Bupati Karanganyar, Juliyatmono saat menyampaikan penjelasan enam Raperda Kabupaten Karanganyar, Senin (12/10)
KARANGANYAR– Rapat Paripurna DPRD Kabupaten masa sidang I dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati Karanganyar terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berlangsung di Gedung DPRD Karanganyar, Senin (12/10).
Adapun enam (6) Raperda tersebut meliputi : Raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, retribusi pelayanan pemakaman, penyelenggaraan pertanian, penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, retribusi jasa usaha, pencabutan peraturan daerah nomor 13 tahun 2009 tentang irigasi.
Pada kesempatan tersebut Bupati Karanganyar menyampaikan penjelasan mengenai enam Raperda Kabupaten Karanganyar.
Permasalahan di masyarakat yang belum tertampung dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar nomor 10 tahun 2011 tentang pengelolaan pemakaman dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat antara lain terkait perkembangan kebutuhan masyarakat akan pemakaman Bukan Umum dan tata cara perizinan pemakaman, tata cara penataan pemakaman, usaha pelayanan pemakaman dan juga pengenaan sanksi administratif.
Selanjutnya dalam rangka menjaga potensi pertanian dan ketahanan pangan, maka perlu melindungi dan menjamin penyelenggaraan pertanian yang berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penatagunaan lahan dan pemanfaatan lahan yang sebaik baiknya.
Raperda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak anak. Yang mana anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sebagaimana terlampir dalam UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Raperda retribusi jasa usaha, diantara berbagai jenis retribusi daerah berdasarkan Undang Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah salah satunya adalah jenis retribusi jasa usaha yang merupakan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta.
“Raperda ini kami sampaikan karena peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha beserta seluruh perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan belum mencangkup seluruh potensi obyek retribusi jasa usaha yang dimiliki daerah.
Sementara itu mengenai Raperda tentang irigasi berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota yang tertuang dalam lampiran huruf C pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang nomor 1 Sub urusan sumber daya mineral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan perubahannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
“Sehubungan hal tersebut, maka pengelolaan irigasi dibawah 1000 (seribu) hektar sudah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar nomor 13 tahun 2009 tentang irigasi perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi,”pungkas Bupati.
Diskominfo (dn/ind)
