DOWNLOAD

format-sk-admin-sirup

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karanganyar menetapkan aturan pembagian zona pemasangan alat peraga kampanyePemilu Legislatif (Pileg) 2014. Sesuai keputusan itu, wilayah Karanganyar dibagi menjadi zona kampanye.

Pejabat Divisi Pencalonan dan PAW KPU Karanganyar, Kharis Triyono, menjelaskan zona kampanye dibagi sesuai jumlah desa yang ada di Bumi Intan Pari.  Selanjutnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) diminta menentukan satu area di setiap desa sebagai lokasi pemasangan atribut kampanye para caleg.

 “Jadi nanti di satu desa ada satu zona kampanye untuk semua parpol [partai politik], caleg yang mereka usung bisa memasang atribut kampanye di zona yang sudah ditetapkan,” terang dia saat dijumpai di Kantor KPU Karanganyar, Kamis (17/10/2013).

 Lebih lanjut, KPU tidak mengatur wilayah kampanye bagi para caleg dari masing-masing parpol. Dengan demikian, semua caleg dari setiap parpol berhak memasang atribut di setiap zona kampanye di seluruh desa.

 “Tapi tentunya caleg akan memasang atribut sesuai dengan dapil [daerah pemilihan] masing-masing, kan tidak mungkin mereka memasang atribut di desa yang bukan termasuk Dapil mereka,” imbuh dia.

 Sedikitnya, terdapat 435 caleg yang akan bertarung untuk memperebutkan kursi DPRD Karanganyar dalam Pileg mendatang. Mereka terbagi ke dalam lima Dapil di 17 kecamatan.

 “Kalau caleg DPRD Provinsi dan DPR yang masuk dapil Kabupaten Karanganyar, saya enggak hafal jumlahnya,”  kata dia.

 Selain itu, caleg juga dilarang memasang gambar mereka pada baliho, baik komersil mapun non komersil. Baliho di jalanan kabupaten hanya boleh berisi gambar pimpinan parpol yang tidak melaju dalam Pileg atau visi misi parpol peserta pemilu.

 Kharis menyatakan draf aturan kampanye itu telah usai dibahas bersama perwakilan parpol, Panwaslu, serta Muspida, pada Sabtu (12/10/2013).

 “SK [surat keputusan] juga sudah dibuat, seluruh anggota KPU sudah tanda tangan, tinggal menunggu tanda tangan Pak Ketua [Sri Handoko Budi Mulyono],” ungkap dia.

 Setelah SK resmi ditandatangani, KPU bakal menggelar sosialisasi kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2014. Selain itu, KPU juga bakal melakukan pendekatan kepada beberapa parpol yang nekat memasang gambar caleg di baliho komersil.

 “Ada beberapa yang sudah memasang gambar caleg DPR di baliho. Tapi kan perlu kami lakukan pendekatan dulu, tidak bisa main copot langsung, soalnya itu kan baliho komersil,” jelas dia.

 Sementara itu, Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, menegaskan baliho berisi gambar caleg yang terpasang di beberapa wilayah Bumi Intan Pari harus segera ditertibkan. Pasalnya, pelarang pemasangan gambar caleg pada baliho sudah jelas tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2013. Dalam waktu dekat, Panwaslu juga akan berkoordinasi dengan KPU terkait penegakkan aturan kampanye Pileg 2014.

Bupati Karanganyar, Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum saat memberikan pengarahan kepada 46 Honorer Kategori 1

Sebanyak 46 Tenaga honorer menerima SK Bupati Karanganyar pada acara Penyerahan SK Bupati Karanganyar tentang Pengangkatan CPNS tenaga Honorer Kategori I Kabupaten Karanganyar, Senin (15/04) di Ruang Podang I Setda Karanganyar. “ untuk kategori I ini sejumlah 46 tenaga honorer yang menerima SK Bupati, adapun tenaga honorer tersebut dari DKP, DP3AKB, DKK dan Kecamatan-Kecamatan,”terang Ka. BKD Karanganyar Drs. Larmanto, M.Si saat memberikan laporan.

Sementara itu Bupati Karanganyar dalam menyampaikan pengarahan, menegaskan bahwa seorang PNS maupun tenaga honorer harus mengedepankan kedisiplinan baik waktu maupun berpakaian. “ Tahun ini merupakan tahun politik, Saya tegaskan sekali lagi seorang PNS harus bersikap netral tidak boleh terlibat partai manapun”,terangnya. (in)

Sebanyak 155 tenaga honorer yang terdaftar pada tahun 2007 hingga 2009 dan 46 tenaga honorer kategori 1 (K-1) resmi diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Mereka diangkat setelah melalui proses seleksi ketat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, saat memberi pembekalan kepada ratusan CPNS tersebut, Jumat (11/1), mengatakan agar para CPNS tidak meladeni pihak-pihak yang meminta uang dengan alasan syukuran atau tanda terima kasih. “Hati-hati nanti setelah menerima SK CPNS ada yang meminta ucapan terima kasih, jangan dikasih,” ujar Rina di Pendapa Rumah Dinas Bupati. Rina juga menerangkan bahwa untuk pengurusan SK CPNS juga tidak dipungut biaya. Diakui, dirinya sempat mendengar adanya pihak tertentu yang merasa berjasa menguruskan SK CPNS kemudian meminta imbalan. “Jangan sampai tertipu. Laporkan kalau ada yang terbukti meminta imbalan,” imbaunya.

