Siaran SWIBA FM “Bupati Menyapa”

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo Memberikan Sambutan Saat KPID Jateng Mengkunjungi SWIBA FM, Rabu 24/02

Radio dan Televisi sebagai lembaga penyiaran diberi mandat untuk menggunakan tehnologi frekuensi, namun harus mementingkan kepentingan publik. Hal ini merujuk pada dasar hukum Undang – Undang 32 tahun 2002 tentang frekuensi adalah milik publik, dikelola oleh negara dan dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan dalam siaran harus tetap relevan dengan fungsi media itu sendiri, dalam artian siaran tersebut menginformasikan sesuatu secara layak dan benar, mendidik, menghibur secara sehat, melakukan kontrol dan merekatkan sosial, menumbuhkan ekonomi serta memperdulikan budaya lokal. Hal tersebut disampaikan oleh Mulyo Hadi Purnomo selaku koordinator Bidang Penindakan dan Pembinaan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah pada Pembekalan Penyiaran kepada kelompok pemantau siaran, Selasa (24/02) di Radio Swiba Karanganyar yang dihadiri oleh Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo.

Perlunya pengawasan dan literasi media

Negara menguasai spektrum frekuensi yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Akibat kepentingan bisnis, lembaga penyiaran berpotensi melakukan penyimpangan melalui program siaran yang disajikan. Agar lembaga penyiaran dapat berfungsi dan memberi kemanfaatan kepada masyarakat maka perlu diatur, dikontrol dan diawasi melalui program siaranya. Karena tidak semua lembaga penyiaran yang jumlahnya semakin banyak bisa terjangkau oleh pantauan KPID sehingga perlu keterlibatan masyarakat. Sesuai dengan pasal 52 Undang – Undang Penyiaran bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam berperan serta mengembangkan penyelenggaraan penyiaran nasional,organisasi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan / atau pemantauan lembaga penyiaran, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap program dan /atau isi siaran yang merugikan.

Kiat Melakukan Pengawasan

Sebagai masyarakat yang peduli akan pentingnya siaran dalam menyampaikan informasi agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan KPID, maka perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain ; cermati program yang rawan pelanggaran ( berita tentang issue sensitif, infotainment, film kekerasan, tayangan mistis ), cermati jam siarnya ( tayangan dewasa, materi seksualitas, kekerasan, mistik) hanya boleh disiarkan pukul 22.00 – 03.00 WIB, perhatikan keterlibatan anak – anak ( anak – anak dilarang dijadikan narasumber dalam wawancara urusan rumah tangga orang tuanya, kasus hukum yang menimpa anak – anak harus disamarkan identitasnya), cermati iklan ( dilarang superlatif/ mengklaim satu – satunya, mengandung unsur menyesatkan, dan mengajarkan tuntunan yang salah seperti iklan kampanye di luar waktu kampanye). Cermati ucapan penyiar (dilarang menggunakan kata – kata cabul, mengumpat, memojokkan pihak tertentu), perhatikan lirik lagu ( dilarang bermuatan cabul, mengesankan hubungan seks, mengesankan wanita sebgai objek seks), perhatikan tayangan asing (seperti video clip lagu barat, berita mancanegara) karena regulasi penyiaran luar negeri berbeda di Indonesia.

Strategi Penguatan

Perlu adanya satu kesatuan persepsi/sinergi dan kerjasama yang baik antara KPID, Lembaga penyiaran dan masyarakat guna meminimalisir pelanggaran – pelanggaran dalam program siaran baik televisi maupun radio dengan meningkatkan intensitas pengawasan baik secara kualitas maupun kuantitas, memperlebar jaringan kelompok dengan sistem MLM, mengajak seluruh anggota masyarakat untuk kritis terhadap tayangan televisi dan siaran radio dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengaruh media (LITERASI MEDIA) melalui program sosialisasi, workshop, seminar dsb. “Radio sebagai perekat sosial bukan alat profokatif ” , hal tersebut disampaikan oleh Tazkiyyatul Muthmainnah selaku koordinator bidang aduan dan pengawasan isi siaran KPID Jawa Tengah saat menyampaikan pembekalan materi.

