Bupati Karanganyar saat memberikan sambutan, Kamis(3/3)

Forum Gabungan SKPD wilayah III tadi pagi diadakan di Balai Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo Kamis (3/3). Pada kesempatan tersebut peserta yang terlibat dalam forum gabungan SKPD wilayah III meliputi : Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan setempat, para Ketua Partai Politik, sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, serta Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Badan, Dinas Kantor yang mempunyai Program Kegiatan di Wilayah, delegasi Kecamatan, 6 utusan (yang terdiri dari FORKOMPIMCAM Ketua PKK, KNPI dan Aparat Kecamatan), delegasi Desa, Kelurahan, 8 utusan (yang terdiri Ketua BPD, Ketua LPMD/LKMD, Ketua Tm penggerak PKK, Ketua Karangtaruna, serta para Stake Holder di Wilayah Desa, Kelurahan), pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan di wilayah, fasilitator Desa/Kelurahan dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah memberi kesempatan kepada para anggota DPRD DAPIL untuk mengawal usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan ke dalam RENJA-SKPD dan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran.Dan Juga memberi kesempatan kepada SKPD agar dalam menyusun rencana kerja SKPD lebih Fokus sesuai kebutuhan Desa/ Kelurahan serta Kecamatan dan dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RENJA SKPD tahun 2017 yang masuk ke Desa harus terinformasi dan terintgrasi dengan rencana pembangunan Desa.

Rekapitulasi usulan hasil forum gabungan SKPD Kecamatan Wilayah III adalah sebagai berikut:

Kecamatan Jatiyoso, 78 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 52.690.000.000,–

Kecamatan Jatipuro, 107 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 50.875.770.000,–

Kecamatan Jumapolo, 147 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 33.202.000.000,–

Kecamatan Jumantono, 53 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 22.613.000.000,–

Sinkronisasi antara usulan hasil Forum gabungan SKPD Kecamatan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. RENJA SKPD nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya dokumen RKPD sebagai dasar pijakan untuk rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017,” terang Sundoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Adapun dasar pelaksanaan Forum gabungan SKPD mengacu pada UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 6 / 2014 tentang Desa, UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran (SE) Bupati Karanganyar No. 050/7.967.24/XII/2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 dan surat Gubernur Jateng No. 050/020753 tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Forum gabungan SKPD Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kab/Kota se Jateng.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus melalui dengan pembicaraan dan perencanaan yang matang, sehingga tidak ada pembangunan yang terkesan tanpa melalui prosedur penyususunan.“Saya akan berjuang sekuat mungkin agar nantinya proses pembangunan di wilayah 4J (Jatiyoso, Jatipuro, Jumantono, Jumapolo), segera terealisasi khususnya pembangunan waduk dan untuk pembangunan kawasan wisata yang berada di wilayah tersebut.Dan diharapkan semua orang wajib mempromosikan potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing.” tutur Juliyatmono.

Karanganyar, Kamis 3 Maret 2016

Dishubkominfo Karanganyar (ft,bn,kbl,ald)

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan salah satu cara mencerdaskan masyarakat : Bupati Juliyatmono saat menyampaikan sambutannya, Rabu (2/3).

Karanganyar, Rabu 2 Maret 2016

Untuk memberi kesempatan kepada para Anggota DPRD DAPIL untuk mengawal usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan ke dalam RENJA-SKPD, dan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran, serta memberi kesempatan kepada SKPD agar dalam menyusun Rencana Kerja SKPD lebih Fokus sesuai kebutuhan Desa,Kelurahan serta Kecamatan.

Rekapitulasi usulan hasil Musrenbang kecamatan terdiri dari wilayah I yaitu terdiri dari Kecamatan Mojogedang, 32 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 21. 360.000.000, Kecamatan Matesih, 112 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 18.684.258.000, dan Kecamatan Karanganyar, 112 kegiatan dengan jumlah usulan anggaran Rp. 26.990.441.000.

“Sinkronisasi antara usulan hasil Musrenbang Kecamatan dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RENJA-SKPD) Tahun Anggaran 2017. RENJA SKPD nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan RKPD, dan selanjutnya dokumen RKPD sebagai dasar pijakan untuk rancangan KUA-PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017,” terang Sundoro selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Karanganyar pada kegiatan Musrenbang Kabupaten Karanganyar 2017 di Kalurahan Bejen, Rabu (2/3).

