Bupati Karanganyar, Rina Iriani, memberi lampu hijau bagi para pejabat yang berniat membawa mobil dinas (mobdin) mereka untuk mudik.

Namun, terdapat sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi supaya pejabat selama membawa mobil pelat merah untuk pulang kampung. Rina mengatakan pemberian izin bagi para pejabat untuk membawa fasilitas negara itu selama pulang kampung bukan tanpa alasan. Menurutnya, kendaraan itu penting bagi pejabat untuk menunjang aktivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sebab, lanjut Rina, cuti bersama selama Hari Raya Idul Fitri terhitung cukup panjang, sehingga kemungkinan besar para pejabat akan meninggalkan Karanganyar untuk kembali ke kampung halamannya. Sementara itu, terkadang terjadi kejadian, bencana, maupun agenda yang mengharuskan para pejabat segera bertolak ke Karanganyar. Oleh sebab itu, Bupati tidak ingin alasan transportasi menjadi kendala para pejabat untuk memenuhi kewajibannya sebagai abdi negara.

“Kebijakan ini semata-mata untuk pelayanan masyarakat, jadi mobdin tidak dibawa pulang untuk kepentingan pribadi. Maka kami menilai lebih baik mobdin dibawa pulang, daripada nanti malah repot mencari tiket angkutan umum kalau sewaktu-waktu dipanggil untuk keperluan dinas,” terang Rina saat menghubungi.

Bupati menyatakan pejabat tak perlu mengurus perizinan berbelit untuk membawa mudik mobdin yang diamanahkan negara kepada mereka. Namun, Rina tetap mewanti-wanti pejabat untuk menggunakan fasilitas negara itu dengan penuh tanggung jawab. Pejabat diwajibkan merogoh kocek masing-masing untuk membeli bahan bakar untuk mobdin yang mereka bawa.

“Kalau mobilnya pakai BBM non subsidi ya harus diisi dengan BBM non subsidi, jangan pakai yang BBM subsidi. Selain itu, mereka juga tetap harus melakukan perawatan mobil dengan dana sendiri, jangan pakai uang APBD,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, saat dijumpai di Gedung DPRD Karanganyar pada Rabu pagi, menegaskan pada dasarnya mobdin tidak diperbolehkan dibawa pulang kampung. Akan tetapi, pejabat tetap dapat membawa mobdin untuk mudik jika telah mengantongi izin dari Bupati.

Pemkab Karanganyar menggelar pasar murah menjelang lebaran di halaman Gedung Wanita Karanganyar, Selasa (30/7) pagi. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan warga itu dihadiri oleh Bupati Karanganyar Rina Iriani yang turut serta membantu panitia melayani para pembeli.

Kerumunan warga yang mengantre dan berdesak-desakanlah yang memaksa Rina ikut turun tangan. Bahkan Rina sampai berdiri di atas meja untuk menenangkan warga agar tertib mengantre. “Ayo semuanya berbaris yang tertib. Yang sudah mendapatkan jatah membeli, segera bergeser agar bisa bergantian dengan yang lain,” kata Rina yang didampingi Kepala Satpol PP Karanganyar, Mei Subroto.

Menurut Rina, pasar murah digelar untuk merespons lonjakan harga-harga kebutuhan pokok menjelang lebaran. “Tren harga bahan pokok meningkat, sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu jelas merepotkan. Harga-harga kebutuhan pokok jelang lebaran itu kalau kata orang desa salin rego (ganti harga),” ungkapnya.

Kabag Perekonomian Setda Karanganyar, Ambang Wibowo menuturkan untuk kegiatan pasar murah di 17 kecamatan tersebut mendapat subsidi dari APBD sebesar Rp 260 juta. “Yang di seluruh kecamatan sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Yang di Gedung Wanita ini merupakan yang terakhir. Jumlah yang disediakan di tiap daerah pun beda-beda, tergantung kebutuhan,” terangnya.

Untuk pasar murah yang berada di Gedung Wanita kemarin, Pemkab menyediakan sebanyak 4.400 kg beras, 2.400 kg gula pasir, telur 1.400 kg, minyak goreng 1.400 kg, teh 7.000 bungkus, sirup 1.440 botol, dan mi instan 190 dus. “Kami harap ini cukup untuk membantu yang kurang mampu,” pungkasnya.

Sedikitnya enam buah posko pengamanan (pospam) bakal disiapkan di Karanganyar menjelang mudik Lebaran 2013.

Kasatlantas Polres Karanganyar, AKP Suwarsi, mewakiki Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, menerangkan pospam akan disebar di enam titik yakni di Colomadu, Jaten, Kebakkramat, Bejen, Terminal Tawangmangu, dan Cemoro Kandang.

