Tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) di wilayah Karanganyar belum memadai. Satu penyuluh KB harus bertugas di tiga sampai empat desa. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3Adan KB) Karanganyar, Agus Heri Bindarto, mengatakan tenaga penyuluh KB di wilayah Karanganyar berjumlah 64 orang. Mereka ditempatkan di seluruh wilayah Karanganyar dengan jumlah desa sebanyak 177 desa. “Salah satu kendala di lapangan karena jumlah penyuluh terbatas,” katanya di sela-sela acara Hari Keluarga Nasional di Pendapa Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (2/7/2012).

Para penyuluh KB berusia antara 50-54 tahun atau memasuki usia pensiun yang berjumlah sekitar 10 orang. Artinya, tenaga penyuluh KB harus segera ditambah agar masyarakat memahami manfaat KB pada masa mendatang. Pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar ada penambahan tenaga penyuluh di setiap desa. Namun, hingga sekarang penambahan penyuluh tersebut belum juga terealisasi. “Belum ada penambahan penyuluh, padahal kami sangat membutuhkan agar program-program KB dapat disosialisasikan di setiap desa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno, menjelaskan sesuai surat keputusan bersama (SKB) lima menteri PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar bisa dipindahkan ke bagian lain. Menurutnya, PNS yang tidak produktif akan dipindahkan menjadi tenaga penyuluh.

Misalnya, jumlah PNS di salah satu SKPD berlebihan maka beberapa PNS tersebut bisa dipindahtugaskan menjadi tenaga penyuluh. Saat ini, pihaknya masih mendata jumlah PNS di setiap SKPD. “Setelah didata akan diketahui SKPD mana yang jumlah PNS-nya berlebihan sehingga bisa dipindahtugaskan menjadi penyuluh,” papar Suwarno.

Sebelumnya, para PNS yang akan dipindahtugaskan menjadi penyuluh wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) penyuluh KB. Sehingga para calon penyuluh KB tersebut dapat mengerti dan memahami tentang KB secara komprehensif.

Para pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar memilih naik angkutan kota (angkuta) pergi dan pulang kantor. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penghematan energi di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Sekitar pukul 10.00 WIB, area parkir yang letaknya di halaman belakang kantor Setda Karanganyar tampak lengang. Tak nampak mobil dinas berpelat merah yang biasanya diparkir di area tersebut. Padahal, mobil pelat merah selalu memenuhi area parkir kantor Setda Karanganyar pada hari biasa. Mobil yang diparkir di kantor Setda Karanganyar berpelat hitam dan bisa dihitung dengan jari.

Sekda Karanganyar, Samsi, mengatakan sesuai himbauan Bupati Karanganyar seluruh pejabat agar naik angkutan kota (angkuta) atau sepeda. Imbauan menggunakan angkuta diterapkan selama dua hari dalam sepekan. Sementara penggunaan sepeda dilakukan setiap Hari Jumat. “Ini sesuai imbauan Bupati Karanganyar untuk menghemat energi dan anggaran pembelian BBM, semoga bisa dilaksanakan tidak hanya pejabat tapi seluruh PNS,” katanya saat ditemui wartawan.

Menurutnya, langkah penghematan energi itu telah dilaksanakan sejak dua pekan lalu. Bupati Karanganyar, Rina Iriani SR, mempelopori imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih naik angkuta pergi menuju kantor. Begitu pula pulangnya, Rina juga menaiki angkuta jurusan Bejen-Palur. “Sudah dilaksanakan selama dua pekan, para kepala SKPD juga naik angkuta pergi dan pulang kantor. Saya tadi naik sepeda motor dari rumah,” paparnya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Karanganyar, Nunung Susanto, mengungkapkan seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar naik angkuta menuju ke kantor setiap Hari Senin dan Kamis. Dia sendiri juga naik angkuta dari rumahnya di Kabupaten Sragen.

Karanganyar dipastikan menyebet Adipura, setelah dua tahun absen mendapatkan piala kebersihan tersebut. Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengatakan sudah menerima pengumuman untuk menerima piala penghargaan itu di Jakarta, Selasa (5/6).

“Ini kado terindah dalam ulang tahun saya yang ke-50. Saya tidak meminta kado apa-apa, saya sudah senang mendapatkan itu,” ujar Rina di sela-sela launching car free day (CFD), Minggu (3/6/2012).

Perjuangan mendapatkan piala Adipura ini cukup sengit. Bersama pejabat lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Bupati melakukan peninjauan ke beberapa lokasi. Di antaranya Terminal Tegalgede, Pasar Bejen dan Pasar Jungke, dan rumah sakit serta Puskesmas dalam kota.

Fasilitas-fasilitas publik itu mendapatkan evaluasi langsung agar dilakukan pembenahan, sebelum penilaian dari tim Adipura. Saat itu, Karanganyar masih kekurangan nilai 2,94 poin dari nilai minimal 74. Ada sekitar 100-an item yang dinilai dalam piala Adipura tersebut.

Kabupaten Karanganyar akan melakukan Launching Car Free Day (CFD), Minggu (3/6). Launching nanti dipastikan bakal dipadati oleh warga, karena semua PNS di Karanganyar di wajibkan untuk meramaikan CFD pertama di Karanganyar ini.

