosialisasi tersebut menghadirkan beberapa narasumber dari Tim KP3 Provinsi Jawa Tengah, Tim komite Kartu Tani dan Produsen Pupuk Petrokimia dan Pusri Provinsi Jawa Tengah.

Demikian Diskominfo (ft/ind)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono (kanan) menyerahkan cinderamata kepada pimpinan rombongan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pemalang, Ujianto MR (kiri)

Karanganyar, Selasa (17/01/2017)
Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang mengadakan Kunjungan Kerja (kunker) ke Kabupaten Karanganyar, berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai ranahnya.

Pimpinan rombongan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, Ujianto MR, menuturkan APBD Kabupaten Pemalang Rp. 2,117 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 249 miliar dalam satu tahun.

“Pembagian APBD mencapai 70 persen untuk belanja tidak langsung, dan 30 persen belanja langsung. Sedangkan belanja pegawai terlalu besar, dengan ASN sekitar 13 ribu,” kata Ujianto MR.

Kunjungan kerja itu diterima langsung Bupati Karanganyar, Juliyatmono, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karanganyar, Samsi, Selasa (17/01/2017), di ruang Anthorium, Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

“Kami mengucapkan selamat datang dan selama ini APBD di Kabupaten Karanganyar berjalan dengan baik,”

Bupati juga mengatakan, berkaitan dengan PAD, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupkan perolehan PAD, sebagai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Ada yang perlu mendapat perhatian dan dioptimalkan bahwa petugas masih kesulitan memformulasikan bidang-bidang tanah yang ganti pemilik/proses mutasi.

“Proses mutasi tanah di Kabupaten Karanganyar sangat tinggi, setiap hari bisa mencapai 70 bidang. Di tempat kami juga tidak menaikan NJOP, namun dengan tertib membayar PBB tepat waktu saja sudah bagus,” kata Bupati.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar, Sumarno mengatakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp. 28,3 miliar menjadi potensi di tahun 2017, di tahun 2016 baru masuk sebesar 85 persen, artinya ada piutang yang harus ditagih.

“Wajib Pajak (WP) tahun 2017 sebanyak 419.751, dengan nilai uang Rp.28. 343.178.704. Tahun 2016 SPPT sebanyak 415.375, atau selisih Rp. 250 juta,” kata Sumarno.

Pada kesempatan itu pula, Sumarno mengatakan ada Wajib Pajak dengan nilai SPPT lebih dari Rp. 2 juta per SPPT, dari total Wajib Pajak tahun 2017, terdapat 1.024 Wajib Pajak, dengan total nilai tercatat lebih Rp. 10 Miliar.

“Di catatan kami, nilai lebih dari Rp 2 juta itu di perusahaan, kepala desa, kas desa. Kami juga dalam waktu dekat akan menurunkan tim menagih WP yang belum pajak dan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.pd

Penyerahan SPPT PBB Bupati Karanganyar Juliyatmono (paling kanan), Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dan Sekda Karanganyar Samsi

Hari Senin, 16 Januari 2017 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar diserahkan SPPT PBB Tahun 2017 kepada Wajib Pajak di Kabupaten Karanganyar.

Dalam laporannya Drs. Sumarno, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah menyampaikan bahwa sesuai arahan Bupati supaya SPPT PBB segera diserahkan di awal tahun. Saat  ini akan diserahkan SPPT PBB kepada Wajib Pajak di seluruh Kabupaten Karanganyar sebanyak 419.751 (empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh satu) lembar atau senilai Rp. 28.343.178.704 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).  Ada peningkatan jumlah dibandingkan tahun 2016. Tahun 2016  jumlah SPPT PBB yaitu 415.375 lembar, dengan peningkatan nominal sebesar 250 juta rupiah lebih. Masih ada SPPT PBB yang belum selesai karena mutasi tanah yang harus mengisi blangko khusus. Ditergetkan pembuatannya selesai maksimal akhir Februari 2017.

Realisasi pembayaran PBB tahun 2016 belum maksimal yaitu hanya 84.5%. Hal ini akan dianggap sebagai piutang dan akan ditagih tahun ini. Menurut data Badan Keuangan sejak 2013 s/d 2016 ada piutang sebesar 4 miliar pertahun.

Pada kesempatan ini para Wajib Pajak yang per SPPT nya 2 juta ke atas diundang hadir untuk menerima SPPT PBB nya selain para Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar. Diharapkan mereka bisa menjadi  contoh dalam hal taat pajak. Ada  1.024 WP yang per SPPT nya di atas 2 juta rupiah dengan total Rp.10.099.748.000 (sepuluh miliar sembilan puluh sembilan yang berarti sepertiga dari total target PBB Kabupaten Karanganyar.

Beberapa hal yang menjadi catatan adalah piutang PBB adalah berasal dari tanah bengkok/lungguh Kades yang belum dibayar yaitu Kades Bolon 2.715.000 selama 2 tahun, bengkok/lungguh Kades Malangjiwan sebesar Rp.2.275.000 untuk tahun 2014, 2015, dan 2016, lungguh Kades Gedongan 2 tahun, lungguh Kades Tohudan 2 tahun, tanah kas Kelurahan Tegalgede 3.860.000 selama 2 tahun, dan lain-lain. Total piutang tahun 2016 sebesar Rp.586.000.000,00, tahun 2015 sebesar Rp.390.000.000, tahun 2014 sebesar Rp.380.000.000,00. Tim dari Badan Keuangan Daerah akan menagih tahun ini.  Pihak Badan Keuangan Daerah mohon bantuan kepada Camat dan Kepala Desa untuk menyenyerahkan SPPT PBB kepada warga masyarakat akan diberikan upah atau biaya penyerahan sebesar Rp.750,00 per lembarnya.

