Bupati Karanganyar dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar menandatangani persetujuan bersama penetapan lima raperda di Gedung Paripurna, Rabu (06/02).

Karanganyar, Kamis (07/02/2013)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar mengesahkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna, Rabu (06/02) kemarin. Lima Raperda yang disahkan itu antara lain Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Karanganyar, Retribusi Jasa Konstruksi, Penanaman Modal Daerah, Pelindungan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  dan Sastra Jawa, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Raperda tersebut sangat penting dibuat sebagai payung hukum terkait dengan kondisi yang ada. Anggota dewan juga setuju agar segera di tetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Suparmi, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) mengatakan, pelestarian budaya Jawa saat ini sangat di perlukan agar bisa menanamkan jati diri sebagai orang jawa selain itu juga mendayagunakan bahasa jawa.

“Dalam enam hari kerja, pada hari Rabu diterapkan penggunaan bahasa Jawa seperti pemakaian papan nama yang bertuliskan Jawa di pakaian dinas,” ucap Suparmi.

Penggunaan bahasa Jawa di Kabupaten Karanganyar wajib digunakan oleh instansi Pemerintah telah diterapkan sejak 2005. Selain itu, untuk pelestarian budaya Jawa, juga ada sanggar-sanggar di Kecamatan Matesih.

Sementara itu, pembentukan Lembaga Publik Penyiaran Lokal (LPPL) untuk radio milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar yakni Swiba FM perlu segera dibentuk. Media tersebut merupakan sarana komunikasi dan informasi kepada masyarakat. “Hal itu merupakan implementasi amanat UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” kata dia.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani merasa senang telah disahkan ke lima raperda tersebut karena melengkapi produk hukum untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta selalu mengutamakan pelayanan masyarakat.

“Kawula tansah mbudidaya ngudi sampurnaning sedaya peraturan daerah jumbuh kaliyan terbit ipun peraturan perundang-undangan saking Pamarentah lan ngupaya kangge sae lan murakabi anggenipun ngadani Pamarentahan tuwin pelayanan dhumateng masyarakat,” ucap Rina Iriani dalam bahasa jawa.

.pd

Karanganyar, Senin (04/02/2013).

Penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh Bakal calon kepala desa di saksikan oleh Bupati Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (04/02)

209 bakal calon kepala desa (Balon Kades) yang akan maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 21 Februari 2013 di 91 desa menandatangani Pakta Integritas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Senin (04/02) pagi.

Balon kades harus bertanggungjawab menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif, mengarahkan masa pendukung dan kader untuk tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. ” Penandatanganan ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama mewujudkan kondisi wilayah yang tentram, aman, dan nyaman,” ujar Any Indri Hastuti, Asisten Pemerintahan.

Adapun isi Pakta Integritas ini yaitu bertanggung jawab menjaga dan mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif baik sebelum, pada saat pemilihan maupun sesudah pelaksanaan pilkades. Bersikap tulus dan ikhlas (legowo) untuk menerima hasil pilkades.

Berdasarkan catatan yang dimiliki, balon Kepala Desa terdiri dari incumbent sebanyak 60, balon kades tunggal 27, kemudian untuk laki-laki sebanyak 185. Sedangkan perempuan yakni 24 orang.

Setelah penandatanganan kesepakatan bersama, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengatakan jika menjadi pelayan masyarakat harus bersikap satria, perwira, tidak boleh marah jika kalah dalam pilkades. “Sebenarnya tujuan saudara-saudara sangat mulia, karena ingin melayani masyarakat. Saya juga bangga kepada perempuan yang berani maju mencalonkan pilkades,” ucap Rina Iriani.

.pd

Bupati Karanganyar Rina Iriani melantik 165 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (01/02/2013) sore.

Karanganyar, Sabtu (02/02/2013).

Sebanyak 165 pejabat eselon II, III, IV dan V  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jumat (01/02) sore. Ke 165 pejabat itu terdiri dari Eselon II sebanyak 10 orang, III sejumlah 36 orang, dan 119 eselon IV dan V.

Pelantikan itu juga sekaligus mengisi jabatan Eselon II yang kosong karena pejabat telah pensiun. Tercatat ada empat Kepala SKPD yang telah purna tugas. Yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

Adapun 165 orang pejabat yang dilantik antara lain, Larmanto yang sebelumnya menjabat Kepala BPPT (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) kini menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Nur Halimah menjadi Kepala BPPT, Didik Joko Bakdono menjadi Kepala DKP, Tarsa menjadi Kepala Bakesbangpol, dan Sundoro menjabat Kepala Disparbud.

Selanjutnya, Nugroho menjabat Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut), Titis Tri Jarwoto menjadi Sekretaris Inspektorat.

