Kabupaten Karanganyar masih kekurangan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB). Saat ini Pemkab Karanganyar hanya memiliki 64 tenaga penyuluh KB. Jumlah ini tidak imbang dengan cakupan wilayah di Kabupaten Karanganyar yang memiliki 177 desa/kelurahan. Untuk mengatasi permasalahan ini, Rencananya Pemkab bakal memindahtugaskan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak produktif menjadi penyuluh KB.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bupati Karanganyar Rina Iriani saat sosialisasi Advance Family Planning (AFP) Indonesia. Rina mengatakan, dengan penambahan jumlah penyuluh KB diharapkan akan semakin menyukseskan program KB di Bumi Intanpari. “Saat ini memang jumlah penyuluh KB masih sangat kurang, karena kita hanya memiliki tenaga penyuluh sebanyak 64 orang, sementara jumlah desa sebanyak 177,” katanya, Selasa (8/5) kemarin.

Akibat minimnya jumlah tenaga penyuluh ini, satu penyuluh harus mengampu tiga desa. Padahal satu desa di Kabupaten Karanganyar sangat luas. Beruntung kendala ini sedikit terbantu dengan adanya kader-kader KK, bidan desa yang ikut membantu memberikan penyuluhan. Sementara menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Suwarno, pemindahan sejumlah PNS yang tidak produktif ini sangat memungkinkan dilakukan.

Terlebih saat ini sudah ada SKB 5 menteri. Sehingga pemindahan ini ada payung hukum yang kuat. PNS yang tidak produktif seperti dimaksud Suwarno yakni adanya jumlah PNS yang berlebihan di satu instansi. “Jika satu instansi terlalu banyak pegawainya, nanti malah ada PNS yang tidak mendapatkan tugas. Sehingga yang terjadi mereka bisa pulang lebih awal,” tandas Suwarno kemarin.

BKD pun akan melakukan pendataan instansi mana yang kelebihan pegawai. Setelah dilakukan pemilihan, para calon penyuluh KB akan mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Ditambahkan  Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3Adan KB) Agus Heri Bindarto menjelaskan, hingga saat ini ketercakupan KB di Karanganyar cukup bagus. Capaian ini bisa dilihat dari tercapainya target pada 2011 lalu.  “Tahun 2011 kami menargetkan peserta baru 25.915 orang, dan tercapai 26.886 orang. Sementara laju pertambahan penduduk mencapai 0,7 persen,” kata Agus.

Perangkat desa dan pegawai negeri sipil (PNS) di Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar resah. Pasalnya mereka dihubungi sejumlah oknum tak dikenal mengaku-ngaku sebagai anggota Komisi III DPR dan anggota Polda Jateng.

Kapolsek Tasikmadu, AKP Joko Waluyono, mewakili Kapolres Karanganyar, AKBP Nazirwan Adji Wibowo, mengatakan oknum tersebut, Selasa (14/2), menghubungi perangkat desa untuk meminta alamat lengkap sejumlah tersangka perjudian yang ditangkap oleh aparat Polsek Tasikmadu, beberapa hari yang lalu.

“Untungnya kepala desa dan PNS di kecamatan itu menghubungi saya untuk meminta konfirmasi. Lalu saya bilang kepada mereka untuk tidak percaya dengan orang yang mengaku-ngaku tersebut,” ujar Kapolsek saat ditemui.

Menurutnya, oknum tersebut meminta alamat lengkap para tersangka itu untuk menipu keluarga tersangka. Orang tersebut biasanya akan menawarkan jasa ke keluarga tersangka, lalu mengaku bisa membebaskan anggota keluarganya yang masih mendekam di penjara, dengan syarat mengirimkan sejumlah uang sebagai imbalannya.

Sebenarnya, imbuh Joko, modus tersebut sudah sering dipakai oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Namun banyak dari masyarakat yang belum mengetahui modus itu dan ada pula yang percaya dengan oknum tersebut, tanpa berpikir panjang. Biasanya, jika warga yang tidak mengerti, mereka langsung mencari uang dan mentransfernya ke nomor rekening yang disebutkannya.

“Siapa yang tidak senang, ada orang yang mau membantu membebaskan anggota keluarga, keluar dari penjara. Tapi harus hati-hati karena itu sebenarnya adalah penipuan,” ungkapnya.

