Bupati Karanganyar, Rina Iriani, memberi lampu hijau bagi para pejabat yang berniat membawa mobil dinas (mobdin) mereka untuk mudik.

Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi supaya pejabat selama membawa mobil pelat merah untuk pulang kampung. Rina mengatakan pemberian izin bagi para pejabat untuk membawa fasilitas negara itu selama pulang kampung bukan tanpa alasan. Menurutnya, kendaraan itu penting bagi pejabat untuk menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, lanjut Rina, cuti bersama selama Hari Raya Idul Fitri terhitung cukup panjang, sehingga kemungkinan besar para pejabat akan meninggalkan Karanganyar untuk kembali ke kampung halamannya. Sementara itu, terkadang terjadi kejadian, bencana, maupun agenda yang mengharuskan para pejabat segera bertolak ke Karanganyar. Oleh sebab itu, Bupati tidak ingin alasan transportasi menjadi kendala para pejabat untuk memenuhi kewajibannya sebagai abdi negara.

“Kebijakan ini semata-mata untuk pelayanan masyarakat, jadi mobdin tidak dibawa pulang untuk kepentingan pribadi. Maka kami menilai lebih baik mobdin dibawa pulang, daripada nanti malah repot mencari tiket angkutan umum kalau sewaktu-waktu dipanggil untuk keperluan dinas,” terang Rina saat menghubungi.

Bupati menyatakan pejabat tak perlu mengurus perizinan berbelit untuk membawa mudik mobdin yang diamanahkan negara kepada mereka. Namun, Rina tetap mewanti-wanti pejabat untuk menggunakan fasilitas negara itu dengan penuh tanggung jawab. Pejabat diwajibkan merogoh kocek masing-masing untuk membeli bahan bakar untuk mobdin yang mereka bawa.

“Kalau mobilnya pakai BBM non subsidi ya harus diisi dengan BBM non subsidi, jangan pakai yang BBM subsidi. Selain itu, mereka juga tetap harus melakukan perawatan mobil dengan dana sendiri, jangan pakai uang APBD,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, saat dijumpai di Gedung DPRD Karanganyar pada Rabu pagi, menegaskan pada dasarnya mobdin tidak diperbolehkan dibawa pulang kampung. Akan tetapi, pejabat tetap dapat membawa mobdin untuk mudik jika telah mengantongi izin dari Bupati.

Para pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar dilarang memakai kendaraan dinas untuk keperluan mudik.

Apabila terdapat pejabat yang nekat memakai kendaraan dinas untuk mudik maka akan diberi sanksi.

Sekda Karanganyar, Samsi, mengatakan sesuai intruksi Bupati Karanganyar, pejabat teras di lingkungan Pemkab Karanganyar dihimbau tak memakai kendaraan dinas untuk keperluan di luar kedinasan bahkan mudik ke kampung halaman. Menurutnya, kendaraan dinas hanya digunakan untuk keperluan kedinasan.

“Sesuai intruksi Bupati, pejabat dihimbau tak memakai mobil dinas untuk keperluan mudik,” katanya saat ditemui seusai sosialisasi empat pilar kebangsaan di Gedung DPRD Karanganyar, Minggu (28/7/2013).

Menurutnya, kendaraan dinas merupakan aset daerah yang digunakan sebagai alat transportasi untuk menunjang aktivitas kedinasan. Artinya, mobil dinas dilarang dipakai untuk keperluan di luar kedinasan. Sementara itu, mobil dinas keliling dipakai untuk melayani masyarakat. Para pejabat yang nekat memakai mobil dinas untuk keperluan mudik akan dikenai sanksi sesuai aturan. Pihaknya akan memberikan teguran agar tak mengulangi perbuatannya pada masa mendatang.

“Mobil dinas harus digunakan untuk keperluan kedinasan saja, bila dipakai untuk keperluan mudik jelas-jelas melanggar aturan dan ada sanksinya. Nanti ditegur dahulu,” jelas Samsi.

Pihaknya juga meminta agar para pejabat tak meminjamkan mobil dinas kepada orang lain selama libur cuti Lebaran. Mobil dinas yang dipakai para pejabat harus dipelihara dan dirawat kendati tak dipakai selama libur Lebaran. Pihaknya akan mengawasi langsung mobil dinas yang dipakai oleh para pejabat untuk keperluan mudik Lebaran.