Jumlah pospam pada Lebaran kali ini terhitung lebih banyak dibandingkan dengan persiapan tahun lalu yang hanya menyigakan lima pospam. Keenam pospam tersebut akan mulai dioperasikan pada H-7 Lebaran hingga H+7 Lebaran.

Suwarsi mengatakan pihaknya akan menyiagakan lebih kurang 400 personel untuk berjaga selama 24 jam di seluruh pospam. Selain untuk menjaga keamanan, petugas juga disiagakan untuk mengatur lalu lintas di jalur mudik yang padat.

“Jadi nanti 400 personel tersebut akan disebar di enam pospam,” jelas Suwarsi saat dijumpai seusai menggelar uji layak jalan bagi angkutan lebaran di PO Langsung Jaya, Jaten, Karanganyar, akhir pekan kemarin.

Menurut Suwarsi, hanya terdapat dua pospam yang disertai dengan rest area, yaitu di pospam Sroyo, Jaten dan Waru, Kebakkramat. Namun, pemudik tetap dapat beristirahat di empat pospam lainnya.

“Empat posko lainnya tetap bisa untuk istirahat sementara waktu, tapi lokasinya tidak seluas rest area di Waru dan Sroyo,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, menyatakan seluruh pospam bakal dilengkapi dengan petugas dan perlengkapan medis. Dia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Karanganyar untuk menyiagakan tenaga medis di masing-masing pospam.

“Jadi nanti kami minta ada perawat, obat-obatan, dan kalau perlu ambulans yang disiapkan di tiap pospam. Sejak dulu memang begitu, tiap pospam selalu dilengkapi dengan tim medis,” imbuhnya

Petugas Dishubkominfo Karanganyar memasang rambu portable di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Waru, Kebakkramat, Jumat (26/07)

Bupati Karanganyar Rina Iriani melakukan pengecekan kelaikan armada angkutan Lebaran 2013 di garasi PO Langsung Jaya Palur, Sabtu (27/07)

Karanganyar, Sabtu (27/07/2013)

Jelang arus mudik Lebaran 2013, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Karanganyar memasang 26 rambu penunjuk arah dan rambu peringatan di sejumlah titik, Jumat (26/07), seperti pertigaan Brigif 413, perempatan Papahan, pertigaan Koramil Tasikmadu, dan Mojogedang.

Selain itu juga dipasang rambu peringatan di dua perlintasan Kereta Api tanpa palang di Desa Pulosari dan Desa Waru, Kebak  Kramat. Rambu-rambu lalu lintas portable tersebut diharapkan bisa membantu para pemudik menuju tempat yang dituju. Apalagi, rambu-rambu itu juga menunjukkan jalur alternatif guna memecah kepadatan arus lalu lintas di jalur utama mudik Lebaran tahun ini.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar, Nunung Susanto mengatakan dua titik perlintasan kereta api tanpa palang pintu wajib dipasang rambu peringatan. Tujuannya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Selain itu, guna mengurangi angka kecelakaan di titik-titik tersebut, para pemudik harus waspada. Pemkab juga bekerja sama dengan Linmas di wilayah setempat tersebut untuk dapat membantu melakukan pengaturan selain pemasangan rambu – rambu peringatan.

Data Dishubkominfo Kabupaten Karanganyar, ada 184 buah rambu lalu lintas dan 10 Rambu  Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ). Selain itu, lanjut dia, petugas juga melakukan pengecatan marka sebanyak 3256 meter persegi, pemasangan guard rail sebanyak 100 meter, pemasangan lampu flashing sebanyak lima unit, dan barier (barikade road) portable sebanyak 15 buah. Untuk jalan Propinsi melalui bantuan Kantor UPP wilayah Surakarta berupa pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 59 buah, pemasangan RPPJ dua buah, pengecatan marka sebanyak 3000 meter persegi, pemasangan guard rail sebanyak 400 meter. “Kami harap rambu yang dipasang bisa membantu para pemudik yang menggunakan jalur utama maupun alternatif,” kata Nunung.

Tidak berhenti di situ saja, Bupati Karanganyar, Rina Iriani langsung memimpin pengecekan armada di PO Langsung Jaya, Palur. Di sana, Rina mencoba mengecek kelaikan armada pengangkut para pemudik. “Yang harus diperhatikan adalah rem, klakson, lampu, wiper, dan mesin. Saya juga sudah pesankan kepada ketua tim untuk tidak mengoper posisi sopir kepada kenek atau kondektur. Jika sopir capek, maka bus bisa berhenti dulu untuk digunakan untuk istirahat kru bus,” kata Rina.