“Saya harap Pak Sekda, BKD, dan Inspektorat juga memantau. Jika ada CPNS yang mengeluarkan uang laporkan ke saya. Saya yang akan tindak secara hukum,” tambah Rina. Ia pun meminta agar CPNS yang sudah diangkat bekerja semaksimal mungkin, mengabdikan diri secara baik kepada masyarakat dan negara. Selain itu, mereka harus bersedia ditempatkan di manapun dan dalam posisi apapun. “Sumpahnya CPNS kan bersedia ditempatkan di mana saja. Yang mengesahkan juga saya. Jika menolak saya bisa cabut SK-nya,” jelas Rina.

Sementara itu, Kepala BKD Karanganyar, Nur Halimah, menambahkan terdapat sekitar 400-an tenaga honorer yang masuk kategori K-2 dan belum akan diangkat menjadi CPNS. “Sampai tahun 2013 ini belum ada instruksi untuk tenaga honorer K-2,” katanya.

Dokumen verifikasi program pemerataan dan penataan guru telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar. Saat ini, dokumen tersebut sedang dikaji secara mendalam oleh tim gabungan dari Disdikpora dan BKD Karanganyar.

Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdikpora Karanganyar, Agus Hariyanto, mengatakan seluruh sekolah mulai dari jenjang SMP hingga SMA/SMK telah menyerahkan dokumen verifikasi guru ke Disdikpora Karanganyar. Selanjutnya, pihaknya menyerahkan dokumen tersebut ke BKD Karanganyar untuk ditindaklanjuti. “Sudah kami serahkan ke BKD Karanganyar, nanti ada tim yang akan memverikasi ulang untuk menentukan guru yang bakal dipindah ke sekolah atau jenjang lainnya,” katanya saat ditemui wartawan, Jumat (7/9/2012).

Menurutnya, guru yang bakal dipindah ke sekolah atau jenjang lain berdasarkan peringkat atau rangking. Saat ini, kelebihan guru di Karanganyar terbanyak dibanding wilayah lain se-Soloraya. Kelebihan guru jenjang SMP dan SMA/SMK sekitar 200 orang.

Agus mengungkapkan apabila  pemerintah daerah tidak melaksanakan program pemerataan dan penataan guru maka terancam sanksi. Sanksi tersebut berupa penghentian bantuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dibatalkannya rekrutmen guru. “Memang ada sanksinya makanya harus dilaksanakan paling lambat Desember 2012. Kami minta agar para guru memahami aturan terutama sanksi tersebut,” ujarnya.

Sementara Kepala BKD Karanganyar, Suwarno, mengaku telah menerima dokumen verifikasi guru dari Disdikpora Karanganyar. Saat ini, pihaknya masih memverifikasi dokumen tersebut untuk menentukan guru yang bakal dipindah ke sekolah atau jenjang lain.

Mekanismenya, lanjut Suwarno, setelah verifikasi selesai dilakukan maka pihaknya bakal menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang guru yang dipindah ke sekolah atau jenjang lain. Surat tersebut harus ditanda tangani Bupati Karanganyar. “Semua sekolah memang sudah menyerahkan, namun keputusan tetap berada di Bupati. Kami hanya menerbitkan SK untuk para guru,” tambahnya.

Pengurus Kecamatan (PK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) seKabupaten Karanganyar periode 2012-2015 secara resmi dilantik di Gedung DPRD Karanganyar, Senin (14/5/2012). Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Karanganyar, Suparmi dengan pembacaan surat keputusan (SK) dan pengucapan sumpah.

Ketua DPD KNPI Karanganyar, Suparmi mengatakan seluruh pengurus kecamatan yang telah dilantik bisa langsung bekerja sesuai anggaran dasar (AD)/anggaran rumah tangga (ART) KNPI Karanganyar. “Pemuda harus menjadi barisan terdepan dalam mewujudkan perubahan dan cita-cita bangsa Indonesia,” katanya.

Seluruh PK di 17 kecamatan harus dapat melakukan konsolidasi dengan elemen pemuda di kecamatannya masing-masing. Konsolidasi harus dilakukan secara berkala sehingga program kerja yang telah dirancang bisa dilaksanakan secara optimal.

Diharapkan, PK juga dapat menciptakan terobosan-terobosan yang mendorong berbagai kebijakan di tingkat kecamatan. Apalagi, saat ini, rata-rata para PK masih berusia sangat muda sehingga mempunyai semangat dan tenaga untuk mewujudkan kemajuan. “Para PK mempunyai motivasi yang cukup tinggi, ini modal yang berharga untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Arif Wahyu dari PK KNPI Kebakkramat, menjelaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu untuk membahas berbagai hal sebelum melaksanakan program kerja. Selanjutnya, PK akan mengumpulkan seluruh anggota KNPI di tingkat kecamatan dan membahas program kerja yang akan dilaksanakan satu per satu.

Menurutnya, pemuda berperan dalam pembangunan Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Sebab, pemuda memberikan sumbangsih berupa ide, gagasan dan bertani menciptakan inovasi yang bertujuan mewujudkan pembangunan Indonesia. “Kami konsolidasi internal dahulu baru melaksanakan seluruh program kerja bersama seluruh anggota KNPI tingkat kecamatan,” imbuh Arif.

Pelantikan itu dihadiri sekitar 370 orang dari seluruh PK seKabupaten Karanganyar dan tamu undangan. Selain itu, acara itu juga dihadiri unsur Muspida Karanganyar yakni Bupati Karanganyar, Rina Iriani; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwani Utami dan Wakapolres Karanganyar, Kompol Juang Andi Priyanto dan SKPD di lingkungan Pemkab Karanganyar.

Warga Kelurahan Jungke, Kecamatan Karanganyar, Karanganyar, memrotes keras praktik pungutan yang dilakukan pihak kelurahan setempat. (more…)

(more…)