Selanjutnya Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dalam arahannya menyampaikan bahwa kita sebagai mayarakat Karanganyar harus merasa memiliki, menampilkan yang baik dan instropeksi untuk yang lebih baik. “ Sampaikan informasi yang baik dan informasi pembangunan Kabupaten Karanganyar sehingga berdampak baik kepada masyarakat sesuai dengan visi misi Pemerintah Karanganyar yang telah menjadi Perda 5 (lima) tahun ke depan Bersama memajukan Karanganyar “. ad (ch)

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo Ketika Mengunjungi Lokasi Bencana, Sabtu Pagi 31/01

Penyaluran Bantuan Oleh Petugas BPBD Karanganyar

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo Secara Simbolis Menyerahkan Bantuan

Pemkab Karanganyar menyalurkan bantuan tahap 2 untuk bencana longsor Banjarnegara. Berangkat dari Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Jumat Sore, rombongan yang dipimpin Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dan didampingi SKPD terkait serta Bank Jateng Cab. Karanganyar sampai di Kabupaten Banjarnegara Jumat Malam. Adapun bantuan tahap 1 telah disalurkan pada 12 Desember 2014 kemarin berupa logsitik seperti sembako, alat mandi dan obat-obatan.

 Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa bantuan tahap 2 yang berupa uang ini berhasil terkumpul dana sebesar 386,5 juta yang selanjutnya diserahkan kepada korban di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Karangkobar 27 orang @ Rp. 5 juta, Kecamatan Wanayasa 63 orang @ Rp. 2,5 juta dan Kecamatan Banjarmangu 16 orang @ Rp. 2,5 juta. Selain untuk korban bencana, bantuan juga diperuntukkan pembangunan tempat ibadah sebesar 50 juta serta bantuan penyelenggaraan dan angkutan penerima bantuan sebesar 4 juta.

 “Semoga bantuan yang tidak seberapa ini mampu meringankan beban bapak/ibu, dan saya berharap segera bangkit beraktivitas seperti menanam di kebun atau aktivitas lainnya”, harap Rohadi

 Sementara itu Camat Karangkobar Yusuf Arigar mewakili Bupati Banjarnegara melaporkan bahwa Pemkab Banjarnegara sampai saat ini terus berupaya untuk meringankan beban warganya korban bencana seperti dengan menyediakan rumah di lokasi yang aman lengkap beserta isinya.

 “SK Bupati untuk pengalihan hak rumah kepada warga korban bencana telah diproses, sebentar lagi akan turun”, ujar Yusuf

 Sebelum mengakhiri sambutannya, Yusuf Arigar juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian Kab. Karanganyar atas warga Banjarnegara yang kemarin terkena musibah. ad

Wakil Bupati Rohadi Widodo Saat Sambutan Pengarahan Bantuan Bansos Korban Bencana, Selasa Siang 13/01

Wakil Bupati Rohadi Widodo Secara Simbolis Serahkan Bantuan Bansos Korban Bencana, Selasa Siang 13/01

Guna meringankan beban sosial ekonomi dan untuk memberikan semangat kembali kepada korban bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Karanganyar memberikan bantuan sosial bencana alam kepada sejumlah korban di 17 Kecamatan se Kab. Karanganyar, Selasa 913/01) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Hadir Rohadi Widodo selaku Wakil Bupati Karanganyar didampingi Kepala BPBD Adji Heru Pratama secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada perwakilan korban bencana alam.

