Bupati Karanganyar Juliyatmono didampingi Wakil Bupati Rohadi Widodo saat memberikan bantuan berupa tenda dan drobok kepada 40 pedagang buah, Senin (31/12)

Karanganyar, Selasa (31/12/2013).

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan buah di pinggir jalan wilayah Kecamatan Karanganyar Kota menerima bantuan berupa tenda dan drobok.

Pemberian gratis tersebut untuk 40 pedagang khusus berasal dari Kabupaten Karanganyar. “Bantuan ini jangan dijual dan untuk dipergunakan sebaik-baiknya,” kata Utomo Sidi, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Karanganyar, Senin (30/12).

Hal senada juga dikatakan oleh Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan agar dapat digunakan sebaik baiknya untuk meningkatkan pendapatan. “Kalau berdagang ditata dengan baik, ramah dan rapi sehingga pembeli tertarik,” kata Juliyatmono.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan menciptakan 10.000 wirausahawan yang nantinya diharapkan dapat meningkatakan kesejahteraan dan kemandirian. pd

Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Wakil Bupati Rohadi Widodo saat bertemu dengan Muspicam, Kepala Desa dan Kepala Sekolah Kecamatan Colomadu, Senin (16/12)

Karanganyar, Selasa (17/12/2013)

Pasca dilantik pada Minggu (15/12),  Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Wakil Bupati Rohadi Widodo mengunjungi Colomadu untuk berkantor.

Dihadapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Muspicam, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Bupati Juliyatmono menjelaskan prioritas Colomadu dan Gondangrejo nantinya secara infrasruktur dibereskan. “Setelah itu partisispasi masyarakat untuk memiliki Karanganyar dan kontribsusi segala aspek kemasayarakat sangat tinggi,” kata Juliyatmono, saat di Kantor Kecamatan Colomadu, Senin (16/12) siang.

Dia yakin dengan pembenahan berbagai infrastruktur dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat dan mendatangkan investor.

“Colomadu ini jalur vital, dekat dengan bandara. Dengan memberikan fasilitas yang lengkap wisatawan yang lewat bisa mampir,” ujarnya. pd

Pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Juliyatmono-Rohadi Widodo setelah resmi dilantik akan tetap memakai fasilitas lama. Mereka tak akan mengalokasikan anggaran besar-besaran untuk membeli berbagai fasilitas baru bagi kepala daerah.

Bupati terpilih, Juliyatmono, mengatakan dirinya tetap akan memakai fasilitas lama kepala daerah seperti rumah dinas maupun mobil dinas. Pihaknya juga tak akan mengalokasikan anggaran untuk membeli perabotan rumah tangga atau keperluan lainnya yang tak berguna. “Fasilitas yang ada kan sudah representatif. Harus diberdahayagunakan sebaik mungkin,” katanya saat ditemui di Gedung DPRD Karanganyar, Rabu (30/10/2013).

 Menurutnya, pembelian perlengkapan rumah dinas hanya memboroskan anggaran daerah. Anggaran itu bisa dialihakan untuk membiayai program lain yang menyentuh langsung kalangan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan.

 Setelah resmi dilantik, Juliyatmono bakal memprioritaskan turun lapangan ke setiap pedesaan. Hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi maupun keluhan masyarakat di wilayah pedesaan. Sehingga bisa langsung dicari solusi alternatif untuk merampungkan persoalan tersebut. “75 persen saya akan di lapangan untuk menyerap keluhan masyarakat. Saya pribadi orang lapangan,” jelasnya.

 Soal rencana pembangunan jangka panjang, Yuli menjelaskan percepatan pembangunan akan difoskuskan di wilayah pedesaan terutama infrastruktur. Bila tak ada lagi keluhan warga pedesaan maka pembangunan baru dialihkan ke wilayah perkotaan.

 Selain itu, proyek pembangunan jangka panjang akan dilakukan secara bertahap. Pihaknya akan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah yang belum rampung digarap semasa pemerintahan bupati sebelumnya. “Pembangunan itu tak boleh terputus bila belum tuntas maka akan diselesaikan secara bertahap. Misalnya proyek pembangunan jalan tembus Tawangmangu-Magetan akan dirampungkan tahun ini. Sementara pembangunan fly over akan dimulai lagi awal 2014 mendatang,” terang Yuli.

 Hal senada juga diungkapkan wakil bupati terpilih, Rohadi Widodo. Menurutnya, saat ini, fasilitas kepala daerah masih mendukung saat menjalankan tugas menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, tak perlu ada penambahan fasilitas mewah bagi kepala daerah karena tugas utamanya mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

sumber : http://www.solopos.com/2013/10/31/bupati-wakil-bupati-karanganyar-terpilih-pakai-fasilitas-lama-461089

Pola birokrasi pemerintahan yang ruwet dan berbelit-belit akan diubah total mulai dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Karanganyar hingga tingkat kelurahan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses pelayanan terhadap masyarakat.