Bupati Karanganyar Rina Iriani seusai melantik mengingatkan kepada jajarannya agar selalu profesional, menjaga amanah yang diberikan karena kepercayaan tidak hanya di pertanggungjawabkan kepada Bupati, masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.”Saya mengingatkan agar jadilah pelayan masyarakat yang baik, mempererat persatuan dan kesatuan, selain itu menjaga iklim kondusif di lingkungan sekitar,” ucap Rina Iriani.

Selain itu juga orang nomor satu di Karanganyar mengingatkan Pegawai Negeri Sipil untuk netral terhadap dinamika politik saat ini. Mengingat pada tanggal 21 Februari akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahap (Pilkades) II, kemudian juga akan ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada bulan Mei, selain itu juga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar pada bulan Oktober.

“Pegawai Negeri Sipil harus netral, jangan coba-coba masuk ke ranah politik,” tegas Rina Iriani.

.pd    

Bupati Rina Iriani memberikan paket bantuan ke korban banjir di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (23/01).

Karanganyar, Jumat (25/01/2013)

Sebanyak 2.000 paket bantuan yang berisi keperluan sehari-hari dan lima ton beras disalurkan pada ribuan pengungsi korban banjir di Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (23/01). Bantuan yang berasal dari warga Karanganyar itu langsung diberikan oleh Bupati Rina Iriani.

Rina bersama 60 relawan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas masalah yang dihadapi warga Jakarta. Lantaran melihat bantuan yang sebegitu banyaknya, mereka langsung berbondong-bondong mendapatkan bahan makanan itu.

Di bawah guyuran hujan, para pengungsi antre dan rela berjubel. Bahkan, dari kerumunan warga terlihat anak-anak, pelajar, orang tua. Di sela-sela acara Rina mengungkapkan keprihatinan melihat kondisi pengungsi di sana. “Kami sebenarnya ingin tertib sesuai data RT dan RW, tetapi melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka Kami upayakan agar warga tertib antri terlebih dahulu dan tidak ada yang dobel. Kasihan jika ada warga lain yang mendapat dobel,” jelas Bupati Rina Iriani.

.pd

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, melantik 55 Kepala Desa Terpilih hasil Pilkades Tahap I, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (22/01)

Karanganyar, Rabu (23/01/2013)

55 Kepala Desa (Kades) Terpilih hasil Pemilihan Tahap I, Sabtu (22/12/2012) lalu, diambil sumpah dan dilantik oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (22/01).

Pelantikan itu merupakan tahap akhir dari beberapa tahapan dalam proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).”Pelantikan ini menjadi titik awal dimulainya pemerintahan desa dan kiprah pertama Kepala Desa ini dalam masa jabatan 2013-2019,” jelas Sunarno, Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Pemerintahan Kabupaten Karanganyar, kemarin.

Menjadi Kades, imbuhnya, merupakan wujud kepercayaan masyarakat terhadap figur pemimpin yang diinginkan demi memajukan desa. “Kades harus mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan mitranya, yakni BPD, LPMD, perangkat desa, serta seluruh lapisan masyarakat desa,” kata Sunarno.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menghimbau kepada seluruh Kades untuk bersifat netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam tahun ini. “Tentunya ada sanksi tegas bagi oknum Kades yang menjadi tim sukses bagi salah satu calon,”  kata Bupati Rina Iriani.

Menurut Rina,  sanksi yang diberikan terhadap oknum Kades yang melanggar disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Mulai dari pembinaan, administratif, ataupun sanksi yang lebih berat dari itu.

Sekedar mengingatkan, Pilkades Tahap II akan di selenggarakan pada tanggal 21 Februari 2013 yang diikuti oleh 91 Desa di16 Kecamatan.

.pd

Karanganyar, Rabu (23/01/2013)

Bantuan untuk korban banjir Jakarta di masukan ke dalam truk, Selasa (22/01)

Pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan bantuan ke korban banjir Jakarta, yang berupa lima ton beras, sayuran, dan 2.000 paket keperluan sehari-hari. Selain itu juga ada perahu karet, tenaga medis, dan relawan  sejumlah 60 orang.

“Pengiriman bantuan itu dimaksudkan untuk meringankan beban korban bencana bajir di Jakarta,” jelas Sumarno, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar.

Bantuan itu dikirimkan melalui jalan darat dengan menggunaakan lima truk, bis, dan menyertakan ambulance PMI. Rombongan berangkat dari Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (22/01) siang. Tampak Bupati Karanganyar, Rina Iriani melepas langsung pengiriman bantuan.