Proyek revitalisasi Pasar Jungke di Kabupaten Karanganyar ditargetkan mulai terlaksana seusai Lebaran.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Karanganyar, Utomo Sidi, menerangkan sebanyak 66 kios yang berada di depan Pasar Jungke akan disolek dengan pemasangan keramik serta perbaikan atap. Sebelum proyek itu terlaksana, pihaknya akan meminta pedagang pindah ke lokasi lain untuk sementara waktu.

 “Hanya kios di bagian depan pasar yang akan direvitalisasi, kalau yang di dalam belum akan dibangun,” ujar Utomo saat di Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, akhir pekan kemarin.

 Dia menegaskan pasar tradisonal yang berada di sisi utara Terminal Jungke itu tak akan dibangun dua lantai. Disperindagkop hanya berencana memoles kondisi pasar supaya lebih nyaman bagi pedagang maupun pembeli. “Tidak perlu dua lantai, nanti malah kasihan pembeli dan pedagang harus naik turun, bisa-bisa pasar malah tambah sepi, yang sudah-sudah kan juga begitu,” terang dia.

 Hingga saat ini, revitalisasi pasar yang bakal menelan dana APBD hampir Rp 1 miliar itu masih berada dalam proses lelang proyek. Disperidagkop menargetkan lelang proyek dapat selesai dalam pekan ini, sehingga pemenang tender bisa segera menyiapkan material bangunan.

 “Sebenarnya sebelum Lebaran proyek sudah bisa dimulai, tapi kami memilih nanti dulu saja, kan sekarang pasar baru laris-larisnya. Biar selesai Ramadan dulu, kan pedagang juga perlu waktu untuk pindah dan sebagainya,” imbuh Utomo.

Karanganyar, Senin (25/02/2013).

Petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Bina Marga Jateng serta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Karanganyar memberikan sosialisasi kepada warga Palur di kantor Kecamatan Jaten, Senin (25/02). Sosialisasi itu sehubungan dengan pembangunan fly over tahap II.

Dalam penjelasannya, Pemerintah Pusat melalui Kemen PU menegaskan, pembangunan fly over segera dilanjutkan. Tidak hanya itu, pemerintah berjanji akan lebih transparan dalam proyek pembangunan jalan layang tahap II itu. Pihaknya menyatakan siap mengedepankan kepentingan dan hak-hak warga sekitar yang terkena dampak proyek itu. “Nantinya ada aktifitas pelebaran jalan, di mana pasti menimbulkan kebisingan dan polusi udara, karena tebaran debu ke mana-mana. Oleh karena itu, kami siap mengakomodir hak-hak warga,” ujar Asisten Kementerian Pekerjaan Umum, Antonius Setio Adhi.

Agar proyek bisa berjalan lancar, maka pihaknya meminta kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hingga munculnya dampak-dampak pembangunan itu. Jika ada keluhan, lanjut dia, masyarakat diharapkan langsung menyampaikan kepada pimpinan pelaksana proyek atau langsung kepada Kemen PU.

Terkait dengan ganti rugi, Adhi menambahkan akan melakukan perhitungan dengan dengan melibatkan tim appraisal yang independen. Artinya, pemerintah tidak menggunakan sistem lama dalam perhitungan ganti rugi kepada tanah warga yang terkena dampak proyek pusat itu.

Di mana, dalam sistem lama lebih memusatkan pada penyesuaian tingkat kebutuhan proyek berdasarkan design awalnya. Tetapi dalam pembebasan lahan pada proyek fly over nanti bakal dilakukan pengukuran langsung ke setiap bidang tanah dari warga terkait. Tim akan melakukan verifikasi dan identifikasi yang diumumkan secara terbuka di balai desa atau kecamatan. Jika ada warga yang keberatan, maka akan dilakukan negosiasi sampai ada titik temu dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Di tempat yang sama, Sekda Karanganyar, Samsi menegaskan administrasi proyek fly over tahap II harus prosedural. “Dengan begitu, maka gejolak di lapangan bisa diminimalisir,” kata Samsi. pd

Karanganyar, Sabtu (23/2/2013)

Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) 11.13 Karanganyar, Samsi memimpin Apel Boden Powell Day, di Halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, Jumat (22/02).