Saat Joko menghubungi ke nomor ponsel oknum tersebut, orang di ujung telepon mengaku sebagai anggota Komisi III DPR. Ada pula beberapa oknum yang mengaku sebagai anggota Polda Jateng. Oknum itu meminta alamat para tersangka judi. Namun Joko tidak memberinya.

“Saya minta dia bertemu langsung dengan saya, tapi saat itu juga sambungan teleponnya diputus,” papar Kapolsek. Joko hanya mengimbau, bila ada warga yang menemui kasus seperti ini, ia menegaskan untuk meminta konfirmasi ke pihak yang berwajib, agar tindak penipuan tersebut tidak berkembang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selama 2 (dua) hari 3 – 4 Februari 2012 menggelar Uji Kompetensi Jabatan (UKJ) bertempat di Kusuma Sahid Prince Hotel-Solo.
UKJ diikuti oleh 190 PNS yang terdiri dari 46 pejabat eselon III dan 144 pejabat yang telah menduduki eselon IV. Diselenggarakan atas kerjasama BKD Kabupaten Karanganyar dengan LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Provinsi Jateng.
Drs. Sri Suranto, M.Pd -Plt. Sekda Karanganyar yang dalam pembukaan UKJ menyampaikan Sambutan Bupati., bahwa kegiatan ini dimaksudkan mempersiapkan atau menjaring untuk mendapatkan calon pejabat struktural eselon ll dan lll.
Sementara itu Kepala LPMP Prov. Jateng Drs. Makawi, M.Pd menyatakan bahwa UKJ ini tidak ada nilai salah atau benar atupun lulus dan tidak lulus namun setidaknya ini untuk mempersiapkan suatu analisa profil kepribadioan dari calon-calon pejabat struktural.
Dalam UJK ini mata uji yang dites pada hari pertama (Jumat), antara lain Potensi Akademik, Stamina Kerja, Tes Kepribadian, Intelegensi Umum, Kepribadian, Minat, Kecerdasan Emosional maupun Pembikinan Makalah. sedangkan pada hari kedua (Sabtu) akan di ujikan, seperti Diskusi dan Wawancara dialogis. (Bgt)

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar mencatat ada sekitar 44 kursi jabatan struktural eselon III, IV dan V di Lingkungan Pemkab Karanganyar yang kosong sejak tiga bulan yang lalu. Kekosongan tersebut disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan mutasi jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar, Suwarno menyatakan kursi jabatan yang kosong di antaranya Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda, Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sejumlah kursi di tingkat Kepala Seksi dan sejumlah dinas atau instansi. Kekosongan juga terjadi pada posisi Kepala Sekolah Negeri, yang mana sejumlah Kepala Sekolah telah memasuki masa pensiun ataupun dipindah.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo meminta agar kursi jabatan yang kosong tersebut agar segera diisi, pasalnya jika dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu kinerja terutama dalam melayani masyarakat. Dirinya pun berharap agar pengisian sejumlah jabatan struktural yang kosong tersebut tidak berdasarkan kepada masalah kedekatan atau faktor non teknis lainnya, tetapi lebih mengacu kepada kompetensi PNS yang memang dipunyai.
“Saya berpesan kepada siapa pun dalam penempatan PNS agar mengesampingkan masalah kedekatan atau faktor non teknis yang ada. Sesuaikan saja dengan kemampuannya,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (11/1). Ia mengatakan Karanganyar sudah menerbitkan Perda tentang Pengangkatan PNS khususnya dalam jabatan struktural, di mana di dalamnya tercantum untuk pengangkatan pejabat eselon III diwajibkan untuk melalui uji kompetensi. “Karena sudah dianggarkan oleh dewan, semestinya uji kompetensi itu harus dilakukan untuk pejabat eselon III,” tandas dia.

Guna mencegah aksi radikalisme seperti Bom Bunuh Diri Kepunton pekan kemarin, Bupati Karanganyar, Rina Iriani meminta Pejabat setempat, Kepala Desa, maupun RT dan RW di seluruh Karanganyar untuk mendata rumah penduduk, terutama rumah indekos, atau rumah yang dinilai tak umum.