Hal ini dikemukakan bupati yang memenangi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar, Juliyatmono di sela-sela acara senam massal tasyakuran pasangan Juliyatmono-Rohadi Widodo (Yuro) di Alun-alun Karanganyar, Minggu (29/9/2013) pagi.

 Dirinya akan mengubah budaya birokasi peemrintahan bahwa para pejabat sulit ditemui masyarakat. “Saya pribadi orang lapangan jadi nanti saya akan banyak turun lapangan di tengah-tengah masyarakat. Kultur birokrasi peemrintahan harus diubah total,” katanya.

 Yuli-panggilan akrabnya, siap memberikan suri teladan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar agar memprioritaskan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat dan sesuai prosedur. Menurutnya, kultur birokrasi peemrintahan harus diubah mulai sekarang.

 Setelah dilantik, Yuli berkomitmen akan turun lapangan untuk menyerap aspirasi maupun keluhan masyarakat. Aspirasi maupun keluhan masyarakat akan menjadi rujukan dan pertimbangan sebelum mengambil kebijakan pemerintahan.

 “Tak hanya mengantor di wilayah Colomadu sekali sepekan namun saya akan lebih banyak menemui masyarakat. Seperti apa permasalahan dan keluhan masyarakat kecil?” jelasnya.

 Disinggung program unggulan, Yuli menjelaskan pihaknya akan memprioritaskan pelayanan pendidikan gratis di Bumi Intanpari. Selama ini, paradigma pendidikan selalu berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana seperti gedung.

 Paradigma pendidikan itu mutlak diubah dengan mengedepankan mutu dan kualitas pendidikan. “Selama ini yang diperhatikan hanya pembangunan gedung yang bagus, namun tak menjamah mutu pendidikan. Kondisi itu akan diubah dengan anggaran pendidikan yang cukup.”

 Sementara calon wakil bupati, Rohadi Widodo, menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pariwisata. Potensi pariwisata di Karanganyar cukup tinggi.

 Agenda wisata yang digelar di setiap objek wisata akan dikembangkan agar jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara meningkat. “Tentunya akses infrastruktur menuju objek wisata akan diperbaiki secara bertahap. Sarana dan prasarana di objek wisata juga akan diperbaiki,” pungkasnya.

 Rangkaian tasyakuran kemenangan pasangan Yuro pada Pilkada diawali dengan senam massal di Alun-alun Karanganyar. Selanjutnya, pasangan yang diusung empat partai politik (parpol) tersebut menemui simpatisan dan pendukungnya di Lapangan Karangmojo, Tasikmadu. Terakhir, mereka melakukan jalan sehat bersama warga Desa Ngringo, Jaten.

Tentukan Pilihan Anda

(Dari kiri)  Aris Wuryanto-Wagiyo Ahmad Nugroho (AYO), pasangan nomer urut dua yakni Paryono-Dyah Shintawati (PASTI), dan Juliyatmono-Rohadi Widodo (YURO) bakal bersaing dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode 2013-2018, Minggu (22/9) mendatang.

Kalangan DPRD Karanganyar meminta kepada Pemkab Karanganyar agar warga miskin yang hanya memiliki beberapa bidang tanah, diberikan keringanan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasalnya bila pembayaran PBB bagi warga miskin disamakan dengan yang lain, maka akan membebani.  DPRD juga mengusulkan supaya diadakan pendataan luasan tanah yang dimiliki warga miskin, sehingga penghitungannya akurat.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan lantaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari PBB pun pendataannya tidak akurat, maka masyarakat pun juga berat dan enggan untuk membayarnya.  Apalagi bila kenaikannya tiba-tiba dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya, nilai Juliyatmono, tentu akan sangat membebani masyarakat.

“Dalam kebijakan yang menyangkut warga miskin, setiap pasal dalam Perda tetap ada keringanan. Pembebasan dan penghapusan pun diakomodir di dalam pasal,” ujar Juliyatmono saat ditemui, akhir pekan kemarin.

Masyarakat yang hanya memiliki jumlah bidang tanah dengan batasan tertentu, bisa diakomodasi dan diberikan keringanan atau pembebasan. Menurutnya, tanah yang dimiliki oleh warga miskin itu berkisar antara 50-60 meter persegi.

Data warga miskin itu, lanjutnya, tidak mengacu pada data warga miskin yang dimiliki oleh dinas, misalnya data rumah tangga sasaran (RTS) yang menerima beras miskin (Raskin), maupun data warga yang memiliki rumah tak layak huni (RTLH). Tanah milik warga miskin itu nantinya akan diklasifikasi sesuai dengan luasan tanahnya.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua DPRD yang lain, Rohadi Widodo. Ia mengatakan bahwa pemkab perlu memberikan sosialisasi keringanan bagi warga miskin terkait dengan pembayaran PBB.

Soal penghitungannya langsung dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau instansi terkait lainnya untuk memberikan keringanan tersebut.