Sebanyak 447 orang Honorer Kategori 2 Kabupaten Karanganyar mengikuti ujian CPNS di SMA Negeri 1 Karanganyar, Minggu (03/11)

Karanganyar, Senin (04/11/2013).

Sebanyak 447 honorer dari tenaga teknis, kesehatan, dan guru secara serentak mengikuti tes seleksi CPNS di SMA 1 Karanganyar, Minggu (03/11). Ratusan orang yang terdiri dari 181 tenaga guru, kesehatan 43 orang, dan administrasi 213 orang itu menjalani dua tes yakni kemampuan dasar dan kemampuan bidang.

Pantauan di SMA 1 Karanganyar memperlihatkan kondisinya sunyi. Ada beberapa panitia yang berjaga-jaga di sekitaran ruang tes dan kepanitia. Hadir pula Bupati Karanganyar Rina Iriani bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak).

Secara umum, Rina menilai pelaksanaan tes seleksi CPNS dari honorer K2 berjalan dengan lancar. Semua peserta hadir dan mengikuti tes yang dimulai pukul 08.00 pagi hingga 14.00 siang. Meski demikian, ada satu peserta yang baru datang sekitar pukul 08.05 pagi. Berhubung masih dalam masa toleransi 15 menit, maka panitia memperbolehkan yang bersangkutan mengikuti ujian.

“Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Semua peserta semangat mengerjakan soal tes dengan harapan bisa lolos seleksi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” kata dia, Minggu (03/11).

Melihat antusias peserta, dirinya berharap semuanya bisa lolos dan menjadi CPNS. Hal ini dilihat dari lamanya mengabdi di instansi yang saat ini mereka tempati. Rina mengatakan ada yang mengabdi selama puluhan tahun dan hanya berharap bisa diangkat menjadi PNS. “Kami tidak mau berandai-andai berapa yang akan diterima. Kami harap semuanya bisa diterima karena ini sudah mereka tunggu lama,” ujarnya.

Ditegaskan Rina, Pemkab Karanganyar dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan tidak akan melakukan rekrutmen CPNS. Pertimbangannya, belanja pegawai Karanganyar masih melebihi ambang batas yang ditetapkan 50 persen, tepatnya 60 persen. “Masih tinggi yakni 60 persen. Tapi ini jauh lebih menurun sebelum saya memimpin Karanganyar. Dulu angka belanja pegawai mencapai 70 persen,” katanya.

Meski demikian, pihaknya masih akan lebih memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer yang sudah ada di Karanganyar. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan PNS di Bumi Intanpari.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Larmanto menambahkan, pihaknya tidak mengetahui berapa kuota yang ditetapkan pemerintah untuk Karanganyar. Pasalnya, penilaian dilakukan oleh Kemenpan dan BKN dengan menentukan passing grate (nilai ambang batas). “Kami tidak tahu. Semuanya diseleksi secara nasional karena pelaksanaannya juga serentak di seluruh Indonesia,” katanya. pd

Berkas administrasi calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) bakal diverifikasi oleh lima instansi yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) verifikasi pada Kamis (25/7/2013).

Kelima instansi tersebut yakni Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, Polres Karanganyar, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar dan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar.

Anggota pokja verifikasi bakal memverifikasi seluruh berkas administrasi tiga pasang cabup-cawabup yang bakal bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar. Tiga pasang cabup-cawabup yakni Juliyatmono-Rohadi Widodo (Yu-Ro), Aris Wuryanto-Wagiyo (Ayo) dan Paryono-Dyah Shintawati (Pasti) wajib melengkapi berkas administrasi untuk maju pada Pilkada Karanganyar.

Anggota pokja akan memverifikasi berkas administrasi setiap pasang cabup-cawabup antara lain fotocopy ijazah pendidikan, surat kepailitan, surat keterangan dari Pengadilan Negeri (PN) dan tes kesehatan. Divisi Pencalonan dan PAW KPU Karanganyar, Kharis Triyono, mengatakan pihaknya akan mengundang para anggota pokja verifikasi untuk memverifikasi berkas administrasi cabup-cawabup sesuai bidangnya masing-masing.

“Anggota pokja terdiri dari lima instansi yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing,” katanya saat ditemui.