Sejumlah anggota dan pengurus Pramuka di Kwartir Cabang (Kwarcab) 11.13 Karanganyar melakukan apel, Jumat (22/2) pagi. Apel yang dilaksanakan di halaman Sekretariat Daerah (Setda) itu merupakan rangkaian peringatan Boden Powell Day yang jatuh setiap 22 Februari.

Apel langsung dipimpin oleh Ketua Kwarcab 11.13 sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi. Kegiatan itu dihadiri ratusan anggota dan pengurus Pramuka Kwarcab tingkat SD, SMP, dan SMA. Di barisan tamu undangan juga terlihat beberapa kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.

Dalam pidatonya, Samsi mengingatkan kepada semua peserta apel untuk meningkatkan kesadaran dalam membantu orang lain yang membutuhkan. Apalagi, hal itu jelas tersurat dalam Dasa Dharma Pramuka. “Anggota dan pengurus Pramuka harus lebih sigap dalam membantu sesama. Momentum Boden Powell Day ini justru menjadi momentum bagi kita semua dalam meningkatkan kesetiakawanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Samsi. pd

Warga memberikan hak suara dalam Pilkades Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kamis (21/02).

Karanganyar, Kamis  (21/02/2013).

Hari ini, Kamis (21/2), 91 desa di 16 Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dari sejumlah pengamatan dan pantauan di sejumlah desa, pelaksanaan Pilkades tahap II itu berjalan dengan lancar dan kondusif.

Pemantauan Pilkades langsung dipimpin oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani. Dirinya didampingi sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Desa Jati, Kecamatan Jaten. SKPD tersebut antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP serta Camat Jaten memantau langsung proses pemilihan Kepala Desa (Kades) di sana.

Hasilnya, Pilkades yang diselenggarakan di Balai Desa Jati Kecamatan Jaten berlangsung lancar. Uniknya, hanya ada calon tunggal (kotak kosong), yakni Haryanta. Rina mengapresiasi semua warga Jati dalam mensukseskan Pilkades di sana. “Meski hanya ada satu calon, tapi kami senang masyarakat mendukung dengan memberikan suaranya di sini,” kata dia di sela-sela Sidak, Kamis (21/2).

Selain Rina, Sidak juga dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi dan Muspida Karanganyar. Di antaranya Dandim 0727 Letkol Edi Basuki, Kapolres Karanganyar AKBP Nazirwan Adji Wibowo, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Karanganyar Winarno, Ketua Kejaksaan Negeri (Kejari) Agus Winoto, Ketua DPRD Karanganyar Sumanto, Kepala Bagian Pemerintah Desa dan Kelurahan Sunarno. Rombongan tersebut memantau Pilkades Gantiwarno Kecamatan Matesih, Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu, dan Desa Bolon Kecamatan Colomadu.

Sekda Karanganyar, Samsi menyebutkan Pilkades ini sebagai wujud demokratisasi di tingkat kelurahan/ desa. Secara umum, lanjut dia, pelaksaan pesta demokrasi ini berjalan aman dan terkendali. Terkait dengan hasilnya, Samsi meminta agar semua calon bisa menerimanya tanpa ada gejolak di lingkungan desa. “Pastinya ada yang kalah dan menang. Namun, substansi dari Pilkades bukan dua hal itu. Tapi bagaimana pemimpin mendatang bisa membangun desa menjadi lebih baik,” ujar Samsi.

.pd

Karanganyar, Rabu (06/02/2013).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar meminta kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah Karanganyar untuk mengoptimalkan keselamatan dan kesehatan kerja untuk karyawan. Guna memantau keselamatan pekerja, Pemkab berjanji akan melakukan pengawasan ekstra ke semua perusahaan di sana.

Penegasan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi dalam apel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Delta Dunia Textile, Karanganyar, Selasa (5/2) kemarin. Samsi yang mewakili Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta kepada semua pihak untuk lebih mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Pertimbangannya, resiko kecelakaan bagi pekerja industri sangat tinggi. Hal ini ditunjang dengan penggunaan mesin-mesin yang sangat memungkinkan bisa menimbulkan kecelakaan. “Setiap hari pekerja berhadapan dengan  mesin industri yang berkekuatan besar. Lengah sedikit saja tentu akan berisiko terhadap kecelakaan kerja,” kata dia.