“ Telah diserahkan bansos untuk tahap I pada tanggal 31 Desember 2014 kepada 173 KK korban bencana dengan jumlah bantuan sebesar 173 juta rupiah, tahap II kepada 39 KK korban bencana dengan jumlah bantuan sebesar 71.5 juta rupiah,” hal ini disampaikan oleh Adji pratama Heru selaku Kepala BPBD Karanganyar saat menyampaikan laporannya. “ Pemberian bansos ini merata untuk sejumlah korban bencana alam di 17 Kecamatan se Kab. Karanganyar dengan perincian rusak berat 70 persen, rusak sedang 50 persen dan rusak ringan 30 persen. Masing-masing Kepala Kelurga (KK) korban bencana akan menerima bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan, untuk rusak berat menerima bansos sebesar 3 juta rupiah, rusak sedang 1.5 juta rupiah dan rusak ringan menerima bansos 750 ribu rupiah,”jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Rohadi Widodo selaku wabup Karanganyar menghimbau kepada semua pihak utamanya BPBD bekerjasama dengan masyarakat untuk cepat tanggap pada bencana alam terutama wilayah Karanganyar yang memang rentan dengan t5anah longsor. “ Kegotong royongan dan rasa kepeduliaan sesama yang besar sangat penting untuk terus ditingkatkan khususnya disaat-saat saudara kita mengalami musibah,” pesan wabup saat menyampaikan sambutannya. ad

Bupati Karanganyar Juliyatmono Saat Memberikan Sambutan Pengarahan, Selasa Pagi 13/01

Suasana Pembinaan Orientasi Kepramukaan Majelis Pembimbing Kwartir Cabang Karanganyar, Selasa Pagi 13/01

Bupati Karanganyar Juliyatmono selaku Kamabicab (Kepala Majelis Pembimbing Cabang) bersama Wabup Karanganyar Rohadi Widodo selaku Wakamabi (Wakil Kepala Majelis Pembimbing) didampingi Sekretaris Daerah Karanganyar selaku Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Karanganyar serta dihadiri Para Kepala Sekolah Se Kab. Karanganyar yang tergabung dalam Kamabigus (Kepala Majelis Pembimbing Gugus Depan) mengikuti acara Orientasi Kepramukaan Bagi Majelis Pembimbing Kwartir Cabang Karanganyar Angkatan II Tahun 2014, Selasa (13/01) di Aula Panti Aisyiyah.

Kepanduan gerakan Pramuka adalah sarana strategis untuk mengembalikan anak-anak generasi muda kita terbentuk. “jati diri bangsa ini dapat terbentuk merupakan upaya yang harus terus dilakukan guna terwujud kualitas SDM (sumber daya manusia), salah satunya menggeliatkan kembali kegiatan pramuka,” jelas Bupati saat memberikan pengarahan yang diikuti Kepala Sekolah se Kab. Karanganyar. “Munculkan kembali anak-anak untuk bangga menjadi bagian dari Organisasi Kepramukaan guna membentuk jati diri, membangun kepercayaan diri karena sebentar lagi Masyarakat Economic Asian (MEA) segera dibuka. Jangan sampai kita dijajah dalam artian masyarakat kita terkenal sebagai masyarakat yang konsumtif, masyarakat dalam strata terendah, maka pembentukan karakter anak bangsa sangat penting untuk siap menghadapi kompetisi. Jadikan pramuka sebagai sarana membentuk mentalitas anak-anak kita,” pesan Bupati.

Sementara itu Rohadi Widodo selaku Wakil Bupati Karanganyar dalam kesempatan tersebut menambahkan pesan yang menitikberatkan pada pentingnya Kepanduan Pramuka guna membangkitkan kembali peradaban Karanganyar yang penuh dengan budaya kearifan lokal. ad

Karanganyar, Rabu (17/12/2014)

Wakil Bupati Karanganyar, Rohadi Widodo saat melepas atlet pelajar difabel untuk bertanding di Popcada, Rabu (17/12), di halaman Setda Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar mengirimkan 23 atlet pelajar difabel untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Cacat Daerah (Popcada) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014. Mereka akan bertanding dengan tim-tim dari Kabupaten / Kota di Jawa Tengah di Gor Jatidiri, Semarang, mulai Rabu-Sabtu (17-20/12).