Adapun dasar pelaksanaan Musrenbang mengacu pada UU No. 25 / 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 6 / 2014 tentang Desa, UU No. 23 / 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran (SE) Bupati Karanganyar No. 050/7.967.24/XII/2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 dan surat Gubernur Jateng No. 050/020753 tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kab/Kota se Jateng.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono menyampaikan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus melalui dengan pembicaraan dan perencanaan yang matang, sehingga tidak ada pembangunan yang terkesan tanpa melalui prosedur penyususunan.

“seluruh prosedur perencanaan sekarang dilakukan secara Elektronik (e-plan), sehingga dengan demikian diharapkan perencanaan pembangunan dapat terlaksanakan secara berkesinambungan, karena dengan percepatan pembangunan akan diiringi dengan peningkatan perekonomian masyarakat,” tutur Juliyatmono.

Pada kesempatan tersebut peserta yang terlibat dalam forum gabungan SKPD wilayah I meliputi : Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan setempat, para Ketua Partai Politik, sekretaris Daerah, Para Staf Ahli Bupati, serta Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, Badan, Dinas Kantor yang mempunyai Program Kegiatan di Wilayah, delegasi Kecamatan, 6 utusan (yang terdiri dari FORKOMPIMCAM Ketua PKK, KNPI dan Aparat Kecamatan), delegasi Desa, Kelurahan, 8 utusan (yang terdiri Ketua BPD, Ketua LPMD/LKMD, Ketua Tm penggerak PKK, Ketua Karangtaruna, serta para Stake Holder di Wilayah Desa, Kelurahan), pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi/Kelompok Kemasyarakatan di wilayah, fasilitator Desa/Kelurahan dan Tenaga Ahli Pendamping Desa.

Dishubkominfo Karanganyar (umi/ind/ad/kbl)

.

Camat Karangapandan saat menyampaikan pidato

Karanganyar, 25 Februari 2016

Musyawarah Perencanaan Pembangunan diselenggarakan pada tanggal 25 Februari 2016 di Kecamatan Karangpandan yang di hadiri oleh Kepala Desa, Kasi Pembangunan, Delegasidan Gender.

Dalam kesempatan hari in imembahas mengenai perencanaan pembangunan yang akan di proritaskan di desa Bangsri, Doplang, Gerdu, Dayu, Karang, Salam, Karangpandan, Tohkuning dan Gondangmanis

Musyawarah yang di selenggarakan bertujuan untuk menyepakati hasil-hasil Musrenbangdes yang menjadi kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Karangpandan, memprioritaskanpem bangunan desa, serta membahas prioritas pembangunan Kecamatan sesuai Fungsi-Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karanganyar.

Dishubkominfo Karanganyar(umi)

Bupati Karanganyar menyerahkan DPA SKPD dan Penandatanganan Pakta Integritas APBD Tahun Anggaran 2016

Karanganyar, Kamis 14 Januari 2016
Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan penandatanganan Pakta Integritas pelaksanaan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 ini diselenggarakan oleh DPPKAD Kabupaten Karanganyar pada hari Kamis (14/01/2016) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Dengan tujuan agar kegiatan yang dibiayai dari APBD dapat segera dilaksanakan sekaligus sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 serta mewujudkan kesatuan langkah dalam melaksanakan sistem keuangan yang dapat di pertanggungjawabkan dengan baik, tertib administrasi, tepat sasaran serta tanpa akses dan percepatan pelaksanaan kegiatan TA – 2016 sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan tidak menumpuk pada akhir tahun.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati Karanganyar didampingi Kepala DP2KAD dan diikuti oleh perwakilan organisasi (Ketua KONI, Ketua KNPI, Ketua Kwarcab Pramuka, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Karanganyar), seluruh Kepala SKPD, lurah, 4 Perwakilan Kepala Sekolah Swasta dan 16 Perwakilan desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Laporan Kepala DP2KAD Karanganyar, Sumarno bahwa DPA TA 2016 terdiri dari DPA SKPD diantaranya DPA SKPD Pendapatan sejumlah 14 DPA dengan jumlah Rp 216.509.544.000,00 dan DPA SKPD Belanja sejumlah 62 DPA dengan rincian sebagai berikut belanja tidak langsung SKPD sejumlah Rp 1.172.833.392.000,00 , belanja langsung SKPD sejumlah Rp 573.375.723.000,00 sedangkan DPA PPKAD terdiri dari : DPA PPKD Pendapatan sejumlah 1 DPA sebesar Rp 1.750.828.805.000,00 , DPA PPKD belanja sejumlah 1 DPA sebesar Rp 306.375.393.000,00 , DPA PPKD pembiayaan sejumlah 1 DPA yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 95.246.159.000,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 10.000.000.000,00.