Samsi berharap, perusahaan juga harus punya andil dalam memberikan keselamatan kerja bagi para karyawan. Pihaknya menegaskan kepada semua perusahaan di Bumi Intanpari untuk menekan semaksimal mungkin kasus kecelakaan kerja. “Di tempat industri, kecelakaan kerja itu dapat diminimalkan,” ujarnya.

Guna mewujudkan hal itu, fasilitas produksi di semua perusahaan industri harus sesuai standar. Dengan begitu, lanjut dia, keselamatan para pekerja lebih terjamin. Selain dari sisi mesin, para pekerja juga harus diwajibkan mengenakan alat pengaman standar saat bekerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar, Sumarno berjanji akan melakukan pengetatan dalam hal pengawasan keselamatan para pekerja. “Kami akan meningkatkan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi terhadap seluruh perusahaan. Ini penting sebab menyangkut keselamatan dan kesehatan para pekerja,” kata dia.

.pd

Sindikat penipu yang menyasar para kepala desa (kades) di Kabupaten Karanganyar, bergentayangan.
Mereka mencatut nama Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, saat beraksi. Sebelumnya, Sekdes Girilayu, Matesih, Sukatno, sudah menjadi korban sindikat penipu. Uang Rp5 juta miliknya hilang setelah disetor ke nomor rekening yang disebutkan pelaku.

Setelah berhasil melancarkan operasi di Matesih, mereka kembali beraksi di Desa Klodran dan Malangjiwan, Colomadu, Senin (3/12/2012). Modus pelaku yakni menghubungi nomor telepon seluler (ponsel) calon korban (kades).
Seperti yang dilakukan pelaku pada Senin pagi terhadap Kades Malangjiwan, Parjoko dan Kades Klodran, Warsito.
Pelaku mengaku bernama Didik yang berkapasitas sebagai utusan Sekda Karanganyar. Saat itu pelaku memberitahu kades bahwa Malangjiwan dan Klodran akan mendapatkan bantuan senilai ratusan juta rupiah. Tapi supaya bantuan tersebut benar-benar turun, Parjoko dan Warsito diminta menyetor uang tunai ke nomor rekening.

Pelaku menggunakan nomor ponsel 08218424422 saat menghubungi Parjoko dan Warsito. Hanya saja pelaku belum sempat menyebutkan nominal uang tunai yang harus disetorkan. Begitu juga nomor rekening yang jadi tujuan penyetoran belum diberikan. Beruntung Parjoko dan Warsito segera melaporkan kejadian itu kepada Camat Colomadu, Joko Budi Utomo.

Begitu mendapatkan laporan tersebut, Camat langsung melarang kades mengirimkan uang melalui nomor rekening. Dia memastikan bahwa Didik bukan staf atau utusan Sekda.

“Sebelum ini saya memang sudah sampaikan supaya kades melapor kepada saya bila ada hal seperti ini. Sebab sudah ada sekretaris desa yang jadi korban penipuan dengan modus ini,” ungkap Joko Budi Utomo saat ditemui Solopos.com, di ruang kerjanya.

Tidak hanya melarang pengiriman uang seperti yang diminta pelaku, Joko Budi mencoba menjebak pelaku penipuan. Caranya dengan meminta kades Klodran dan Malangjiwan untuk bertemu langsung dengan orang yang mengaku bernama Didik, utusan Sekda. Rencananya, camat akan mengajak polisi untuk membekuk Didik saat bertemu dengan kades. Tapi upaya tersebut tidak berhasil lantaran pelaku sudah merasa dicurigai.

“Pelaku memberi nomor ponsel 081282855545 yang menurutnya adalah nomor Sekda Karanganyar. Saat kades saya menghubungi nomor itu dan mengajak bertemu langsung, laki-laki di ujung telepon menolak. Dia lantas membatalkan permintaan penyetoran uang melalui nomor rekening. Saya yakin mereka sindikat penipu,” pungkas Joko Budi geram.

Sekda Karanganyar, Samsi, menyatakan Pemkab Karanganyar tidak pernah memberikan bantuan tanpa prosedur yang jelas.

