Ketertiban Lalu lintas

Karanganyar, Rabu (08/05/2013)

Kabupaten Karanganyar akhirnya meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN), yakni dalam Kategori Bidang Lalu lintas Kota Kecil untuk tahun 2012 dari Menteri Perhubungan.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan kepada Bupati Karanganyar, Rina Iriani, Senin (06/05) di Jakarta. Bupati Karanganyar didampingi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Karanganyar, Nunung Susanto.

Bupati Rina Iriani mengatakan, keberhasilan yang dicapai merupakan keberhasilan warga Karanganyar yang telah tertib berlalu lintas.

“Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua akhirnya meraih Piala WTN. Penghargaan ini tentunya membanggakan,” ujar Rina Iriani, saat ditemui di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa, (07/05).

Rina Iriani menambahkan, Pemkab Karanganyar akan menambah perangkat  closed circuit television (CCTV) di berbagai titik, untuk memantau arus lalu lintas.

“Saya juga sudah menekankan kepada semua pihak yang terkait agar dari tahun ke tahun dapat ditingkatkan prestasinya, yakni dari transportasi, perhubungan, dan lalu lintas,” tandasnya.pd

Bupati Karanganyar Rina Iriani Serahkan Secara Simbolis Bantuan Surplus PNPM

Penyerahan bantuan sebanyak 147 ekor kambing dan 38 unit sarpras kepada KK miskin absolut dari hasil surplus UPK PNPM-Md Tahun 2012 Kecamatan Tawangmangu dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Tawangmangu, Sabtu (20/04). Hadir dalam acara tersebut Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum yang didampingi Ka SKPD terkait.

Dalam sambutannya Bupati Karanganyar mengatakan penyaluran bantuan PNPM merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di sektor sarana dan prasarana fisik marga. Terwujudnya hunian dan dana kegiatan berupa ALADIN ( Atap / Lantai / Dinding ) dan sejumlah kambing ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi bekal yang efektif untuk peningkatan ekonomi masyarakat. “ Jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan terjadi konflik dalam pengelolaanya “, ujar Rina. Sebelum mengakhiri sambutannya Bupati Karanganyar berpesan agar di alam pesta demokrasi ini, warga supaya dapat ikut menjaga ketenangan dan keamanan masyarakat. Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebentar lagi akan berlangsung, mari kita sukseskan dengan baik sertakan gunakan hak pilih dengan bijaksana dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan.

Selama tahun 2012, PNPM Kec. Tawangmangu telah menyalurkan bantuan dengan rincian sebagai berikut : Desa Gondosuli jumlah bantuan kambing 31 ekor; Kelurahan Blumbang 36 ekor kambing; Kalurahan Kalisoro 8 ekor kambing dan 15 ALADIN; Kelurahan Tawangmangu 32 ekor kambing dan rehab rumah 5 buah; Desa Sepanjang 1 ekor kambing, ALADIN 1 buah dan rehab rumah 1 buah; Desa Karanglo 7 ekor kambing dan 1 rehab rumah; Desa Plumbon ALADIN 11 buah dan rehab kamar mandi 2 buah; Desa Bandardawung 2 ekor kambing dan ALADIN 5 rumah; Desa Nglebak 18 ekor kambing; Desa Tengklik ALADIN 1 rumah dan 9 ekor kambing. (ad)

Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum Memasukkan Batang Tebu Sebagai Tanda Dimulainya Proses Giling Tebu

Bunyi gamelan reog Ponorogo berada paling depan mengiringi arak-arakan Tebu Temanten yang merupakan tebu pilihan dan rendemen tinggi yang bernama Bagus Madu Pastika (diambil dari Kebun Mojoroto TRS I KSO) dan Roro Palastri (diambil dari Kebun Kragilan TRS I KSO) sebagai tanda mengawali proses giling tebu PG. Tasikmadu, Karanganyar, Jumat pagi (19/05). PG. Tasikmadu dimusim giling 2013 ini mengambil tema Membangun Sinergi dan Kebersamaan Bersama Mitra Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan.

Sebelum Upacara Tebu Temanten, terlebih dahulu dilakukan ritual selamatan giling sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,  agar selalu diberikan keselamatan, dan hasil gilingnya bisa banyak, Kamis sore (18/05).