Kepala Dishubkominfo Karanganyar, Nunung Susanto mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya sudah menemui  seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab dan meminta agar para pegawainya ikut memeriahkan CFD.

Selain PNS, launching CFD rencananya bakal diikuti oleh 800 masyarakat Lanjut Usia (Lansia). Tidak hanya itu, Pemkab pun juga sudah menyiapkan empat instruktur senam yang bakal ditempatkan di empat titik terpisah sepanjang jalan bebas kendaraan tersebut.

Nunung juga mengatakan persiapan untuk launching CFD ini juga telah final. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan sejumlah SKPD yang nantinya terlibat dalam pelaksanaan CFD. “Kalau persiapannya sudah 100 persen, saat ini tinggal menunggu persetujuan akhir dari Bu Bupati (Rina Iriani-red),” tandas Nunung.

Sementara, sosialisasi pelaksanaan CFD ini  jugasudah dilaksanakannya mulai dari tingkat Kecamatan hingga RT dan RW. Nunung berharap CFD perdana yang bakal dimulai pukul 05.00 hingga pukul 09.00 WIB ini dapat berlangsung meriah. Pihaknya tidak membatasi para pedagang yang ingin berjualan di sepanjang jalan yang digunakan sebagai kawasan CFD.

“Hanya saja mereka tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, dan diperbolehkan berjualan hingga pukul 09.00 WIB saja, selanjutnya biar Satpol PP yang bertindak,” katanya.

Berdasarkan Prepres 54 Tahun 2010, dengan ini Pengguna Anggaran SKPD di Kabupaten mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2012 (Lanjutan6) untuk diketahui masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan. Pegumuman sebagaimana terlampir merupakan rekapitulasi dari paket-paket pekerjaan masing-masing SKPD.

Download

Berdasarkan Prepres 54 Tahun 2010, dengan ini Pengguna Anggaran SKPD di Kabupaten mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2012 (Lanjutan5) untuk diketahui masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan. Pegumuman sebagaimana terlampir merupakan rekapitulasi dari paket-paket pekerjaan masing-masing SKPD.

Download

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar bakal menghentikan rekrutmen penerimaan tenaga honorer di setiap SKPD. Pasalnya jumlah tenaga honorer daerah mencapai ribuan orang.

Kepala BKD Karanganyar Suwarno mengatakan pihaknya telah meminta setiap SKPD agar tidak melakukan rekrutmen penerimaan tenaga honorer daerah lagi. Apabila SKPD kekurangan pegawai maka diminta untuk memakai tenaga outsourcing dengan jangka waktu tertentu. Kami sudah memberikan surat edaran (SE) pada setiap SKPD agar tidak melakukan rekrutmen penerimaan tenaga honorer daerah.

Selama ini, SKPD tak pernah berkoordinasi dengan BKD Karanganyar terkait rekrutmen penerimaan tenaga honorer daerah. Sehingga jumlah tenaga honorer daerah semakin bertambah setiap tahunnya. Padahal anggaran yang digunakan untuk membayar gaji tenaga honorer daerah itu berasal dari APBD.

Sebenarnya, sesuai peraturan pemerintah (PP) No 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS menyebutkan larangan pengangkatan tenaga honorer sejak tahun 2005. Biasanya, SKPD melakukan rekrutmen penerimaan tenaga honorer daerah karena kebutuhan yang mendesak. “Sudah ada larangan rekrutmen tenaga honorer dan surat edaran juga sudah diberikan pada setiap SKPD,” ujarnya.

Menurutnya, tenaga honorer yang mengabdi sejak tahun 2005 sudah diajukan pengangkatan ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tenaga honorer itu berjumlah sekitar 1.000 orang yang diajukan sesuai database, kategori I dan II. Tenaga honorer sesuai database berjumlah sekitar 500 orang, kategori I sebanyak 192 orang dan kategori III sebanyak 350 orang.

Setelah diajukan, lanjutnya, data tersebut akan diproses oleh BKN. Tentunya, kewenangan pengangkatan tenaga honorer daerah itu tetap berada di BKN. Selain itu, pengangkatan tenaga honorer masih menunggu rancangan undang-undang tenaga honorer yang tengah digodok DPR. “Sudah kami ajukan ke BKN, sekarang hanya tinggal menunggu karena kewenangan di BKN,” paparnya

Berdasarkan Prepres 54 Tahun 2010, dengan ini Pengguna Anggaran SKPD di Kabupaten mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2012 (Lanjutan4) untuk diketahui masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan. Pegumuman sebagaimana terlampir merupakan rekapitulasi dari paket-paket pekerjaan masing-masing SKPD.

Download

Berdasarkan Prepres 54 Tahun 2010, dengan ini Pengguna Anggaran SKPD di Kabupaten mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2012 (Lanjutan3) untuk diketahui masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan. Pegumuman sebagaimana terlampir merupakan rekapitulasi dari paket-paket pekerjaan masing-masing SKPD.

Download.

Berdasarkan Prepres 54 Tahun 2010, dengan ini Pengguna Anggaran SKPD di Kabupaten mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2012 (Lanjutan2) untuk diketahui masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan. Pegumuman sebagaimana terlampir merupakan rekapitulasi dari paket-paket pekerjaan masing-masing SKPD.

Download.