Sedikitnya 684 personel gabungan dari polisi, TNI, pramuka, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Karanganyar akan diterjunkan untuk mengamankan mudik lebaran. Mereka mulai aktif bekerja mulai 10 hingga 26 Agustus.

“Pengamanan mudik lebaran dimulai sejak H-10 sampai dengan H+7. Untuk personel polisi tidak akan ada cuti,” ujar Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Aji Wibowo, Senin (6/8), dalam rapat koordinasi pengamanan lebaran dengan dinas terkait.

Dalam rapat itu, Kapolres memberi perhatian serius pada titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan, seperti jalur Palur-Sroyo-Gondangrejo. Selain itu, lintasan kereta api tanpa palang juga harus mendapat perhatian ekstra. “Lintasan kereta api tersebut ada di Desa Pulosari, Kebakkramat, tepatnya di Dusun Waru dan Dusun Warudowakan. Mulai saat ini petugas dari Linmas kecamatan harus disiapkan untuk berjaga,” jelasnya.

Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Operasi Dishubkominfo Karanganyar, Joko Mulyono, mengatakan tidak adanya honor untuk petugas yang menjaga palang perlintasan rel kereta api membuat kesulitan mencari orang untuk berjaga. “Pihak PT Kereta Api tak mau menganggarkan untuk honor mereka. Sedangkan dari Pemkab juga tak ada anggaran khusus,” jelas Joko.

Sekda Karanganyar, Samsi, menyatakan pihaknya akan menganggarkan honor bagi penjaga perlintasan kereta api tersebut. Rencananya dalam sehari akan ada tiga petugas yang berjaga secara bergantian setiap delapan jam. “Kami akan carikan dana khusus untuk masa-masa mudik lebaran ini. Selanjutnya harus dicarikan lagi solusi bersama oleh Forum Lalu Lintas,” jelasnya.

Sebanyak empat calon direksi PDAM Karanganyar mengikuti  fit and proper testyang dilaksanakan tim penguji pada Senin (11/6/2012) malam. Seluruh calon direksi PDAM Karanganyar tersebut berasal dari kalangan internal.

Keempat calon direksi PDAM yakni Suroso (Dirum PDAM), Suwarno (Kabag Keuangan PDAM), Suparno (Kabag Teknik) dan Suparno (Dirtek PDAM). “Setiap kandidat diberi waktu selama 20 menit untuk memaparkan visi dan misinya mengelola PDAM Karanganyar,” kata Ketua tim penguji rekrutmen direksi PDAM Karanganyar yang juga Sekda Karanganyar.

Samsi, menuturkan terdapat tiga tahap proses rekrutmen direksi PDAM Karanganyar meliputi tes tertulis, tes kompetensi dan fit and proper test. Sesuai perda No13/2007 tentang PDAM Karanganyar, proses rekrutmen dilakukan tim penguji yang dibentuk Bupati Karanganyar.  Tim penguji terdiri dari lima anggota yakni Sekda Karanganyar, Asisten II Setda Karanganyar, Kepala Inspektorat Karanganyar, Kabag Hukum dan Perundang-undangan dan Kabag Perekonomian.

Selanjutnya, tim penguji akan melakukan rapat internal untuk menilai setiap kandidat mulai dari tes pertama hingga akhir. Hasilnya akan dilaporkan kepada dewan pengawas PDAM Karanganyar yang diteruskan kepada Bupati Karanganyar.

Anggota tim penguji, Ambang Wibowo, menambahkan dari empat calon direksi tersebut akan dipilih tiga orang untuk menduduki jabatan Dirut PDAM, Dirtek PDAM dan Dirum PDAM. Penunjukan para kandidat menempati posisi direksi PDAM merupakan kewenangan Bupati Karanganyar. “Kewenangannya tetap ada di Bupati Karanganyar, kami hanya melaporkan hasil rekrutmennya,” paparnya.

Pihaknya menjamin proses rekrutmen direksi PDAM Karanganyar profesional dan transparan.  “Masa jabatan direksi PDAM sekarang hingga Minggu (1/7/2012). Jadi sebelum masa jabatan itu habis proses rekrutmen harus kelar,” ungkapnya.