Ir. HM Agus Hananto P, Administratur PG Tasikmadu, mengatakan “Target pengilingan sebesar 4.111.345 kwintal untuk tahun ini, dengan luas areal 6225 Ha, selama 135 hari proses pengilingan,”. Ditambahkan pula sebagai bentuk langkah nyata saat ini PG. Tasikmadu juga telah mencoba mengaplikasikan ISO (International Standarisation Organization) 9001:2008 dengan pengawalan dari Kemmenperindag dimana ISO tersebut merupakan salah satu standar dalam Sistem Manajemen Mutu yang telah diakui dunia international. Disamping itu menghadapi giling tahun 2013 ini, PG. Tasikmadu juga bekerjasama dengan Tim Sembilan (Pakar Pergulaan dan LPP Yogyakarta) dalam mengawal giling tahun 2013 nanti. Semua itu dilakukan adalah untuk menunjang pencapaian sasaran giling yang telah ditetapkan,

Bupati Karanganyar Dr. Hj. Rina Iriani Sri Ratnaningsih, M.Hum, menekan tombol, menandai dimulainya proses giling tebu, kemudian secara bergiliran Bupati Rina Iriani, para pejabat PG Tasikmadu, dan kepala SKPD memasukan satu batang tebu ke dalam mesin giling. (ad/dt)

Karanganyar, Selasa (02/04/2013)

Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta seluruh tenaga honorer kategori II (KII) untuk tidak terpengaruh bujukan oknum tidak bertanggungjawab terhadap tes pengangkatan CPNS. Pihaknya memastikan, lolos atau tidaknya para honorer KII ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Rina menyebutkan, 464 tenaga honorer KII harus menjalan beberapa tahapan  yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Artinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak memiliki kewenangan untuk meloloskan mereka.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan pengarahan kepada para honorer KII di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Selasa (02/04). Perempuan asli Karanganyar itu menekankan, para honorer harus bijak dan tidak tergiur penawaran pengangkatan CPNS. Mengenai praktik tersebut, bupati sudah mendapatkan sejumlah laporan.

“Ada oknum yang coba-coba mencatut nama saya maupun Pak Sekretaris Daerah (Sekda). Yang perlu kami tekankan, hal itu tidak benar dan bohong belaka. Para honorer jangan sampai tertipu,” ujar Rina Iriani.

Secara tersirat, dia menyampaikan sudah ada beberapa tenaga honorer yang masuk perangkap oknum yang bersangkutan. Hanya saja, mereka tidak mengaku menjadi korban. Informasi yang dia himpun menyebutkan, para tenaga honorer KII rata-rata mengeluarkan uang antara Rp 20 juta hingga Rp 80 juta. “Uang itu pasti hilang karena kalau lolos jadi CPNS tidak ada hubungannya dengan uang itu dan bukan atas bantuan siapapun. Saya saja tidak bisa membantu karena yang menentukan itu langsung dari BKN, tim independen dan tim gabungan yang profesional, apalagi orang lain,” katanya.

Agar korban tidak bertambah banyak, dirinya meminta kepada semua tenaga honorer KII untuk tanggap dan melaporkan praktik itu. “Silahkan lapor langsung ke saya. Tetapi lapor yang jelas, siapa pejabatnya, yang mengirimkan siapa, instansinya apa. Saya akan cek dan kalau benar, saya copot,” tegasnya.pd

106 Kepala Sekolah dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (28/03)

Karanganyar, Jumat (29/03/2013)

Sebanyak 106 Kepala Sekolah (Kepsek) SMP dan SMA dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (28/03) pagi. Para pendidik itu terdiri dari SD sebanyak 89 orang, SMP 12 orang, dan SMA sebanyak lima orang.

Mutasi ini merupakan hal yang biasa, tugas dan tanggung jawab hendaknya dijalankan dengan profesional, baik dan benar. Langkah Bupati tersebut diharapkan bisa memberikan penyegaran bagi kepala sekolah yang ada di Bumi Intanpari. ”Kepala Sekolah maupun guru mempunyai peran penting untuk memberikan pendidikan bagi murid-murid di sekolah. Berikan teladan contoh yang baik  bagi mereka,” ujar Rina Iriani.

Bupati juga mengatakan, selain tugas mendidik, figur seorang Kasek juga diharapkan bisa mengatur keuangan di sekolah.”Kepala Sekolah juga menjadi manager keuangan,” tambah dia.