Misalnya, lanjut dia, surat kepailitan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar. Artinya, yang mengetahui tentang kepailitan secara teknis adalah pejabat PN Karanganyar. Anggota pokja akan menentukan apakah berkas administrasi cabup-cawabup memenuhi persyaratan atau tidak.

Pihaknya bakal melaksanakan rapat pleno hasil verifikasi berkas administrasi cabup-cawabup pada Sabtu (3/8/2013). Selanjutnya, pihaknya akan menetapkan pasangan cabup-cawabup yang bakal bertarung pada event politik terbesar di Bumi Intanpari. “Hasil verifikasi akan diplenokan sebelum penetapan pasangan cabup-cawabup,” jelasnya.

Sementara Ketua KPU Karanganyar, Sri Handoko Budi Nugroho, menyatakan pihaknya juga akan mengecek ke SMA setiap pasang cabup-cawabup untuk memastikan ijazah sekolah. Menurutnya, sesuai aturan pasangan cabup-cawabup yang maju pada Pilkada Karanganyar minimal berpendidikan SMA. Mayoritas cabup-cawabup lulus SMA di Karanganyar dan Solo kecuali Dyah Shintawati di Pati, Jateng.

Sumber : http://www.solopos.com

106 Kepala Sekolah dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (28/03)

Karanganyar, Jumat (29/03/2013)

Sebanyak 106 Kepala Sekolah (Kepsek) SMP dan SMA dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (28/03) pagi. Para pendidik itu terdiri dari SD sebanyak 89 orang, SMP 12 orang, dan SMA sebanyak lima orang.

Mutasi ini merupakan hal yang biasa, tugas dan tanggung jawab hendaknya dijalankan dengan profesional, baik dan benar. Langkah Bupati tersebut diharapkan bisa memberikan penyegaran bagi kepala sekolah yang ada di Bumi Intanpari. ”Kepala Sekolah maupun guru mempunyai peran penting untuk memberikan pendidikan bagi murid-murid di sekolah. Berikan teladan contoh yang baik  bagi mereka,” ujar Rina Iriani.

Bupati juga mengatakan, selain tugas mendidik, figur seorang Kasek juga diharapkan bisa mengatur keuangan di sekolah.”Kepala Sekolah juga menjadi manager keuangan,” tambah dia.

Rina menegaskan kepada 106 orang itu untuk fokus dalam memberikan pelajaran kepada para siswa. Dengan kata lain, Rina meminta agar Kepala Sekolah untuk tidak memiliki pekerjaan sampingan, salah satunya pemborong atau kontraktor.

Kalau nekat menjadi pemborong, lanjut Rina, orang tersebut tidak akan dipertahankan menjadi kepala sekolah. “Bisa juga dilorot menjadi guru atau yang lainnya. Kalau memang ingin menjadi pemborong, ya harus keluar dari PNS. Jangan nyambi,” katanya lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar, Sri Suranto menambahkan, Kepala Sekolah yang dilantik diharapkan segera menyesuaikan di lingkungan sekolah yang baru selain itu juga dapat bekerja profesional di tempat yang baru. “Mereka harus secepatnya beradaptasi karena Ujian Nasional (UN) SMA dimulai April mendatang,” ujarnya. pd

Karanganyar, Kamis (28/03/2013).

Ratusan pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengikuti berbagai perlombaan seni, Rabu (27/03). Mereka mewakili 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

Pekan Seni Pelajar kali ini diadakan untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Salah seorang peserta, Aditia Saputro, 17, mengaku senang dalam mengikuti gelaran Pentas Seni Pelajar kali ini. Pada lomba itu, pelajar dari SMK 1 Karanganyar itu menggambar sebuah desain batik di atas kertas gambar. “Idenya spontan saja, melukis itu yang penting sabar dan tekun nanti pasti hasilnya bagus,” katanya.

Baginya, melukis desain batik di atas kertas gambar seperti itu tak membutuhkan waktu persiapan lama. Dalam waktu sepekan, dirinya berlatih dan mempelajari komposisi warna dasar untuk melukis. “Jadi sekarang tinggal dituangkan saja ke atas kertas, melukis sembari berlatih,” ucapnya.

Panitia Pekan Seni, Joko Sutrisno mengutarakan dalam Pekan Seni Pelajar kali ini terdapat sejumlah jenis perlombaan. Mulai dari seni karawitan, mocopat, lukis, solo dan grup vocal hingga gerak dan lagu bagi siswa TK. “Seluruh rangkaian kegiatan lomba seni digelar di tiga tempat. Yakni SDN Jungke 1, Gedung PKPRI dan Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar,” tukasnya.