Selanjutnya Bupati dalam arahannya menyampaikan bahwa APBD sudah terdistribusi ke SKPD dan untuk dilaksanakan dengan baik di awal tahun ini serta Pakta Integritas sudah di tanda tangani dan untuk dilaksanakan se segera mungkin saya (Bupati) berharap jangan ada kasus KKN.

“ Untuk karenanya DPA sudah melalui proses baik input maupun outputnya, BPK sudah mulai berorientasi mengawasi tentang kegiatan yang dilaksanakan ada manfaatnya atau tidak, dalam artian kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat atau tidak sehingga nantinya BPK juga akan mengaudit kemanfaatan kegiatan tersebut”, ujar Bupati Juliyatmono dihadapan jajaran Kepala SKPD. Ad/Ind/Tt/Ald/Bn

Bupati Juliyatmono menyaksikan langsung Penandatanganan Pakta Integritas oleh Perwakilan SKPD di Hotel Alana, Colomadu, Senin (28/11/2015).

Karanganyar, Selasa 29 Desember 2015
Untuk memberikan gambaran tentang laporan berbasis Akrual dan peningkatan kualitas laporan keuangan kepada Jajaran Kepala SKPD berbasis Akrual. Senin (28/12/2015) kemarin, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Karanganyar mengadakan persiapan penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah berbasis Akrual dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Hotel Alana, Colomadu, Karanganyar.
“Laporan keuangan berbasis Akrual ini difokuskan kepada Bendahara Keuangan SKPD khususnya dengan sasaran Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan. Diharapkan dengan laporan keuangan berbasis Akrual ini sebagai implikasi mempertahankan penilaian opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” terang Kepala DP2KAD Kabupaten Karanganyar, Sumarno saat menyampaikan laporannya dihadapan jajaran SKPD.
Hadir pada kegiatan tersebut Bupati Karanganyar Juliyatmono, Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Farida Sofia Irawati dan Ary Mahendrajaya.
“Saya menyambut dengan baik karena ini adalah langkah strategis. Karanganyar ditahun 2016 menggunakan laporan keuangan akuntansi berbasis Akrual sehingga perlu mempersiapkan diri lebih sungguh-sungguh dan lebih baik. Karena mempertahankan nilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih sulit daripada meraihnya. Oleh karena itu untuk diikuti dan dipahami dengan sungguh-sungguh sehingga BPK sebagai audit dalam menjalankan tugasnya bisa lebih cepat” pesan Bupati.
Bupati dalam sambutannya juga mengharap “mudah-mudahan dengan datangnya BPK 2016 nanti dapat memotivasi kami agar pemerintah kedepannya tidak mewarisi masalah apapun. Melalui DP2KAD mudah-mudahan Maret 2016 akan terealisasi digelar Festival Anggaran untuk 60 SKPD dan 126 Desa”.
Pada kesempatan tersebut Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Farida Sofia Irawati menyampaikan gambaran untuk laporan keuangan berbasis Akrual berdasarkan pada UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara ( pasal 30 dan 31 ), UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( pasal 55 ayat 3 dan pasal 56 ), UU No.19 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( pasal 2 dan 4 ), UU No.15 tahun 2006 tentang BPK ( pasal 6 ayat 3 ). Ad/Ind/St/Ht

Kejaksaan Negeri Karanganyar menyerahkan kaos sebagai tanda dimulainya sosialisasi Pencegahan Tindakan Koruptif, Senin (28/12/2015) di Hotel Tamansari Karanganyar.