Para atlet itu berasal dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) di Bumi Intanpari. Ke 23 peserta itu mengikuti 24 nomer cabang lomba, dan empat cabang olahraga yakni tenis meja, bulutangkis, atletik, dan renang. Mereka juga didampingi 14 official.

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, mengatakan agar dapat meraih prestasi dan tidak patah semangat. “Jangan patah semangat. Namun raihlah prestasi dengan penuh perjuangan. Torehkan nama baik dengan memenangkan kejuaraan,” ucap Rohadi Widodo, Rabu (17/12) saat melepas atlit Popcada, di halaman Setda Kabupaten Karanganyar.

Untuk mempersiapkan Popcada ini, para atlet itu telah mengikuti serangkaian latihan selama 1,5 bulan. pd

Karanganyar, Kamis (11/12/2014)

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, saat menunjukkan piagam penghargaan Kabupaten Karanganyar Peduli Ham Pada tahun 2013, Kamis (11/12) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar

Kabupaten Karanganyar mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Ham Pada Tahun 2013, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly memberikan piagam penghargaan kepada puluhan Kabupaten / Kota dan 34 Provinsi yang peduli HAM, termasuk Kabupaten Karanganyar, Rabu (10/12) di Kantor Kemenkumham.

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, saat ditemui setelah sampai di Kabupaten Karanganyar mengatakan, ada lima kriteria penilaian yakni hak hidup, hak mengembangkan diri, hak atas kesejahteraan, hak atas rasa aman, dan hak perempuan.

“Kabupaten Karanganyar mendapatkan nilai 87,06 jadi urutan ke dua di Provinisi Jawa Tengah, dari 16 Kabupaten/Kota yang mendapatkannya,” kata Rohadi Widodo, Kamis (11/12) pagi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Lebih lanjut, Rohadi mengatakan kriteria penilaian yang diperoleh rata-rata sudah bagus dengan mendapatkan nilai 10, seperti untuk poin angka kematian ibu, angka kematian bayi, persentase anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD, anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP, maupun persentase penyandang buta aksara.

“Namun masih terdapat poin nilai dari kriteria penilaian yang kurang atau dibawah standar, nantinya kita berusaha untuk memperbaiki agar lebih baik lagi dan meningkat,” jelasnya. pd

Karanganyar, Senin (08/12/2014)

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo (kanan) menerima penghargaan LAKIP tahun 2014, dari Kementerian PAN dan RB, Senin (08/12) di Jakarta

Pemerintah Kabupaten Karanganyar meraih penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) tingkat Kabupaten/ Kota Tahun 2014 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) di Jakarta, di Balai Kartini Jakarta, Senin (08/12).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo.
Tahun ini, KemenPAn dan RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja kabupaten/ kota tahun 2014 pada 462 objek. Sementara itu, setahun sebelumnya yakni 2013 ada 424 kabupaten/ kota yang dievaluasi.

Yang membedakan lagi, evaluasi pada tahun 2014 ini dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi masing-masing objek. Nilai rata-rata akuntabilitas kinerja juga mengalami peningkatan, dari tahun lalu 43,82 menjadi 44,90. Dalam kesempatan itu, KemenPAN dan RB membaginya menjadi enam kelompok yakni AA dengan kisaran nilai 85–100, A dengan 75–85, B dengan 65–75, CC jika nilainya 50-65, C bila nilainya mencapai 30–50, dan D bila objek mendapatkan nilai evaluasi 0–30.

Untuk tahun ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan nilai CC (Cukup baik) atau 50-65. Hal tersebut sama dengan penghargaan yang juga diraih pada tahun 2013 lalu. Rohadi Widodo setelah menerima penghargaan yang diberikan oleh MenPAN dan RB Yuddi Chrisnandi mengatakan, perolehan prestasi itu menjadi semangat untuk lebih baik lagi di tahun mendatang.

