Gubernur Jateng Bibit Waluyo menyatakan kekecewaannya kepada Kepala Daerah yang tidak memiliki kepedulian terhadap lahan produktif di Jawa Tengah, Jumat (22/6). Ia mengatakan bahwa saat ini lahan lestari di  Jawa Tengah hanya sekitar 1,7 juta hektare.

“Lahan produktif di Jawa tengah itu berkurang 300.000 hektare dari sebelumnya 2 juta hektare, sekarang hanya tinggal 1,7 juta hektare. Para kepala daerah, baik Bupati dan Walikota sekarang terlihat mulai kurang peduli pada permasalahan alih fungsi lahan,” tegas Bibit saat menghadiri silaturahmi dengan SKPD, camat, lurah, dan kepala desa se-Karanganyar di Pendopo rumah dinas bupati, Jumat (22/6).

Bibit menegaskan agar para walikota dan bupati harus lebih berhati-hati mengawal pemasalahan alih fungsi lahan di dearahnya masing-masing. Ia mengingatkan agar setiap pembangunan harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada. “Membangun  harus disesuaikan dengan RTRW yang telah ditetapkan, keperuntukannya untuk apa. Untuk pertanian, industri atau perumahan,” tambah Bibit.

Menurutnya, jika kepala daerah bisa lebih disiplin menyikapi alih fungsi lahan, hal tersebut bisa menekan angka pengurangan lahan produktif yang ada. “Disiplin harus dikerjakan semua pihak untuk menjaga lahan lestari,” ujar Bibit.

Sementara itu, Bibit menyatakan bahwa pertanian di Jawa Tengah berjalan dengan efektif. Ia menyatakan bahwa bibit unggul Pemprov, yakni bibit jenis Inpari-13 sudah berhasil. “Hasil panen di Jateng yang bisa mencapai sebanyak 11 ton per hektarenya. Ini harus didukung dengan sistem yang baik dan dukungan dari kelompok tani,” kata Bibit.

Selain itu, Bupati Karanganyar,  Rina Iriani menyatakan program ketahanan pangan oleh Pemkab Karanganyar berjalan dengan baik. “Total lahan lestari di Karanganyar seluas 23.000 hektare itu kami sudah memetakan di mana saja titiknya. Hingga Desember 2012 , kami pun yakin bisa surplus beras hingga 110.000 ton,” tambahnya.

Ketujuh Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Karanganyar yang seharusnya bisa ditetapkan pada tahun 2011 hingga kini belum juga ditetapkan. Namun karena masih menunggu penetapan salah satu dari Raperda tersebut, yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) membuat enam Raperda yang lain justru terbengkalai.

“Enam Raperda lainnya sebenarnya sudah selesai namun karena harus menunggu penetapan Raperda RTRW akhirnya semuanya malah jadi terkatung-katung,” ujar Romdloni, Anggota Pansus I DPRD Karanganyar, kemarin (17/2). Akibat lambannya penetapan Raperda tersebut, berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Belum ditetapkan Raperda Raperda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) salah satu dari Raperda yang belum di tetapkan membuat Pemkab belum bisa menggunakan Raperda tersebut. “Ini kan jelas berdampak pada penerimaan daerah, karena belum ditetapkan maka penarikan PBB mengacu dari aturan pusat yang jauh lebih rendah dari hitungan daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Karanganyar, Leo Edi Kusumo mengaku sebenarnya pembahasan ketujuh Raperda tersebut sudah selesai, namun saat ini prosesnya baru di tahapan Pimpinan Dewan dan menunggu digedok. “Kalau masalah pembahasan jelas itu sudah selesai, bukannya lamban tapi prosesnya memang seperti itu, kilahnya.

Setelah selesai dievaluasi oleh Pimpinan Dewan, Pansus nantinya tinggal melanjutkan dalam proses paripurna agar bisa dilakukan penetapan.

Ditemui terpisah, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo mengakui ada sebuah Raperda yang masih digodok terkait pembahasan zona wilayah industri dalam Raperda RTRW. Daerah mana saja yang diperuntukkan pabrik dan daerah mana yang tidak diperbolehkan untuk pabrik. “Sebenarnya dalam Raperda RTRW itu ada wilayah khusus industri yakni di Jaten dan Kebakkramat. Saat ini yang kita bahas bagaimana dengan daerah-daerah lain di luar kedua kecamatan itu,” jelasnya.

Ia mengatakan saat ini ada beberapa pabrik yang berada di luar dua kecamatan tersebut. Itu yang menjadi persoalan, jika Raperda tersebut ditetapkan tentunya  pabrik-pabrik yang berada di luar zona tersebut harus dipindahkan. Kalau ini terjadi kemungkinan akan terjadi gejolak dengan ribuan karyawan yang telah lama bekerja di pabrik tersebut. “Ini yang membuat pembahasan Raperda RTRW menjadi agak rumit,” ungkapnya.  n Sari Hardiyanto

Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2003. Antara lain tentang DPR, KBKS, Keluarga Berencana, dan RTRW.

Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 1999