Karanganyar, Selasa 29 Desember 2015
Masih dalam rangkaian memperingati Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Karanganyar mengadakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Senin (28/12/2015) kemarin di Hotel Tamansari, Karanganyar.
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan beberapa narasumber terkait Pencegahan Tipikor dalam Pengelolaan Keuangan dan Asset oleh Bupati Karanganyar, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, Akademis Fakultas Hukum UNS, dan oleh Wakil Bupati Karanganyar Akademis UNS.

Peserta Sosialisasi Pencegahan Tindakan Koruptif.

Asisten 1 Pemerintahan Sekda Karanganyar Nunung Susanto dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tindak korupsi terhadap aparatur pemerintah dan desa untuk membangun goverment yang sehat dan berwibawa.
“Sosialisasi pencegahan tindak korupsi akan berlangsung dua hari, Senin sampai dengan Selasa (28/12/2015 s/d 29/12/2015). Kegiatan ini diikuti kurang lebih 660 peserta yang meliputi seluruh jajaran Kepala SKPD di lingkungan Karanganyar, Kepala bagian Setda Karanganyar, PPKOM sekabupaten Karanganyar, pejabat pengadaan barang dan jasa se Kabupaten Karanganyar, Kepala Desa serta sekretaris desa se Kabupaten Karanganyar”, terang Nunung Susanto dalam laporan penyelenggaraan.
“Kepala SKPD dan Kepala desa jangan sampai ada keinginan untuk melakukan tindakan yang bersifat koruptif, utamanya ini berkaitan dengan dana desa yang segera terealisasi. Harus tertib Administrasi dibuat sesuai prosedur dan kebijakan agar tidak memunculkan masalah kedepannya” pesan Bupati saat menyampaikan arahannya dihadapan peserta.
“Saya minta segala sesuatunya utamanya yang terkait dengan administrasi untuk dapat dikomunikasikan dengan baik. Kalau tidak ingin ada masalah atau timbul keragu-raguan administrasi untuk dikonsultasikan dengan Lembaga Berbadan Hukum. Karena fungsi dari Kejaksaan ini adalah untuk membantu pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya
Bupati menambahkan bahwa komunikasi dan konsultasi harus berjalan dengan baik.
“Lebih baik sedia payung sebelum hujan. Pemerintah lebih baik preventif terhadap tindakan melakukan koruptif. Saya mengajak semua pihak untuk dapat mengkomunikasikan segala sesuatunya dengan baik,” imbau Bupati.
Kegiatan tersebut dibuka dengan penandatanganaan Pakta Integritas oleh SKPD dan Kepala Desa sebagai komitmen bersama Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Ad/Ind/st

upacara peringatan Hari Ibu ke-87 di Halaman Kantor Sekretariat Kabupaten Karanganyar.

Upacara dalam rangka memperingati Hari Ibu ke-87 dilaksanakan pada Selasa(22/12/2015) di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Tema ”Kesetaraan Perempuan dan Laki-Laki Dalam Mewujudkan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak”.

Bupati Kabupaten Karanganyar membacakan pidato peringatan Hari Ibu ke-87.

Dalam pelaksanaan upacara tersebut dihadiri oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono sebagai Pembina Upacara dan AKP Sutami sebagai komandan upacara beserta anggota Kodim POLRI/POLISI, SKPD, DWP, GOW, OSIS dan Pramuka. Dalam sambutannya Bupati menyatakan “ Harapan saya dalam peringatan Hari Ibu yang ke-87 ini dapat mendorong dan terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki baik dalam aspek kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan negara yang berdaulat, mandiri, berkepribadian yang berlandaskan asas gotong-royong”.ft/wn/um

Karanganyar, Rabu 25 November 2015

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menerima peserta Praktek Kompetensi Lapangan (PKL) Diklat Teknis Penataan Usahaan Keuangan SKPD Kabupaten Banyumas. Kegiatan diikuti sebanyak 45 peserta di ruang Podang 1 Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Rabu (25/11/2015).