Bupati Rina Iriani menjelaskan, bantuan tersebut murni dikumpulkan dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat umum. “Bantuan yang besarnya mencapai Rp. 350 juta ini bersifat swadaya, bukan dari APBD atau pos anggaran tanggap darurat bencana untuk Karanganyar,” kata Rina Iriani.

Sekedar informasi, bantuan ini akan di berikan kepada warga yang terkena bencana banjir di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

.pd

Karanganyar, Sabtu (19/01/2013).

Bupati Karanganyar, Rina Iriani menegaskan penggunaan pakaian dinas adat Jawa setiap Rabu pada Minggu pertama dan kedua, tetap jalan terus.

Penegasan ini disampaiakn Rina menindaklanjuti kritikan dari DPRD Karanganyar. Di mana, wakil rakyat menilai penggunaan busana daerah bisa menghambat pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPRD meminta Pemkab mengkaji ulang kebijakan pakaian dinas  itu.

Ditemui usai acara Jumatan Keliling (Jumling), Rina mengungkapkan, meski mendapat masukan dari DPRD, kebijakan itu tidak akan diubah. “Penggunaan pakaian jawa itu hanya sebulan dua kali saja. Jadi, menurut kami tidak menjadi masalah. Apalagi, laporan yang masuk ke saya menyebutkan pelayanan juga masih tetap lancar,” kata Rina, Jumat (18/01) siang.

Dia memaparkan, pengeluaran kebijakan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, dengan menggunakan busana tersebut, maka secara langsung ikut melestarikan budaya daerah. “Ini kan bagian dari budaya yang adi luhung. Wajar bila kita melestarikannya. Oleh karena itu, kami menginstruksikan kepada semua PNS di wilayah Karanganyar untuk menggunakannya setiap hari Rabu pada Minggu pertama dan kedua di tiap bulannya,” ujarnya.

Terkait dengan kritikan dari kalangan legislatif, orang nomor satu di jajaran Pemkab Karangayar itu mengaku sah-sah saja. Hal ini terkait dengan fungsi pengawasan yang melekat pada 45 wakil rakyat di Bumi Intanpari itu.

.pd

Bupati Rina Iriani mencicipi durian produk lokal Karanganyar saat panen durian, di desa Ploso, Jumapolo, Rabu (16/01).

Karanganyar, Kamis (17/01/2013)

Tujuh Kecamatan di Karanganyar yakni Kerjo, Mojogedang, Karangpandan, Matesih, Jumantono, Jumapolo dan Jatipuro menghasilkan durian sebanyak 22.000 ton/ tahun. Meski demikian, hanya sebagian pohon yang menghasilkan durian yang siap jual.

“Tahun ini produksi durian turun cukup banyak. Ini di sebabkan karena faktor cuaca. Saat ini intensitas hujan sangat tinggi, di bandingkan tahun lalu musim kemarau panjang,” jelas Siti Maesyaroch, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu, dari 190.000 pohon durian di Kabupaten Karanganyar, 65.000 saja yang menghasilkan buah dan siap di panen. Dari ribuan pohon itu, bisa dihasilkan 20.000-22.000 ton/ tahun.

“Kita  mengembangkan jenis Varietas Unggul Nasional asal Karanganyar seperti Sukun, Teji, dan Lawkra,” jelas dia, di sela-sela Panen Durian di desa Ploso, Jumapolo, Rabu (16/01).

Varietas itu mempunyai keunggulan komparatif, berdaya saing, sehingga mampu menciptakan ciri khas suatu daerah. Selain itu juga, mengembangkan unggul lokal di masing-masing wilayah seperti durian Bodong (Jatipuro), Gundul dan Jingga (Jumapolo), Gendon (Jumantono), Ledek (Matesih) dan Arum Kuning (Mojogedang).

“Selain itu juga mengembangkan jenis introduksi baru seperti Montong dan Kani,”  imbuh Siti Maesyaroch.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam hal ini Dispertanbunhut akan mengembangkan sentra durian dengan menyediakan bibit unggul, melakukan pembinaan pengetahuan dan ketrampilan penangkar benih, dan pembentukan kebun entrys.

“Pelatihan petani dan kerjasama dengan semua pelaku yang terkait dengan pengembangan durian juga akan kita lakukan,” jelas wanita berjilbab itu.

Pada acara yang sama setelah panen durian, Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih mengatakan Dispertanbunhut telah mengijinkan Sub Terminal Agrobisnis (STA) Karangpandan dipakai untuk pemasaran durian milik petani.

“Petani durian bisa memasok ke STA. Tetapi jika ingin memasarkan sendiri di BPP, saya persilakan, nanti koordinasi dengan Dispertanbunhut,” jelas Bupati Rina Iriani.

.pd