Bupati Karanganyar Juliyatmono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa beliau mengapresiasi daerah-daerah yang tahun lalu bisa memenuhi target Pajak PBB.

“Kita didesak banyak pihak untuk menaikkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak), tetapi saya tidak bergeming. Saya tidak akan menaikkan NJOP karena nilai yang naik secara signifikan. BPHTB kita, bea balik nama jual beli tanah di Kabupaten Karangayar adalah nomor 2 se Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Saya seneng, saya tidak akan menaikkan NJOP sepanjang Bapak Ibu ikut nyengkuyung, bantu tertib pelaksanaannya.“, ujar Juliyatmono

Bupati Karanganyar mengingatkan Kepala Desa untuk melaksanakan kewajibannya mendorong warganya untuk segera membayar PBB. Selain itu diingatkan pula supaya seluruh pegawai di jajaran Pemerintah bisa menjadi contoh untuk segera membayar PBB nya masing-masing. Ditergetkan seluruh pegawai sudah membayar PBB pada bulan Februari 2017. Demikian Diskominfo (kris/ft)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat mengundi hadiah PBB tingkat Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, Jumat (16/12/2016)

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilunasi sebanyak 93 desa di 12 Kecamatan, dari 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, hingga pertengahan bulan Desember 2016.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Karanganyar, Sumarno mengatakan dari jumlah tersebut ternyata mengalami kenaikan dari jumlah tahun 2015.

“Kecamatan dan desa tahun 2015 yang sudah lunas mencapai 75 desa di tujuh kecamatan,” kata Sumarno, Kamis (15/12) saat acara Pengundian PBB Tahun 2016 di Kecamatan Jatipuro.

Di tahun 2016 ini,  pertama kali lunas yakni Kecamatan Jatipuro dengan 10 desa, Jatiyoso sembilan desa, Jumantono 11 desa, Matesih sembilan desa, Mojogedang 13 desa, Jenawi sembilan desa,Jumapolo 12 desa, Karangpandan dua desa, Tawangmangu lima desa,  Ngargoyoso lima desa,  Gondangrejo dua desa, dan kerjo.

Kecamatan Jatipuro ditunjuk sebagai tempat pengundian PBB karena tahun 2015 kecamatan itu menjadi pelunas pertama di Kabupaten Karanganyar.

Dikatakan lebih lanjut oleh Sumarno, target PBB 2016 nilainya Rp. 28,1 Miliar, dikarenakan NJOP tahun 2013 sampai tahun 2016 ini belum mengalami kenaikan.

“Target dari Rp. 28, 1 Miliar tahun 2016 sudah mencapai Rp. 25,8 miliar sampai hari ini. Walaupun target yang diberikan kepada Pemkab Karanganyar yakni Rp. 25 miliar, artinya sudah melebihi target,” kata Sumarno.

Selain itu, bagi wajib pajak yang belum membayar PBB dari tahun 2013, 2014,2015,2016 tetap ditagih. Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)  tahun 2017 akan disampaikan tanggal 16 Januari 2017 karena tanggal 15 Januari 2017 adalah hari minggu.

“Jumlah SPPT  2016 dengan 2017 banyak mengalami kenaikan karena setiap hari di DPPKAD mutasi tanah mencapai 170 bidang,” ujarnya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan tahun 2015 kemarin Kecamatan Jatipuro lunas paling awal, sehingga diberi penghargaan untuk tempat penyelenggaraan undian berhadiah PBB.

“Lunas awal PBB menjadi prestasi dan mempunyai efek positif bagi pembangunan di Karanganyar. Di sini, jumlah pajaknya tidak seberapa, tapi jumlah uang yang masuk banyak sekali. Masuk dari alokasi dana desa, pembangunan puskesmas, infrastruktur, dan tahun 2017 nanti akan dirombak kantor Kecamatan,” katanya.

Pada kesempatan itu, ditegaskan olehnya, bagi wajib pajak yang belum membayar terus ditagih oleh petugas khusus, supaya tidak berdampak buruk bagi yang tertib membayar pajak.pd

Tertiblah membayar pajak : Bupati saat menyampaikan arahannya pada penyerahan SPPT PBB P2 Tahun 2016 Kabupaten Karanganyar, Kamis (21/01/2016)

Karanganyar, Kamis 21 Januari 2016 Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2). Penyerahan SPPT PBB P2 tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (21/1).

Bupati Juliyatmono dan Wakil Bupati Rohadi Widodo saat memperlihatkan bukti pembayaran SPPT PBB P2 di Mobil Layanan Kas Keliling.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, SPPT merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Menurut Bupati Karanganyar, setiap petugas selalu mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan terhadap SPPT PBB-P2 ini. Pasalnya, beberapa bidang tanah yang pemiliknya tidak bersedia mengurus SPPT sebagai bukti pajak multifungsi. Untuk itu, lanjut Bupati meminta kepada pemegang SPPT supaya tertib dalam membayar pajak. Ditambahkannya, Pemerintah harus memberikan contoh pembayaran pajak bumi Pedesaan-Perkotaan (P2) harus segera dilunasi. “Jangan sampai pemerintah terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena pajak yang telah dibayar digunakan untuk kelancaran pembangunan daerah,” kata Bupati. Ind/Tt