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo saat menyampaikan sambutan pada kunjungan Diklat Keuangan Kabupaten Banyumas, Rabu pagi (25/11/2015) di ruang Podang I Kantor Sekretariat Daerah Karanganyar.

45 peserta Diklat Keuangan Kabupaten Banyumas.

Asisten Pemerintahan dan Admistrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas sekaligus Ketua rombongan, Nugroho Purwo Adi menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kunjungan Diklat ini adalah meningkatkan wawasan pejabat keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“ Meskipun sudah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak empat kali kita tetap belajar untuk memperbaikinya. Dengan diadakan diklat ini berharap saling tukar informasi dan melengkapi untuk kemajuan Kabupaten,” ujarnya.

Terus belajar untuk Perbaikan : Asisten Pemerintahan dan Administrasi Keuangan Setda Banyumas, Nugroho Purwo Adi saat menyampaikan maksud dan tujuannya.

Sementara itu Wakil Bupati Karanganyar Rohadi widodo dalam sambutannya menekankan pada lima program unggulan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang tengah terealisasi guna kemajuan Karanganyar.

“ Mewujudkan pembangunan infrastuktur menyeluruh, menciptakan 10.000 wirausahawan mandiri, melaksanakan pendidikan gratis SD/SMP/SMA dan kesehatan gratis, mewujudkan pembangunan desa sebagai pusat pertumbuhan dan meningkatkan kualitas keagamaan sosial dan budaya,” terang Wabup dihadapan peserta Diklat.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan tersendiri kepada Kabupaten Banyumas yang berkenan mengunjungi Karanganyar sebagai tempat praktek lapangan.

“Kami berterimakasih atas kunjungannya di Karanganyar sebagai Lokasi praktek lapangan. karena kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Banyumas ini telah menerima penilaian WTP ( Wajar Tanpa Pengeculian) dari BPK sebanyak empat kali. Untuk itu, harapan kami dengan Diklat ini dapat saling belajar dan membantu dalam berbagai bidang sehingga terjalin hubungan yang baik antar Kabupaten,” harap Rohadi Widodo.

Selanjutnya pada kegiatan tersebut dilakukan tukar menukar cinderamata. ind/st

Karnaval Mobil Hias meriahkan rangkaian kegiatan Hari Jadi ke-98 Kabupaten Karanganyar

Karanganyar, Selasa (24/11/2015)
Peringatan Hari Jadi ke-98 Kabupaten Karanganyar tahun 2015 juga dimeriahkan dengan Karnaval Mobil Hias dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Sekolah, BUMN, BUMD, dan Perusahaan Swasta, Senin (23/11) siang.

Ketua Panitia Karnaval Mobil Hias, Agus Heri Bindarto, mengatakan sebanyak 175 mobil hias tercatat ikut karnaval dan terbagi sebanyak 88 kelompok peserta.

“Mobil hias urutan pertama diberangkatkan Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, di perempatan Papahan, dan lainnya antri hingga Lapangan Jati, Kecamatan Jaten,” katanya.

Setiap peserta menghias mobil sedemikian rupa sehingga menarik para penonton yang memadati dari tempat start hingga finis di simpang lima Bejen.

Ada yang menghias seperti dengan banyak bunga-bunga hidup, menghias dengan buah durian, tanaman holtikultura, replika Raden Mas Said, dan replika Lawu Air.

Tak ketinggalan pula, Wakil Bupati Karanganyar bersama isteri ikut serta dengan naik mobil bak terbuka.

Bupati Karanganyar Juliyatmono saat dijumpai di tenda tamu mengatakan, karnaval ini merupakan semangat memiliki Kabupaten Karanganyar.

“Sebagai sarana sosialiasasi dan kritikan. Kami ingin mendapatkan masukan sebanyak mungkin supaya apa yang dikerjakan betul-betul yang diharapkan masyarakat,” jelas Juliyatmono.

Lebih lanjut, dikatakan olehnya potensi masing-masing SKPD atau peserta diperlihatakan kepada masyarakat luas supaya dapat mengetahui persis perkembangan seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar dari Kecamatan itu.

“Target yang dicapai yakni mendapatkan respon sebaik mungkin apa yang diinginkan masyarakat, dan betul-betul dapat dirasakannya,” katanya. pd