Disampaikan dia, aspek kesalamatan para penumpang sangat penting dibandingkan dengan nominal uang yang dihasilkan. Di sisi lain, bupati juga menegaskan jika semua armada bus harus mematuhi aturan tarif batas atas dan batas bawah. pd

Bupati Karanganyar, Rina Iriani melempar sebuah botol miras dalam pemusnahan 10.726 botol miras hasil sitaan selama operasi pekat 2013, di Mapolres Karanganyar, Selasa (23/07)

Karanganyar, Selasa (23/07/2013)

Sebanyak 10.726 botol minuman keras (Miras) dari berbagai jenis dan merek dimusnahkan di Mapolres Karanganyar, Selasa (23/07) pagi. Puluhan ribu botol miras itu merupakan hasil sitaan Polres dari sejumlah operasi penyakit masyarakat (Pekat).

Selain dihadiri jajaran Polres setempat dan juga Kapolres Karanganyar AKBP Nazirwan Adjie Wibowo, nampak pula Bupati Karanganyar Rina Iriani, Ketua MUI Zainuddin, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Agus Winoto, Ketua KNPI Suparmi, dan ulama serta ormas Islam di Bumi Intanpari.

Kapolres menegaskan jika tidak ada toleransi bagi peredaran miras. Hal ini berbeda dengan daerah lain, di mana ada yang memperbolehkan peredaran minuman keras dengan pembatasan kadar alkohol. “Kalau di Karanganyar tidak diperbolehkan memperjualbelikan miras. Entah merek atau jenis apa pun. Jika tetap menjual atau membeli, akan kami tindak,” kata dia di Mapolres Karanganyar.

Dalam setiap operasinya, Polres selalu menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karanganyar. Meski demikian, aparat penegak hukum juga memerlukan peran serta masyarakat dalam mencegah praktik peredaran miras di Karanganyar. “Jika masyarakat mengetahui atau ada informasi mengenai transaksi atau konsumsi miras, maka bisa langsung menghubungi pihak kepolisian,” ujarnya.

Ditambahkan Nazirwan, dengan adanya Perda Pengaturan Miras, tentunya menjadi senjata baginya untuk menindak para warga yang melanggarnya.

Sementara itu, Ketua MUI Zainuddin menyambut baik operasi dan pemusnahan miras oleh Polres Karanganyar. Pihaknya berharap operasi pekat bisa dilaksanakan sesering mungkin. Selain mengurangi perluasan peredaran miras, hal itu dirasa lebih efektif dalam menghilangkan kebiasaan sekelompok orang yang sering mengonsumsi miras.

Selain miras, juga dimusnahkan 1.800 buah petasan kecil maupun sedang hasil sitaan selama razia.pd

Petugas Dishubkominfo Karanganyar memasang rambu penunjuk arah (ilustrasi)

Karanganyar. Jumat (19/07/2013)

Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama instansi terkait melakukan persiapan pengamanan arus mudik maupun balik Lebaran tahun 2013. Langkah tersebut dilakukan agar lalu lintas tetap lancar dan aman.

Pemkab berupaya agar tradisi mudk Lebaran bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Saat ini, Pemkab fokus pada pengaturan kelancaran transportasi, baik dari segi penyediaan moda transportasi, armada angkutan, pengamanan arus mudik, Posko angkutan Lebaran, dan lain-lainnya.

Sebagai wujud persiapan tersebut, Pemkab beserta Muspida, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan Muspika menggelar rapat koordinasi di Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Kamis (18/7) lalu. Dalam kesempatan itu, Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta agar infrastruktur jalan bisa dipersiapkan dengan matang. Bahkan, Rina meminta agar semua proyek pemeliharaan maupu pembangunan jalan di Karanganyar bisa dikebut pengerjaannya.

“Infrastruktur jalan dan jembatan harus siap dan dapat digunakan H-7 Idul Fitri. Peningkatan jalan Palur-Sroyo, Kebakramat-Grompol diupayakan selesai dan siap H-7,” ujar Rina Iriani.

Di sisi lain,guna menjaga kestabilan harga agar masyarakat miskin masih memiliki daya beli, pihaknya menggelar operasi pasar. Program itu diharapkan bisa tepat sasaran lantaran dilakukan di sejumlah kecamatan se-Karanganyar.

“Saya juga mengingatkan masalah ketercukupan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menunjang kelancaran perhubungan atau transportasi,” jelas Rina Iriani.