“Kami tentunya berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah menorehkan pretasi tersebut. Semoga ke depan bisa masuk kategori B,” kata Rohadi Widodo, di Jakarta.
Pihaknya juga mengharapkan, agar semua jajaran perangkat daerah bisa seoptimal mungkin dan bekerja keras lagi untuk peningkatan kesehteraan masyarakat serta mempunyai semangat melayani masyarakat. pd

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo Saat Berikan Sambutan Sosialisasi Pembinaan Rutin Dan Monev Industri, Rabu Pagi 03/12

Perkembangan Kab. Karanganyar di akhir tahun 2014 ini berdasar survey Bank Indonesia untuk tingkat kesejahteraan tertinggi se Solo Raya, hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, SP saat membuka kegiatan Pembinaan rutin dan Monev Perusahaan industri Menengah dan Besar yang sudah berizin di Kab. Karanganyar, Rabu (03/12) di Ruang Melati Rumah Dinas Bupati Karanganyar. Sebanyak 45 Perusahaan besar dan menengah yang berizin dan 5 (lima) asosiasi Usaha di Karanganyar mengikuti kegiatan tersebut.

“Dengan peningkatan kesejahteraan warga Karanganyar ini, maka pembangunan infrastruktur terus kita kerjakan, akses kemanapun terus kita lebarkan dan kembangkan agar tidak ada lagi hambatan sehingga perekonomian menjadi lancar. Khusus daerah 4 (empat) J (Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Jumantono) yang merupakan wilayah industri untuk akses jalan masih kecil, karena wilayah tersebut merupakan jalan propinsi tetapi kami terus koordinasi dengan pihak propinsi agar dilaksanakan pelebaran jalan. Sedangkan untuk daerah Ngargoyoso, Kebakramat dan Gondangrejo, harga tanah tidak mengalami kenaikan melainkan berganti harga yang berlipat-lipat dikarenakan ke depan wilayah ini mudah dicakup transportasi dengan akses jalan yang cukup besar,” terang Wabup Rohadi Widodo dihadapan para peserta dari berbagai perusahaan industri.

Disampaikan pula oleh Rohadi Widodo yang terkait hak-hak normatif di perusahaan untuk bisa dipenuhi. “ Saya minta tolong kepada perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Karanganyar ini agar hak-hak normatif para buruh yang telah dijanjikan untuk dipenuhi, agar tidak ada permasalahan, seperti yang terjadi pada perusahaan Ladewindo. Dan juga kepada owner perusahaan agar tetap menjaga lingkungan dengan tidak membuang limbah ke sungai serta terkait CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai rasa tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar perusahaan berada, untuk bisa sedekah bumi yakni dengan menanam pohon guna menjaga kelestarian lingkungan sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga,” pesan Wabup.

Sementara itu Kepala Disperindagkop Kab. Karanganyar Nur Halimah, menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menyosialisasikan berbagai peraturan perundangan terkait perindustrian, menggalang perusahaan menengah dan besar yang sudah berizin untuk kemajuan Karanganyar dan memperoleh data yang akurat tentang perusahaan yang ada di Karanganyar.

Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi UU no. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian oleh Ratna Kauri (Disperindagkop Prop. Jateng), Perpres 97 Tahun 21014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu oleh Drs. Sucahyo, MM (ka. BPPT Karanganyar) dan Peran tanggungjawab dunia usaha dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan kesejahteraan sosial oleh Sulistyowati (Dinsosnakertrans Karanganyar). ad

Kabupaten Karanganyar, Senin (1/12/2014)

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, saat menjadi pembicara pada Seminar Hari HIV/AIDS Sedunia, Senin (1/12) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Guna memperingati Hari HIV/AIDS Sedunia, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Karanganyar, mengadakan Seminar dengan tema Cegah dan Lindungi Diri, Keluarga, Masyarakat dari HIV dan AIDS dalam Rangka Perlindungan HAM, Senin (01/12).
Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan KPA telah berupaya untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Karanganyar.