Untuk siswa tingkat dasar dan taman kanak-kanak total peserta sebanyak 240 siswa. Sedangkan untuk siswa tingkat sekolah menengah, mulai dari SMP, SMA maupun SMK sebanyak 200 siswa.

Dia menambahkan, kegiatan ini untuk lebih memperkenalkan seni tradisional bagi siswa. Juga memberikan wadah yang tepat bagi para siswa untuk mengekspresikan kemampuan seni lokalnya kepada publik. “Sebab antusias siswa dan orang tuanya sejauh ini cukup besar. Mereka sudah sering meminta agar kegiatan seperti ini digelar secara rutin,” tukasnya.

Selain itu, kegiatan itu juga dilakukan sebagai wadah untuk evaluasi hasil pembinaan dan pengajaran dari guru seni di sekolah. Di mana, melalui Pekan Seni Pelajar ini, akan lebih mudah diketahui sejauh mana capaian dan prestasi guru terkait dalam mengawal seni tradisional sebagai muatan lokal (mulok) di sekolah selama ini. pd

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sudah menyerahkan seluruh data guru di setiap sekolah kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar. Selanjutnya, Disdikpora akan menyerahkan kewenangan penataan tersebut kepada BKD.

Kepala Bidang Kependidikan dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Karanganyar, Agus Hariyanto, menyatakan seluruh kepala sekolah telah menyerahkan rekomendasi data guru yang akan ditata kepada Disdikpora. Data tersebut mencakup semua guru di tingkat SMP, SMA,dan SMK.

“Yang menentukan siapa saja guru yang terkena mutasi atau tidak adalah BKD. Kami hanya mengusulkan berdasarkan data yang masuk,” ujar Agus, Jumat (7/9).

Sementara itu, Kepala BKD Karanganyar, Suwarno, membenarkan pihaknya telah menerima rekomendasi terkait penataan guru dari Disdikpora. Meskipun demikian, ia belum sempat mengecek data tersebut. “Data itu baru sampai di BKD Kamis (6/9) kemarin, jadi belum sempat saya cek,” ujarnya.

Namun Suwarno mengaku segera menggelar rapat koordinasi internal untuk menyelesaikan penataan guru tersebut. Sebab batas akhir penataan guru hanya sampai Desember mendatang. “Jika kami tidak menyelesaikan, Disdikpora bisa terkena sanksi berat yakni dana bantuan pendidikan dari pemerintah pusat dihentikan,” ujar Suwarno.

Ia menjamin penataan guru yang akan dilakukan BKD tetap mengacu pada SKB Lima Menteri tentang Penataan Guru PNS. Sehingga diharapkan tak ada lagi gejolak yang muncul di kalangan guru dengan adanya penataan tersebut.

Wacana pemindahan guru SMA untuk menutup kekurangan ribuan guru di tingkat SD ini sudah muncul sejak Mei 2012 dan rencananya akan diterapkan mulai tahun ajaran 2012-2013. Hanya saja, hingga  saat ini, kebijakan pemindahan guru tidak kunjung selesai karena ketidakakuratan data yang dimiliki Pemkab Karanganyar.

Meski pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar masih berlangsung tahun 2013, KPU Karanganyar sudah melakukan sosialisasi dan simulasi Pilkada untuk anak SMA di RM Talijiwo, Bejen, Karanganyar Kota, Rabu (18/7). Acara bertema Peran Serta Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada Bagi Siswa Pengurus OSIS Tingkat SMA tersebut diikuti oleh 40 siswa dari berbagai sekolah di Karanganyar.
Menurut Ketua KPU Karanganyar, Handoko, untuk jumlah pemilih pemula di Karanganyar cukup besar yaitu sekira 15.000 orang dari jumlah warga yang mencapai 900.000 jiwa. “Kita akan memberikan pelatihan cara memilih kepada para pemilih pemula ini. Jumlah mereka dapat dikatakan cukup besar,” ujarnya.
Diungkapnya, simulasi dilakukan agar pemilih pemula juga lebih mempersiapkan diri dalam menyambut pemilu maupun Pilkada. “Para siswa diajari secara teknis ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ujar Handoko.
Para siswa juga dikenalkan dengan tugas-tugas panitia Pilkada, saksi, dan juga pengawas. Diharapkan, pengetahuan yang didapat para siswa dapat ditularkan kepada teman-temannya di sekolah. “Hasil dari workshop ini bisa dipraktikkan di sekolah masing-masing, misalnya untuk pemilihan ketua OSIS atau lainnya,” harap Handoko.
Salah seorang peserta, Rahmasari, siswa SMAN 2 Karanganyar, mengaku mendapat banyak informasi terkait pemilu. Ia merasa terbantu memahami cara pemilu nantinya.