Selain itu, persiapan Prasarana Perlengkapan Keselamatan Jalan, antara lain berupa Pemasangan Rambu lalu lintas  sebanyak 184 buah, pemasangan RPPJ (Rambu  Pendahulu Petunjuk Jurusan) sebanyak 10 buah, pengecatan marka sebanyak 3256 meter persegi, pemasangan guard rail sebanyak 100 meter, pemasangan lampu flashing sebanyak lima unit, dan barier atau barikade road portable sebanyak 15 buah.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Karanganyar, Nunung Susanto mengatakan Kantor UPP wilayah Surakarta memberikan bantuan di jalan propinsi berupa pemasangan rambu lalu lintas sebanyak 59 buah, dua buah pemasangan RPPJ, pengecatan marka sepanjang 3000 meter persegi, dan pemasangan guard rail sebanyak 400 meter.

Dari segi armada bus jenis Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) di Kabupaten Karanganyar disediakan sebanyak 125 unit, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 55 tempat duduk sebanyak 125 armada, Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) 26 tempat duduk sebanyak 51 armada, Angkutan Pedesaan (Angkudes) 16 tempat duduk sebanyak 150 armada, Angkutan Pedesaan (Angkudes) 12 tempat duduk sebanyak 211 armada.

“Namun apabila terjadi lonjakan penumpang angkutan umum yang cukup signifikan, kami menghimbau kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan cadangannya dan menggunakan Izin insidentil jika kendaraan tersebut dioperasikan keluar dari trayek yang sudah ditetapkan,” tambah Nunung Susanto.

Persiapan Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain melakukan kalibrasi alat uji dan akan melaksanakan pengecekan laik jalan (uji petik) armada angkutan di pool pada H-5 dan di terminal pada H+5. Optimalisasi fungsi 12 terminal di Kabupaten Karanganyar. Penataan Parkir di Badan Jalan (0n street) agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemanfaatan Teknologi Informatika antara lain melakukan optimalisasi fungsi kamera CCTV atau TMC (Traffic Monitoring Centre).

Kemudian juga diantisipasi titik-titik kemacetan antara lain di jalan Solo-Purwodadi, Jurug-Sragen, di Jalan Lawu, maupun di Tawangmangu. Posko Keamanan jugan akan didirikan di enam tempat yakni Colomadu, Palur, Sroyo, Bejen, Tawangmangu, dan Cemoro Kandang. pd

Bupati Karanganyar, Rina Iriani

Karanganyar. Bupati Karanganyar, Rina Iriani memberikan sambutan saat melaksanakan tarwih keliling (Tarling) di Masjid Al Amin, Genjian, Desa Rejosari, Kecamatan Gondangrejo, bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (15/07) malam.

Bupati Karanganyar, Rina Iriani

Karanganyar. Bupati Karanganyar, Rina Iriani meresmikan sumur arteis bantuan Bazis Karanganyar, di Dusun Kricikan, Desa Rejosari, Kecamatan Godangrejo, Senin (15/07) petang.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karanganyar diminta tegas melakukan pengawasan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat politik praktis. Apabila terbukti, maka PNS tersebut bisa dikenai sanksi sesuai aturan.

Santer dikabarkan para PNS di lingkungan Pemkab Karanganyar terlibat langsung dalam politik praktis menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Karanganyar. Bahkan beberapa pejabat eselon III secara terang-terangan mendukung salah satu pasang calon bupati-wakil bupati (cabup-cawabup) pada pesta demokrasi terbesar di Karanganyar.

 Padahal, sebagai pamong masyarakat para PNS wajib menjunjung netralitas pada event politik. Mereka dilarang keras terlibat langsung politik praktis demi keuntungan pribadi. Apabila terbukti, PNS tersebut bakal dikenai sanksi oleh instansi terkait.

 Bupati Karanganyar, Rina Iriani, mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait sejumlah PNS yang terlibat langsung politik praktis. Mereka dilaporkan lantaran dituding mendukung salah satu cabup-cawabup pada Pilkada Karanganyar.

 “Saya menerima banyak pesan singkat atau SMS yang berisi laporan pejabat eselon III yang tak netral. Itu harus diusut oleh Panwaslu Karanganyar,”.

 Pihaknya meminta agar Panwaslu Karanganyar melakukan pengawasan kepada para PNS secara ketat. Bila terbukti maka pihaknya akan menyerahkan para pejabat yang terlibat langsung politik praktis ke Dewan Jabatan (Wanjab) yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat Karanganyar.

 Menurutnya, para pejabat yang terbukti terlibat langsung politik praktis bakal dikenai sanksi terberat. Saat ini, pihaknya masih menunggu laporan dari Panwaslu Karanganyar terkait pejabat yang terlibat politik praktis.

 Terpisah, Ketua Panwaslu Karanganyar, Dwi Joko Mulyono, menuturkan para anggota Panwaslu tingkat kecamatan selalu turun lapangan untuk memantau kegiatan para cabup-cawabup. Bila ada perangkat desa maupun pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar yang terlibat langsung politik praktis maka akan ditegur dan dicatat dalam laporan.