Upaya terebut dengan melalui berbagai penyebaran informasi tentang pencegahan HIV /AIDS melalui kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS), Siaran radio program Bupati Menyapa, khotbah jumat, dan kelompok pengajian.

“Kami juga memasang spanduk, kampanye di lokasi kelompok resiko tinggi, dan peringatan Hari AIDS sedunia,” kata Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar.

Lebih lanjut dikatakan, juga melalui pengembangan Klinik Konseling dan testing HIV di RSUD dan Puskesmas Kerjo, pengembangan Klinik Perawatan dan Pengobatan penderita HIV/AIDS di RSUD, melaksanakan Klinik Konseling dan Testing HIV secara mobile/keliling, pengembangan Klinik IMS (Infeksi Menular Seksual) di 12 Puskesmas.

Rohadi Widodo juga menjelaskan juga dilakukan penjangkauan kelompok-kelompok resiko tinggi oleh LSM Pendampingan penderita melalui Kelompok Dukungan Sebaya Kadar Lawu.
“Penguatan Sosial Ekonomi penderita HIV/AIDS melalui Dinsosnakertrans, pencegahan HIV melalui transmisi seksual dengan pelayanan kondom bagi pasangan resiko tinggi dan kelompok-kelompok beresiko, pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Desa WPA (Warga Peduli AIDS) telah terbentuk kepengurusan WPA di 50 desa,” kata dia.

Sementara itu, Edy Purwanto, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menuturkan HIV/AIDS dapat menular melalui kontak seksual, kontak darah dengan penggunaan jarum suntik berulang, dan Ibu ke anak melalui proses persalinan dan pemberian ASI.

“Adapun pencegahan melalui tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah, setia pada pasangan bagi yang sudah menikah, gunakan kondom jika berhubungan seks beresiko, jahuhi narkoba dan ajari orang-orang dekat tentang HIV/AIDS dengan benar,” ujar Edy Purwanto. pd

Karanganyar, Selasa (25/11/2014)

Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, saat membuka Bintek Aplikasi Perkantoran, Selasa (25/11) di Ruang Podang VIP, Setda Kabupaten Karanganyar

Administrasi perkantoran di era modern saat ini dituntut cepat dan transparan. Sebab masyarakat membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar diharapkan efektif dalam tata administrasi perkantoran.

“Kedepan administrasi perkantorkan diharapkan menjadi efektif dengan menggunakan sistem elektronik. Saat ini biaya pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) lumayan besar. Dengan efektifitas itu, bisa menghemat anggaran,” ujar Wakil Bupati Karanganyar Rohadi Widodo, saat memberikan sambutan Bimbingan Teknis Sistem Administrasi Perkantoran siMAYA, Selasa (24/11) di Ruang Podang VIP, Setda Kabupaten Karanganyar.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, Selasa-Rabu (25-26/11) diikuti sekitar 70 petugas adminitrasi dari berbagai SKPD di Kabupaten Karanganyar. Dengan menghadirkan pemateri lokal dan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

“Dengan menggunakan aplikasi siMAYA, pekerjaan bisa jadi efisien dan efektif. Disposisi atasan bersifat real time, hemat pembiayaan ATK, penyimpanan bersifat elektronik dan teknologi mobile,” ujar Dirgantara Manurung dari Direktorat e-Goverment, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika.

Ditempat yang sama, Kepala Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Bambang Prihantoro mengatakan bimbingan teknis aplikasi perkantoran ini dimaksudkan petugas mengetahui aplikasi dan menjalankan aplikasi siMAYA, agar bisa membuat surat, disposisi surat masuk-keluar, dan agenda surat secara elektronik. pd