Menteri Kominfo Tifatul Sembiring pada tanggal 4 Juli 2012 telah menghadiri kegiatan puncak Indonesia Open Source Award (IOSA) 2012 merupakan suatu ajang pemberian penghargaan kepada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yang telah memulai pelaksanaan proses migrasi dan implementasi open source software di instansinya masing-masing.
Penghargaan ini diberikan melalui serangkaian penilaian dan pengamatan di berbagai instansi pemerintah mengenai sejauh mana tingkat pemanfaatan dan pengimplementasian open source software dalam aktivitas organisasi mereka.

Penyelenggaraan IOSA 2012 ini merupakan suatu kegiatan yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI), serta Komunitas-komunitas Open Source.

Berikut adalah daftar pemenang IOSA (Indonesia Open Source Award) 2010:

1. Untuk kategori lembaga pemerintah pusat:
1. Juara 1. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pemilihan penggunaan OSS bukan hanya karena faktor biaya saja, tetapi berdasarkan keamanan dan kehandalan. Serta mampu mewajibkan pihak ketiga (kontraktor) untuk Menkalinan OSS
2. Juara 2. Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Konsistensi pimpinan dalam menggunakan OSS dan serta memiliki pertimbangan yang kuat untuk Green ICT. Pertimbangan ini memicu pembangunan private cloud di lingkungan Bapeten
3. Juara 3. Lembaga Pertahanan Nasional. Mengalokasikan penandanaan yang besar sekitar 7 juta EU untuk pengembangan berbagai aplikasi Open Source.

Penghargaan khusus:

1. Penghargaan Khusus terhadap HAKI, Kementerian Agama
2. Penghargaan Khusus, Sektor Keamanan, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan
3. Penghargaan Solusi berbasis Pelayanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Penghargaan Dokumen Panduan, Kemeterian Pemuda dan Olah raga
5. Penghargaan Semangat pengadopsian OSS, Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Penghargaan GIS berbasis OSS, Kementerian Kehutanan

1. Penghargaan Interoperabilitas berbasis OSS, Kementerian Perhubungan
2. Pemerintah Kota

1. Juara 1. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan OSS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan memberikan alternatif aplikasi pemerintah yang masih mewajibkan format proprietary. Konsisten penggunaan OSS
2. Juara 2. Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Memiliki kecepatan pengadopsian yang sangat istimewa dengan road map dan master plan serta telah dipilih sebagai proyek percontohan dalam pemanfaatan dan pengadopsian Open Source.
3. Juara 3. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dengan keistimewaan karena melakukan pengadopsian Open Source dengan strategi menjemput bola dengan melakukan kegiatan “door to door” dalam implementasinya.

Penghargaan

1. Penghargaan khusus untuk percepatan implementasi OSS. Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur.
2. Penghargaan khusus untuk kemandirian pengembangan aplikasi OSS, Pemerintah kota Yogyakarta, DIY
3. Penghargaan khusus untuk efisiensi anggaran TI dengan OSS, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
4. Penghargaan khusus untuk penerapan OSS di institusi pendidikan, Pemerintah Kabupaten Lamongan. Jawa Timur
5. Penghargaan khusus untuk pembangunan komunitas OSS, Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
6. Penghargaan khusus untuk penerapan OSS di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
7. Penghargaan khusus untuk semangat pengadopsian OSS, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Jambi

3. Sekolah
1. Juara 1. SMA IT Ummul Quro Bogor, Jawa Barat
2. Juara 2. SMA Muhammadiyah Waleri, Jawa Tengah
3. Juara 3. SMKIT Smart Informatika Surakarta, Jawa Tengah

Penghargaan khusus SMK 1 Cibinong Bogor, Jawa Barat. Penghargaan khusus untuk pengadopsi OSS paling awal di tingkat sekolah menengah.