Rina menegaskan kepada 106 orang itu untuk fokus dalam memberikan pelajaran kepada para siswa. Dengan kata lain, Rina meminta agar Kepala Sekolah untuk tidak memiliki pekerjaan sampingan, salah satunya pemborong atau kontraktor.

Kalau nekat menjadi pemborong, lanjut Rina, orang tersebut tidak akan dipertahankan menjadi kepala sekolah. “Bisa juga dilorot menjadi guru atau yang lainnya. Kalau memang ingin menjadi pemborong, ya harus keluar dari PNS. Jangan nyambi,” katanya lagi.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karanganyar, Sri Suranto menambahkan, Kepala Sekolah yang dilantik diharapkan segera menyesuaikan di lingkungan sekolah yang baru selain itu juga dapat bekerja profesional di tempat yang baru. “Mereka harus secepatnya beradaptasi karena Ujian Nasional (UN) SMA dimulai April mendatang,” ujarnya. pd

Sejumlah 91 Kepala Desa di lantik Bupati Karanganyar Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (21/03)

Karanganyar, Jumat (22/03/2013)

Sebanyak 91 Kepala Desa (Kades) di 16 Kecamatan, se-Kabupaten Karanganyar, disumpah dan dilantik oleh Bupati Karanganyar, Rina Iriani, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (21/03).

Mereka merupakan Kades terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Tahap II, yang dilaksanakan pertengahan Februari kemarin.

Sebelum dilantik, mereka berdiri berjajar rapi dengan memakai pakaian kemeja dan celana serba putih. Sesaat setelah itu, Bupati Rina membacakan sumpah janji dan ditirukan oleh Kades terpilih.

“Jabatan ini merupakan amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada saudara. Tentunya layani mereka dengan baik. Ikuti peraturan-peraturan yang ada,” jelas dia dalam sambutannya.

Selain itu, perempuan nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar  mengingatkan untuk menjaga kondusivitas lingkungan masyarakat.

“Segera ajak bagi mereka yang dulu menjadi lawan dalam Pilkades untuk membantu membangun desa, jangan jadikan musuh bagi saudara,”tandasnya.

Dirinya meminta Kades terpilih untuk menggalakkan program pembangunan di desanya masing-masing. Dikatakan dia, setaip daerah memiliki potensi yang berbedab-beda. Oleh karena itu, pemimpin di daerah harus tanggap dalam melihat potensi yang ada di daerahnya. “Aparat desa harus bisa bekerja sama dengan warganya. Ciptakan kondusifitas di daerah. Apalagi, tahun 2013 adalah tahun politik. Selain ada Pilgub Jateng tahun ini juga akan diadakan Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Karanganyar,” katanya. pd

Karanganyar, Jumat (08/03/2013).

Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada 26 Mei 2013 mendatang, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk bersikap netral. Dalam artian, tidak memihak, tidak berpihak terhadap salah satu kelompok atau golongan, tidak diskriminatif, steril dari kepentingan kelompok, dan juga tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik.

Terkait himbauan sikap netralitas PNS disampaikan Bupati Karanganyar, Rina Iriani. Setiap PNS netral agar menjaga kondusifitas, dan tetap melayani. “Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, tentunya setiap PNS bisa menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, jangan sampai mengikuti arus politik,” tegas Rina Iriani, Kamis (07/03).

Hal yang sama juga ditekankan oleh  Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Samsi, “Saya tegaskan kepada seluruh PNS yang ada di Karanganyar untuk bersikap netral dalam politik,” kata dia.

Bagi yang terbukti tidak netral, mereka akan mendapatkan sanksi kedisiplinansebagaimana telah diatur menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2010.

Di mana, aturan ini menjelaskan sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Ada yang masuk kategori ringan, sedang, maupun berat. Sanksi berat diberikan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun bagi PNS yang melibatkan PNS untuk memberikan dukungan bagi kampanye serta PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas (Panwas) pemilihan tanpa izin dari pejabat kepegawaian.

Tidak hanya itu, sanksi berat juga bisa diwujudkan dengan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi mereka yang menggunakan atribut partai / seragam dinas dalam mendukung salah satu partai atau calon peserta Pemilu. Selain itu, kepegawaian juga bisa memberikan sanksi berat dengan pemberhentian tidak hormat kepada PNS yang menggunakan APBD dalam proses pemilihan legislatif, presiden/ wakil presiden, dan kepala/ wakil kepala daerah. pd