Menurutnya pendataan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencurigai kawasan indekos, melainkan hanya sebagai antisipasi merebaknya aksi radikalisme yang kemungkinan bisa juga terjadi di mana saja, “Ini sebagai langkah persuasif mencegah timbulnya radikalisme,” kata Rina di akhir acara Sarasehan Pembinaan Penyuluh Agama non-PNS se-Kabupaten Karanganyar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (4/10).

Rina berharap camat, kepala desa, maupun RT RW setempat semestinya mengetahui kondisi masing-masing wilayahnya termasuk warga bermukim yang bersangkutan. “Sekarang ini peta radikalisme tidak bisa dipetakan seperti ubahnya makan bubur, yakni dari pinggir, tetapi menyeluruh tengah maupun pinggir,” jelas dia.

Dalam sambutannya kepada para penyuluh agama, Rina juga meminta kepada para penyuluh agama non-PNS tersebut dalam memberikan atau menyampaikan dakwah agar tidak menjelek-jelekkan satu sama lainnya, “Kalau memberi dakwah itu yang santun dan tidak saling menjelekkan sehingga umat pun tentram,” tambah dia.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, Juhdi Amin, Selasa (4/10) mengatakan penyelenggaraan sarasehan tersebut sebagai tindak lanjut dari Workshop Pengembangan Manajemen Dakwah di Tawangmangu pekan kemarin untuk menyamakan persepsi guna mencegah aksi radikalime. “Biar semua mempunyai pandangan yang sama, yakni menolak aksi radikalisme dalam bentuk apapun,” kata dia.

Lebih lanjut, dirinya menjamin Karanganyar bukan termasuk dalam kategori target aksi radikalisme, ,dan sebagai tindakan antisipasi Kementrian Agama selalu melakukan sejumlah antisipasi. “Salah satunya kegiatan pagi ini, yakni dengan mengumpulkan 350 penyuluh agama di Karanganyar untuk kemudian ditatar dan disamakan persepsinya.

Dengan dalih banyaknya PNS yang akan memasuki usia pensiun beberapa bulan ke depan dan permintaan pengajuan permohonan pegawai baru di sejumlah Dinas, BKD Karanganyar tetap akan mengajukan dana rekrutmen CPNS 2011 ke Dewan.
Demikian diungkapkan oleh Suwarno, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karanganyar saat dihubungi, Selasa (27/9). Menurutnya dalam tiga bulan ke depan, paling tidak ada 100 pegawai yang akan terkena purnatugas atau pensiun. Sementara selama kurun Januari hingga April 2012 atau sekarang dalam tahap proses pensiun yakni sekitar 108 orang. “Prioritas rekrutmen nantinya, yakni formasi tenaga kesehatan, guru, dan teknis. Kalau diperkenankan kami meminta 300 formasi CPNS,” ujar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi saat ditemui wartawan di Kompleks Gedung DPRD Karanganyar, Selasa (27/9) menegaskan kalau pun nantinya pemerintah akan mengajukan anggaran untuk melakukan rekrutmen CPNS, pihaknya tetap akan menolak pengajuan tersebut. Alasannya, beban APBD untuk menggaji pegawai sudah tinggi, “Di samping itu jumlah pegawai di lingkungan Pemkab sekarang ini masih banyak yakni sekitar 12.000 orang lebih,” kata dia.
Rohadi juga menambahkan bahwa dalam rancangan APBD perubahan 2011, pos belanja langsung pegawai negeri menyedot dana Rp 691,629 miliar, lalu belanja tidak langsung pegawai  mencapai Rp 40,763 miliar. Secara umum postur RAPBD Perubahan 2011 yakni pendapatan Rp 991,439 miliar dan belanja Rp 1,049 triliun, sehingga masih defisit Rp 58,394 miliar. ‘’69,7 persen APBD telah tersedot untuk pegawai, jadi tidak perlu ada rekrutmen CPNS lagi,’’ ujar salah satu politikus PKS di bumi Intanpari ini.
Rohadi mengatakan bahwa Anggaran rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2011 belum masuk dalam Rancangan APBD Perubahan 2011. Sedangkan APBD Perubahan 2011 sendiri sekarang ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat Kebijakan Umum Anggaran-Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD. ‘’Di KUA-PPAS kami tak melihat adanya pengajuan dana rekrutmen CPNS, sehingga saya perkirakan pada 2011 ini tak ada rekrutmen CPNS,’’ imbuh dia.