4. Mahasiswa

1. Juara 1. Adityo Baharmoko,. Animasi Iklan Layanan Masyarakat menggunakan aplikasi Open Source . Universitas Negeri Semarang
2. Juara 2. Fauzan Helmi Sudaryanto, Aulia Vivansyah Afif, Fajar Iman, Rasmunandar Rustam, Riza Herzego Nida Fathan, Suci Fadhilah. Kamus Nusantara . Universitas Indonesia
3. Juara 3. Andre Pratama, Alfie Syahri, Cindy Putri P. Alat Prediksi Banjir Berbasis Mikrokontroler . Universitas Gunadarma

Penghargaan khusus:

1. Evans Winanda Warga, Mara Nugraha, Merli Indriati, Mobile Mail Information.
2. Hadyan Taris Akbar, Lukman Hasyim, Arby Rusman. Otomatisasi Seleksi Komentar Positif/Negatif .
3. Achmad Rouzni Noor II, DETIKINET
4. Liliek Dharmawan, Media Indonesia
5. Reza Wahyudi, TEKNO KOMPAS
6. Trisno Heriyanto, DETIKINET
   1. Mohammad Basyir Ahmad, memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan OSS di lingkungan pemerintahan dengan dobrakan-dobrakan baik di bidang regulasi yang memungkinkan pengadopsian OSS secara menyeluruh di badan pemerintah.

5. Wartawan (dipilih berdasarkan peran aktif menyumbangkan pemberitaan dan pembahas tentang Open Source di media massa)

6. Tokoh
1. Edy Mulyanto, mendorong penggunaan Open Source di pendidikan melalui materi ajar dan mendorong mahasiswa menggunakan Open Source.
2. Hizkia Subiyantoro (Hizaro), secara aktif mendorong industri digital kreatif yang menggunakan aplikasi Open Source.

 7.  Komunitas

1. Blender Indonesia, memiliki karya digital kreatif berbasis Open Source.
2. Forum Ubuntu Indonesia, aktif memiliki forum diskusi online dan darat.
3. Pengguna Blankon Malang, akfit menyediakan dukungan teknis pada proses migrasi Open Source di lingkungannya.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar berencana memulai konversi guru SMA dan SMP menjadi guru SD pada tahun ajaran baru mendatang. Alasannya, selain berpegang pada SKB Lima Menteri, langkah ini adalah yang paling tepat untuk menutup kekurangan guru SD di Karanganyar. Disdikpora semakin optimistis, ketika pihaknya mendapatkan sambutan positif dari pimpinan dewan, dalam pertemuan yang digelar Kamis (24/5).

“Pengonversian ini memang harus dilakukan, untuk menutup kekurangan guru SD  yang terjadi di seluruh Kecamatan di Karanganyar,” terang Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikpora, Agus Hariyanto, kemarin.  Selain itu, keputusan ini mengacu pada SKB lima menteri nomor Nomor 5 tahun 2011 tentang Penataan Guru PNS.

Agus menilai, pengonversian ini sebagai langkah yang tepat dibandingkan mengangkat PNS baru lagi. Terlebih, selama ini APBD Karanganyar sebagian besar habis untuk gaji pegawai. Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Karanganyar masih kekurangan tenaga guru SD sebanyak 435 orang.

Sedangkan di tingkat SMP justru terjadi kelebihan mencapai 436 orang dan 44 orang untuk tingkat SMA. “Kalau di tingkat SMP dan SMA masih kelebihan guru, masak harus melakukan pengangkatan tenaga didik baru lagi,” terangnya.

Ditambahkan Agus, ada tiga alternatif pengonversian. Antara lain pemindahan antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan dan lintas kabupaten. Tetapi, alternatif itu nantinya akan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat terlebih dahulu.

Meski masih batas wacana, Agus optimistis pengonversian ini bisa dilaksanakan. Terlebih saat dipanggil oleh anggota DPRD, Kamis (24/5) kemarin, pengonversian ini juga mendapatkan sambutan positif. Tetapi, Agus pun tidak menampik, pengonversian ini akan berdampak pada nasib guru honorer. “Kalau masalah guru honorer itu kan sebenarnya tidak terikat langsung dengan Disdikpora, tetapi kebijakan sekolah. Dan sejak 2005 lalu sudah tidak diperbolehkan adanya pengangkatan guru honorer,” terangnya.