Karanganyar, Rabu (07/11/2012)

Ratusan anak yang berasal dari 17 Sekolah Dasar (SD) se-Kabupaten Karanganyar mengikuti lomba karawitan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (6/11). Acara itu merupakan serangkaian acara peringatan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke-95.

17 SD itu mewakili 17 kecamatan yang ada di Bumi Intanpari. Belasan SD tersebut menampilkan keterampilannya dalam memainkan gamelan di depan ratusan pasang mata.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih saat membuka lomba itu menyatakan kebanggaannya atas kemampuan siswa-siswa SD itu. Dalam sambutannya, dirinya berpesan agar warisan budaya Jawa salah satunya karawitan harus tetap dilestarikan dan diturunkan ke generasi berikutnya.

“Kita tentunya ikut bangga dan menjaga seni budaya kita. Di luar negeri, seperti seni karawitan sangat digemari. Banyak sekali dibuat kelompok-kelompok pecinta karawitan,” katanya.

Lewat pentas seni ini pihaknya berharap agar jiwa kebangsaan terhadap budaya bangsa bisa semakin kuat. Melalui anak didik di semua jenjang pendidikan, pewarisan budaya ini bisa terjaga dan lestari.

Sementara itu, selain lomba karawitan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga menggelar sejumlah lomba dalam merayakan Hadi Jadinya. Sejumlah perlombaan yang juga diikuti oleh siswa SD, SMP, SMA/ SMK antara lain seni tari, seni  lukis, dan desain.  Agenda itu digelar mulai Selasa (6/11) hingga Rabu (7/11). Adapun tempat yang digunakan untuk kegiatan  tersebut juga dipecah, di antaranya Pendopo Rumah Dinas Bupati, PKPRI, Balai Desa Cangakan, dan Aula Dinas Kesehatan.

“Dengan adanya kegiatan ini tentunya sebagai kreativitas prestasi juga melestarikan budaya lokal khusus nya untuk para siswa dan guru bidang seni,” ujar Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karanganyar, Nurhasan Wahyu Riyanto.

.pd

Masih banyaknya sekolah di Karanganyar yang tidak mempunyai Ruang Perpustakaan mendapatkan tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) setempat. Dewan juga menyayangkan sikap Pemkab yang tidak memprioritaskan pengadaan untuk Perpustakaan sekolah ini.
“ Kalau kurang atau tidak ada dana sebenarnya bisa dicoba dengan mengajukan perubahan alokasi di APBD Perubahan 2012,” ujar Karwadi, anggota Komisi IV DPRD Karanganyar, Rabu (9/2) kemarin. Ia mengakui minimnya jumlah perpustakaan di Karanganyar dikarenakan minimnya kekuatan anggaran daerah. Namun meski minim, seharusnya Pemkab bisa mencarikan dana untuk kepentingan tersebut.
“Tahun ini masih banyak Dana Alokasi Khusus (DAK) dua periode (2011-2012) yang masih belum cair. Dana tersebut dapat disisihkan untuk membangun perpustakaan,” tegasnya.  Minimnya perpustakaan di Sekolah ini, menurutnya bukan sepenuhnya kesalahan Pemkab, pasalnya sejauh ini, Pemerintah pusat juga tidak memberikan dukungan penuh.
Ia mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Pusat belum mendistribusikan buku bacaan, dan hanya menumpuk di tingkat pusat. “Harusnya konsepnya itu jelas, mosok mengirimkan buku harus dengan pengajuan dan biaya dari daerah. Ini kan lucu,” terang dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Karanganyar, Romdloni mengungkapkan hal yang sama. Ia mengatakan minimnya perpustakaan di sekolah-sekolah di Karanganyar disebabkan salahnya prioritas penggunaan dana APBD oleh Pemkab. “Hampir 52 persen dana pendidikan hanya untuk membayar gaji pegawai saja, bukan untuk pengadaan fasilitas pendidikan,” urai dia.
Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Sri Suranto mengatakan dari sekitar 500 Sekolah Dasar (SD) di Bumi Intanpari, 64 persen di antaranya atau sekitar 320 Sekolah Dasar belum memiliki gedung perpustakaan.

Dari sekitar 500 Sekolah Dasar (SD) di Karanganyar, 64 persen di antaranya atau sekitar 320 Sekolah Dasar belum memiliki Gedung Perpustakaan.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karanganyar, Sri Suranto saat membuka acara Seminar Regional Urgensi Tenaga Perpustakaan di Gedung PGRI, Tegalgede Karanganyar, Kamis (2/2).
Sedangkan untuk tingkatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru 87 persen yang sudah mempunyai gedung perpustakaan dan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 93 persen. “Kalau SMK saya rasa data yang saya terima sudah hampir menyentuh angka 100 persen,” ucapnya  seusai seminar.
Suranto berharap minimnya jumlah perpustakaan di sekolah-sekolah ini dapat ditangani dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun pos anggaran lainnya. Seperti DAK 2011 sebesar Rp 30 miliar dan DAK 2012 sebesar Rp 18 miliar diharapkan dapat tersalurkan dengan maksimal, salah satunya bisa digunakan membangun ruang perpustakaan.
“Tahun ini kita mendapatkan Dana Intensif Darah (DID) dari Pusat sebesar Rp 20 miliar. Konsentrasi DID yang sebagian besarnya nanti untuk menunjang pendidikan tentu juga akan diarahkan untuk kepentingan perpustakaan,” paparnya.
Menurutnya selain masih banyaknya SD yang belum memiliki perpustakaan, kendala yang dihadapi di lapangan yakni masih minimnya tenaga kepustakaan yang dimiliki. Selama ini pihak sekolahan menyiasati minimnya tenaga perpustakaan ini dengan merangkapkan jabatan seorang guru sembari menjadi tenaga perpustakaan.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X, DPR RI Rinto Subekti mengatakan salah satu kendala pembangunan perpustakaan di daerah yakni masalah lahan atau tempat guna membangun perpustakaan. “Saya sudah bertanya di beberapa daerah masalahnya sama yakni lahan yang tidak memadai,” katanya.