Pendapat pimpinan DPRD Karanganyar terbelah terkait soal moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Bumi Intanpari. Dua unsur pimpinan DPRD menyepakati dilakukannya moratorium tersebut. Sementara satu pimpinan tidak sepakat dan tetap menginginkan adanya rekrutmen penerimaan CPNS.

Ketua DPRD Karanganyar, Sumanto kepada wartawan, Senin (12/9/2011) beralasan moratorium harus dilakukan lantaran kondisi keuangan APBD yang kian menipis hanya untuk membayar gaji pegawai. Sumanto mengatakan jumlah PNS di Karanganyar terlalu berlebihan bahkan overload.“Kami minta Pemkab kalau bisa moratorium sampai lima tahun. Kita ini kelebihan PNS dan itu yang harus ditata,” tegas Sumanto.

Selama ini, Sumanto mengatakan berulang kali meminta data ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun data yang disodorkan tidak pernah valid. Menurut Sumanto, yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan penataan di internal PNS.Para pegawai tersebut disesuaikan dengan jam kerja masing-masing. Tidak perlu melakukan penambahan PNS yang justru kian membebani anggaran.“PNS yang ada di ditata dulu lah. Beri reward and punishment. Tidak usah mikir ini itu (rekrutmen CPNS),” katanya.

Sumanto mengaku sangat mendukung diterbitkannya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri soal moratorium CPNS. Alasannya bisa menghemat anggaran belanja pegawai. Apalagi saat ini, kata Sumanto, yang dibutuhkan bukan jumlah PNS yang mesti ditambah, melainkan kualitas atau pelayanan yang perlu ditingkatkan.

Wakil Ketua DPRD , Rohadi Widodo sependapat dengan perlu dilakukannya moratorium CPNS. Rohadi menyebutkan dari APBD 2011, sekitar 78,1% sudah terkuras untuk biaya belanja tidak langsung (BTL), yakni membayar gaji dan untuk belanja PNS.

Sedangkan sisanya anggaran diperuntukan untuk biaya langsung (BL) atau untuk kepentingan rakyat. Terlebih anggaran BTL akan makin mubadjir manakala di beberapa instansi masih ada PNS yang tidak punya pekerjaan. Mereka, kata Rohadi, hanya bisa diam tanpa mempunyai  pekerjaan berarti.

”Di sini harus ditindaklanjuti dengan evaluasi karena tidak semua PNS, produktif,” terang politisi PKS ini.

Sementara Wakil Ketua DPRD lainnya Juliyatmono justru memiliki pendapat berbeda soal wacana yang tengah  menghangat ke publik itu. Juliyatmono menegaskan, penerapan moratorium CPNS di Karanganyar belum tepat.

Sebab, kata dia, Kabupaten Karanganyar masih membutuhkan CPNS karena  ketidakseimbangan jumlah penduduk dan pegawai, terlebih masih minimnya tenaga pendidik selain tenaga medis yang masih minim.

“Masih banyak sekolah yang kekurangan guru. Dan ini yang harus dilihat jangan hanya melihat secara sepintas saja. Tapi bagaimana disesuaikan dengan jam mengajar mereka (guru-red). Jadi saya tidak setuju kalau moratorium itu diberlakukan penuh, harus dilihat kondisi daerahnya,” pintanya.

Menurutnya, tenaga pendidik tidak bisa seenaknya diisi oleh pegawai yang tidak memiliki keahlian sesuai bidangnya. Sehingga tidak mungkin dilakukan penataan dengan hanya sekedar memindah pegawai dari kantor tertentu menjadi seorang guru.

“Guru ini kan spesifik. Tidak bisa  hanya diisi pegawai si a atau b, tapi harus sesuai keahliannya. Termasuk juga tenaga kesehatan

Sebanyak 124 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Karanganyar mendapatkan pembinaan Bupati Rina Iriani, Rabu (23/2) kemarin. Rina berharap dengan dilakukannya pembinaan di rumah makan Jimbaran, Karangpandan dapat lebih meresap. Dan tidak seperti pembinaan yang biasa dilakukan di dinas atau kantor para pegawai.

(more…)