Bupati Karanganyar H. Juliyatmono saat memberikan sambutan dan pengarahan dalam pendampingan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka Penyusunan Indikator Kinerja RPJMD Kab. Karanganyar di Hotel Tamansari, Rabu(12/06/19)

Karanganyar – 12 Juni 2019

Pendampingan / fasilitasi oleh Kementrian Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam rangka penyusunan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 secara langsung dihadiri Bupati Karanganyar H. Juliyatmono di aula Hotel Tamanasari Karanganyar, Rabu (12/06/19).

Normalnya paling lama 6 bulan RPJMD harus sudah ditetapkan sekalipun secara politis sudah mendapat persetujuan bersma oleh DPRD, sekarang sudah difasilitasi oleh Gubernur. Yang malam ini nanti kita akan didampingi oleh Kementrian, agar nantinya segera disahkan oleh Gubernur.

“ Kemarin alhamdulillah dari WTP nilainya sudah A, ini berarti bagus sekali untuk pemerintahan “, jelas Juliyatmono

Walaupun ada beberapa urusan-urusan yang masih kecer belum tercover, ini akan segera diselesaikan dengan segera. Karena ini memang diminta segera.

Agar Kabupaten Karanganyar kembali mendapat Sakep dengan nilai A, semua organisasi perangkat daerah harus bekerja dengan maksimal.

Memang karena kewenangannya dari Kementrian untuk evaluasi selama 5 tahun,  sengaja Pemerintah menginginkan ini didampingi oleh Kementrian, agar nanti saat indikatornya dimasukkan Sakep bisa bagus.(Ard/Adt)

Bupati menyampaikan sambutan di Seminar Reformasi Birokrasi

Karanganyar, Kamis 31 Januari 2019

Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggelar seminar reformasi birokrasi di Hotel Alana, Rabu (30/1) kemarin. Dari kegiatan ini diharapkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menghadirkan peningkatan efisiensi ke masyarakat dan mewujudkan good government di era digital saat ini.

Kegiatan seminar reformasi yang mengusung reformasi birokrasi bersih di era digital menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri yakni Kapus Litbang Otda Politik dan PUM, Syanikmat Nizam serta Martuti dari Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam seminar ini diikuti seluruh perwakilan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karanganyar. Turut hadir Bupati Karanganyar Juliyatmono dan Wakil Bupati Karanganyar Rober Christanto.

Kepala Bagian Organisasi Setda KaranganyarDwi Amperawati mengatakan tujuan diselenggarakannya seminar yakni mengembangkan budaya kerja ASN menuju perubahan pemerintahan yang bersih. Apalagi ditengah kemajuan teknologi informasi para ASN di Kabupaten Karanganyar harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

“Teknologi informasi kini menjadi sarana untuk mendorong kinerja organisasi dalam membangun pemerintahan yang baik atau good government berbasis digital,”katanya.

Ditambahkannya dengan adanya seminar ini dapat membangkitkan kesadaran masing-masing OPD dan jajarannya mengenai pentingnya penguasaan teknologi informasi dalam penunjang kinerja di pemerintahan. Karena perubahan kondisi global menuntut pula penyesuaian tata kelola pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“Teknologi informasi menawarkan cara-cara baru yang jauh efisien, cepat dan mudah bagi pemakainya,”ujarnya.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono dalam sambutannya menyatakan reformasi birokrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih merupakan salah satu visi dan misi kepemimpinannya di periode 2018-2023. Pihaknya berharap jajaran ASN Kabupaten Karanganyar harus mampu  menyesuaikan tiap perubahan tata kelola pemerintahan di era digital saat ini.

“Dengan kemajuan teknologi informasi, kita harus dapat beradaptasi untuk mendukung kinerja yang transparan dan efisien,”katanya.

Bupati juga menambahkan reformasi birokrasi dalam era digital bukan haya mengubah sistem terkait pemerintahan tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas pelyanan dari lembaga pemerintah pada masyarakat. Karena untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka hanya butuh perubahan mental dan pola pikir melainkan reformasi sistem dan pola kerja.

“Kita harus reformasi semangat dari kita. Mari beramal ilmiah dengan ilmu amaliah,”pungkasnya.

Demikian Diskominfo (dn/ind)

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat membuka Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi yang dihadiri para Kepala OPD Pemkab Karanganyar.

Karanganyar, Senin (17/07/2017)

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melakukan Sosialisasi Road Map Reformasi Birokrasi, yang dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungkan Pemkab Karanganyar, Senin (17/07), di Ruang Podang 1, di Kantor Bupati Karanganyar.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, saat membuka acara mengatakan, birokrasi terus melakukan reformasi sesuai dengan implementasi revolusi mental, karena rakyat punya hak untuk diberikan pelayanan yang terbaik, tidak hanya cukup itu, namun mampu mendorong masyarakat lebih sejahtera.

“Maka kami minta pegawai di OPD bekerja dari hati dan nyaman, jangan menjadi beban, sebab tidak produktif. Untuk itu harus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” kata Bupati.

Acara itu dengan narasumber, Erna Irawati, Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Bupati berharap OPD dapat menindalanjuti regulasi-regulasi yang ada dengan menggunakan filosofi bekerja nyaman.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menjelaskan, ukuran kepuasan masyarakat adalah respon masyarakat baik secara pribadi maupun melalui media sosial, publikasi, surat aduan, adalah prosentase aduan sangat kecil.

“Artinya yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan kemauan masyarakat. Kemungkinan apa yang muncul, sebelum ada kita hadir ditengah-tengah masyarakat supaya persoalan diselesaikan dengan baik,” katanya.

Ditempat yang sama, Erna Irawati mengatakan, sasaran reformasi birokrasi tahun 2015-2019 adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

“Terdapat pula efisiensi birokrasi yakni alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Kabupaten Karanganyar, Sutarno, menjelaskan, dengan road map ini dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

“Acara ini merupakan tindak lanjut dari hasil mengikuti rakor implementasi reformasi birokrasi Kabupaten/Kota se Jawa Tengah,” katanya.(pd)